Pertama-tama,DPR perlu dihargai. Kedua, perlu ongkos. Sebab, baik sistem diktatorial maupundemokrasi, kesemuanya butuh anggaran. Itu sebabnya mengapa dalam tempo resesini, dari 460 anggota, 23 diantaranya tetap tinggal di Jakarta. Sisanya pulangke rumah masing-masing, atau ke mana saja yang mereka kehendaki, pokoknyaistirahat.

UUNo. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD punya peluang yangtidak boleh disia-siakan. Pasal 35-nya mempersilakan lembaga yang bersangkutanuntuk mengatur kedudukan protokoler mereka masing-masing. Aturan-aturan itutentu saja harus dibikin bersama-sama pemerintah. Pasal 36-nya memungkinkanmereka menyusun anggarannya sendiri, supaya sifat dan martabatnya mantap. Jadi,di dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara bisa terpampang mata anggarankhusus untuk lembaga-lembaga itu.

Supayapeluang yang tersedia itu tidak percuma, dibentuklah Panitia Khusus yang 23anggota DPR-nya berapat nonstop sampai tanggal 16 Agustus 72. Menyusunaturan-aturan protokoler dan anggaran keuangan. Kali ini bukan untukkemaslahatan para pencoblos, atau siapa pun, melainkan buat diri merekasendiri. Kali ini harap publik memaklumi. Sebab, kalau bukan mereka sendiri,siapa pula yang sempat memikirkan martabat dan nafkah mereka? Pemerintah tentukurang tempo, repot dengan urusannya. Apalagi rakyat. Tanpa Panitia Khusussemacam itu, bisa kapiran.

Kira-kirayang dimaui Panitia Khusus itu begini. Demi martabat, aturan protokol untukanggota DPR berikut pimpinannya harus jelas. Tak peduli yang dipilih ataudiangkat, pukul rata semua wakil rakyat. Kalau terhadap rakyat kebanyakan sajatidak boleh sembarangan, apalagi wakilnya. Dalam resepsi, harus tegas kursinya.Di mana presiden, di mana menteri, di mana gubernur, di mana beliau-beliauanggota itu. Jangan sampai dibiarkan jongkok. Bukannya jongkok membahayakanjiwa, tapi hanya gelandangan dan yang berminat hajat besar saja yang biasadalam posisi itu. Atau, umpama atas tarikan takdir ada seorang anggota DPR danseorang menteri, padahal kursi cuma satu: siapa gerangan yang mustahakmendudukinya? Pilihan harus cepat dan tegas, karena mustahil mempersilahkankeduanya duduk bertumpuk seperti keong. Inilah bidang protokol, tata-budayameletakkan seorang manusia pada proporsinya, supaya martabatnya tidak terombangambing tapi persis terpaut pada skala pangkat dan gaji yang diperolehnya.

Kemudiansoal anggaran khusus. Martabat akan bisa lebih tegak berdiri kalau ditunjangoleh ongkos-ongkos yang cukup. Untuk tahun 1972-1973, tersedia anggaran DPR Rp987.038.900,00. Ini buat segala-galanya, buat secretariat maupun anggota. Tampaknyabelum memadai. Katanya, umpama 2,6 milyar bolehlah. Dengan anggaran sepertisekarang, urusan jadi agak seret. Mau cicill Volkswagen Rp 50.000,00 sebulanhampir mustahil, karena honorarium akan habis ditelan mobil. Juga tak cukupbikin poliklinik khusus anggota yang lumayan. Yang ada sekarang terlampausederhana, khusus persediaan obat-obatnya. Untuk sakit pusing kepala dan mulesyang enteng bolehlah. Sakit gigi tidak bisa. Padahal, melihat umur rata-rataanggota DPR gigi mereka perlu perawatan intensif. Sebab, secara profesi, merekaperlu bicara banyak-banyak. Peranan gigi sangatlah menentukan. Juga tak perlulagi menggendong karung beras dan gula pasir dalam kantong plastik tiap bulanseperti tempo hari. Ini bisa bertautan dengan martabat. Sukar dibayangkanapabila seorang senator seperti McGovern menggendong 2 kg gula pasir jatahbulanannya ke rumah.

Jadi,Panitia Khusus akan membikin rancangan aturan supaya secara protokoler pimpimanDPR sama martabat dengan presiden, dan anggota DPR sama dengan menteri, begitupula gaji untuk nafkah rumah tangganya?

Soalgaji sama mustahil, kata anggota DPR Amin Iskandar, yang juga jadi angotapanitia. Presiden AS gajinya $ 100.000. wakilnya $ 30.000. Ketua Kongres AS $30.000. Menteri $ 22.000.  Senator atauanggota Kongres $ 12.000. Jadi, mana bisa disamakan, katanya. Bahkan kalauperkara pension, di sini lebih lumayan daripada AS. Menurut Civil Act 1930,senator AS sukarela memilih mau dapat pensiun atau tidak. Kalau mau, dipotong6%. Pensiunnya baru bisa diterima kalau umur sang senator sudah 62 tahun. Disini, begitu sudah tidak jadi anggota DPR tak peduli tua bangka atau mudabelia, otomatis menerima pensiun.

Timbulsoal, apa sih sulitnya buat DPR menyodorkan anggaran untuk diri sendiriseberapa dia perlu, bukankah Pasal 23 UUD 1945 menjamin baginya Hak Bujet yangbertuah itu? Kalau DPR bisa “memberi” anggaran untuk pemerintah ratusan milyar,kenapa dia tidak bisa menyisihkan untuk diri sendiri di dalam jumlah yang cukupdi daftar APBN?

Diatas kertas memang jelas tuahnya. Pemerintah toh tidak bisa berbuat apa-apakalau DPR menolak anggaran tahunan. Tapi, berhubung DPR tidak pernah menolak,bahkan mengurangi angka sepeser pun tidak, tuah Hak Bujet itu kurang bergigi.Makanya, anggaran pemerintah gampang diakuri DPR, tapi belum tentu anggaran DPRgampang diakuri pemerintah. Ini berabenya bagi Panitia Khusus. Entahlah kalaupemerintah menjadi sedikit royal menjelang sidang MPR bulan Maret 1973 nanti.Royal atau tidak royal, coba sajalah.

Tempo, 29 Juli 1972

YOUR REACTION?

Facebook Conversations