Penolakan rencana Taman Nasional (TN) Meratus, Kalimantan Selatan (Kalsel) terus bergaung. Kali ini, masyarakat adat dan Aliansi Meratus menyuarakannya saat bertemu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, bulan lalu. Para wakil rakyat Kalsel pun nyatakan dukungan atas penolakan ini. Meski DPRD yang menginisiasi pertemuan untuk membicarakan progres usulan TN Meratus seluas 119.779 hektar itu, masyarakat adat tidak datang bernegosiasi. Mereka tegas menolak usulan ini di depan perwakilan Provinsi (Pemprov) Kalsel, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang hadir. “Tidak ada tawar menawar. Kami semua sepakat menolak konsep taman nasional,” kata Anang Suriani, masyarakat adat asal Balangan. Mereka menentang karena khawatir tergerusnya eksistensi masyarakat adat. Walau tidak terusir langsung, aturan dalam taman nasional nyatanya tidak memungkinkan mereka menjalankan budaya hingga spiritual. Dia contohkan, praktik berladang masyarakat adat jadi terlarang dalam taman nasional. Padahal, praktik ini bukan hanya soal pangan, tetapi berkaitan erat dengan nilai spirtual. “Jika berladang tak bisa dilakukan, hilang-lah jejak religi kami. Seperti orang beragama yang dilarang beribadah. Lantas untuk apa lagi hidup ketika jati diri tercerabut.” Gusti Nurdin Iman dari Yayasan Sumpit, menegaskan, penolakan masyarakat lahir bukan karena anti konservasi, justru merekalah para penjaga hutan itu. Hanya saja, konsep taman nasional merupakan konservasi dengan pendekatan eko-fasis. “Konsep ini memposisikan manusia seolah-olah bukan bagian dari agenda pelestarian,” katanya. Taman nasional, katanya, membagi kawasan ke dalam sejumlah zona, yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat, kecuali untuk ekowisata. Padahal, pola pelestarian masyarakat adat jauh lebih kuat karena berakar pada hubungan dengan leluhur. Contoh, penentuan keberadaan hutan keramat biasanya karena…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.