Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace tidak dapat dibaca sebagai langkah diplomatik biasa. Keputusan ini merupakan pilihan geopolitik yang membawa konsekuensi strategis dan karenanya layak diuji secara keras.
Di tengah konflik Gaza yang belum memasuki penyelesaian politik, Indonesia justru memilih masuk ke sebuah forum yang sejak awal tidak dirancang untuk mengakhiri perang, melainkan untuk mengelola dampaknya. Pilihan tersebut bukan semata soal forum, tetapi soal cara negara membaca kekuasaan global dan menempatkan diri di dalamnya.
Dalam perspektif hubungan internasional, setiap inisiatif perdamaian selalu mengandung asumsi politik tertentu. Board of Peace dibangun di atas asumsi bahwa konflik Gaza tidak perlu diselesaikan secara struktural, cukup distabilkan agar tidak mengganggu kepentingan strategis aktor-aktor besar. Pendudukan, pelanggaran hukum humaniter, dan ketimpangan relasi kekuasaan tidak ditempatkan sebagai persoalan utama, melainkan sebagai latar yang diterima apa adanya. Ketika Indonesia bergabung dalam kerangka ini, negara tidak sekadar hadir secara prosedural, tetapi turut menerima asumsi dasarnya. Perdamaian diredefinisi sebagai pengelolaan, bukan penyelesaian.
Masalahnya, Indonesia bukan aktor yang diuntungkan oleh pendekatan semacam itu. Dalam struktur geopolitik global, Indonesia merupakan negara menengah yang kekuatannya tidak terletak pada daya paksa militer atau dominasi ekonomi, melainkan pada konsistensi normatif dan kemampuannya memainkan peran penyeimbang. Selama ini, posisi Indonesia relatif kuat justru karena berdiri di luar desain kekuasaan blok besar dan menjaga jarak dari logika stabilitas sempit. Dengan bergabung ke Board of Peace, Indonesia meninggalkan sumber kekuatan tersebut dan masuk ke arena yang tidak dapat dikendalikan.
Keputusan ini mencerminkan kegagalan membaca posisi secara realistis. Indonesia bertindak seolah memiliki daya tawar setara dengan negara-negara sponsor utama forum tersebut. Padahal, dalam mekanisme semacam ini, agenda ditentukan oleh aktor yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer terbesar. Negara lain, termasuk Indonesia, berfungsi sebagai penambah legitimasi. Dalam bahasa realisme klasik, situasi ini merupakan kesalahan penempatan diri. Negara menengah yang bertindak seperti kekuatan besar tanpa kapasitas pendukung akan selalu berada pada posisi reaktif.
Konteks kepemimpinan Presiden Prabowo memperjelas persoalan ini. Alih-alih memperkuat garis kebijakan luar negeri yang berprinsip dan terukur, keputusan tersebut menunjukkan kecenderungan pragmatis yang miskin kerangka strategis. Kepemimpinan tampak lebih tertarik pada keterlibatan cepat dan pengakuan simbolik daripada pada pertanyaan mendasar tentang siapa yang mengendalikan agenda dan ke mana arah proses tersebut bergerak. Dalam geopolitik, pendekatan semacam ini bukan strategi jangka panjang, melainkan adaptasi jangka pendek yang berisiko tinggi.
Selama konflik Gaza peta kekuasaan global sudah sangat jelas. Amerika Serikat dan sekutunya tidak sedang mencari perubahan struktural, melainkan stabilitas yang kompatibel dengan kepentingan Israel. Board of Peace berfungsi sebagai instrumen untuk merapikan konflik tanpa menyentuh akar politiknya. Dengan bergabung, Indonesia menempatkan diri di sisi pengelolaan konflik, bukan di sisi penantang struktur ketidakadilan. Posisi tersebut tidak mencerminkan prinsip bebas aktif, melainkan keterikatan pada desain kekuasaan pihak lain.
Dari sini ada yang luput dibaca pemerintah yakni sinyal strategis yang dikirimkan kepada para aktor utama konflik. Dengan bergabung tanpa prasyarat politik yang tegas, Indonesia mengirim pesan kesediaan untuk masuk ke dalam kerangka yang ditetapkan kekuatan besar, alih-alih menantangnya. Dalam geopolitik, sinyal semacam ini dibaca sebagai kesediaan beradaptasi, bukan upaya koreksi. Negara yang memilih posisi demikian tidak dipersepsikan sebagai penyeimbang, melainkan sebagai pelengkap. Akibatnya, ruang Indonesia untuk bersikap kritis di kemudian hari justru menyempit karena sejak awal telah menerima logika permainan yang ditentukan pihak lain.
Argumen bahwa Indonesia perlu berada di dalam forum untuk memengaruhi dari dalam juga tidak tahan uji secara teoritis. Dalam teori kekuasaan, pengaruh tidak lahir dari kehadiran, melainkan dari kemampuan mengubah preferensi atau perilaku aktor lain. Indonesia tidak memiliki instrumen ekonomi, militer, maupun politik yang cukup untuk memaksa perubahan kebijakan pihak yang paling menentukan jalannya konflik Gaza. Tanpa daya tekan tersebut, kehadiran Indonesia lebih berfungsi sebagai legitimasi tambahan bagi forum, bukan sebagai sumber koreksi substantif.
Lebih jauh, keputusan ini menunjukkan penyempitan makna prinsip bebas aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Bebas tidak lagi berarti independen dari desain kekuasaan global, melainkan bebas memilih forum mana yang paling cepat memberi panggung. Aktif tidak lagi berarti inisiatif normatif, melainkan kehadiran prosedural. Dalam praktiknya, prinsip bebas aktif direduksi menjadi fleksibilitas taktis yang kehilangan muatan politik. Kondisi ini bukan reinterpretasi yang sehat, melainkan pengosongan makna.
Secara geopolitik, langkah tersebut juga berpotensi merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Dengan ikut serta dalam mekanisme ad hoc yang melemahkan peran hukum internasional dan akuntabilitas, Indonesia turut merawat preseden yang suatu hari dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab dalam konflik lain. Bagi negara yang selama ini bergantung pada multilateralisme berbasis aturan untuk melindungi kepentingannya, pilihan ini merupakan taruhan yang keliru. Konsistensi normatif adalah aset strategis, bukan beban idealistik.
Keputusan Presiden Prabowo bergabung dalam Board of Peace pada akhirnya mencerminkan kegagalan membedakan antara keterlibatan strategis dan keterjebakan geopolitik. Indonesia tidak sedang memperluas pengaruh, tetapi sedang menyesuaikan diri dengan struktur kekuasaan yang tidak dibentuk dan tidak dikendalikan. Dalam politik internasional, kesalahan semacam ini jarang menimbulkan dampak instan. Dampaknya bekerja perlahan, mengikis reputasi, menyempitkan ruang manuver, dan melemahkan posisi tawar.
Dalam peribahasa Indonesia dikenal ungkapan bahwa ikan membusuk dari kepalanya, sebuah frasa yang bahkan kerap digunakan oleh para pemimpin negeri ini sendiri. Jika kebijakan luar negeri Indonesia kini tampak kehilangan koherensi hukum dan ketajaman penilaian strategis, maka sumber persoalannya tidak terletak pada para diplomat atau institusi pelaksana, melainkan pada keputusan politik yang diambil di tingkat paling atas. Gaza bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan medan uji bagi kecerdasan geopolitik. Negara yang salah membaca peta kekuasaan mungkin tetap diundang ke meja, tetapi jarang menentukan menu.
![$data['detail']->authorKontri->kontri”> </p>
<p><a href=](https://www.arina.id/images/author/1_1/fb-img-1693666481097_1693666824.webp)
Virdika Rizky Utama
Direktur Eksekutif PARA Syndicate
Comments are closed.