Wakil Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk masa bakti 2022–2027, Jasra Putra, menyampaikan ia bersama para lembaga sudah berkali-kali memberikan masukan yang harusnya dapat menambah kualitas kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG.
“Saya kira sudah banyak pengawasan netizen, masyarakat sipil dan lembaga masyarakat yang memberi masukan tentang angka keracunan anak, ibu, bayi dan lansia atas program MBG. Ini telah menyentuh angka penderita, yang diduga telah mencapai 20 ribu lebih orang,” kata dia
dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menyatakan, penekanan KPAI sejak awal adalah evaluasi program memberi makan, bukan program yang menunggu evaluasi tahunan seperti program pemerintah lainnya. Sebab, kata dia, memberi makan itu langsung manfaatnya seketika, dalam hitungan detik. “Begitu juga mudharatnya ketika membawa keracunan massal dan masif,” katanya.
Bagi KPAI dan masyarakat sipil, pengawasan soal makanan ini, adalah soal kemanusiaan dan hukum tertinggi. Yaitu keselamatan manusia, anak anak, mereka yang bekerja, ibu, lansia, bumil, bayi, batita dan balita. Bukan soal kebijakannya ada atau tidak.
Jadi, kata dia, kasus-kasus keracuanan harusnya berdampak hukum, ada penggantian, selayaknya program yang lain di mata hukum. Sehingga tata Kelola MBG harusnya bersifat perubahan sangat revolusioner, karena tidak bisa menunggu evaluasi tahunan. 1,5 tahun baru di evaluasi
Menurut dia, meski pencopotan Kepala BGN ini boleh dikatakan telat, tapi baginya tidak ada kata telat. Lembaganya, kata dia, ingin terus mendorong perbaikan tata kelola MBG, dengan mengingatkan kembali hasil penyelenggaraan pengawasan masyarakat sipil, masukan netizen, dan berbagai lembaga masyarakat yang sangat menyayangkan atas perbaikan yang lamban di program strategis ini.
Untuk itu di tengah dicopotnya Kepala BGN, ia dan teman temannya ingin mengingatkan kembali 7 rekomendasi hasil 1,5 tahun pengawasan MBG. Seharusnya, kata dia, ini menjadi langkah revolusioner dalam mengubah cita cita luhur penurunan angka stunting.
Ia menyatakan Kementerian Kesehatan harus menjawab, di tengah di copotnya Kepala BGN, apakah program MBG benar-benar menurunkan angka stunting di Indonesia. Sebab, ucap dia, ini standar ukuran ketika pertama kali dicetuskannya program.
“Konsentrasi program di awal yang menekankan perbaikan gizi untuk anak anak di wilayah 3 T dan anak anak masuk kategori rentan, apakah sudah tecapai,” kata dia.
Komite Hak PBB, lanjut dia, punya perhatian juga, soal kondisi kesehatan dan anak, yang dianggap masih ada kesenjangan regional, terutama di Propinsi Papua. Misalnya, memperluas akses terhadap layanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang berkualitas di daerah-daerah yang kurang terlayani dan terpencil.
Di wilayah Maluku dan NTT, tentang perhatian PBB atas tingginya tingkat wasting di provinsi-provinsi bagian timur, termasuk dengan mempromosikan praktik pemberian makan bayi dan anak yang tepat. Selain itu, kata Jasra, menyediakan suplemen mikronutrien untuk semua anak dan ibu hamil serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi yang baik.
“Indonesia diminta segera mengatasi meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Caranya, menerapkan peraturan tentang penjualan makanan olahan dan ultra-olahan, termasuk dengan pelabelan di depan kemasan dan regulasi pemasaran makanan tidak sehat untuk anak-anak,” ucap dia.
Ia minta BGN kembali membuka 7 rekomendasi masyarakat sipil tersebut. Pertama, memastikan penyaluran program MBG secara bertahap memprioritaskan daerah dengan persoalan kerawanan pangan, status gizi, dan demografi dengan kerentanan sosial-ekonomi.
Kedua, mendorong evaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG dengan memfokuskan sumber daya untuk perbaikan tata kelola hingga pengembangan model alternatif penyaluran MBG. Ini untuk mengurangi risiko terjadinya kontaminasi silang seperti pelibatan kantin sekolah yang sudah diterapkan di beberapa negara.
Ketiga, pelibatan bermakna anak sekolah dalam semua proses MBG dari perencanaan menu, pemberian edukasi gizi dengan pendekatan teman sebaya. Dan, evaluasi pelaksanaan MBG di sekolah melalui mekanisme diskusi terpumpun maupun survei umpan balik yang bisa memberikan rasa aman kepada siswa.
Keempat, memastikan hak anak terpenuhi dengan menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan melalui penerapan standar yang ketat. Serta, mewujudkan lingkungan pangan sehat melalui pendekatan lintas sektor khususnya dinas kesehatan dan pendidikan dalam program MBG.
Kelima, mendorong pembiasaan pola hidup sehat dan makan makanan bergizi untuk anak melalui pelaksanaan edukasi gizi yang komprehensif, mulai dari pedoman gizi seimbang, perilaku hidup bersih sehat (PHBS), hingga pentingnya aktivitas fisik kepada anak.
Keenam, mendorong masyarakat terlibat/bekerja sama dalam mendukung, dan memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Terakhir, memastikan tidak ada lagi intimidasi maupun bentuk kelalaian lain dalam pelaksanaan MBG yang berdampak terhadap kondisi fisik maupun psikis, maupun mengancam jiwa anak sebagai penerima manfaat dari program MBG.
“Jadi harapan kami, dengan di copotnya Kepala BGN dan dengan ditunjuknya Kepala BGN yang baru, tentu netizen, pengawas program ini, masyarakat Indonesia punya harapan tinggi, bahwa MBG jangan sampai cita cita mulianya, ketika sampai ke masyarakat terkesan menjadi sekedar bagi-bagi makanan,” kata Jasra.
Comments are closed.