● Dunia sedang dilanda krisis akibat konflik di Selat Hormuz.
● Konflik ini merupakan satu dari sekian banyak penyebab krisis yang pernah terjadi di dunia.
Browse Posts● Kebijakan penguatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan penting untuk meredam segala ketidakpastian.
Sejak revolusi industri 1.0—atau dikenal sebagai dimulainya era ekonomi modern—rentetan krisis ekonomi rutin melanda dunia.
Tren tersebut dimulai dari peristiwa Depresi Besar 1929. Krisis ekonomi global berikutnya terjadi pada tahun 1970-an, ketika perang Timur Tengah antara Mesir, Suriah dan Israel menyebabkan kenaikan harga minyak. Lalu ada Black Monday pada tahun 1987.
Krisis global yang bersumber di Asia terjadi pada 1997. Kemudian diikuti dengan krisis finansial 2008, pandemi Covid-19 pada 2020, dan saat ini krisis di Selat Hormuz, Timur Tengah.
Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada krisis ekonomi yang muncul tiba-tiba. Krisis terjadi karena ada kerentanan yang diabaikan dan kemudian muncul shock atau pukulan yang memperburuk situasi.
Bukan tidak mungkin, melihat pola-pola yang ada sebelumnya, terjadinya krisis bakal kian intens di masa depan. Sebab, krisis ekonomi global yang berasal dari faktor non-ekonomi terus meningkat.
Karena itu, pemerintah perlu lebih cakap dalam memprediksi krisis dan membangun ekonomi domestik yang optimal agar efek krisis ekonomi global di masa depan tak membuat kondisi dalam negeri morat-marit.
Read more: Jika industri terus diabaikan, Indonesia akan makin tertinggal pada 2026 dan seterusnya
Faktor non-ekonomi kian sering jadi sumber masalah
Sejak 1998 sampai 2026, dunia telah melewati setidaknya delapan sampai sepuluh episode guncangan ekonomi besar. Daftar panjang tersebut diisi oleh krisis ekonomi Asia 1997-1998, Rusia-LTCM tahun , dot-com, krisis keuangan global 2008, krisis utang Eropa, resesi COVID-19, krisis energi-pangan-inflasi 2021–2023, tekanan properti Tiongkok, dan gejolak perbankan 2023.
Sepanjang periode itu pula, faktor geopolitik dan keamanan jadi langganan pemicu krisis. Bentuk-bentuk faktor geopolitik itu antara lain: perang dan invasi, terorisme dan krisis keamanan.
Read more: Gagasan Nobel Ekonomi 2025: Pertumbuhan persisten berorientasi pengetahuan serta disrupsi
Faktor geopolitik ini sulit diprediksi karena kemunculannya disebabkan oleh ketidakstabilan atau perebutan kekuasaan politik di suatu wilayah atau antarnegara adikuasa. Contohnya adalah perang di Ukraina yang saat ini memang mereda tapi belum benar-benar selesai.
Konflik ini memaksa AS mengembargo Rusia dan melarang negara tersebut untuk mengekspor gas alam ke Eropa—mengakibatkan krisis energi di Eropa Barat. Ekonomi di Eropa kemudian melambat dan dunia terkena getahnya: pertumbuhan ekonomi global terpangkas 0,5-1% per tahun sejak tahun 2022.
Belum usai perang Rusia-Ukraina, perang kembali meletus antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran awal Februari 2026 lalu. Salah satu hal yang kemudian berdampak luas karena perang ini adalah penutupan selat Hormuz.
Selat ini merupakan jalur logistik minyak mentah dunia yang memasok seperlima pasokan minyak mentah global. Konflik di wilayah ini bisa dipastikan akan melambatkan pekonomian global di tahun 2026.
Ketahanan ekonomi nasional ringkih
Pemerintah dan pelaku bisnis memerlukan arah dan panduan untuk menentukan prioritas kebijakan ekonomi apa yang bisa menghasilkan kinerja ekonomi optimal di tengah situasi yang serba tidak pasti.
Supaya optimal, pembiayaan negara harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi optimal dan penciptaan lapangan kerja. Kas negara juga perlu diarahkan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi prioritas serta investasi jangka panjang seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah perlu berfokus pada penciptaan pekerjaan berkualitas dan perbaikan iklim bisnis nasional.
Fokus pada dua hal itu juga bisa meredam guncangan ekonomi dari faktor geopolitik global. Sebab, kemandirian ekonomi nasional bisa terwujud dengan penguatan daya saing pengusaha dan industri lokal layaknya Cina.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini yang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah memang cukup tahan banting dari gejolak global. Buktinya, konsumsi yang ditopang subsidi dan bantuan sosial yang kuat sukses meredam gejolak krisis global 2008 silam.
Sayangnya, hal ini bersifat sesaat karena kemampuan fiskal pemerintah terbatas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61%.
Sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi berkontribusi 4,92%, investasi bertumbuh 5,15% dan belanja pemerintah naik drastis 21,81%.
Read more: Pertumbuhan ekonomi Q1 2026 5,61%: Hanya besar angka tanpa penciptaan lapangan kerja
Namun, kenaikan belanja pemerintah disebabkan oleh program mercusuar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tidak memberikan efek domino positif pada perekonomian nasional.
Alhasil, bisa disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di masa pemerintahan Prabowo – Gibran—di tengah kondisi saat ini—tidak berorientasi pada pembangunan ekonomi yang kuat dan berjangka panjang.
Krisis lain pasti ada dan kian susah diprediksi
Salah satu tema menarik dalam mengkaji ilmu ekonomi dan bisnis adalah apakah kondisi ekonomi dan bisnis di masa yang akan datang bisa diperkirakan atau diramalkan?
Dalam memprediksi krisis ekonomi, berbagai indikator ekonomi baik makro (pertumbuhan, inflasi dan nilai tukar mata uang) maupun mikro (kondisi dunia bisnis dan perilaku masyarakat) di masa depan perlu menjadi bahan kajian.
Misalnya fenomena ekonomi dan bisnis yang saat ini sedang penuh dengan VUCA (Volatility Uncertainty Complexity and Ambiguity) atau gejolak, ketidakpastian, kerumitan dan ambiguitas.
Juga semakin banyaknya variabel non-ekonomi yang bisa memengaruhi kondisi ekonomi dan bisnis berskala global. Variabel-variabel seperti kondisi geopolitik, perkembangan teknologi, faktor lingkungan, ancaman perang dan wabah penyakit sudah tak bisa lagi disepelekan.
Bahkan masalah iklim yang kian panas saja terbukti bisa menurunkan pendapatan usaha dan para pekerjanya.
Karena itu, apabila pemerintah memaksa menggunakan pemodelan ekonomi yang tak lagi relevan, datanya seringkali tidak bisa diubah menjadi data kuantitatif yang pasti.
Dan inilah yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh ekonom, pemerintah, dan lembaga multilateral di seluruh dunia.
Comments are closed.