● Inklusi keuangan nasional terus menunjukkan tren positif.
● Seiring pertumbuhan tersebut, kasus penipuan keuangan dan jeratan pinjol ikut meningkat.
Browse Posts● Literasi berupa pemahaman masyarakat terhadap keuangan harus terus ditingkatkan.
Tingkat inklusi atau akses keuangan terhadap masyarakat terus bertumbuh positif. Per tahun lalu angka tersebut sudah menyentuh 80,51% dan ditargetkan tembus 93% (dari seluruh penduduk) pada tahun 2029 mendatang.
Ragam inovasi keuangan digital di era saat ini bisa mempercepat tujuan tersebut. Kini, makin banyak masyarakat yang memiliki rekening bank, menggunakan dompet digital, memanfaatkan layanan transfer elektronik, serta mengakses berbagai produk keuangan lainnya.
Perkembangan tersebut sering dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Logikanya sederhana: semakin mudah masyarakat mengakses layanan keuangan, semakin besar pula peluang mereka untuk menabung, mengembangkan usaha, mengelola risiko, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Namun, yang terjadi di lapangan tak berbanding lurus dengan harapan. Penipuan online, pinjaman online (pinjol), dan judi online (judol) malah makin subur.
Setengah tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 22 ribu laporan entitas keuangan ilegal, 15 ribu aduan perbankan, 20 ribu aduan fintech, 9 ribu aduan pembiayaan, dan 878 aduan asuransi.
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihat lebih jauh perbedaan antara akses keuangan, kemampuan mengelola keuangan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan finansial.
Read more: Dari Roblox hingga Youtube: Waspadai risiko ekonomi karena anak kian ‘tech savvy’
Akses tak cukup tanpa pemahaman
Selama ini, inklusi keuangan sering dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal.
Parameter inklusi keuangan bisa dilihat dari seberapa banyak rekening bank, penggunaan layanan pembayaran digital, realisasi ajuan kredit, atau pemanfaatan produk keuangan lainnya.
Dari sudut pandang pembangunan, kondisi ini penting karena membuka peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.
Read more: Tak hanya melalui algoritma saja, AI juga pintar berkonten untuk pinjol dan judol
Namun, pada dasarnya akses keuangan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Kepemilikan rekening bank atau kemudahan memperoleh pinjaman tidak otomatis membuat kondisi ekonomi seseorang menjadi lebih baik.
Fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan memperoleh kredit digital, fasilitas pembayaran tertunda, dan berbagai bentuk pembiayaan konsumtif telah membuka peluang yang sangat luas bagi masyarakat untuk bertransaksi.
Tak heran jutaan orang terjerat utang pinjol yang per Mei 2026 angkanya tembus Rp103,7 triliun. Celakanya, pola perilaku para peminjam pinjol tak berubah yakni untuk berbelanja tak esensial, membeli smartphone misalnya.
Read more: Literasi keuangan syariah bisa jadi penangkal pinjol dan judol
Padahal, kemudahan pencairan dana yang ditawarkan pinjol seharusnya digunakan untuk menutupi kebutuhan mendesak ataupun kegiatan produktif seperti belanja modal dan operasional usaha seperti yang dianjurkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Akses harus diimbangi pengetahuan dan perilaku keuangan
Salah satu alasan mengapa akses keuangan tidak selalu menghasilkan kesejahteraan adalah adanya perbedaan antara memiliki akses dan memiliki kemampuan mengelola keuangan. Di sinilah literasi keuangan menjadi penting.
Per tahun lalu indeks literasi keuangan nasional masih di angka 66,46% dengan target mencapai 69,35% pada 2029 mendatang. Artinya, ada sekitar 34,54% dari total penduduk Indonesia yang belum memahami pemahaman keuangan yang cukup.
Literasi keuangan bukan sekadar kemampuan memahami istilah-istilah keuangan atau menggunakan aplikasi perbankan. Literasi keuangan mencakup kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, utang, dan perencanaan masa depan.
Banyak orang beranggapan bahwa masalah keuangan terutama disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pendapatan memang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang.
Read more: Jebakan keuangan digital: mengapa Gen Z rentan terjerat pinjol dan ‘paylater’?
Namun dalam praktiknya, tingkat pendapatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kondisi keuangan rumah tangga. Tidak sedikit keluarga dengan penghasilan sederhana mampu hidup secara teratur, memiliki tabungan, dan relatif siap menghadapi keadaan darurat.
Sebaliknya, ada pula individu dengan penghasilan yang cukup tinggi tetapi terus mengalami kesulitan keuangan. Di sinilah perilaku keuangan memainkan peran yang sangat penting.
Perilaku keuangan seseorang kerap didorong pada banyak hal seperti emosi, kebiasaan, tekanan lingkungan sosial, serta keinginan memperoleh kepuasan sesaat. Penanganannya untuk masing-masing individu juga tak selalu sama.
Karena itu, peningkatan literasi keuangan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian informasi dan edukasi. Kebiasaan-kebiasaan sederhana inilah yang pada akhirnya menentukan apakah akses keuangan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan.
Pengawasan dan kebijakan pendukung sebagai jembatan
Di balik persoalan akses, literasi, dan perilaku keuangan, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana manusia seharusnya menggunakan uang dalam kehidupannya?
Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang atau mengakses layanan keuangan. Kesejahteraan juga berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri, menetapkan prioritas, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab.
Read more: Mengapa kerugian pidana penipuan hampir pasti takkan kembali utuh ke korban?
Kebijaksanaan finansial pada akhirnya menjadi jembatan yang menghubungkan inklusi keuangan dengan kesejahteraan. Akses keuangan tanpa literasi dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan. Literasi tanpa pengendalian diri sering kali tidak menghasilkan perubahan perilaku.
Sebaliknya, ketika akses keuangan didukung oleh pengetahuan yang memadai, kebiasaan finansial yang sehat, dan kebijaksanaan dalam menggunakan uang, layanan keuangan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Komitmen OJK untuk menggenjot literasi keuangan masyarakat yang turut disokong dengan penguatan regulasi dan pengawasan industri keuangan juga perlu diapresiasi.
Pada akhirnya, tujuan pembangunan keuangan bukan sekadar memastikan bahwa setiap orang memiliki rekening bank atau akses terhadap kredit. Tujuan yang lebih besar adalah membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih aman, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.
Dalam konteks itulah inklusi keuangan menemukan makna sesungguhnya: bukan sekadar membuka akses layanan keuangan, melainkan membuka jalan menuju kesejahteraan.
Comments are closed.