Negara yang Akhirnya Belajar Melihat

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #30
PinterPolitik.com

Selama 33 tahun Indonesia bisa menimbang setiap ton batu bara yang berlayar keluar dari pelabuhannya. Tapi berapa nilainya, dan berapa yang diam-diam lolos, tak pernah ia tahu. Di dermaga, segalanya bisa dihitung. Tongkang merapat, conveyor berderak, tonase tercatat sampai desimal terakhir. Harga yang sesungguhnya diputuskan di tempat lain. Di layar dagang yang jauh, di kontrak yang diteken di kota berpajak rendah, di selisih yang memilih untuk tidak pulang.

Pada 20 Mei 2026, dari mimbar Rapat Paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto memutuskan menutup jarak antara kedua angka itu. Lewat Peraturan Pemerintah, ekspor 3 komoditas strategis kini menempuh satu pintu saja: kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy harus keluar lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia, pengekspor tunggal milik negara. Transisi dimulai 1 Juni, berlaku penuh 1 September. Bahasanya bahasa tata kelola. Tujuannya menutup kebocoran, menertibkan transfer pricing, dan memaksa devisa pulang.

Tapi di balik bahasa teknis itu, ada peristiwa yang jauh lebih tua. Sebuah negara sedang belajar melihat.

Antropolog politik James C. Scott menyebut hasrat paling dasar negara modern dengan satu kata, legibility, keterbacaan. Negara tumbuh dengan membuat yang kabur menjadi terbaca. Tanah dipetakan, takaran diseragamkan, rakyat disensus dan diharapkan sadar pajak. Yang tak terbaca, tak akan terkuasai. Namun di titik yang paling bernilai, yakni harga, margin, dan devisa, Indonesia justru memilih untuk tetap buta.

Negara itu tidak buta karena bodoh. Ia dibuat buta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar caranya tanpa berbasa-basi: para eksportir mendirikan perusahaan afiliasi di luar negeri, menjual murah kepada perusahaan milik mereka sendiri di yurisdiksi berpajak rendah, lalu memarkir selisihnya di sana. Oligarki sawit dan batu bara tak pernah menyembunyikan tambang, sebab tambang terlalu besar untuk disembunyikan. Mereka membuat negara tetap buta, angka demi angka, kapal demi kapal.

Pemerintah menyebut kerugian akibat under-invoicing menembus Rp 15.400 triliun sepanjang 1991 hingga 2024. Angka itu mengguncang, sekaligus mustahil dipastikan. Sebab kecurangan yang dirancang agar tak terbaca memang tak meninggalkan pembukuan jujur untuk diaudit. Yang paling telak bukan besaran rupiahnya. Justru kenyataan bahwa selama lebih dari 30 tahun, kerugian sebesar itu tak pernah terhitung. Ketidakmampuan menghitung itulah dakwaan yang sebenarnya.

Kebutaan itu bukan kecelakaan. Ia subsidi. Selama satu generasi, negara memberi oligarki ekstraktif satu hadiah diam-diam, yaitu hak untuk tidak terlihat, dan hadiah itu punya sejarahnya sendiri. Di era Orde Baru, negara yang masih lemah menukar pengawasan dengan modal asing. Di era Reformasi, elite baru menukar mata terpejam dengan dana yang menghidupi politik. Para teknokrat sesudahnya melihat semuanya, tapi tak pernah cukup kuat untuk melawan. Begitulah perjanjian tak tertulis itu bertahan: negara setuju tidak melihat, modal setuju tetap tenang. Orang bisa menyebutnya koalisi status quo ekstraksi. Bukan persekongkolan yang diteken di satu ruangan, melainkan sederet kepentingan yang menyatu tanpa pernah perlu bersepakat.

Karena itu, sebelum menjadi hal lain, pintu tunggal ini adalah alat penglihatan. Sekaligus pembatalan sepihak atas perjanjian lama tadi. Itulah, lebih dari soal tarif atau dokumen, yang membuat pasar gemetar. Dalam bahasa ekonomi pembangunan, Indonesia sedang mencoba membalik kutukan sumber daya: dari ekstraksi berrente tinggi yang tak terbaca, menuju ekstraksi yang terbaca dan, kalau berhasil, membangun. Sedikit negara sanggup melompat sejauh itu dalam satu generasi: Botswana lewat berliannya, Norwegia lewat minyaknya. Keduanya menuntut hal yang sama, disiplin untuk melihat.

Tapi James C. Scott yang merayakan keterbacaan adalah juga James C. Scott yang paling mewaspadainya. Penglihatan yang dipaksakan dari atas, ia mengingatkan, bisa berubah menjadi kesombongan yang menghancurkan. Satu pintu memang membubarkan kabut yang tersebar di tangan banyak pemain. Namun ia melahirkan satu chokepoint, titik sempit yang harus dilalui seluruh arus, dan kabut oligarki yang menyebar itu kini ditukar dengan konsentrasi di tangan negara.

Di sinilah opini ini menolak berhenti pada tepuk tangan. Bagaimana bila Danantara sendiri yang kelak menjadi pelaku under-invoicing terbesar? Bila oligarki swasta cuma berganti seragam menjadi oligarki BUMN? Negara memasang mata untuk mengawasi eksportir. Tapi siapa yang mengawasi mata itu? Pertanyaan klasik yang tak pernah usang, quis custodiet ipsos custodes, siapa menjaga para penjaga. Negara baru saja memindahkan letak titik butanya, bukan menghilangkannya. Dan satu pintu yang gelap di dalam jauh lebih berbahaya ketimbang banyak pintu yang remang di luar.

Sejarah sudah menyediakan dua jalan. Chile menaruh tembaganya di bawah CODELCO. Tetap monopoli negara, tapi diaudit independen, devisanya masuk kas negara, dan sampai kini jadi tulang punggung fiskal. Venezuela menyerahkan minyaknya kepada PDVSA. Juga monopoli negara, tapi ditangkap politik, kehilangan transparansi, lalu runtuh. Yang menentukan nasib keduanya bukan kepemilikan negara, melainkan apakah gerbangnya dipagari dari politik dan dibuka untuk diperiksa. Danantara berdiri tepat di persimpangan itu. Maka keberatan para pelaku usaha, soal kontrak berjalan, novasi, dan apakah pembeli asing menganggapnya monopoli, bukan rengekan pihak yang kalah. Pasar menjawab lebih cepat dari argumen: saham batu bara tertekan dalam hitungan hari. CEO Danantara Rosan Roeslani menjawabnya dengan janji yang tepat, kesucian kontrak. Janji itu benar. Tapi ia baru menjadi institusi saat bisa diuji, bukan sekadar diucapkan.

Lee Kuan Yew, yang membangun Singapura lewat negara yang kuat sekaligus bersih, pasti menyetujui prinsipnya tanpa ragu. Lalu ia memindahkan seluruh pertanyaan ke satu titik: siapa yang duduk di pintu itu. Baginya, sentralisasi baru menutup kebocoran bila gerbangnya dijalankan setara Temasek, yakni profesional, berjarak dari politik, dan bertangan bersih. Tanpa itu, negara tidak menghapus pencurian. Ia cuma memindahkannya dari oligarki ke pejabat.

Dari Washington, Tokyo, dan Beijing, kebijakan ini tidak terbaca sebagai aturan dagang. Ia terbaca sebagai doktrin. Henry Kissinger akan melihatnya sebagai instrumen kekuasaan struktural, cara negara mengubah endapan sumber dayanya menjadi posisi tawar. Karena pembeli terbesar batu bara dan sawit Indonesia berkumpul di Asia, satu pintu berarti satu meja. Indonesia tengah menguji dirinya sebagai pemasok ayun, seperti Saudi dulu menguji minyak dan Tiongkok menguji logam tanah jarang. Bila berhasil, diam-diam ia memindahkan sebagian rente dari konsumen Asia ke kas Jakarta. Pergeseran yang kecil di atas kertas, tapi besar dalam neraca kawasan. Tapi Kissinger juga memberi peringatan keras. Leverage seperti ini harus tampil sebagai tata kelola, jangan pernah sebagai senjata. Sebab begitu dunia membacanya sebagai senjata, ia mengundang koalisi lawan, dan pembeli pun mulai mencari pemasok lain.

Dampaknya tak pernah berhenti di ruang elite. Bagi siapa pun yang memegang keputusan di rumah maupun di kantor, di Jakarta sama seperti di kota mana pun yang ikut membaca, semua ini akhirnya mendarat di hal yang konkret: nilai rupiah di dompet, harga yang naik diam-diam, rasa aman akan masa depan anak. Devisa yang tak kunjung pulang itu adalah sekolah, klinik, dan jalan yang tak pernah dibangun. Kebutaan negara selalu dibayar oleh mereka yang tak punya perusahaan di luar negeri.

Karena itu, ujian sejati kebijakan ini bukan terletak pada hari pengumumannya, tapi pada hari-hari sunyi sesudahnya. Penyakit yang akut tak akan sembuh hanya karena satu pintu ditutup. Ia sembuh bila negara membangun penglihatan yang bertahan lebih lama dari satu masa pemerintahan, penglihatan yang bekerja bukan karena diperintah, tapi karena sudah terlembaga. Dan itu menuntut hal-hal yang tidak puitis: harga kontrak yang diumumkan terbuka, audit pihak ketiga yang independen, serta klausul matahari terbenam yang memaksa evaluasi. Negara yang menuntut para eksportir terbaca harus lebih dulu membuat dirinya sendiri terbaca.

Kembali ke dermaga. Tongkang yang sama, conveyor yang sama, tonase yang sama. Hanya satu yang berubah. Kini, untuk pertama kalinya, kedua angka itu, berapa banyak dan berapa nilainya, bisa dibaca dari satu tempat. Apakah itu kedaulatan, atau sekadar kebutaan baru yang kini berstempel negara, bergantung pada satu syarat sederhana tapi keras: apakah meteran yang akhirnya terpasang itu menghadap ke dua arah. Ke laut, tempat kapal pergi. Dan ke daratan, tempat negara berdiri.

**********************