Tokyo (ANTARA) – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan majelis rendah Parlemen Jepang akan dibubarkan pada Jumat (23/1) serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif dini pada 8 Februari mendatang.
Dalam sebuah konferensi pers pada Senin (19/1), Takaichi mengatakan masa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari, usai ia menyatakan pembubaran majelis rendah pada pembukaan masa sidang biasa Parlemen Jepang tahun ini.
Pemilu ini adalah upaya Takaichi menguatkan pondasi pemerintahannya, dan ia menyerukan kepada pemilih untuk menentukan apakah dirinya layak melanjutkan tugas sebagai kepala pemerintahan Jepang.
Ia menyampaikan akan melihat pendapat rakyat mengenai “pergeseran kebijakan” menyusul kesepakatan koalisi antara Partai Liberal Demokrat (LDP) pimpinannya dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) Oktober tahun lalu.
PM Jepang juga berupaya membentuk pemerintahan yang didukung suara mayoritas di majelis rendah melalui pemilu kali ini.
Takaichi berjanji akan menghentikan “penghematan berlebihan ” sembari menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang Jepang. Ia akan menetapkan “tolok ukur yang jelas dan objektif’ untuk membangun kepercayaan pasar terhadap keuangan pemerintah.
Ia mengusulkan pembebasan pajak untuk produk makanan selama dua tahun demi mengatasi masalah kenaikan biaya hidup. Hal ini menandai pergeseran dari posisinya saat kampanye menjadi Ketua LDP Oktober lalu, yang membawanya ke tampuk kekuasaan saat ini.
Mengingat koalisi pimpinan LDP hanya memiliki jumlah kursi mayoritas yang sangat tipis di majelis rendah Parlemen Jepang, Takaichi menegaskan pentingnya “stabilitas politik” yang memungkinkan pemerintahannya menjalankan reformasi.
Sementara, blok pemerintah merupakan koalisi minoritas di majelis tinggi Parlemen Jepang, sehingga pemerintah harus berkompromi dengan partai oposisi untuk meluluskan anggaran negara atau rancangan undang-undang.
Pemilu kali ini merupakan yang pertama sejak Takaichi menjadi PM Jepang pada 21 Oktober 2025, dan dilaksanakan kurang dari 18 bulan setelah pemilu terakhir pada Oktober 2024.
Menurut konstitusi Jepang, anggota majelis rendah Parlemen Jepang memiliki masa jabat selama empat tahun, kecuali jika parlemen dibubarkan lebih awal.
Demi mengalahkan kubu konservatif yang berkuasa dalam pemilu mendatang, Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Partai Komeito, eks sekutu lama LDP, pada Kamis (15/1) mengumumkan pendirian Aliansi Reformasi Sentris (CRA) yang akan menjadi kekuatan oposisi terbesar.
Kubu oposisi mengritik rencana Takaichi menggelar pemilu awal. Mereka menuduh Takaichi mengutamakan kepentingan politik menjelang pemberlakuan anggaran negara untuk tahun fiskal 2026, meski sebelumnya berjanji mengutamakan implementasi kebijakan.
Dalam konferensi pers pada Senin, Takaichi menjelaskan bahwa ia ingin anggota legislatif mengesahkan RUU anggaran negara “secepatnya” untuk mencegah munculnya dampak negatif.
Ia menyampaikan bahwa hal tersebut adalah yang membuatnya memutuskan pelaksanaan pemilu pada 8 Februari mendatang.
Sumber: Kyodo
Baca juga: PM Jepang berniat bubarkan Majelis Rendah untuk gelar pemilu dini
Baca juga: PM dan perempuan legislator Jepang desak tambahan toilet di Parlemen
Baca juga: Anggota parlemen AS ajukan RUU untuk caplok Greenland
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.