Pencabutan izin kelayakan lingkungan PT Dairi Prima Mineral (DPM) seakan tak bermakna apa-apa bagi keamanan lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kini, perusahaan tambang seng itu menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) baru sebagai upaya mendapat izin lingkungan kembali. Proses tidak transparan dan tanpa keterlibatan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah rentan terdampak. Masyarakat pun khawatir, bencana mengintai mereka ketika perusahaan lanjut beroperasi. Riada Panjaitan, Staf Divisi Studi dan Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), bilang, proses amdal baru begitu instan, antara Mei-November 2025, tidak ada aktivitas berarti di desa-desa terdampak. “Tahu-tahu mereka sudah sidang Komisi Penilai Amdal 27 November. Ini sangat instan,” katanya. Padahal, untuk sampai ke sidang komisi, ada tahapan penting yang wajib melibatkan publik, termasuk sosialisasi dan konsultasi. Temuannya, banyak warga yang bahkan tidak mengetahui proses penyusunan amdal tengah berlangsung. Kalaupun perusahaan lakukan, belum maksimal. Karena tidak terbuka dan melibatkan publik secara menyeluruh. Padahal, poin ini yang mereka jadikan bahan gugatan di PTUN. Perusahaan, katanya, menggunakan pola sama, tertutup, terburu-buru, dan hanya libatkan kelompok pro tambang. “Dalam rapat itu hanya dihadirkan perwakilan masyarakat dan tokoh-tokoh yang mendukung. Lalu di mana suara masyarakat yang menolak? Di mana ruang mereka untuk menyampaikan keluhan?” Padahal, Forum Penilai Amdal mestinya menjadi ruang masyarakat terdampak untuk berbicara langsung di hadapan kementerian. Parahnya, proses amdal kali ini lebih tertutup daripada tahun 2022. “Waktu itu, Komisi Penilai Amdal masih mengundang perwakilan warga yang menolak, tapi yang sekarang benar-benar dipilih ketat oleh mereka.” Dia bilang, proses administratif amdal berlangsung…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.