Islami

Modus Operandi Baru Mengekang Pers dengan Revisi UU Penyiaran

Arina.id —Draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi DPR menuai gelombang kritik dan kecaman dari berbagai kalangan. Soalnya rancangan revisi itu memuat sejumlah pasal kontroversial, terutama yang berkaitan dengan pers dan kegiatan jurnalistik. DPR tak membantah tentang keberadaan pasal-pasal yang dianggap kontroversial meski berdalih dengan menyatakan draf

Arina.id Draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi DPR menuai gelombang kritik dan kecaman dari berbagai kalangan. Soalnya rancangan revisi itu memuat sejumlah pasal kontroversial, terutama yang berkaitan dengan pers dan kegiatan jurnalistik.

DPR tak membantah tentang keberadaan pasal-pasal yang dianggap kontroversial meski berdalih dengan menyatakan draf yang beredar di sejumlah kalangan itu bukalah konsep final. Dewan juga buru-buru mengklarifikasi bahwa tak ada niatan untuk membungkam atau mengekang kemerdekaan pers di balik revisi UU tersebut.

Meski sudah dipahami umum bahwa itu baru draf rancangan dan belum final, terutama komunitas pers menganggapnya aneh. Sebab, dalam draf itu tercantum klausul pelarangan penayangan produk jurnalistik investigatif, satu unsur penting dalam jurnalisme. Dewan Pers bahkan memperingatkan bahwa rancangan aturan itu dapat bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Deretan pasal kontroversial

Draf revisi UU Penyiaran itu bertanggal 27 Maret 2024 namun beredar di masyarakat pada awal Mei 2024. Sedikitnya ada empat pasal penting di dalamnya yang dinilai berpotensi menjadikan pers tidak merdeka, tidak profesional, tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas.

Pertama, Pasal 8A Ayat (1) huruf q: disebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) berwenang (q) menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran.

Klausul itu bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf D UU Pers yang menyatakan salah satu fungsi Dewan Pers ialah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Kedua, Pasal 50B Ayat (2) huruf c: Pasal itu pada pokoknya menyatakan Standar Isi Siaran (SIS) melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Pada Ayat (2) disebutkan selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), SIS memuat larangan mengenai … (c) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Ketiga, Pasal 50B Ayat (2) huruf k: SIS juga memuat larangan mengenai penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme.

Pasal 51E: Pada pasal ini disebutkan bahwa sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, 14 Mei, secara tegas menyatakan menolak draf tersebut. Alasannya, pertama, katanya, pasal yang akan melarang karya jurnalistik investigasi “sangat bertentangan dengan mandat di Undang-Undang [Nomor] 40 [Tahun 1999 tentang Pers] Pasal 4”.

Kedua, soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Dalam draf revisi UU Penyiaran tercantum bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat dalam penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik.

“Padahal, mandat penyelesaian [sengketa] karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam Undang-Undang [Pers],” kata Ninik.

Ketiga, dari sisi proses, draf revisi UU Penyiaran menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful paricipation. Artinya, kata Ninik, “harus ada keterlibatan masyarakat. Hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya”.

Dewan Pers selaku penegak Undang-Undang Pers, dia menekankan, tidak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi UU Penyiaran. Kendati demikian, Dewan Pers dan konstituen menghormati DPR maupun pemerintah yang memang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menyusun sebuah regulasi, terutama yang berkaitan dengan persoalan pemberitaan pers.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut kalimat pelarangan penayangan jurnalistik investigatif “membingungkan” dan draf revisi UU Penyiaran itu dapat “dimaknai sebagai pembungkaman pers”. “Ini sungguh aneh: mengapa di penyiaran tidak boleh ada investigasi,” ujar Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana, pada 9 Mei.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dalam siaran persnya, 15 Mei, menyatakan “revisi UU Penyiaran ini akan membawa masa depan jurnalisme di Indonesia menuju masa kegelapan”.

Belum final dan multitafsir

Komisi I DPR segera membuat pernyataan klarifikasi menyusul gelombang kritik dan protes atas draf revisi UU Penyiaran yang beredar di masyarakat. Komisi yang membidang komunikasi dan informatika itu mengeklaim tidak ada sedikit pun niatan untuk membungkam pers melalui UU Penyiaran.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I DPR untuk mengecilkan peran pers,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dalam keterangan tertulisnya, 16 Mei.

Dia mengeklaim, hubungan selama ini dengan mitra Komisi I DPR, yaitu Dewan Pers, terutama sejak ketuanya dijabat oleh Prof Bagir Manan, Prof Muhammad Nuh, dan mendiang Prof Azyumardi Azra, adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi, termasuk dalam lahirnya Peraturan Presiden tentang Publisher Rights. “Komisi I DPR menyadari keberlangsungan media yang sehat adalah penting,” ujarnya.

RUU Penyiaran, dia menegaskan, saat ini belum ada. “Yang beredar saat ini adalah draf yang mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Sebagai draf, tentu, penulisannya belum sempurna dan cenderung multitafsir,” ujarnya.

Pembahasan revisi UU Penyiaran, dia menambahkan, sekarang masih dalam tahapan draf di Badan Legislasi DPR, yang berarti belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat tetapi setelah menjadi RUU dan pada saatnya nanti akan diumumkan kepada publik.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersikap normatif atas polemik draf revisi UU Penyiaran. Penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, menurutnya, memang seharusnya tidak dilarang. Namun, dia mengakui, DPR dan pemerintah yang tengah menyusun RUU Penyiaran berupaya mengatur agar jurnalistik investigasi bisa berjalan dengan baik.

Dia berpendapat, memang ada produk jurnalistik investigasi yang benar. “Tapi ada juga yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar.” Atas dasar itu, DPR ingin mengaturnya supaya semuanya berjalan dengan baik.

Keblinger dan mengebiri kapasitas premium pers

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud Md, tanpa tedeng dan aling-aling, menilai upaya pelarangan penayangan produk jurnalistik investigasi adalah satu kekeliruan besar.

“Kalau itu sangat keblinger: masa media tidak boleh investigasi; tugas media itu, ya, investigasi hal-hal yang tidak diketahui orang. Dia akan menjadi hebat, media itu, kalau punya wartawan yang bisa melakukan investigasi mendalam dengan berani,” kata Mahfud, dalam keterangan tertulisnya, 15 Mei.

Pakar hukum tata negara itu berpendapat, melarang jurnalis melakukan investigasi dan melarang media menyiarkan produk investigasi sama saja melarang orang melakukan riset, tidak hanya untuk kepentingan media tapi juga untuk ilmu pengetahuan. “Oleh sebab itu,” dia menegaskan, “harus kita protes, harus kita protes, masa media tidak boleh investigasi.”

Kecaman serupa disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Pers adalah salah satu pilar demokrasi, dia memperingatkan. “Jika kebebasan pers dibatasi, artinya kita juga mengekang demokrasi,” ujarnya.

Dia sebagai Ketua Umum PKB pun mengaku telah menitipkan delapan agenda perubahan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yang di antaranya menjamin kebebasan pers.

Kemerdekaan pers, katanya, juga menyangkut kualitas produk yang dihasilkannya. Belakangan, media sosial yang bukan lembaga pers sudah dapat menayangkan laporan langsung suatu peristiwa atau keterangan pers seorang pejabat, bersaing dengan lembaga pers. Dalam hal itu, dapat dikatakan tak ada lagi bedanya antara media sosial dengan media jurnalistik. Produk jurnalistik investigasi yang hanya dapat dilakukan oleh jurnalis profesional akan

“Dalam konteks hari ini,” kata Cak Imin, panggilan akrabnya, “melarang penyiaran program investigasi dalam draf RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers, sebab investigasi tidak semua bisa melakukannya.”

Pengepul kebahagiaan dari temuan abad modern, berupa listrik, internet dan komputer. Hidup harmonis bersama barisan code dan segelas kopi kenangan.

Sign up for a newsletter today!

Want the best of KWFeeds Posts in your inbox?

You can unsubscribe at any time

What's your reaction?


    Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 226
    Awesome
    Awesome

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 15
    EW
    Ew!

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 12
    FUNNY
    Funny

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 9
    LOL
    Lol

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 98
    Loved
    Loved

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 53
    OMG
    Omg!
Leave Comment

Related Posts

Celebrity Philantrophy Amazing Stories About Stories