Islami

Timang-timang Ormas Kelola Tambang

ARINA.id — Pemerintah membuat kebijakan tak biasa dalam bidang pertambangan dengan memberikan kewenangan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang batu bara. Ada ratusan ribu hektare wilayah tambang bernilai puluhan triliun rupiah yang berpotensi menjadi sumber cuan baru bagi ormas tersebut. Sejumlah ormas keagamaan menyambut baik kebijakan anyar Presiden Joko Widodo tersebut, namun sebagian yang lain

ARINA.id — Pemerintah membuat kebijakan tak biasa dalam bidang pertambangan dengan memberikan kewenangan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang batu bara. Ada ratusan ribu hektare wilayah tambang bernilai puluhan triliun rupiah yang berpotensi menjadi sumber cuan baru bagi ormas tersebut.

Sejumlah ormas keagamaan menyambut baik kebijakan anyar Presiden Joko Widodo tersebut, namun sebagian yang lain menolak. Mereka yang mendukung kebijakan itu menganggap kebijakan Jokowi merupakan bentuk apresiasi negara kepada sumbangsih ormas keagamaan kepada negara selama ini. Kelompok yang menentang beralasan di antaranya karena urusan tambang bukanlah bidang yang menjadi ranah ormas keagamaan.

Masalahnya bukan hanya pro dan kontranya. Terobosan dengan memberikan privilese bagi ormas tersebut, sebagaimana diperingatkan oleh banyak pihak, mengandung potensi besar konflik horizontal hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Ormas keagamaan juga dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengelola pertambangan dan karenanya akan memperbesar potensi konflik dan kerusakan.

Cuan demi kesejahteraan masyarakat?

Pada akhir Mei 2024, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara.

Dalam beleid itulah pemerintah memberikan hak istimewa kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang ’emas hitam’ di Tanah Air. Disebutkan dalam Pasal 83A, ormas keagamaan, melalui badan usaha yang dimilikinya, dapat menerima penawaran prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). WIUPK yang dimaksud ditetapkan sebagai wilayah eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam forum Milad Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Ke-46 di Bogor, Jawa Barat, 1 Juni, terangan-terangan menyebut aturan baru tersebut merupakan hak istimewa kepada ormas keagamaan. “Ormas keagamaan mendapatkan privilese atau mendapatkan keistimewaan oleh Bapak Presiden bahwa ormas keislaman boleh punya tambang,” katanya.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, salah satu landasan terbitnya PP tersebut agar ormas keagamaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 Juni.

Jika pemerintah memang hendak memberdayakan ormas keagamaan melalui bisnis tambang, daripada ‘bisnis proposal’ seperti yang disampaikan Menteri Siti Nurbaya, kebijakan tersebut akan menghasilkan nilai ekonomi yang relatif besar. Ada ratusan ribu hektare wilayah tambang batu bara yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan yang memiliki potensi nilai produksi hingga triliun rupiah per tahun.

Ada 57 perusahaan yang memegang 82 izin PKP2B hingga 17 September 2023, berdasarkan data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana dikutip dari Kompas. Berdasarkan analisisnya, ke-82 izin pertambangan tersebut mencakup wilayah seluas 1.239.272 hektare.

Meskipun potensi cuan bernilai triliunan rupiah sudah cukup jelas, mengelola tambang batu bara bukanlah persoalan mudah. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha milik ormas keagamaan. Presiden Jokowi, pada 5 Juni, mengatakan bahwa persyaratan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi ormas keagamaan akan dibuat sangat ketat, di antaranya meliputi persyaratan finansial, teknis, dan administrasi.

Masalahnya, sebagaimana diingatkan oleh kelompok pelestari lingkungan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), ormas keagamaan tidak memiliki kapasitas untuk mengelola pertambangan. Jatam meragukan kapasitas ormas keagamaan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang wajib dimiliki untuk usaha pertambangan.

Jatam menengarai, skema yang mungkin diterapkan adalah ormas menjadi pemegang konsesi yang bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai operator. Jika skema itu yang terjadi kelak, justru akan memudahkan perusahaan-perusahaan untuk masuk ke wilayah pertambangan khusus melalui ormas-ormas keagamaan tanpa melalui proses lelang lebih dulu.

“Perusahaan-perusahaan akan senang karena akan mendapat wilayah konsesi baru,” kata Koordinator Jatam Melky Nahar, dikutip dari BBC Indonesia. “Ini semacam kado tambahan bagi perusahaan, tapi diberikan kepada ormas.”

Sikap ormas keagamaan

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas keagamaan yang menerima dan mendukung kebijakan itu. Pemberian izin tambang untuk ormas, kata ketua umum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), merupakan langkah berani dari Presiden Jokowi untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.

“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, 3 Juni.

Tiga hari kemudian, dalam konferensi pers di kantornya, Gus Yahya mempertegas sikap NU atas kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan. NU mendukung karena, katanya, “pertama-tama, butuh apapun yang halal, yang bisa jadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi, karena keadaan di bawah ini sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin”.

Bagaimanapun, Gus Yahya berargumen, NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang tak hanya mengurusi hajat di bidang keagamaan tapi juga hajat kemasyarakatan, ekonomi, dan sebagainya.

“Dan untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Dan realitasnya kita ketahui sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri tak jadi tercukupi. Dan perlu ada intervensi,” ujarnya.

Meski demikian, dia menekankan, NU tidak akan serampangan menerima konsesi pertambangan. Dia memastikan NU bakal menolak jika diberi lahan milik masyarakat atau bersinggungan dengan masyarakat adat. Selain itu, katanya, NU sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. NU mendukung sepenuhnya gerakan-gerakan yang dipelopori para aktivis atau kelompok pelestari lingkungan.

Muhammadiyah belum menentukan sikap menerima atau menolak dan menyatakan masih akan mengkajinya. “Karena ini persoalan yang krusial dan persoalan yang baru bagi Muhammadiyah, tentu Muhammadiyah tidak ingin tergesa-gesa dalam konteks ini,” kata Ketua PP Muhammadiyah Saad Ibrahim, 4 Juni.

Yang pasti, kata Ibrahim, Muhammadiyah tidak akan sembarangan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola usaha pertambangan. Muhammadiyah akan terlebih dahulu melihat sisi positif dan negatif tawaran tersebut serta mengukur kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mengapresiasi Presiden Jokowi atas kebijakannya memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Namun PGI mengakui tak memiliki kemampuan untuk mengelola tambang.

Ketua Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, meski mengapresiasi kebijakan tersebut, bukan berarti organisasi yang dipimpinnya menerima. “Apresiasi saya terhadap keputusan Presiden yang memberikan IUP kepada lembaga keagamaan, hendaknya tidak dipahami bahwa PGI sedang menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang,” ujarnya, 6 Juni, sekalian mengingatkan bahwa izin usaha tambang jangan membuat ormas kehilangan daya kritis.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan secara tegas menolak mengelola tambang di Indonesia. KWI menegaskan diri sebagai organisasi yang hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), dan martyria (semangat kenabian).

KWI juga menegaskan bahwa Gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan. “Di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut (mengelola tambang),” kata Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut, dalam keterangan tertulisnya, 5 Juni.

Potensi konflik horizontal dan kerusakan lingkungan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkhawatirkan kebijakan itu memicu konflik horizontal antara ormas keagamaan dengan masyarakat adat. Kekhawatiran itu sangat beralasan karena selama ini banyak kelompok masyarakat adat telah berkonflik dengan tambang dan proyek investasi.

Mereka, menurut AMAN, berhadapan dengan perusahaan dan aparat untuk mempertahankan tanah yang telah lama mereka diami yang tumpang tindih dengan izin konsesi tambang. Sementara selama ini, belum ada pengakuan negara atas tanah-tanah adat yang mereka diami.

Ketika ormas keagamaan masuk ke dalam dunia pertambangan, pusaran itu, gesekan masyarakat secara horizontal bakal tak terhindarkan. “Ini bisa menjadi konflik SARA, malah, misalnya, ketika satu kelompok adat terdiri dari kelompok agama tertentu, kemudian dimasuki oleh ormas keagamaan dari kelompok agama lainnya, itu isunya berpotensi dipelintir ke mana-mana,” kata Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman, dikutip dari BBC Indonesia.

Menurut catatan Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA), terdapat 32 konflik agraria akibat tambang sepanjang tahun 2023. Itu berdampak pada lebih dari 48.000 keluarga di 57 desa.

Korban konflik tambang, kata Kepala Divisi Hukum Jatam Nasional Muhammad Jamil, justru paling banyak masyarakat bagian dari ormas keagamaan. Dia mencontohkan, 47 korban meninggal di lubang tambang di Kalimantan Timur merupakan warga NU.

Nyaris semua pengoperasian tambang, menurut catatan Jatam sebagaimana dikutip dari Mongabay.co.id, kerap menggunakan cara-cara kekerasan hingga mengkriminalisasi masyarakat. Masyarakat pun terusir dari rumahnya. “Ketika beroperasi sudah dapat dipastikan tambang akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan,” kata Jamil.

Ruth Indiah Rahayu, peneliti Indoprogres Institute for Social Research and Education (IISRE), memandang peraturan itu mungkin bisa untuk pemerataan ekonomi. Jadi, semua ormas keagamaan, bukan korporasi saja, bisa memperoleh izin tambang.

Persoalannya, ketika tambang itu beroperasi, ekosistem rusak sehingga masyarakat secara perlahan terusir. “Belum lagi air menjadi susah karena sumber di dalam areal tambang, ekosistem hancur; enggak hanya ekosistem, yang jadi ranah reproduksi sudah jadi teritorial kapital. Maka mereka terpinggirkan.”

Pengepul kebahagiaan dari temuan abad modern, berupa listrik, internet dan komputer. Hidup harmonis bersama barisan code dan segelas kopi kenangan.

Sign up for a newsletter today!

Want the best of KWFeeds Posts in your inbox?

You can unsubscribe at any time

What's your reaction?


    Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 225
    Awesome
    Awesome

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 15
    EW
    Ew!

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 12
    FUNNY
    Funny

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 9
    LOL
    Lol

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 98
    Loved
    Loved

  • Warning: Undefined array key "nonce" in /home/kabarwar/public_html/wp-content/plugins/newsy-reaction/class.newsy-reaction.php on line 342
  • 53
    OMG
    Omg!
Leave Comment

Related Posts

Celebrity Philantrophy Amazing Stories About Stories