Menyoal Proyek Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke

menyoal-proyek-perkebunan-tebu-dan-bioetanol-di-merauke
Menyoal Proyek Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke
service
Share

Share This Post

or copy the link
  • Rencana pemerintah mengembangkan industri gula dan bioetanol Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mendapat respon berbagai kalangan. Mereka khawatir, industri raksasa yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) ini hanya akan menguntungkan investor, sedang masyarakat alami kesusahan, bahkan kemiskinan.
  • Faisal Basri, Ekonom Senior Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia bilang, sudah jelas selama ini industri di Papua tidak mensejahterakan OAP karena tidak ada kesesuaian dengan mereka. Begitu pula dengan proyek perkebunan tebu dan bioetanol ini.
  • Frederika Korain,  pengacara Hak Asasi Manusia dan aktivis Perdamaian Papua mengatakan, proyek perkebunan tebu dan bioetanol ini bakal berdampak buruk bagi masyarakat adat. Proyek ini, katanya,  akan menimbulkan ketimpangan sosial, kemiskinan, deforestasi dan bencana.
  • Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan,  masih banyak masalah sosial dan birokrasi yang seharusnya dibenahi pemerintah di Papua.  

Rencana pemerintah mengembangkan industri gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mendapat respon berbagai kalangan. Mereka khawatir, perkebunan tebu dan industrinya yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) ini hanya akan menguntungkan investor, sedang masyarakat alami kesusahan, bahkan kemiskinan.

Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan,  masih banyak masalah sosial dan birokrasi yang seharusnya dibenahi pemerintah di Papua, seperti persoalan isu strategis daerah otonomi khusus atau pemekaran Papua yang hingga kini belum rampung.

Ada juga soal penegasan batas daerah, pembentukan perangkat daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pembentukan dan pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP). Juga, pelaksanaan pemberian dana hibah, penyerahan aset dan dokumen maupun penyediaan sarana dan prasarana pemerintah. Lalu, soal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penyusunan rencana tata ruang wilayah darat dan laut, serta kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini (isu strategis daerah otonomi) saja masih banyak yang belum selesai. Pemerintah sudah mau bikin proyek macam-macam [industri tebu]. Kalau saya hitung [ daerah otonomi] mungkin progresnya baru 20%,”  katanya dalam diskusi bertema siapa diuntungkan di proyek raksasa, PSN perkebunan tebu dan bioetanol di Merauke, di Kantor YLBHI, akhir Juni lalu.

Pemerintah berencana kembangkan industri gula dan bioetanol seluas 2 juta hektar. Proyek itu, katanya, tak lantas mensejahterakan masyarakat Papua.

Dian contohkan,  industrialisasi di Papua sebelum pemekaran. Papua,  kaya sumberdaya alam dengan tutupan hutan terluas se-Indonesia,  sekitar 34,4 juta hektar terdiri dari hutan gambut, konservasi dan bakau.

Dari sisi biodiversitas, sekitar 20.000 spesies tanaman, 602 spesies burung, 125 mamalia, 223 reptil, 2.000 spesies ikan dan 75% koral dunia. Sementara komoditas tambang,  yakni,  emas, nikel, tembaga serta minyak dan gas.

“Hutan paling luas, gambut, bakau, biodiversitas paling tinggi, tambang juga luar biasa.”

Kekayaan alam itu dikeruk dan industrialisasi menyebabkan deforestasi luas di Papua.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), Papua memiliki tutupan hutan 33,12 juta hektar atau 32,2% luas tutupan hutan Indonesia. Periode 2001-2021 hutan menyusut seluas 663.443 hektar. Dalam periode Januari-Februari 2024, Papua mengalami deforestasi 765,71 hektar.

Laju deforestasi di Papua, katanya,  akan makin meningkat seiring pengembangan industri gula dan bioetanol serta industri lain. Deforestasi di Papua juga marak karena pembalakan liar dan eksploitasi sumber daya alam.

Kerusakan lingkungan pun menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah daerah di Papua.

“Kaya tapi miskin. Meski Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan biodiversitas, namun masyarakat lokal dirundung kemiskinan.”

Kondisi sosial ekonomi di Papua Selatan juga menyedihkan. Kemiskinan mencapai 20,24% dari 513.617 penduduk dan 92.988 anak tak sekolah SD, SMP dan SMK.

Sementara, kemiskinan di daerah yang akan jadi industri gula dan bioetanol di Merauke juga tinggi. Sebanyak 6.240 masyarakat Merauke miskin ekstrem dan 15.000  orang menganggur.

“Kemiskinan merata, yang kaya hanya orang-orang tertentu.”

Belum lagi masalah birokrasi yang masih berantakan dan rawan korupsi. Berdasarkan indeks KPK, skor integritas ASN di Papua dan Papua Barat hanya 63,1%. Dengan skor ini, risiko korupsi tinggi.

Mengutip dari Setneg.go.id, pengembangan perkebunan tebu Sermayam merupakan PSN untuk mendukung percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol sebagai bahan bakar nabati.  Satuan tugas swasembada gula dan bioetanol di Papua.

Debut awal perkebunan di Sermayam, Kampung Ngguti Bob, Kecamatan Tanah Miring, Merauke itu dikelola PT Global Papua Abadi (GPA) seluas 506 hektar dengan nilai investasi Rp53,8 triliun. Rencananya, lima pabrik gula dibangun di Merauke untuk mengolah tebu yang mencakup lahan seluas 490.000 hektar dalam satu ekosistem rantai pasok.

“Di sini rencana kita akan membuat 2,6 juta ton gula dan 244 juta liter bioetanol ,” kata Totok Lestyo, Pimpinan Proyek GPA.

Pengembangan perkebunan tebu di Merauke,  tergolong baru. Dia simpulkan perlu benih unggul. Mereka mendatangkan bibit dari Jawa Timur dan Australia untuk diteliti agar bisa tanam di Merauke.

“Bibit mana yang pas dengan iklim, temperatur, dan curah hujan di wilayah Merauke. Kita sedang mencari.”

Ma’aruf Amin, Wakil Presiden mengatakan, kebutuhan gula nasional masih ditopang gula impor yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, katanya, perlu pusat industri gula. Dia pun mendukung proyek perkebunan tebu dan bioetanol di Merauke.

“Tiap tahun naik terus bahkan pada 2023 sampai 6 juta ton impor. Diperkirakan 2045 itu penduduk kita mencapai 300 juta orang. Semakin banyak kita impor. Kita ingin Merauke kembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan, termasuk tebu,” katanya.

Hutan sagu di Merauke, akankah berganti jadi ‘hutan tebu’?  Foto: Nanang Sujana Foto: Nanang Sujana

Dampak buruk

Frederika Korain,  pengacara Hak Asasi Manusia dan aktivis Perdamaian Papua pun tak membayangkan 2 juta hektar untuk PSN itu. Selama ini,  lahan yang turun-temurun jadi hak hidup masyarakat adat di Merauke banyak terampas untuk industri. Sebagian lahan di Merauke,  katanya,  juga dikuasai transmigran.

Proyek perkebunan tebu dan bioetanol ini, katanya,  bakal berdampak buruk bagi masyarakat adat. Proyek ini, katanya,  akan menimbulkan ketimpangan sosial, kemiskinan, deforestasi dan bencana.

“Saya tidak membayangkan 2 juta (hektar lahan) lebih itu akan ambil dimana?”

Penduduk di Merauke sekitar 230.000 jiwa. Dari jumlah itu, Orang Asli Papua (OAP) di Merauke sulit terbaca di data BPS. Namun dari 22 distrik atau kecamatan di Merauke, OAP dominan berada di 11 distrik, yakni, Kimaam, Ilwayab, Tabonji, Padua, Waan, Kontuar, Tubang, Okaba, Ngguti, Animha, dan Nokenjarai, Ngguti.

Di  lima distrik lain, didominasi penduduk non-OAP dan sentra transmigrasi,  seperti, Kota Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Semangga. Sisa enam distrik lain populasi campuran, dari Muting, Ulilin, Bupul, dan Sota.

“Jadi,  orang yang tidak tau situasi real di Papua, mereka potret dari jauh saja.”

Frederika juga mempertanyakan soal PSN muncul jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024. Dia duga, proyek ini ada kaitan dengan pesta demokrasi ini.

Rekomendasi partai politik untuk bakal calon dikeluarkan oleh pimpinan partai politik di tingkat nasional yang seluruhnya berpusat di Jakarta, kecuali Partai Lokal Aceh. Papua, katanya,  tak memiliki partai lokal.

Untuk bisa mendapatkan rekomendasi partai politik, maka setiap orang atau tokoh dari Papua, termasuk Papua Selatan, harus berburu rekomendasi ke Jakarta.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa rekomendasi partai politik memiliki maharnya sendiri, menuntut uang besar.

Pertanyaannya, apakah tokoh-tokoh, elit Papua yang hendak maju pilkada memiliki dana signifikan untuk mendapat rekomendasi dari partai politik?”

Frederika bilang, pesta demokrasi berbiaya mahal adalah fakta. Proyek kawasan pengembangan swasembada tebu dan bioetanol Merauke muncul di tengah upaya elit politik mencari surat penyataan dukungan dari partai politik di Jakarta.

Daripada pemerintah mengembangkan proyek itu, katanya, lebih baik melindungi hak hidup OAP di Merauke.  Antara lain, memastikan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan sumber daya alam yang berkelanjutan termaktub di dalam visi-misi calon bupati dan gubernur di Papua Selatan.

Kemudian, pemetaan hak ulayat yang masih dikuasai penuh oleh masyarakat adat di Merauke. Lalu, intervensi regulasi di lokal Papua Selatan melalui mekanisme UU Otsus Papua. Tujuannya,  melindungi hak hidup atas tanah dan hutan masyarakat adat (perdasi dan perdasus).

Lalu,Majelis Rakyat Papua Selatan dan anggota DPR Kursi Otsus di kabupaten dan provinsi dapat menjadi mitra strategis.

“Kita harus intervensi, orang-orang yang duduk di kursi khusus ini orang-orang yang betul bisa dipercaya untuk tolong rakyat. Jangan sampai [yang] duduk ini penjahat yang punya kaki tangan,” katanya.

Lahan di Papua yang mulai pembersihan untuk kebun tebu. Foto: Yayasan Pusaka

Faisal Basri, Ekonom Senior Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia mengatakan, awalnya PSN adalah pembangunan infrastruktur, tak ada industri atau bisnis. Memasuki 2024, sejumlah industri jadi PSN seperti PIK II, BSD di Tangerang hingga perkebunan tebu di Merauke dan smelter nikel.

PSN perkebunan tebu dan bioetanol ini, katanya,  lebih mengkhawatirkan karena langsung melibatkan tiga menteri dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas) ll Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke, Papua Selatan.

Satgas ini dipimpin Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Wakil Ketua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dengan anggota termasuk enam kementerian/lembaga termasuk Kemendagri, dibantu anggota pelaksana setingkat pejabat pimpinan tinggi, seperti Dirjen Bina Bangda.

“Ini yang mengerikan untuk saya, kita harus bersuara lantang selamatkan Papua,” kata Faisal.

Penetapan PSN itu berdasarkan tiga kriteria. Pertama,  kriteria dasar terdiri dari kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, daerah dan rencana strategis sektor Infrastruktur. Juga memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, sepanjang tidak mengubah ruang terbuka hijau. Menurut dia, proyek perkebunan tebu dan bioetanol ini tak masuk kriteria pertama.

“Kriteria dasarnya memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah dan daerah tapi gak ada. Kesesuaian dengan rencana jangka panjang, di jangka panjang gak ada, ini pemerintah yang buat.”

Kedua,  memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah serta keragaman distribusi antar pulau.

Faisal bilang, sudah jelas selama ini industri di Papua tidak mensejahterakan OAP karena . tidak ada kesesuaian dengan mereka. Begitu pula dengan proyek perkebunan tebu dan bioetanol ini.

“Rakyat Papua mau gak nanam tebu? Orang budayanya beda, gak bisa. Karena tidak ada studi antropologinya, sosiologinya, Papua dianggap tidak ada, semua cara pandangnya Jawa atau Jakarta. Ini gak bener,” katanya.

Ketiga, kriteria operasional terdiri dari proyek-proyek usulan baru harus memiliki kajian pra-studi kelayakan dan nilai investasi lebih Rp100 miliar atau punya peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

“Studi kelayakan, belum tau kita, kalian (pemerintah) tutup itu,” kata Faisal.

Dia juga singgung Indonesia, sebagai negara pengimpor gula terbesar dunia karena pemerintah tak memaksimalkan produktivitas gula dalam negeri.

Padahal, katanya, luas perkebunan tebu di Indonesia kelolaan masyarakat dan swasta sekitar 490.000 hektar. Produksi hanya 2.402,7 juta ton gula.

Seharusnya, kata Faisal,  pemerintah memaksimalkan luasan lahan yang ada ketimbang merusak hutan Papua dengan dalih swasembada gula.

“Belum lagi kesesuaian tanah dan macam-macam, belum tentu cocok untuk tebu.”

Eksploitasi pemerintah pusat, katanya, sudah luar biasa. Masyarakat, perlu bersama-sama menyoroti proyek pembangunan tebu dan bioetanol  di Merauke ini.

“Kalau diam,  kerugian tidak terperikan, nanti kita menyesal kalau baru menyadari. Fight agar proyek gila ini tidak terwujud.”

******

Jutaan Hektar jadi Kebun Tebu, Was-was Nasib Orang Papua

0
happy
Happy
0
sad
Sad
0
annoyed
Annoyed
0
surprised
Surprised
0
infected
infected
Menyoal Proyek Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke
Anda dapat berlangganan buletin kami sepenuhnya tanpa biaya. Segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan berita terbaru dengan mengklik tautan berikut: www.facebook.com/i/10 ...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Install App

By installing our application, you can access our content faster and easier.

Login

To enjoy kabarwarga.com privileges, log in or create an account now, and it's completely free!

Follow us