Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima laporan soal implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (27/3) malam.
Dikutip dari Instagram resmi Sekretariat Kabinet sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang membahas kesiapan pelaksanaan PP TUNAS yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026.
“Menkomdigi juga melaporkan sejumlah platform digital telah mulai mematuhi ketentuan regulasi tersebut,” ujar Teddy.
Mulai 28 Maret 2026, pemerintah secara resmi memberlakukan batas minimum usia 16 tahun bagi anak untuk mengakses platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.
Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia menggunakan layanan digital secara aman dan sesuai tahap perkembangan mereka.
Pemerintah menegaskan penerapan PP TUNAS merupakan bagian dari komitmen nasional dalam memperkuat perlindungan anak di era digital sekaligus mendorong ekosistem internet yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mengusung pesan utama perlindungan anak di ruang digital, “PP TUNAS — tunggu anak siap”.
Baca juga: Mendikdasmen ingatkan guru perkuat literasi digital dukung PP Tunas
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi dengan platform digital yang tidak mematuhi amanat untuk melindungi anak-anak di ruang digital, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Pada kesempatan itu, Meutya juga memberikan apresiasi kepada dua platform digital, yaitu X dan Bigo Live yang memiliki kepatuhan penuh pada PP Tunas.
Dia juga menyambut baik platform TikTok dan Roblox yang dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian pada PP Tunas.
Sementara empat platform lainnya, yakni Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan dari PP Tunas.
Baca juga: Praktisi: PP Tunas lindungi anak dari bahaya dunia digital
Dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari PP Tunas, dijelaskan bahwa beberapa sanksi yang berlaku untuk platform yang tidak mematuhi aturan, di antaranya sanksi administratif berupa pemberian surat teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses.
PP Tunas efektif mulai berlaku pada 28 Maret 2026 dan setiap entitas bisnis yang beroperasi secara digital wajib mematuhi ketentuan dari regulasi tersebut.
Pemerintah terus mengimbau platform-platform digital yang belum memenuhi ketentuan PP Tunas untuk segera mengikuti aturan yang berlaku.
Apabila hal ini tidak dipatuhi, Meutya memastikan ke depannya pemerintah secara tegas akan menindak platform digital sejalan dengan perundang-undangan Indonesia, yaitu mengacu pada PP maupun peraturan menteri yang telah berkekuatan hukum tetap.
Aturan ini efektif mulai berlaku 28 Maret 2026, membatasi anak dari platform-platform digital berisiko tinggi, terutama untuk penerapan awalnya berlaku bagi delapan platform digital, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.
Baca juga: KPAI: Implementasi PP Tunas harus disertai pengawasan ketat
Baca juga: Pemerintah bakal evaluasi dampak PP Tunas pada kesehatan mental anak
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.