Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, menyatakan bahwa film tersebut bukanlah produk jurnalistik, namun tidak berarti bahwa film tersebut berisi fiksi atau berita palsu. Menurut Ninik, materi yang disajikan merupakan fakta-fakta yang diambil dari pengadilan, peristiwa yang terjadi selama Pilpres, dan analisis akademis. Ia mendorong masyarakat untuk mencari sumber informasi lain guna memperdalam pemahaman mereka terhadap isu yang diangkat oleh Dirty Vot.
Muhammad Ihsan Maulana, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, menyatakan bahwa film tersebut dapat menjadi pengingat bagi pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan dalam pemilu, serta berperan dalam pendidikan politik masyarakat. Ihsan menegaskan bahwa film tersebut tidak merupakan kampanye atau upaya untuk menjatuhkan pasangan capres-cawapres tertentu, dan bahwa isinya bukanlah hoaks atau informasi yang keliru.
Profesor Masduki dari Universitas Islam Indonesia menilai bahwa film Dirty Vot memberikan informasi penting tentang pemilu yang mungkin terlewatkan oleh media massa, terutama media publik yang dibiayai oleh anggaran negara seperti TVRI. Namun, Masduki juga mengkritik sikap elite politik yang menuduh film tersebut sebagai fitnah dan propaganda, serta menekankan pentingnya respon yang proporsional dan tidak kekerasan dalam menghadapi konten yang dipertanyakan.
Film ini diproduksi oleh Watchdoc Documentary, yang didirikan oleh Dandhy Dwi Laksono dan Andhy Panca Kurniawan. Dalam proses pembuatannya, Watchdoc berkolaborasi dengan beberapa kelompok masyarakat sipil. Pembuatan film ini, menurut Joni Aswira dari Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, didanai secara kolektif oleh Watchdoc dan lembaga masyarakat sipil lainnya, dan memakan waktu dua pekan dari riset hingga produksi.
