Tak Bekerja, Kelesah Pemuda Jakarta Utara

Burhan—bukan nama sebenarnya, menatap layar laptop dengan serius di rumahnya. Dahi mahasiswa semester 5 Bina Sarana Informatika (BSI) ini sejenak mengernyit ketika mendapati soal ujian akhir semester (UAS). Sore itu, ia diminta dosennya untuk mengerjakan soal ujian mata kuliah penulisan naskah program televisi. “Ini tadi saya pinjam laptop saudara karena deadlinenya jam lima sore ini. Jadi harus cepat mengerjakannya,” ungkapnya sembari meminta Jaring.id menunggu, Rabu, 26 Juni 2024.

Burhan adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Bapaknya buruh pelabuhan bagian administrasi dengan penghasilan sebesar Rp3 juta per bulan. Sedangkan penghasilan ibunya sebagai guru les matematika tak tentu. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah seluas sekitar 10×15 meter persegi yang terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tembok rumah berkelir krem yang ditinggali Burhan tampil dengan hebel putih tanpa dilapisi acian semen. Selain keluarga Burhan, sanak saudara bapaknya juga tinggal dalam satu atap.

Karena kondisi ekonomi keluarganya, beberapa tahun ke belakang Burhan berusaha keras tak lagi membebani orang tuanya. Selain karena faktor usia yang sudah lebih dari 50 tahun, kesehatan keduanya orang tuanya pun menurun. Sejak dua bulan lalu, bapaknya, bahkan, mesti bolak-balik berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). “Kasihan juga sama kondisi orang tua sekarang ini. Nggak bisa terus ngerepotin mereka,” ucapnya.  

Itu sebab sejak lulus SMA pada 2020 lalu, Burhan memutuskan untuk bekerja alih-alih berkuliah. Mula-mula ia bekerja sebagai teknisi pemasangan jaringan internet di sebuah perusahaan BUMN atas ajakan seorang karib keluarganya. Pekerjaan dengan upah sebesar Rp1,5 juta itu ia terima meski tanpa perjanjian kerja formal. ”Pekerjaan itu saya lakukan cuma sampai Desember 2020. Nggak lanjut lagi,” ucapnya.

Sempat beberapa bulan menganggur, Burhan kembali bekerja sebagai driver Shopee Food pada Maret 2021. Sejak itu ia bekerja mulai pukul 10 pagi sampai malam. “Saya biasanya mangkal di sekitar rumah makan di Jalan Danau Sunter,” ungkapnya. Namun, kata dia, orderan yang masuk ke aplikasi Shopee Food Burhan kerap kali seret. Dalam sehari ia hanya mendapat lima sampai tujuh orderan saja. “Kalikan saja, saat itu, satu orderan argonya cuma Rp9.600 karena jaraknya nggak jauh. Jadi kalo cuma 6, nggak sampai Rp100 ribu. Belum lagi, dipotong buat uang makan dan bensin,” lanjutnya.

Oleh sebab pendapatan yang tak seberapa, Burhan memilih berhenti mengantar makanan pada pertengahan 2022 untuk bekerja di sebuah kedai kopi. “Ketimbang nggak ada kerjaan yang jelas, jadi saya lebih baik ambil pekerjaan itu,” ucapnya.

Burhan bekerja selama 9 jam sebagai pramusaji dan asisten koki. Upah yang diperoleh Burhan saat itu sebesar Rp1,5 juta. Namun masa kerja Burhan di kedai kopi terbilang singkat, pada Oktober 2022 ia sudah tidak lagi bekerja. Tiga bulan berselang, Burhan kembali mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ekspedisi pengangkutan kendaraan antar pulau, seperti Jakarta-Balikpapan-Makassar. Tempat kerjanya berlokasi di kawasan Indonesia Kendaraan Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Di sana Burhan bekerja sebagai buruh quality control kendaraan yang akan dimuat ke dalam kapal. Setiap hari Burhan mengecek alamat pengiriman, kondisi kendaraan, dan lain sebagainya. Kendaraan yang telah melewati proses pengecekan akan diberi tanda silang sebelum melaporkannya melalui aplikasi. 

Sedikitnya ada sekitar 2.500 kendaraan yang mesti Burhan dan rekan kerjanya pelototi. Ihwal jam kerja, Burhan menilai jam kerjanya tidak manusiawi. Sebab selama ini tidak ada kejelasan waktu kerja. Dalam sehari ia bisa terlibat dalam proses pembongkaran dan pemuatan ulang kendaraan. “Ketika jadwal kapal sandar pada pukul 2 siang, saya harus di pelabuhan pada pukul 11 pagi untuk melakukan pengecekan awal kendaraan sebelum dimuat ke kapal. Bisa sampai jam 3 pagi,” ungkapnya. 

Panjangnya waktu kerja, menurut Burhan, disebabkan oleh minimnya petugas pengecekan kendaraan. Di samping melakukan pengecekan, tak jarang ia melakoni tugas sebagai juru parkir di dalam kapal. “Karena cuma ada enam pekerja, jadi mesti bantuin yang lain. Udah kaya robot jadinya. Harus mastiin 2000 lebih kendaraan termuat ke dalam kapal,” sebutnya.

“Biar nggak terlalu lelah, biasanya teman-teman yang lain bergantian ketika bekerja. Biar ada yang bisa istirahat gitu,” ucapnya sembari menghisap sebatang kretek. 

Kendati menuntaskan jam kerja panjang dan beban kerja berlebih, Burhan hanya mengantongi uang premi atau upah per kapal sebesar Rp400 ribu – Rp500 ribu. Sedangkan, gaji pokoknya sebesar Rp1,5 juta, tanpa upah lembur. Dengan begitu, upah yang diperoleh Burhan sekitar Rp2 juta. “Makin banyak kapal sebetulnya bisa dapat lebih,” kata Burhan.  

Saat bekerja sebagai buruh pelabuhan itu keinginan Burhan untuk melanjutkan kuliah terlintas. Burhan menyadari bahwa prospek pekerjaan di masa depan tidak bisa hanya mengandalkan ijazah SMA. “Gua menyadari bahwa di masa depan lowongan pekerjaan semakin sulit buat lulusan SMA,” kata dia.

Alhasil, pada September 2022, Burhan memberanikan diri untuk mendaftar kuliah dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di BSI. Ia memilih kampus tersebut karena biaya masuknya terbilang murah dibandingkan kampus-kampus swasta pada umumnya. Biaya pendaftaran hingga biaya semester awal, Burhan hanya perlu menggelontorkan biaya sebesar Rp4,28 juta. “Walaupun upah per bulan saat itu terbilang kecil. Masih setengah dari UMR, tapi masih bisa buat bayaran kuliah,” jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, Burhan membayar biaya kuliah dengan cara mencicil hingga semester tiga. Namun kondisi itu segera berubah ketika Burhan memutuskan untuk berhenti bekerja pada Desember 2023 lalu. Ini lantaran Burhan merasa diperlakukan tidak layak. Baik dari segi upah, panjangnya jam kerja, beban kerja berlebih, hingga tiadanya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. ”Sekarang udah mau masuk semester lima dan mesti berpikir gimana untuk bayarnya.” 

Kini, Burhan hanya bisa bekerja serabutan, mulai dari asisten videografer, sampai kurir kuliner babi panggang. “Biar nggak kosong-kosong amat,” tuturnya. Upah yang ia peroleh pun tak banyak, hanya sekitar Rp200 ribu sehari. “Upahnya juga nggak bersih. Dalam artian, Rp200 ribu itu sudah termasuk uang bensin dan makan,” sebutnya. 

Meski begitu, Burhan merasa tak lagi punya banyak pilihan. Ia merasa lebih baik tetap bekerja serabutan sembari menunggu panggilan kerja yang lebih layak. Yang terpenting, ia memiliki pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. “Begini adanya, jalani saja dan tetap berusaha. Jangan sampai hilang harapan,” tutupnya saat matahari telah tenggelam.

Apa yang dirasakan Burhan hanyalah kepingan cerita yang jamak dirasakan oleh anak muda di Jakarta Utara. Kendati tinggal di kota yang diwacanakan menjadi sentral ekonomi berskala global, Jakarta masih lah menyimpan berbagai persoalan struktural, khususnya di Jakarta Utara yang memiliki pelabuhan terbesar di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat, jumlah pengangguran di Jakarta sebanyak 327 ribu orang dari total 5,43 juta angkatan kerja pada Februari 2024. Adapun pada 2023, Jakarta Utara menempati urutan ke-3 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbanyak sebesar 7.05%. 

Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Jakarta menempati urutan ke-4 dengan jumlah pengangguran terbesar. Jakarta memiliki proporsi TPT sebesar 6,03% dibandingkan Bali yang hanya memiliki proporsi TPT sebesar 1,87% ataupun Papua Pegunungan dengan proporsi sebesar 1,18%.

Adapun penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal ditaksir sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17%. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk bekerja. Dengan begitu, sebagian besar dari penduduk yang bekerja sebagai pekerja informal di Jakarta rata-rata menerima upah di angka Rp2,5 juta sampai Rp3,1 juta saja. Sedangkan biaya kebutuhan hidup layak Jakarta berada di angka Rp5,1 juta per individu. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida  Fauziyah sempat menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran di kalangan gen Z disebabkan ketidakcocokan antara keterampilan dan kebutuhan industri.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Kongres Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Unang Sunarno tak kaget dengan data pengangguran saat ini. Anak muda, menurutnya, menghadapi ketidakpastian kerja karena fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia. Hal itu akibat dari berubahnya hubungan industrial ke arah penyerapan tenaga kerja alih daya.

Praktik outsourcing, kata Sunarno, menghendaki penyerapan tenaga kerja tanpa adanya perjanjian kerja yang jelas. Berdampak semakin maraknya pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.“Praktik ini mengakibatkan para buruh mengalami ketidakpastian kerja. Sebab, tidak ada kejelasan apakah buruh akan diangkat menjadi pekerja tetap atau tidak,” ungkapnya saat diwawancarai Jaring.id, Rabu, 17 Juni 2024.

Sunarno menjelaskan, normalisasi praktik alih daya semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Alhasil, pekerja di sektor informal mengalami peningkatan setiap tahun, dibandingkan sektor formal. Ironisnya, bagi Sunarno, regulasi anyar itu mengenyampingkan hak pekerja, membayar murah, hingga menihilkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan buruh. “Kehidupan buruh semakin rentan dan terabaikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sunarno mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengentaskan praktik pekerja murah. Langkah awal yang bisa dilakukan ialah dengan menghapus aturan-aturan yang tidak berpihak pada pekerja, serta membuka lapangan pekerjaan sektor formal dengan fokus terhadap revitalisasi industri di Indonesia. “Ketidakpastian kerja dengan segala regulasi yang melatarbelakanginya, patut untuk ditolak. Pun, buruh harus membuat serikat supaya dapat memperjuangkan hak dan kepentingannya,” tutupnya. (Lalu Adam Farhan Alwi, LPM Didaktika)