Mubadalah.id – Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. November 2024 nanti, kabupaten kota dan provinsi yang menghelat Pilkada akan mempunyai pemimpin baru. Bupati, Walikota serta Gubernur yang baru. Wajah-wajah lama politisi gaek hadir, dibarengi pula dengan wajah-wajah baru. Secara pribadi saya berharap ada calon kepala daerah yang peduli isu perempuan.
Di Kabupaten Indramayu sendiri, telah resmi mendaftarkan diri tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Hj Nina Agustina, SH, MH dan H. Tobroni, SPd, MPd. Pasangan kedua, Lucky Hakim dan H. Syaefudin, SH, MH. Pasangan ketiga, Bambang Hermanto dan Kasan Basari.
Meski ada kehadiran calon kepala daerah perempuan saya berharap semoga atas kesadaran dan keinginan sendiri, bukan karena dorongan dan atas nama lelaki di belakangnya, seperti suami atau ayah. Karena ini penting, untuk menunjukkan eksistensi dan kemandirian perempuan dalam menentukan keputusan-keputusan strategis, terkait hajat hidup orang banyak di Indramayu, ketika terpilih nanti.
Perempuan dan Kepemimpinan Feminisme
Meminjam kalimat yang dituliskan Prof. Dr. Musdah Mulia dalam buku Ensiklopedia Muslimah Reformis, yang mengatakan bahwa ketika kelompok perempuan tidak mengerti politik, mereka akan menjadi beban pembangunan, dan tanggung jawab laki-laki di negeri ini akan menjadi berat.
Alasannya karena, mereka akan menanggung tugas-tugas pembangunan tanpa dukungan dan partisipasi perempuan yang jumlahnya setengah dari populasi negara ini.
Bahkan ke depan, tidak menutup kemungkinan nasib para perempuan akan mengalami peminggiran, pengucilan dan mungkin juga kekerasan akibat penerapan sistem politik yang patriarki dan masih bias nilai-nilai gender, sehingga sudah waktunya dikembangkan suatu konsep kekuasaan perempuan (women power) yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki, yang saat ini menjadi acuan semua pihak.
Tidak hanya berlaku bagi perempuan, bisa jadi laki-laki yang mempraktikkan nilai-nilai feminisme dalam kepemimpinannya, yakni peduli isu perempuan, dia akan mampu memimpin lebih baik dari perempuan sendiri.
Menurut Prof. Dr. Musdah Mulia, masih dalam buku yang sama menjelaskan bahwa kekuasaan dalam konsep feminisme adalah kekuasaan yang penuh dilimpahi kasih sayang. Kekuasaan semacam ini tidak berpusat pada diri sendiri melainkan lebih diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
Memaknai Kuasa Kepemimpinan
Jika menilik penjelasan di atas, maka women power mengintegrasikan kualitas perempuan dengan beberapa karakteristik laki-laki dan kedua atribut itu mempunyai nilai yang sama. Dengan ungkapan lain, kualitas laki-laki dan perempuan tidaklah bertentangan. Karena itu dalam kelembutan dan kasih sayang justru terpendam kekuatan yang dahsyat.
Selain itu, kekuasaan perempuan juga mencakup gagasan memberdayakan orang lain, bukan merusak orang lain. Sebaliknya, gagasan yang selama ini digunakan ketika berkuasa, di mana seseorang harus rela menginjak orang lain harus kita buang jauh-jauh.
Kita harus punya keberanian untuk mengubah itu, yakni kekuasaan hendaknya kita maknai sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dengan demikian, jabatan hendaknya kita tafsirkan sebagai sarana untuk memberdayakan orang lain, bukan memperdayakan. Dalam arti lain, kuasa kepemimpinan, baik laki-laki maupun perempuan, mencakup nalar, tujuan dan agenda yang hendak kita capai.
Kepemimpinan Perempuan Perspektif KUPI
Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm yang mewakili Majelis Musyawarah KUPI menyampaikan bahwa kepemimpinan dalam level apapun, baik dalam perkawinan, keluarga, masyarakat, negara dan global, penting untuk mempunyai perspektif perempuan.
Dengan memiliki komitmen perempuan, ia akan memahami kebutuhan khusus perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Maka untuk mewujudkannya ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Antara lain:
Pertama, dalam kepemimpinan keluarga sakinah, artinya harus sakinah juga untuk perempuan. Kedua, kesejahteraan masyarakat, maka harus sejahtera juga bagi perempuan. Dan, ketiga negara melalui kebijakan negara, maka juga harus bijak bagi perempuan.
Dan kondisi perempuan ini yang perlu dipahami oleh pemimpin, apapun jenis kelaminnya. Pada para calon pemimpin nanti KUPI menitipkan pesan, supaya kemanusiaan khas perempuan ini kita beri perhatian khusus. Terutama pada pengalaman biologis perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki sistem reproduksi yang berbeda.
Pesan KUPI pada Calon Kepala Daerah di 2024
Selanjutnya, ketika merumuskan kebijakan negara agar memastikan pengalaman biologis khas perempuan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Di mana laki-laki itu hanya memproduksi sperma, durasinya menitan bahkan detik. Dan dampaknya nikmat, sementara perempuan menstruasi mingguan, hamil bulanan, nifas bulanan, menyusui bayi sampai dua tahun.
“Dampaknya sudah ada sakit, kurhan melelahkan. Wahnan ‘ala wahnin sakit dan lelah berlipat-lipat. Maka dari itu, tolong pastikan apa yang disebut dengan kebijakan negara itu, tidak menyebabkan pengalaman biologis perempuan sebagai warga negara Indonesia yang penuh, untuk tidak semakin sakit.” Tegas Dr. Nur Rofiah
Bahkan bagi para calon pemimpin di Pilkada 2024, Dr. Nur Rofiah secara khusus menitipkan pesan agar memberi kebijakan yang bisa melindungi perempuan dari pemaksaan perkawinan. Karena pemaksaan perkawinan akan menyebabkan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui makin sakit.
Lalu beri juga perhatian pada P2GP, jangan sampai perempuan itu mengalami hamil, melahirkan, nifas dan menyusui yang sudah wahnan ‘ala wahnin itu makin sakit.
Ketika perempuan menstruasi akan terasa makin sakit, karena organ kelaminnya itu tidak utuh. Dalam kondisi utuh, dan sehat wal afiat saja sudah sakit. Apalagi kalau terjadi pelukaan dan pemotongan.
Selain itu, lindungi perempuan dari kekerasan atas nama agama. Libatkan supaya dalam proses penanganan itu juga memberi perhatian pada perempuan karena kondisi khas ini. Kemudian, melindungi jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan. Mestinya perkosaan juga bisa dicegah, supaya tidak sampai mengalami kehamilan.
Sebab, kehamilan dalam kondisi normal saja sudah wahnan ala wahnin, apalagi kehamilan akibat perkosaan. “Bersyukur kita kepada pemerintah yang sudah mengesahkan UU TPKS, semoga UU semacam ini yang memperhatikan kondisi khas perempuan sebagai manusia dan warga negara, mendapat perhatian khusus oleh calon pemimpin di tahun 2024.”Pungkasnya.
Program Prioritas Perempuan
Alissa Wahid, dalam kesempatan kegiatan Maklumat Politik Ulama Perempuan satu tahun silam di Jakarta menyampaikan tentang agenda prioritas perempuan. Antara lain:
Satu, Pendidikan dan akses bagi perempuan. Akses Pendidikan berkualitas bagi perempuan belum merata terutama di kota-kota yang lebih kecil atau desa. Dua, kesehatan perempuan dan anak perempuan. Karena yang perlu perawatan kesehatan secara khusus adalah perempuan, dengan sekian pengalaman biologisnya.
Tiga, praktik yang membahayakan perempuan. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekerasan seksual, dan kekerasan domestik yang intensitasnya semakin mengerikan. Jumlahnya juga semakin banyak. Seperti perkawinan anak, pernikahan yang tidak tercatatkan, pemaksaan perkawinan, atau pemaksaan penerimaan terhadap perkawinan oleh suaminya. Ini adalah praktik yang membahayakan perempuan, dan anak perempuan
Empat, akses terhadap pengembangan potensi perempuan, akses terhadap dunia kerja, dan akses terhadap peningkatan keterampilan perempuan. Memastikan dunia kerja yang berkeadilan, dan lebih ramah terhadap pengalaman perempuan.
Lima, program kepemimpinan perempuan untuk membibit secara sengaja, membuka ruang-ruang politik bagi perempuan. Yakni untuk membangun ekosistem yang akan melahirkan pemimpin perempuan.
Perhatikan Rekam Jejak Calon Kepala Daerah
Sebagai tambahan, kita juga perlu mendorong pentingnya bagi para pemilih untuk mempertimbangkan rekam jejak dan latar belakang para calon pemimpin daerah yang akan terpilih nanti, baik di Indramayu maupun di daerah lainnya.
Pertama, tidak punya jejak rekam kasus korupsi. Skala besar atau kecil, kasus korupsi tetap merugikan negara, dan menghancurkan sendi-sendi moralitas bangsa. Karena di setiap keping rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan, ada hak rakyat yang turut di dalamnya. Ketika disalahgunakan, itu sama halnya dengan mengkhianati amanat rakyat.
Kedua, tidak pernah menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender. Lima pengalaman sosiologis perempuan, yakni penomerduaan, stigma, peminggiran, beban ganda dan kekerasan fisik, psikis, serta seksual, penting untuk dijadikan sebagai acuan. Termasuk di dalamnya adalah pelaku poligami.
Ketiga, memahami tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan, sehingga di setiap visi misi calon kepala daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam program kerja, harus melibatkan perempuan dari mulai rencana strategis, target dan sasaran hingga pembahasan anggaran.
Hal ini penting, karena suara perempuan harus kita dengarkan, ia tak hanya mewakili zamannya, tetapi juga gerak perubahan menuju masa depan peradaban kemanusiaan. []
