Beredar video Jokowi dan Prabowo ditanya wartawan terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Prabowo yang menjawab pertanyan wartawan terlihat diamati dengan seksama oleh Jokowi yang cenderung menunjukkan bahasa tubuh agak intimidatif. Ini penggalan video yang sebetulnya menggambarkan power struggle– pada tahap yang masih halus – antara dua penguasa: satu yang akan berakhir masa jabatannya, dan satu lagi yang akan memulai roda pemerintahannya. Inilah kisah dua penguasa: the tale of two kings.
Power struggle yang kompleks yang tengah berlangsung antara presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi), dan penerusnya, Prabowo Subianto, bukanlah isu tanpa dasar. Hal ini bukan hanya mencerminkan persaingan antara dua tokoh besar, tetapi juga pertarungan yang lebih luas mengenai masa depan lanskap politik Indonesia.
Jokowi, yang telah menjabat sebagai presiden Indonesia sejak 2014, telah memimpin berbagai perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang signifikan selama masa jabatannya. Namun, ketika masa jabatannya mendekati akhir, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana warisannya akan dikelola di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden baru pada 20 Oktober 2024, telah lama menjadi rival Jokowi, setelah kalah dalam pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 sebelum akhirnya bersekutu secara politik di tahun-tahun berikutnya.
Meski tak pernah ditunjukkan secara terbuka, ketegangan politik antara Jokowi dan Prabowo – yang bisa terlihat sedikit jelas dalam video wawancara soal IKN – sangat mungkin berakar pada perbedaan visi mereka untuk masa depan Indonesia. Ini juga terkait basis politik masing-masing, dan pergeseran kekuasaan yang tak terhindarkan yang menyertai transisi kepresidenan.
Periode yang mendekati dan mengikuti transisi ini dipenuhi dengan potensi konflik, terutama dalam isu-isu seperti kewenangan terkait pengelolaan anggaran untuk program-program strategis, keamanan politik bagi Jokowi saat nanti tak menjabat lagi, dan konsolidasi pengaruh politik di level elite.
Meski Jokowi terlihat mempercayakan Prabowo sebagai sosok penerusnya, namun jelas terlihat tak ada yang mau jadi “boneka” di antara keduanya. Prabowo tentu memandang penting dukungan Jokowi, namun tak ingin terjebak dalam relasi tak sejajar yang jauh dari karakternya sebagai pemimpin dengan personalitas yang kuat.
Sementara bagi Jokowi yang bukan elite politik atau ketua partai dan bukan pula elite bisnis atau oligarki, ia tentu tak ingin terjabk dalam kekuasaan Prabowo yang makin dominan ketika nama terakhir resmi menjabat pada Oktober mendatang.
Pertanyaannya tentu saja adalah akan seperti apa keluaran dari ketegangan politik ini?
Medan Tarung Pertama: Anggaran!
Salah satu isu yang paling kontroversial dalam perebutan kekuasaan ini adalah pengendalian anggaran nasional. Di Indonesia, pemerintahan yang akan meninggalkan jabatan biasanya memiliki pengaruh besar atas anggaran untuk tahun pertama masa pemerintahan yang baru. Situasi ini menghadirkan tantangan unik bagi Prabowo, yang mungkin menemukan prioritas kebijakannya dibatasi oleh keputusan anggaran yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi.
Bagi Jokowi, mengendalikan anggaran 2025 adalah cara untuk memastikan bahwa inisiatif kebijakannya, terutama yang terkait dengan infrastruktur dan kesejahteraan sosial, terus berjalan setelah masa jabatannya berakhir. Namun, langkah ini bisa saja menjadi upaya untuk membatasi otonomi Prabowo, yang berpotensi menciptakan gesekan antara pemerintahan yang akan berakhir dan yang akan datang.
Kita tahu prioritas pembangunan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara adalah bagian dari warisan politiknya. Sementara Prabowo datang dengan program makan siang gratis yang menjadi narasi utama kampanye politiknya saat Pemilu. Dua program ini tentu menyerap porsi APBN yang besar. Dengan demikian, akan ada kontestasi porsi anggaran di antara keduanya.
Sebelumnya memang muncul isu bahwa Prabowo tak akan berfokus lagi pada program pembangunan IKN, dan mengalihkan konsen utamanya pada program makan siang gratis untuk anak sekolah. Hal inilah yang membuat jawaban Prabowo ketika ditanya soal kelanjutan IKN ketika diwawancarai bersama Jokowi punya nilai gambaran soal power struggledi antara kedua tokoh politik itu, apalagi jika melihat dari bahasa tubuh Jokowi.
Prabowo memang menjawab bahwa ia akan melanjutkan proyek IKN dan bahkan jika memungkinkan akan mempercepat pengerjaannya. Namun, gambaran tarik menarik kepentingan cukup jelas terlihat dalam momen tersebut.
Secara umum, perebutan kontrol anggaran ini dapat dianalisis melalui perspektif ekonomi politik, di mana keputusan anggaran dilihat sebagai cerminan dari dinamika kekuasaan yang lebih luas. Para ahli seperti Robert Dahl berpendapat bahwa kontrol atas sumber daya ekonomi adalah penentu utama kekuasaan politik.
Dalam kasus ini, pengaruh Jokowi atas anggaran merupakan perpanjangan dari kekuasaan politiknya, bahkan saat ia bersiap untuk meninggalkan jabatannya. Kita tahu bahwa APBN 2025 akan diputuskan oleh pemerintahan Jokowi. Artinya kontrol atas alokasinya masih ada di tangan Jokowi.
Di sisi lain, Prabowo menghadapi tantangan untuk menegaskan otoritasnya atas anggaran yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan agenda kebijakannya. Situasi ini dapat memicu ketegangan di dalam pemerintahan, karena Prabowo berusaha untuk mengimplementasikan visinya sambil bekerja dalam kerangka anggaran yang ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi. Sejauh mana Prabowo dapat menavigasi tantangan ini akan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan tahun-tahun awal pemerintahannya.
Jokowi Bisa Hadapi Bahaya?
Selain kontrol anggaran, Jokowi juga khawatir dengan keamanan politiknya. Seperti yang sering terjadi pada pemimpin yang akan meninggalkan jabatannya, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa dirinya tidak rentan terhadap “balas dendam hukum atau politik” setelah ia meninggalkan jabatannya. Kekhawatiran ini sangat penting di Indonesia, di mana mantan pemimpin sering menghadapi tantangan hukum terkait dengan keputusan yang diambil selama masa kekuasaan mereka.
Upaya Jokowi untuk mengamankan perlindungan politiknya dapat dipahami melalui konsep kekebalan politik, yang sering dicari oleh para pemimpin untuk melindungi diri dari potensi konsekuensi hukum setelah meninggalkan jabatan. Konsep ini telah dijelajahi oleh para ahli seperti Guillermo O’Donnell, yang mencatat bahwa kekebalan politik sering dinegosiasikan selama transisi kekuasaan, terutama dalam kasus di mana pemimpin yang akan meninggalkan jabatan takut akan balas dendam dari elite-elite politik lain yang ter-represi di era kekuasannya.
Bagi Jokowi, mengamankan jaminan kekebalan politik mungkin melibatkan negosiasi dengan Prabowo dan elite politik lainnya. Negosiasi ini kemungkinan akan berfokus pada memastikan bahwa Jokowi tidak menjadi sasaran tindakan hukum terkait dengan kebijakan pemerintahannya, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, di mana proyek-proyek berskala besar sering mendapat sorotan.
Namun, negosiasi semacam ini secara inheren penuh dengan ketidakpastian. Dan hal ini lagi-lagi akan jadi bagian dari power struggledi antara kedua sosok ini.
Selain itu, saat Jokowi bersiap untuk meninggalkan jabatannya, ia juga berfokus pada konsolidasi pengaruh politiknya untuk tetap relevan dalam politik Indonesia. Salah satu strategi kunci yang ia terapkan adalah meningkatkan kontrolnya atas Golkar, salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Isu yang beredar di seputaran pengunduran diri Ketum Golkar Airlangga Hartarto memang berkaitan dengan konsolidasi pengaruh politik Jokowi.
Dengan menyelaraskan dirinya dengan Golkar, Jokowi berusaha meningkatkan posisi tawarnya, memastikan bahwa ia tetap menjadi pemain utama di lanskap politik bahkan setelah meninggalkan kursi kepresidenan.
Strategi ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam politik Indonesia, di mana pemimpin yang akan meninggalkan jabatan sering berusaha mempertahankan pengaruh melalui aliansi dengan partai politik. Ilmuwan politik seperti Maurice Duverger telah mencatat bahwa partai politik di banyak demokrasi berfungsi sebagai kendaraan kekuasaan politik pribadi, memungkinkan para pemimpin untuk tetap berpengaruh bahkan setelah masa jabatan resmi mereka berakhir.
Bagi Jokowi, mengendalikan Golkar memberikan platform dari mana ia dapat terus membentuk wacana politik dan keputusan kebijakan. Langkah ini sangat penting karena ia berusaha melindungi warisannya dan memastikan bahwa pencapaiannya tidak dirusak oleh pemerintahan yang akan datang.
Navigasi Masa Depan Jokowi
Perebutan kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo adalah gambaran tantangan yang dihadapi oleh demokrasi yang sedang bertransisi. Ketika Indonesia bersiap untuk babak berikutnya, hubungan antara kedua pemimpin ini akan menjadi penentu utama dalam menentukan stabilitas politik dan arah masa depan negara.
Dalam kacamata netral, agar Indonesia berhasil melewati transisi ini, sangat penting bagi Jokowi dan Prabowo untuk mengadopsi pendekatan yang kooperatif. Jokowi, sebagai presiden yang akan meninggalkan jabatannya, harus berusaha memastikan penyerahan kekuasaan yang lancar sambil mengamankan warisan politik dan keamanannya secara pribadi.
Prabowo, sebagai presiden yang akan datang, harus fokus pada membangun pemerintahan yang menghormati pencapaian masa lalu sambil merintis jalur baru untuk masa depan.
Pada akhirnya, semuanya akan kembali ke masalah tarik menarik kepentingan politik. Saat Pilpres 2024, Jokowi memang ada di barisan pendukung Prabowo – meski tak menunjukkan itu secara langsung. Namun, relasi politik ini bisa berubah di masa mendatang karena adanya transisi dan perpindahan kekuasaan. Prabowo akan jadi orang paling berkuasa di republik ini, sedangkan Jokowi akan jadi politisi atau negarawan biasa.
Dengan demikian, ujung akhir pertarungan ini memang kembali pada kepentingan mana yang bisa saling diakomodasi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
