Oleh Reza A.A Wattimena
Katanya, Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke 79 pada 17 Agustus 2024. Katanya, kita sudah merdeka. Katanya, kita sudah berdaulat. Katanya….
Inilah ilusi yang ditebarkan oleh penguasa busuk. Inilah propaganda yang ditancapkan ke benak masyarakat oleh penguasa korup. Kenyataan sebenarnya, kita sama sekali belum merdeka. Di semua hal, kita lebih terpenjara, daripada sebelumnya.
Ini akibat dari gagalnya pemerintahan yang ada. Tidak ada niat baik untuk membangun bangsa. Tidak ada kejernihan dan kecerdasan untuk membuat kebijakan yang baik untuk semua (common good). Setiap kebijakan baik selalu diakhiri dengan ketidakadilan baru yang justru melahirkan masalah lebih besar.
Tantangan Besar
Empat hal ini kiranya penting untuk diperhatikan. Pertama soal kehadiran investor asing. Tak bisa dipungkiri, untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, kita memerlukan investor dari luar. Namun, di tangan pemerintah yang korup, prinsip ini tergelincir menjadi “menuhankan” investor asing.
Kedua terkait pertumbuhan ekonomi. Kue pertumbuhan dinikmati hanya oleh segelintir orang yang justru korup. Sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan layak. Cukup kita buka mata di dalam keseharian, guna melihat betapa timpangnya keadaan sosial ekonomi bangsa Indonesia.
Ketiga terkait kehidupan beragama. Kita dihimpit terus oleh agama/ideologi kematian dari tanah gersang. Perempuan Indonesia terus tertindas, dan kehilangan identitasnya. Hidup bersama dikacaukan oleh kekerasan dan pola ibadah yang merusak ketenangan hidup bersama. Kita ditipu habis-habisan oleh para pemuka agama/ideologi kematian yang haus kekuasaan dan uang tersebut.
Keempat terkait dengan kepastian hukum di Indonesia (rule of law). Ini sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, dan semua orang Indonesia sudah mengetahuinya. Keadilan adalah ilusi di dalam hukum Indonesia. Yang terus berulang terjadi, uang menjadi Tuhan yang memanipulasi nurani para penegak hukum di Indonesia.
Di 2024, 79 tahun setelah 1945, kita semakin timpang. Kita semakin bodoh. Kita semakin terjajah dengan cara-cara yang semakin kompleks. Kita merayakan “kemerdekaan” dalam suasana hati kelabu, dimana kekecewaan dan pesimisme kolektif tercium kuat di udara.
Betapa mencekiknya suasana Indonesia sekarang. Kita lelah melihat penguasa busuk menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan keluarganya. Kita lelah melihat korupsi yang semakin ganas di semua lini kehidupan. Kita lelah melihat alam diperkosa oleh manusia-manusia bodoh demi pembangunan yang justru merusak bangsa. Kita lelah melihat manusia Indonesia diinjak-injak di berbagai negara, juga di negeri sendiri.
Beberapa Langkah
Ada tiga hal yang patut diperhatikan. Pertama, kita mesti membuang semua program pembangunan yang bertujuan untuk pencitraan belaka. Kita sudah lelah dengan kosmetik pembangunan yang penuh kepalsuan. Kita sudah lelah dengan topeng-topeng simbolik indah menutupi kebenaran yang kelam.
Dua, sebaliknya, pembangunan yang substantif haruslah dikerjakan. Inilah pembangunan yang sungguh berbuah nyata untuk kebaikan bersama. Tidak ada simbol pencitraan yang ingin ditonjolkan di dalamnya. Juga tidak ada kepalsuan topeng-topeng simbolik indah terkandung di dalamnya.
Tiga, bagaimana bentuk pembangunan yang substansial? Yang pertama dan utama adalah pembangunan manusia. Kemampuan berpikir rasional, kritis, logis dan analitis haruslah dikembangkan. Pendidikan bukan hanya soal mengabdi pada kepentingan pasar. Terlebih, pendidikan adalah upaya untuk melakukan transformasi kesadaran manusia, sehingga ia tidak lagi melihat perbedaan antara dirinya dengan semua mahluk hidup, dan seluruh alam semesta.
Pembangunan substansial adalah juga sebuah rekayasa sosial (social engineering). Keadaan sosial masyarakat dibentuk sedemikian rupa, sehingga keadilan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh semua, tanpa kecuali. Untuk itu, pertimbangan keadilan sosial dan kelestarian alam adalah sesuatu yang mutlak diperhatikan, serta tak terpisahkan. Manusia hidup dalam jaringan yang tak terpisahkan dengan alam dan dengan segala yang ada.
Dasar Pengetahuan
Sebagai dasar epistemologis, dua pandangan kiranya bisa membantu. Yang pertama adalah teori transformasi kesadaran. Yang kedua adalah teori politik progresif inklusif. Keduanya adalah hasil dari refleksi sekaligus penelitian saya selama ini.
Teori transformasi kesadaran memperluas kesadaran manusia. Konflik dan penderitaan lahir dari tingkat kesadaran pertama yang bersifat dualistik-distingtif. Semakin tinggi tingkat kesadaran orang, semakin ia menemukan kejernihan dan kedamaian di dalam hidupnya. Pada tingkat tertinggi, kesadaran mengambil bentuk kekosongan yang tanpa bentuk dan tanpa konsep.
Teori politik progresif inklusif adalah upaya untuk membongkar kebuntuan politik dunia saat ini, juga di Indonesia. Konsep progresif menggambarkan keberanian untuk menantang tradisi dan pola lama yang membusuk di dalam tata politik. Konsep inklusif menggambarkan buah-buah keadilan dan kemakmuran yang bisa dirasakan oleh semua pihak, tanpa kecuali. Teori transformasi kesadaran dan teori politik progresif inklusif dapat dilihat di buku ini: Kesadaran, agama dan politik
Kapankah kita bisa merayakan kemerdekaan yang sesungguhnya? Kapankah kita bisa sungguh bebas dari segala bentuk penjajahan? Mari kita jawab bersama pertanyaan ini…
===
Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander Antonius. Lebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/
