Mitos yang hidup di masyarakat dan dilekatkan pada perempuan telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan diskriminatif. Mitos merupakan pandangan yang biasanya dipercaya secara luas tetapi belum terbukti kebenarannya.
Misalnya anggapan bahwa kehormatan perempuan terletak pada keperawanan yang disimbolkan dengan selaput dara yang utuh. Jadi masyarakat pun mempercayai kalau selaput dara akan robek hanya ketika sudah melakukan hubungan seksual. Karena itu perempuan yang selaput daranya robek sebelum menikah akan dinilai sebagai perempuan liar dan menyalahi nilai moral.
Ketakutan akan robeknya selaput dara perempuan membuat masyarakat mulai mengendalikan seksualitas perempuan. Salah satu upaya pembentukan moral perempuan melalui seksualitasnya dilakukan lewat praktik sunat perempuan atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Akan tetapi, apakah benar praktik P2GP atau sunat perempuan dapat menjamin moral perempuan?
Menggali Definisi P2GP dan Sunat Perempuan
Istilah P2GP atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan secara internasional disebut sebagai Female Genital Mutilation (FGM). Merujuk organisasi kesehatan dunia (WHO), FGM merupakan praktik nonmedis yang berbahaya berupa penghilangan seluruh atau sebagian organ kelamin luar perempuan.
Praktik FGM atau P2GP dikenal dengan istilah sunat perempuan, tetapi sebenarnya definisi keduanya juga problematik. Pasalnya jika merujuk pada sunat perempuan yang terjadi di Indonesia, tidak semua praktik sunat perempuan memotong dan melukai organ kelamin perempuan, tetapi ada juga yang hanya dilakukan secara simbolis.
Seperti contohnya tradisi Makkatte’ pada Suku Bugis. Penelitian yang dilakukan Deden Ilham, dkk tentang tradisi tersebut menunjukkan dari responden yang menjalani praktik ini, tidak semua dari mereka mengalami pemotongan klitoris. Sebagian responden ada yang melakukan sunat secara simbolis, yakni hanya dibersihkan saja.
Baca Juga: Mengapa Sunat Perempuan Ditentang Negara-Negara Di Dunia?
Adanya perbedaan mengenai prosesi sunat perempuan pada tradisi Makkatte’ di Suku Bugis ini makin mengaburkan definisi dari sunat perempuan itu sendiri. Untuk itu perlu ada definisi dan pengertian yang jelas terkait istilah tersebut. Penggunaan istilah “sunat” pada praktik yang dilakukan secara simbolis juga perlu ditinjau supaya tidak ada kekeliruan paham yang makin memperkeruh perdebatan mengenai P2GP maupun sunat perempuan.
Yang pasti, praktik sunat perempuan yang berupa P2GP atau FGM tidak dapat dibenarkan. Komnas Perempuan dan WHO dengan tegas melarang dan menyatakan bahwa praktik P2GP atau FGM merupakan bentuk kekerasan seksual serta melanggar hak asasi perempuan.
Meskipun demikian, di Indonesia sendiri, praktik P2GP masih marak dilakukan. Mengacu data UNICEF tahun 2021 tentang FGM, Indonesia menempati posisi tiga besar sebagai negara dengan kasus P2GP terbanyak. Mengapa demikian?
Mitos dalam Bingkai Moralitas Perempuan
Tingginya kasus P2GP di Indonesia salah satunya bersumber dari mengakarnya praktik ini di beberapa daerah yang melekat sebagai tradisi yang dilakukan turun-temurun. Alasan tradisi ini masih bertahan adalah kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang dilekatkan pada perempuan masih kuat. Dari mitos-mitos tersebut, perempuan kemudian diatributi dengan simbol-simbol yang selalu mengarah pada standardisasi moral perempuan.
Kepercayaan bahwa sunat perempuan dapat menjaga kesehatan dan kebersihan perempuan, kemudian mengejawantah dalam pandangan bahwa perempuan dianggap kotor secara lahiriah kalau belum disunat. Padahal, dari segi medis, tidak ditemukan manfaat apapun dari praktik P2GP.
Sebagaimana ditegaskan Kartini Rustandi dari Kementerian Kesehatan, bahwa praktik P2GP tidak memiliki manfaat bagi kesehatan. Sebaliknya, ia justru dapat membahayakan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi perempuan, bahkan dapat menimbulkan kematian.
Baca Juga: Jika Perempuan Tidak Disunat Maka Berdosa dan Langgar Agama? Ini Mitos Yang Keliru
Selain itu, alasan agama juga menjadi sebab praktik ini dilakukan. Pemahaman teks agama, khususnya Islam secara konservatif menimbulkan penafsiran yang keliru pula. Masyarakat percaya bahwa sunat perempuan merupakan sunnah dan menjadi sebuah kemuliaan bagi perempuan.
Bahkan ada juga yang mengatakan hukumnya wajib, sehingga sunat perempuan dijadikan sebagai syarat sah perempuan memeluk agama Islam. Bertolak belakang dari anggapan tersebut, tidak ada ayat dan hadis sahih yang dapat menjadi dasar kokoh melakukan praktik sunat perempuan.
Tak sampai disitu, sunat perempuan juga dilekatkan dengan citra moral seorang perempuan. Sistem sosial yang patriarkis mengkarakteristikkan perempuan menjadi perempuan baik dan perempuan tidak baik. Dikotomi kedua karakter tersebut, menjadikan tubuh perempuan sebagai pemangku norma.
Selain itu, penyematan makna baik atau buruk terhadap perempuan juga memicu perilaku diskriminasi terhadap ekspresi seksual perempuan. Apalagi, gambaran yang dibangun masyarakat tentang seksualitas perempuan cenderung dikaitkan dengan perzinaan dan praktik prostitusi.
Masyarakat meyakini bahwa perempuan baik adalah mereka yang tidak berhasrat seksual. Dengan membuang bagian tertentu pada organ kelamin luar seorang perempuan, diyakini dapat menekan hasrat seksualnya. Dengan begitu P2GP atau sunat perempuan dijadikan dalih untuk melindungi moral perempuan sehingga menjadi perempuan baik.
P2GP Sebagai Pengendali Moral Perempuan?
Kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos seksualitas perempuan ini kemudian membentuk persepsi sosial yang mengonstruksi makna dari seksualitas itu sendiri. Ditambah lagi dengan pandangan biner masyarakat patriarki terhadap gender laki-laki dan perempuan membuat seksualitas diberi label maskulin.
Pandangan tersebut seakan-akan melihat bahwa hanya perempuan saja yang patut menjaga diri atau “kesucian”, sedangkan seksualitas laki-laki dipandang sebagai kewajaran yang naluriah. Realitas ini yang membuat tubuh dan seksualitas perempuan tersudutkan dalam simbol-simbol normatif. Hal itu membuat moral perempuan disandarkan pada apa yang diyakini publik.
Praktik P2GP merupakan salah satu upaya masyarakat patriarkis dalam mengendalikan tubuh dan seksualitas perempuan melalui diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan demi melanggengkan kekuasaan patriarkinya. Bahkan patriarki membungkus segala tindakan diskriminasi lewat konsep “perempuan baik” sebagai standardisasi moral seorang perempuan.
Hal itu membuat perempuan bahkan tidak memiliki kuasa untuk mengeksplorasi seksualitasnya sendiri sehingga, perempuan tidak mengenal hak-hak seksualitasnya. Dan pembicaraan tentang seksualitas pun dianggap tabu. Padahal, setiap perempuan berhak atas kendali tubuh dan seksualitasnya, seperti halnya laki-laki.
Baca Juga: Tradisi Setrika Payudara Bukan Lindungi Perempuan, Ini Kekerasan Berbasis Gender
Terlebih lagi, tidak ada jaminan sama sekali dengan memotong dan melukai alat kelaminnya, citra “perempuan baik” yang diyakini publik akan tercapai. Yang ada hanyalah untuk memuaskan persepsi publik atas moral perempuan itu sendiri.
Dalam buku berjudul Perempuan dalam Budaya Patriarki, Nawal El Saadawi mengatakan, “nilai moral merupakan produk sistem sosial dan tidak ada hubungannya dengan aturan biologis serta anatomis manusia, baik laki-laki maupun perempuan.”
Hal itu jelas menerangkan bahwa tidak ada kaitan antara pembentukan moral perempuan melalui pengubahan bentuk anatominya. Dengan demikian, anggapan bahwa perempuan harus disunat (P2GP) supaya tidak liar dan dapat terjaga moralnya sama sekali tidak masuk akal. Publik harus berhenti menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai standar moral seorang perempuan.
