Hoaks Politik di Facebook, Siapa yang Mengongkosi?

“Hai, Google. Siapa Gubernur paling bodoh di dunia?” tukas seorang perempuan seperti memberikan perintah suara kepada telepon pintarnya. Tak lama setelah itu dia menunjukkan layar teleponnya kepada lawan bicaranya sambil bilang ,”Google aja nggak bisa bohong”.

Video yang ditambahi takarir “Emang boleh Gubernur Gagal dan Terbodoh di Dunia Kasih Rate 11/100???” diunggah di laman Facebook AMIN Gak AMAN pada 11 Januari 2024. Beberapa tagar seperti #aniesgubernurgagal #aniesgubernurterbodoh #aniesbaswedan memperjelas untuk siapa pesan politik tersebut ditujukan.

Tiga hari sebelumnya, dalam debat ketiga calon presiden, Anies Baswedan memang mengkritik sejumlah kebijakan Kementerian Pertahanan. Ia juga memberi nilai 11 dari skala 100 untuk performa lembaga yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut. 

Narasi Anies sebagai Gubernur terbodoh versi Google sebetulnya bukan barang baru. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sudah mengategorikannya sebagai informasi menyesatkan pada Agustus 2023. Google tak pernah menobatkan Anies Baswedan sebagai Gubernur Terbodoh, tetapi algoritma mesin pencari yang paling banyak digunakan tersebut membuat nama Anies muncul di hasil pencarian.

Mengangkat kembali pesan-pesan lama memang menjadi strategi laman AMIN Gak AMAN. Pada 26 Desember misalnya, pesan bertakarir “Katanya anti ordal.. tapi kok?? Istri sendiri jadi Bunda Paud, Anies Baswedan kasih uang Rp63 miliar!!!!! CIYEEE MEMANFAATKAN ORDAL. Desak Anies si tukang retorika banyak omong!! Najis!” diunggah di laman ini. Padahal, Mafindo telah mengategorikannya sebagai hoaks berulang 11 bulan sebelumnya.

***

Status informasi menyesatkan dan informasi salah alias hoaks tak membuat iklan-iklan yang muncul di laman Facebook AMIN Gak AMAN gagal tayang di Facebook. Menariknya, laman ini dibuat sepekan jelang masa resmi kampanye pemilu 2024.

Penelusuran menggunakan alat transparansi iklan Meta menunjukkan, iklan politik di laman Amin Gak Aman didanai dua perusahaan agensi iklan yaitu Matarasa Digital dan Sketsahouse. Informasi di laman perusahaan menyebut keduanya bergerak di bisnis pemasaran digital, rumah produksi, pengembangan website hingga public relation. 

Kedua perusahaan ini mencantumkan nomor kontak dan alamat yang sama di penafian. Belakangan, setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, laman Matarasa Digital berganti nama menjadi agensi iklan floothink, sementara laman Sketsahouse tak bisa diakses lagi. 

Tak hanya bagi pasangan calon Anies – Muhaimin, kedua perusahaan ini juga tercatat mendanai iklan kampanye negatif dan penggiringan opini untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD lewat akun Gak Mau Sama Gamud. Salah satu iklan yang diproduksi menggunakan potongan video Ganjar saat tampil di podcast Deddy Corbuzier.

Pernyataan Ganjar “suka video porno” digabung dengan penggalan video penjelasan dokter bahaya kecanduan pornografi. Ada juga iklan parodi Mahfud MD seolah-olah tampil di acara ajang pencarian bakat, lalu ditambahkan narasi “Mahfud dapat golden tiket mundur dari kabinet,”.

Konten negatif yang diiklankan Matarasa Digital dan Sketsahouse berbentuk video berdurasi 15 detik hingga maksimal satu menit. Video yang dipakai kebanyakan penggalan video debat kampanye hingga video yang tidak jelas sumbernya. Konten diproduksi menggunakan template khusus, beberapa ditambahkan efek suara maupun animasi.

***

Matarasa Digital adalah salah satu  dari 164 jejaring pengiklan yang mengkampanyekan program dan memoles citra pasangan calon presiden terpilih, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming di Meta. Perusahaan tersebut mengkampanyekan Prabowo – Gibran lewat lima laman Facebook yaitu Barisan Pagi 02, Generasi Gemoy Indonesia, Waktunya Indonesia Maju, Pemilu Damai Pemilih Pandai dan BraderGibs.Belanja iklan politik Matarasa Digital mencapai Rp300 juta selama November 2023 – Februari 2024 untuk tujuh akun yang dikelola. 

Selain akun resmi yang didaftarkan kandidat ke KPU, jaringan pengiklan terbanyak yang bekerja membangun citra Prabowo-Gibran didanai Partai Solidaritas Indonesia, Yayasan Golkar Institute, Aditia Ramdani, dan PT. Click Biz Indonesia.

Selain Matarasa digital, agensi iklan yang terdeteksi mengiklankan konten kampanye negatif dan mengandung hoaks adalah Pasar Klik. Berdasarkan analisis konten yang diiklankan, Pasar Klik bekerja sama dengan agensi iklan Suara Digital memasang iklan politik mengandung hoaks. 

Tak banyak informasi tentang kedua perusahaan di laman resminya. Alamat website yang dicantumkan Suara Digital di penafian justru tertuju ke laman perusahaan berbeda. Sementara Pasar Klik dalam laman resminya memuat informasi sebatas layanan, alamat email dan kontak perusahaan. 

“Perusahaan kami telah menemukan cara untuk memenangkan pertarungan yang sulit, naik turun pemungutan suara. Tapi kami lebih dari ahli strategi politik, kami adalah pendongeng,” tulis Pasar Klik di lamanya, pasarklik.com. 

Pasca Pemilu 2024, kini Pasar Klik mulai memasang iklan politik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Lewat dua laman Suaramimika dan Mimikaviral, Pasar Klik mendanai iklan politik yang menyerang mantan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Plt Bupati Mimika Yohannes Rettob.  

Penelusuran kepemilikan domain Pasar Klik dan Suara Digital lewat platform Whois.com menunjukkan keduanya terhubung dengan Golkar Institute. Keduanya sama-sama mencantumkan Golkar Institute yang beralamat di DKI Jakarta sebagai organisasi pendaftar domain pasarklik.com dan suaradigital.co.

Jaring berusaha mengkonfirmasi temuan kepada Golkar Intitute. Namun permohonan wawancara yang disampaikan tidak berbalas. Sementara permohonan wawancara kepada Matarasa Digital ditolak manajemen perusahaan. “Kami belum bisa support untuk wawancara ini karena satu dan lain hal,” tulis marketing Matarasa Digital Abela Felicia lewat pesan singkat.

***

Tim kolaborasi mencoba menganalisis iklan kampanye politik calon presiden di Platform Meta dalam Pemilu 2024. Analisis berfokus pada iklan-iklan kategori politik yang ditayangkan di Indonesia dengan kata kunci nama ketiga calon presiden; Anies, Prabowo, dan Ganjar. Periode penayangan Iklan yang dianalisis mengambil rentang waktu 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2024. Hasilnya menunjukkan terdapat 894 jaringan pengiklan di Meta yang terindikasi mendanai iklan politik untuk ketiga pasang calon. Iklan politik terkait Prabowo – Gibran mendominasi belanja iklan di Facebook yaitu mencapai Rp28,6 miliar. Sementara iklan terkait Ganjar Pranowo – Mahfud MD hanya berkisar Rp10 miliar dan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar Rp5,2 miliar. 

Dari seluruh pengiklan, 36 jejaring pengiklan terindikasi menggelontorkan uang untuk kampanye negatif dan hoaks di Meta. Total belanja iklan kampanye negatif mencapai Rp 2,6 miliar di Meta. Beberapa pengiklan merupakan agensi iklan, pendengung politik hingga akun-akun anonim. 

 Analisis konten dan penafian di Facebook menunjukkan pengiklan-pengiklan tersebut masih terhubung dengan masing-masing pasangan calon. Selain empat pengiklan yang sudah dijelaskan di atas, pengiklan lain yang diduga terafiliasi dengan Prabowo-Gibran adalah pengiklan Lembar Suara dan Orang Dalam. Kedua pengiklan ini menyerang pasangan Anies–Muhaimin dan Ganjar–Mahfud. Keduanya memasang nomor kontak yang sama di penafian. 

Pasangan Prabowo-Gibran juga menjadi bulan-bulanan kampanye negatif dan hoaks di Meta. Beberapa pengiklan yang memasang kampanye negatif terhadap Prabowo-Gibran masih terhubung dengan Ganjar Pranowo. 

Pengiklan Rumah Opini hanya satu dari 117 jaringan pengiklan yang mengkampanyekan Ganjar – Mahfud. Analisis konten Rumah Opini di 26 halaman Facebook menunjukkan pengiklan tersebut mendanai kampanye negatif untuk Prabowo – Gibran dan kampanye positif bagi Ganjar – Mahfud. 

Konten-konten yang diiklankan Rumah Opini berbentuk tulisan opini. Opini menyerang terhadap Prabowo-Gibran dan opini positif terhadap Ganjar – Mahfud ditulis sejumlah pemengaruh politik di Facebook seperti Septian Raharjo, Riski Aryani, Sobar Harahap, Nikmatul Sugiyarto. 

Rumah Opini mendanai iklan politik di halaman resmi Ganjar Pranowo. Beberapa pengiklan yang masih berelasi dengan Rumah Opini seperti Bayu Wicaksono, Indonesia Satu, Dwi Wantoro, Juniar Dwi Harianto, Ganjar Nusantara dan Opini 2024. Nama-nama tersebut merupakan jejaring pengiklan Ganjar Pranowo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Tak banyak informasi berarti di penafian terkait Rumah Opini. Situs web yang dicantumkan tidak bisa dibuka. Alamatnya hanya tercantum Sukoharjo, Jawa Tengah. Belanja iklan Rumah Opini dalam rentang waktu Agustus 2023 – Februari 2024 mencapai Rp427 juta.

Iklan kampanye negatif terhadap pasangan Prabowo – Gibran juga didanai pengiklan yang mengkampanyekan program Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar seperti dalam akun Publikberhaktau  dan Publik bertopeng. Pengiklan ini mendanai konten berisi janji kampanye Anies berjudul mewujudkan terang bersama Anies.  

Namun, analisis konten menunjukkan kedua pengiklan lebih banyak memproduksi kampanye negatif untuk Prabowo – Gibran dengan menggaungkan tagar #AsalBukanPrabowo. Publikberhaktau memakai nomor kontak yang sama dengan pengiklan Overheadkonoha di penafian. 

Sementara alamat surel Publikberhaktau sama dengan pengiklan wakandanomics. Nomor kontak yang dicantumkan wakandanomics juga sama dengan kontak pengiklan lain, wakandaforever.

***

Jaring.id mengontak salah satu nomor yang tertera di penafian. Salah satu pemilik nomor, Ruben, bukan nama sebenarnya, mengaku pernah direkrut menjadi bagian tim kampanye Anies – Muhaimin (AMIN) di bawah agensi pemasaran digital. Ia adalah seorang produser film yang memutuskan bergabung dengan tim AMIN. 

Namun, ia mengaku tidak mengetahui keberadaan akun Publikberhaktahu, Publikbertopeng, Wandanomics, Wakandaforever dan Overheardkonoha. Menurutnya, nomor kontaknya dipakai oleh akun-akun tersebut tanpa sepengetahuannya.

“Benar tim kita terkoordinasi dan punya porsi masing-masing. Kebetulan saya hanya menjalankan hard selling untuk penggalangan dana dengan cara-cara humanis. Saya hanya terlibat melakukan penjualan merchandise dari acara Desak Anies. Keuntungannya kita pakai untuk bantu biaya kampanye,” katanya kepada Jaring pada 8 Juni 2024.

Akun-akun anonim lain juga terpantau mengiklankan konten yang sama persis dengan jejaring pengiklan wakandanomics. Akun – akun tersebut adalah Suara Reformasi, Persepsi Politik, Sekutu Peradaban, Persepsi Bento, Gaung Aktivis, dan Opini Publik. 

Keenam pengiklan tersebut mencantumkan nomor kontak dan alamat email yang sama di penafian. Total belanja pengiklan mencapai Rp377 juta selama periode Agustus 2023 – Februari 2024.

Jaring.id mengonfirmasi temuan terkait kampanye negatif dan hoaks kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon. Namun, tak satupun dari ketiga tim kampanye merespon pertanyaan yang dikirim ke masing-masing tim.

***

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Salvatore Simarmata mengatakan pasca-Pemilu 1999 kampanye negatif mulai bergeser dari mengkritik ideologi dan kebijakan partai menjadi menyerang pribadi kandidat. Fenomena ini jelas terlihat di Pemilu 2019 dengan hadirnya tabloid propaganda politik, Obor Rakyat yang menggunakan disinformasi menyerang pribadi Jokowi. Penyebaran kampanye negatif berkembang menjadi propaganda komputasional lewat algoritma sosial media, bot, hingga pendenggung politik.

 “Orang memprediksi akan terjadi lagi seperti itu di Pemilu 2024, ternyata tidak. Pola yang sama terjadi tetapi untuk narasi kampanye yang positif, bukan kampanye negatif. Dia (kandidat) menggunakan komputasi, AI (Artificial Intelligence), tetapi manipulasi dengan narasi positif,” kata kandidat doktor yang meneliti kampanye negatif di Indonesia sejak Pemilu 1955 – 2019. 

Menurut Salvatore, kampanye negatif yang muncul semestinya menjadi penyeimbang kampanye positif di Pemilu 2024. Sayangnya, kampanye negatif di Pemilu 2024 lebih fokus menyerang karakter kandidat dan mengikuti narasi pemberitaan media. Munculnya kampanye negatif yang memanfaatkan hoaks karena tidak ada narasi kuat lain yang bisa dipakai menyudutkan lawan politik. Ketiga kandidat Pilpres 2024 memiliki identitas yang relatif sama.

“Itu adalah trend dan pola kampanye karena hilangnya basis ideologi kandidat untuk menyerang lawan. Sehingga di era post truth, kampanye dilakukan dengan mencari yang kekinian dan itu gampang dilakukan di media sosial. Teknologi sedang dieksploitasi untuk tujuan manipulatif,” ujarnya.

Salvatore mengatakan kampanye negatif tidak bisa dikendalikan akibat tidak diatur diundang-undang kepemiluan. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu hanya mengatur kampanye pemilu adalah kegiatan yang mendukung kandidat. Kampanye negatif perlu diatur dengan mengkategorikannya sebagai kampanye pemilu. Hal lain yang perlu diatur terkait akuntabilitas pelaku kampanye, pesan harus sesuai fakta, serta transparansi dana. 

“Kampanye negatif kalau dilakukan dengan benar akan baik bagi demokrasi,” ujarnya. (Debora Blandina Sinambela dan Adi Renaldi)

Liputan ini merupakan hasil kolaborasi Jaring.id dengan Deduktif.id, Narasi.tv, dan Project Multatuli.