JAKARTA: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor diretas hacker dan saat ini beredar di dunia maya telah dinonaktifkan.
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, mengungkapkan gerak cepat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah mencocokkan data NPWP Jokowi yang bocor dan memeriksa validitasnya di situs Klik Pajak.
“NPWP Pak Jokowi dinyatakan sudah tidak valid lagi,” ungkap Pratama yang juga ketua lembaga keamanan siber CISSReC, kepada detikINET pada Kamis (19/9).
Selain itu, disebutkan bahwa untuk mengaktifkan kembali NPWP tersebut, pemilik harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Data NPWP mereka juga ditemukan sudah tidak aktif lagi.
“Sepertinya NPWP pejabat negara dinonaktifkan dalam sistem pengecekan NPWP di Ditjen Pajak,” ujar Pratama.
Namun, pengecekan yang dilakukan Pratama terhadap NPWP kedua putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming, menunjukkan bahwa nomor mereka masih valid.
“Kaesang dan Gibran mungkin tidak dianggap sebagai pejabat publik,” jelasnya.
Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya mitigasi kebocoran data ini oleh kementerian terkait.
Ia menyatakan bahwa insiden seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain.
“Data mungkin bocor karena keteledoran dalam penggunaan password atau penyimpanan data yang tersebar di berbagai tempat,” katanya kepada Antara.
Hal ini, menurut kepala negara, bisa memberikan celah bagi peretas untuk masuk ke sistem.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, untuk mendalami kasus ini.
Hingga saat ini, investigasi masih berlangsung untuk memastikan apakah benar terjadi kebocoran data atau tidak. Pendalaman akan dilakukan oleh DJP bersama tim IT Kementerian Keuangan.
“Nanti penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT Kemenkeu,” kata Bendahara Negara.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini
