Perempuan memainkan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM), pada 2023 setidaknya 64% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Data ini menunjukkan dominasi perempuan dalam menggerakkan sektor ekonomi ini. Sektor UMKM sendiri berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meski mendominasi sektor UMKM, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi profitabilitas dan pertumbuhan usaha mereka.
Menurut laporan UN Women 2023, satu dari tiga perempuan di dunia terlibat dalam usaha mikro. Namun, ada disparitas yang signifikan dalam hal keuntungan yang diperoleh. Data menunjukkan bahwa meskipun perempuan sama aktifnya dengan laki-laki dalam menjalankan usaha mikro, keuntungan rata-rata laki-laki menunjukkan angka yang lebih besar.
Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan ini adalah akses terhadap sumber daya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mendapatkan pembiayaan yang setara, pelatihan, dan jaringan bisnis yang penting untuk mengembangkan usaha mereka. Laporan UN Women juga menunjukkan bahwa perempuan di sektor UMKM seringkali beroperasi di sektor-sektor yang dianggap kurang menguntungkan dan rentan terhadap fluktuasi pasar. Ini berarti bahwa meskipun mereka terlibat secara aktif dalam ekonomi, perempuan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam meningkatkan profitabilitas usaha mereka.
Baca Juga: Problem Perempuan Pengusaha UMKM: Masih Timpang Akses Layanan Digital Dan Ketrampilan
Tidak hanya itu, beban tanggung jawab rumah tangga dan peran tradisional yang masih melekat pada perempuan juga seringkali membatasi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk mengembangkan usaha. Kondisi ini semakin memperparah kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di sektor UMKM. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan ekonomi yang lebih baik, diperlukan intervensi yang dapat memberikan akses lebih luas terhadap sumber daya ekonomi dan pelatihan yang relevan bagi perempuan.
Urgensi akan pemenuhan kebutuhan tersebut amatlah tinggi mengingat besarnya kontribusi perempuan dalam sektor UMKM. UMKM yang dikelola oleh perempuan tidak hanya mendukung ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Sebagai penggerak utama sektor UMKM, perempuan membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat basis ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mendukung dan memperkuat peran perempuan dalam sektor ini melalui berbagai kebijakan dan program yang inklusif.
Perempuan Memajukan Perempuan
Devria Kirana adalah sosok di balik Haluan Bali, usaha mikro fesyen digital yang berbasis di Bali dengan visi berkelanjutan. Perjumpaan Devria dan Haluan Bali dengan isu keberlanjutan terjadi tanpa disengaja. Sejak didirikan pada tahun 2019, Haluan Bali telah mengadopsi praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan sebelum mengenal konsep keberlanjutan.
“Kami sudah mulai mengarah ke ramah lingkungan, mulai dari material yang kita pakai, bagaimana hasil kain yang tersisa, lalu juga bagaimana kita berkolaborasi untuk memanfaatkan kain perca. Dan itu pun ternyata saya baru menyadari bahwa ini bagian dari sustainability di tahun 2020. Setelah di tahun 2020 berkembangnya sustainability, pemerintah juga menggencarkan sustainability, barulah kami lebih sadar lagi, lebih aware lagi dengan jenis material yang kami gunakan,” ujar Devria.
Usaha Devria mengalami pertumbuhan signifikan selama pandemi Covid-19. Situasi pandemi justru menjadi peluang bagi mereka untuk memperkuat merek dan konsep bisnisnya, terutama dengan perpaduan teknologi dan seni. Selama masa sulit ini, Haluan Bali meningkatkan nilai mereknya dengan memperkenalkan inovasi seperti augmented reality (AR) yang memungkinkan pakaian mereka ‘berbicara’ melalui teknologi pemindaian.
“Ketika pandemi justru malah membawa berkah untuk Haluan Bali. Kita meningkatkan value dari yang hanya sekedar corak, yang sangat kuat DNA-nya karena bergambar ilustrasi Indonesia, kita juga menambah value-nya kita dengan berkolaborasi dengan AR, bajunya kita memiliki tagline “Baju Bisa Bicara”. Kalau kita pindai gambar yang ada di produk Haluan Bali, nanti akan keluar video yang menggambarkan dan bercerita apa yang kita gambar,” cerita Devria.
Baca Juga: Perempuan Bantu UMKM: ‘Sendok Kreatif’ Bantu Usaha Kuliner Di Tengah Pandemi
Selain itu, seiring perkembangan usaha, Haluan Bali juga mengutamakan tenaga kerja perempuan. Keputusan untuk mempekerjakan perempuan di Haluan Bali sebenarnya tidak direncanakan sejak awal, tetapi berkembang menjadi kebijakan yang disadari.
“Awalnya memang tidak disengaja bahwa semuanya perempuan, tapi akhirnya kita memutuskan untuk ke perempuan karena lebih mampu bekerja dengan kreatif,” jelas Devria.
Dengan demikian, Haluan Bali juga berkontribusi pada ekonomi lokal dengan menciptakan peluang kerja bagi perempuan di sekitarnya, termasuk yang berada dalam situasi sulit. Hal ini menunjukkan sisi keberlanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan hidup, tetapi juga kesejahteraan perempuan sekitar.
“Saya punya penjahit yang tidak berkeluarga, ditinggal suami, kita coba ikut bantu. Dengan pekerjaan ini, salah satunya jadinya terbantu,” kata Devria.
Kendati demikian, Devria tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam lingkungan kerja dan masyarakat yang lebih luas. Beban ganda perempuan dalam masyarakat masih menjadi hambatan tersendiri yang dialami pekerjanya.
“Sebenarnya tantangannya karena kan kalau perempuan, apalagi kalau kayak saya gitu ya, sudah berumah tangga, sudah memiliki anak,” ungkapnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, Devria percaya bahwa pelatihan dan pemberdayaan adalah kunci. “Kami mencoba mengubah itu dengan memberikan pelatihan keterampilan tambahan dan mentoring,” bubuhnya.
Gerakan Pemajuan Kebudayaan dan Penguatan Ekonomi Mikro
Gerakan Pemajuan Kebudayaan yang didorong oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek juga memainkan peran penting. Perannya dalam penguatan ekonomi berbasis kebudayaan bertujuan memajukan perempuan.
Menurut Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, ekonomi berbasis kebudayaan bukan hanya soal pelestarian tradisi. Tetapi juga tentang bagaimana tradisi ini dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kekuatan gotong royong.
“Indonesia telah memiliki aset kebudayaan yang begitu kaya dan perlu didukung Bersama secara gotong-royong. Ekonomi berbasis kebudayaan memperkuat alasan pemerintah, swasta, pegiat budaya, dan masyarakat untuk berkonsolidasi memadukan pengembangan budaya dalam pembangunan,” jelas Hilmar.
Konsep ini sejalan dengan upaya untuk memberdayakan perempuan melalui UMKM. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam produk dan jasa. UMKM yang dikelola oleh perempuan dapat menjadi lebih kompetitif dan memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh usaha produksi massal. Hal ini juga membuka peluang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam menjaga dan mempromosikan kebudayaan lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Baca Juga: Kisah Para Perempuan Penjaga Hutan Merawat Peradaban Pengetahuan di Dayak Kualan
“Fondasinya sudah berhasil diletakkan. Tantangan ke depan, bangunan ekosistem kebudayaannya yang harus dikuatkan. Sebagai fasilitator, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa tata kelola yang ada didesain untuk mendukung inisiatif dan aspirasi masyarakat dalam memajukan kebudayaan.” Kata Hilmar.
Penguatan ekonomi berbasis kebudayaan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembentukan lembaga mandiri yang berfokus pada bidang kebudayaan. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai fasilitator yang membantu UMKM berbasis kebudayaan untuk berkembang. Menyediakan pelatihan, pendanaan, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, mereka dapat membantu memberdayakan perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.
(sumber foto: KKI Website 2024)
(Peliputan ini merupakan kerja sama Konde.co yang mendapatkan dukungan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
