Dengarkan artikel ini:
Dua trah negarawan besar menyatu dalam satu barisan nurani. Apakah persatuan Wahid dan Hatta menandai lahirnya poros moral baru bagi bangsa?
“Symbolic capital is credit; it is the power granted to those who have obtained sufficient recognition to be in a position to impose recognition.”
– Pierre Bourdieu, The Logic of Practice (1990)
Cupin memandangi sebuah foto konferensi pers dari kompleks Gereja Katedral Jakarta. Di deret kursi yang sama, Sinta Nuriyah Wahid, putrinya Alissa Wahid, dan Halida Nuriah Hatta duduk berdampingan.
Peristiwa itu terjadi pada 11 Agustus 2026, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Forum bernama Sarasehan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa itu mengangkat tema demokrasi dan amanat kemerdekaan.
Yang menarik bukanlah keramaian acaranya, melainkan siapa yang duduk bersanding di sana. Dua trah besar, keturunan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Proklamator Mohammad Hatta, sedang berdiri dalam satu barisan.
Sinta Nuriyah membacakan penilaian yang tenang tentang kondisi bangsa, sementara Alissa Wahid membacakan delapan pesan kebangsaan. Di sisi mereka, Halida Hatta mengajak masyarakat merawat Indonesia sebagai rumah bersama lewat penguatan moral dan persatuan.
Menariknya, tidak satu pun dari mereka datang untuk merebut jabatan. Mereka datang membawa sesuatu yang lebih langka dalam politik, yaitu suara nurani.
Selama ini publik lebih akrab dengan trah yang bergerak menuju kursi kekuasaan. Trah Wahid dan trah Hatta seolah menempuh arah yang berlawanan sama sekali.
Forum itu pun tidak berdiri sendiri. Sepanjang 2026, Gerakan Nurani Bangsa bergerak metodis, dari pesan awal tahun hingga silaturahmi lintas simpul kekuasaan.
Pola itu memperlihatkan sebuah kesadaran kolektif yang matang. Kedua trah tampak sengaja menjaga jarak dari kontestasi jabatan sambil merawat wibawa moral mereka.
Persatuan semacam ini nyaris luput dari radar analisis arus utama. Padahal, bila ditarik maknanya, ia menyimpan pergeseran yang cukup mendasar tentang bagaimana warisan sebuah keluarga bekerja.
Di panggung yang sama hadir pula sejumlah rohaniwan lintas agama dan akademisi senior. Komposisi itu memperkuat kesan bahwa forum ini bukan milik satu golongan, melainkan sebuah ruang kebangsaan yang cair.
Maka, di hadapan foto itu, Cupin bertanya-tanya sendiri. Benarkah dua trah ini sedang membentuk sebuah poros nurani yang baru?
Dan jika benar demikian, arketipe seperti apa sebenarnya yang mereka wakili dibandingkan trah-trah politik lain di Indonesia maupun dunia?
Dua Trah, Satu Kutub Nurani
Cupin mencoba memetakan posisi kedua trah ini dalam lanskap politik. Sebuah kerangka dari sosiolog Robert Putnam tentang reproduksi elite terasa relevan, yakni kecenderungan keluarga berpengaruh mewariskan akses menuju kekuasaan.
Dalam kerangka itu, sebagian besar trah politik memang mengonversi nama menjadi kursi. Namun, trah Wahid dan trah Hatta justru melakukan sesuatu yang berbeda.
Keduanya mengonversi nama besar bukan menjadi jabatan, melainkan menjadi marwah. Konsep modal simbolik dari filsuf Prancis Pierre Bourdieu dalam bukunya Distinction membantu menjelaskannya.
Modal simbolik hanya bertahan selama ia tampak tidak berkepentingan. Begitu seorang tokoh moral terjun merebut jabatan, modal itu langsung terdevaluasi menjadi modal politik biasa.
Dari sini, trah Hatta dapat ditempatkan pada arketipe Nurani Republik. Warisannya adalah kesederhanaan, akal, gagasan koperasi, dan literasi, sebagaimana Halida Hatta merawat api pengetahuan sang ayah.
Sementara itu, trah Wahid menempati arketipe Wali Nurani. Warisannya adalah toleransi lintas iman dan pembelaan pada kaum lemah yang dilembagakan lewat Jaringan GUSDURian.
Ada perbedaan halus di antara keduanya. Trah Hatta cenderung menjadi penjaga soliter, sedangkan trah Wahid membangun ordo agar nilai itu bertahan lintas generasi.
Pelembagaan itu bergema dengan gagasan sosiolog Jerman Max Weber. Dalam Economy and Society, Weber menjelaskan rutinisasi kharisma, yaitu proses ketika wibawa personal seorang tokoh diterjemahkan menjadi lembaga yang mampu bertahan tanpa kehadiran fisiknya.
Cerminnya pun ada di luar negeri. Uskup Agung Desmond Tutu di Afrika Selatan menjadi hati nurani bangsa pascaapartheid tanpa pernah mencalonkan diri.
Contoh lain datang dari Václav Havel di Republik Ceko lewat esainya “The Power of the Powerless”. Havel menunjukkan bahwa moralitas dapat menekan kekuasaan justru dari luar arena kekuasaan.
Sejarah India menyediakan pembanding yang menarik. Mahatma Gandhi mewariskan otoritas moral yang murni, sementara keluarga penerusnya justru mewariskan kekuasaan elektoral.
Kontras itu mempertegas keistimewaan jalur yang ditempuh trah Wahid dan Hatta. Keduanya lebih dekat pada jalur warisan nilai ketimbang jalur perebutan takhta.
Dinasti Nehru-Gandhi di India dan keluarga Kennedy di Amerika Serikat memperkuat kontras tersebut. Kedua keluarga itu mewariskan jabatan elektoral, bukan sekadar marwah, sehingga logikanya berlawanan dengan trah Wahid dan Hatta.
Kedua trah Indonesia ini karenanya berada di kutub yang langka. Mereka memiliki semua prasyarat menjadi dinasti kekuasaan, tetapi memilih menjadi penjaga nilai.
Maka, Cupin kembali dihinggapi rasa penasaran yang lebih dalam. Apa sebenarnya konsekuensi ketika dua sumber modal simbolik yang berbeda asal ini menyatu?
Dan bagi sebuah republik yang sedang membangun, apakah persatuan semacam ini sebuah beban atau justru sebuah berkah?
Konsekuensi Persatuan Hatta-Wahid?
Cupin mulai menimbang bobot dari persatuan ini. Penggabungan dua trah bukanlah sekadar penjumlahan biasa, melainkan sebuah pelipatan legitimasi.
Kembali pada Bourdieu, modal simbolik dari dua asal berbeda akan saling menguatkan. Satu trah membawa tradisi nasionalis-kerakyatan Hatta, sedangkan trah lain membawa tradisi Islam-kemanusiaan Gus Dur.
Perpaduan itu membuat klaim moralnya sulit dibingkai sebagai kepentingan satu golongan. Justru karena merangkum spektrum kebangsaan yang luas, suaranya menjadi lebih otoritatif.
Fenomena ini dapat dinamai Poros Dwitunggal Nurani. Istilah itu adalah tafsir baru atas semangat Dwitunggal Soekarno-Hatta, tetapi dipindahkan dari ranah kekuasaan ke ranah nurani.
Fungsinya bergema dengan gagasan filsuf Jerman Jürgen Habermas. Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere, Habermas menempatkan ruang publik sebagai arena tempat legitimasi diuji lewat deliberasi.
Koalisi seperti Gerakan Nurani Bangsa berfungsi menjaga mutu ruang publik itu. Mereka menyediakan tolok ukur etis yang bisa dirujuk semua pihak justru karena tidak sedang berebut apa pun.
Keberadaan penjaga nurani semacam ini adalah aset kohesi nasional. Sebuah bangsa yang sehat bukanlah yang tanpa kritik, melainkan yang memiliki kritikus terpercaya lintas golongan.
Nilainya juga terletak pada kemampuannya menjadi jembatan antargenerasi. Suara yang lahir dari trah Hatta dan trah Wahid menghubungkan memori pendirian bangsa dengan tantangan Indonesia hari ini.
Persatuan ini tentu menyimpan risikonya sendiri. Sebuah otoritas moral yang terlalu sering bersuara berisiko kehilangan ketajamannya bila tidak dijaga dengan kehati-hatian.
Namun, kedua trah tampak cukup arif membaca situasi. Sikap keduanya yang menahan diri dari politik praktis justru menjadi penjaga nilai tukar moral mereka.
Manfaatnya juga sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan transformasi besar. Ruang dialog yang beradab justru memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pembangunan bangsa.
Pada akhirnya, Cupin menutup renungannya dengan tenang. Persatuan trah Wahid dan trah Hatta sebaiknya tidak dibaca sebagai manuver politik, melainkan sebagai pengingat bahwa modal terbesar sebuah republik adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu paling terjaga ketika para penjaga nuraninya memilih bersatu untuk merawat, bukan untuk berkuasa. (A43)
Comments are closed.