Dengarkan artikel ini:
Gelombang hujatan kembali menyasar influencer pendukung 02. Mengapa selalu wajah yang paling terlihat, bukan tangan yang paling berkuasa?
“The search for a scapegoat is the easiest of all hunting expeditions.”
― Dwight D. Eisenhower
Cupin sedang menyeruput kopinya ketika lini masa kembali dipenuhi tagar seruan boikot. Kali ini yang jadi bahan bakar amarah adalah sederet nama yang sejak Pilpres 2024 terbuka mendukung Prabowo-Gibran.
Ada komika yang mengaku lelah dihujat, bahkan anaknya turut disumpahi warganet. Yang lebih mencolok, gelombang ini menjangkau seorang kreator TikTok populer yang identitas dan wajah aslinya justru dibongkar publik sebagai bentuk hukuman.
Pembongkaran anonimitas itu menjadi babak baru dalam pola lama. Ini bukan sekadar hujatan verbal, melainkan pencabutan privacy seseorang sebagai sanksi sosial.
Cupin lantas teringat bahwa daftar semacam ini bukan hal baru. Ia diaktifkan ulang setiap ada momentum politik, dari revisi UU TNI 2025, gelombang demonstrasi Agustus 2025, hingga kembali menyala pada Agustus 2026.
Yang menarik bagi Cupin bukanlah siapa yang dihujat, tetapi mengapa selalu golongan yang sama yang dihujat. Bukan konsultan kampanye, bukan pengelola anggaran iklan politik, dan bukan pula perancang narasi yang sesungguhnya bekerja di balik layar.
Fenomena ini seolah menunjukkan pembagian kerja yang timpang. Mereka yang paling terlihat menyerap hampir seluruh kemarahan, sementara mereka yang paling menentukan justru relatif luput dari sorotan.
Maka dari itu, dua pertanyaan menggantung di benak Cupin. Mengapa posisi seorang influencer membuatnya begitu rentan menjadi sasaran, dan benarkah kuasa mereka sekecil yang dibayangkan?
Simpul yang Terekspos: Posisi Rapuh di Jaringan Kuasa
Untuk menjawabnya, Cupin membuka kembali catatan lama tentang teori masyarakat jaringan. Sosiolog Manuel Castells, lewat gagasannya tentang network society, menjelaskan bahwa kuasa dalam masyarakat modern terdistribusi lewat jaringan simpul yang saling terhubung.
Dalam kerangka itu, influencer sesungguhnya hanyalah nodes atau simpul distribusi. Mereka adalah penyalur pesan, bukan penyusun narasi yang menentukan arah.
Kuasa yang sebenarnya justru ada pada mereka yang menyusun program, merancang kampanye, dan mengalokasikan anggaran. Marah pada simpul, kata Cupin dalam hati, ibarat marah pada kabel dan bukan pada tangan yang menyalakan arus.
Meski begitu, Cupin sadar bahwa posisi ini bukan tanpa risiko yang mereka ketahui sejak awal. Influencer berdagang wajah dan nama sebagai modal utama, sehingga mereka gampang diidentifikasi dan dijadikan simbol.
Persoalannya, visibilitas tinggi itu tidak diimbangi pelindung institusional apa pun. Mereka tidak punya imunitas jabatan, tim hukum partai, maupun jarak birokrasi yang biasa memperlambat akuntabilitas para pejabat.
Akun media sosial pribadi pun menjadi satu-satunya kantor yang bisa didatangi massa kapan saja. Inilah yang membuat mereka menempati titik paling terekspos dari sebuah rantai kuasa yang justru paling terlindungi di ujung lainnya.
Risiko ini pernah terbukti secara telak dalam dunia komersial. Ketika sebuah merek terjerat kontroversi, brand ambassador-nya kerap ikut terseret jatuh, seperti yang dialami sejumlah pesohor global saat merek yang mereka bintangi tersandung skandal etika atau produk.
Logika yang sama berlaku dalam medan politik. Ketika sebuah pesan memicu reaksi negatif, wajah yang paling depanlah yang duluan menyerap konsekuensinya.
Oleh sebab itu, Cupin menyimpan dua pertanyaan lanjutan. Bagaimana sebenarnya peran influencer dalam mesin politik, dan mengapa struktur justru menempatkan mereka sebagai pihak yang paling mudah dikorbankan?
Neraca Kuasa dan Sorotan: Siapa yang Sesungguhnya Berkuasa
Cupin menemukan jawabannya pada gagasan filsuf Steven Lukes tentang tiga wajah kekuasaan. Menurut Lukes, kekuasaan yang paling menentukan justru yang tidak terlihat, yakni kemampuan membentuk agenda dan persepsi dari balik layar.
Kuasa sejati, dengan kata lain, jarang menampakkan wajahnya di lini masa. Yang punya wajah justru mereka yang paling tidak berdaya mengubah keadaan.
Kerangka ini diperkuat oleh teori keagenan atau principal-agent theory dalam ilmu organisasi. Ketika prinsipal seperti partai atau tim kampanye tidak ingin menanggung risiko reputasi, ia mendelegasikan pesan kepada agen yang menanggung eksposur publik tanpa memegang kendali keputusan.
Di sinilah bekerja apa yang dalam tradisi intelijen disebut plausible deniability. Rantai komando sengaja dibuat renggang agar keterlibatan bisa disangkal secara meyakinkan ketika situasi memanas.
Antropolog Prancis René Girard menambahkan lapisan penjelasan yang paling tua lewat scapegoat mechanism. Masyarakat yang dilanda ketegangan kolektif cenderung meredakannya dengan memilih satu korban pengganti yang cukup terlihat untuk menjadi simbol dan cukup lemah untuk tidak melawan balik.
Pola ini, kata Cupin, bukan penyakit khas Indonesia semata. Ia berulang di banyak demokrasi digital dengan mekanisme yang berbeda-beda, tetapi dengan hasil akhir yang serupa.
Di Filipina, seorang penyanyi yang direkrut ke struktur komunikasi pemerintahan Duterte akhirnya mundur di tengah sidang parlemen sambil menyebut langkahnya sebagai pengorbanan. Sementara itu, arsitektur komunikasi istana yang merekrutnya tetap utuh tanpa guncangan berarti.
Di Amerika Serikat, seorang pemilik akun anonim dengan puluhan ribu pengikut divonis sendirian oleh juri federal atas sebuah meme kampanye. Padahal firma konsultan data raksasa yang menopang kampanye digital tahun itu tidak pernah menghadapi dakwaan pidana serupa.
Di Brasil, investigasi polisi membongkar jaringan yang disebut beroperasi dari istana. Blogger paling depan berubah status menjadi buron dan kabur ke luar negeri, sementara figur-figur yang disebut mengoordinasi jaringan tetap terlindung imunitas jabatan.
Tiga negara, tiga mekanisme berbeda, tetapi satu pola yang sama. Yang paling terlihat selalu jatuh lebih dulu, sementara yang paling menentukan tetap berdiri di tempatnya.
Namun, Cupin menutup renungannya dengan sikap yang berimbang dan jernih. Kritik terhadap figur publik yang secara sukarela masuk ke ruang politik tetaplah sah dalam demokrasi, dan sebagian influencer memang menerima kompensasi serta aktif membentuk opini sehingga bukan korban yang sepenuhnya pasif.
Kendati begitu, memahami neraca kuasa membuat kita bisa menakar ke mana energi publik sebaiknya diarahkan agar tidak menguap sia-sia. Sebab pada akhirnya, membaca struktur secara utuh jauh lebih bijak daripada berhenti pada wajah yang kebetulan paling dekat dijangkau amarah. (A43)
Comments are closed.