● Pemerintah Daerah Khusus Jakarta telah menargetkan Jakarta masuk ke 20 besar kota global.
● Kota global berisiko tergantung pada eksploitasi tenaga kerja yang diupah murah.
Browse Posts● Pemda Jakarta telah mengakui akan mungkin terjadi ketidaksetaraan dan kesenjangan dalam mewujudkan Jakarta kota global.
Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden ketujuh Joko Widodo mengumumkan Jakarta akan dikembangkan sebagai “kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global” pascawacana pemindahan ibu kota.
Rencana tersebut dilegalkan dalam Undang Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyebut Jakarta akan menjadi “kota global”. Pemerintah Daerah Khusus Jakarta juga menargetkan Jakarta bakal bertengger di posisi 20 besar kota global.
Apa artinya Jakarta menjadi kota global dan apa kira-kira dampaknya untuk penduduk?
Kemilau kota global
Kota global memiliki makna yang spesifik. UU Jakarta mendefinisikannya sebagai:
“Kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.”
Definisi tersebut pertama kali diperkenalkan dalam buku yang ditulis Saskia Sassen pada 1991 dan direvisi pada 2001. Dalam buku ini, Tokyo, London, dan New York merupakan rujukan definisi kota global.
Kota-kota tersebut menjadi pusat ekonomi global dengan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, kota-kota tersebut menjadi pusat finansial global, menggantikan sektor manufaktur yang sebelumnya mendominasi.
Selain itu, kota-kota itu menjadi ‘titik komando terpusat’ ekonomi dunia, ditandai dengan kemunculan banyaknya kantor pusat (headquaters) perusahaan internasional.
Istilah ‘kota global’ seakan mengesankan kota-kota tersebut unggul di segala bidang. Sayangnya, kesan tersebut mengaburkan ‘sisi gelap’ yang membentuk kota tersebut.
Sisi gelap kota global
Terbitnya buku Sassen di tahun 1991 tidak saja menarik perhatian para peneliti, tetapi juga para pelaku jasa konsultan. Sejak tahun 2007, mulai bermunculan indeks-indeks peringkat kota global yang menggunakan berbagai indikator tertentu seperti kemudahan berbisnis, keamanan, infrastruktur, dan lingkungan.
Indeks-indeks tersebut turut memopulerkan istilah kota global. Mulanya, indeks-indeks ini ditujukan kepada para investor untuk mengetahui kota mana yang cocok untuk berbisnis.
Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah negara-negara, termasuk Indonesia, menganggap indeks tersebut dapat dipercaya untuk mengarahkan pembangunan perkotaan.
Masalahnya, indeks tersebut menyembunyikan ‘sisi gelap’ dari kota-kota berkategori global. Kita perlu mengingat bahwa kota global muncul dari proses politik-ekonomi yang sangat spesifik.
Literatur akademis menunjukkan bahwa kota global dapat tumbuh karena bertumpu di atas sistem kapitalisme yang berdiri di atas eksploitasi manusia. Ada indikasi bagaimana kota-kota global bergantung pada eksploitasi tenaga kerja yang diupah murah.
Sebuah riset menunjukkan bahwa tiga kota global yang naik peringkat secara cepat: Doha, Dubai, dan Shanghai—bergantung pada eksploitasi tenaga kerja juga. Banyak di antaranya merupakan imigran.
Kota New York dan Hongkong juga memiliki sisi gelap karena tingkat kesenjangan sosial yang melampaui batas ambang yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
London dapat menjadi pusat finansial global berkat ekonomi uang kotornya yang terus memperkaya kelas tertentu. Riset lainnya menunjukkan proses penggiatan aktivitas finansial global di kota-kota global dunia memperlebar ketimpangan pendapatan di tingkat nasional dan lokal.
Memang, kecenderungan pengaburan fakta terjadi pada indeks-indeks kota lainnya. Misalnya, kota-kota yang sering disebut sebagai kota terhijau dunia, seperti Kopenhagen, Dubai, Madrid dan Canberra, justru merupakan kota dengan jejak karbon tertinggi.
Read more: Mengatasi ketimpangan dengan kekuatan perencanaan perkotaan
Selain itu, indeks yang dikeluarkan oleh para konsultan seringkali memiliki permasalahan metodologis, berlawanan dengan anggapan bahwa indeks-indeks tersebut bersifat kredibel.
Bagaimana kondisi aktual Jakarta?
Masih terlalu dini untuk menyimpulkan rencana kota global di Jakarta akan membawa dampak negatif. Namun, kita bisa melihat indikasi ke mana arah Jakarta dari rencana yang ada.
Contohnya dokumen perencanaaan pembentukan kota global Jakarta yang dibuat oleh pemerintah setempat dengan bantuan Kearney. A&T Kearney adalah salah satu konsultan kawakan indeks kota global.
Misalnya, pemerintah Jakarta ingin membangun tanggul raksasa (giant sea wall) untuk menyelesaikan permasalahan tenggelamnya Jakarta. Padahal, proyek tersebut terbukti memiliki efek samping yang cukup buruk bagi lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah.
Selain itu, pemerintah Jakarta cukup bersemangat menggaungkan privatisasi penuh untuk membuka keterlibatan swasta dan meningkatkan investasi. Padahal, di Jakarta, privatisasi penuh penyedia air minum telah gagal mencapai target akses air merata dan berkualitas—suatu fakta yang ironisnya diakui oleh rencana yang sama.
Terlebih, aksi privatisasi di perkotaan memiliki reputasi buruk di tingkat global karena kerap meminggirkan kesejahteraan warga.
Kota global untuk apa dan siapa?
Kapitalisme dan kesenjangan merupakan bagian tidak terpisahkan di balik kesukseskan sebuah kota global.
Perwakilan pemerintah Jakarta pun telah mengakui bagaimana kesenjangan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya untuk mencapai status kota global. Mereka berjanji bahwa kesenjangan tersebut diwujudkan untuk kebaikan yang lebih besar tanpa mengorbankan mereka yang berkekurangan.
Namun, kita membutuhkan percakapan yang lebih jujur. Sejarah kota global menunjukkan bahwa kelompok miskin justru semakin terpinggirkan ketika mereka yang berpunya menjadi semakin kaya.
Selain itu, sering terdapat perbedaan antara apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah. Misalnya, pemerintah acap kali mengecam neoliberalisme ketika pada kenyataannya kebijakan yang diambil seringlah berwatak neoliberal.
Pada akhirnya, kita sebaiknya tidak “berdamai” dengan kota global. Kita harus berimajinasi melampaui konsep kota global—terutama untuk menghargai kebutuhan warga miskin dan terpinggirkan.
Comments are closed.