Agenda akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan segera digelar. Tidak lama lagi. Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menjadi tuan rumah. Menarik untuk kita tunggu hasil dari Muktamar tahun ini. Bukan saja soal sosok pemimpin yang terpilih nantinya, tetapi juga tentang gagasan apa yang akan dibawa, lebih-lebih dalam mensejahterakan kaum Nahdliyin di kawasan akar rumput.
Kalangan Nahdliyin akar rumput seperti saya, kini menghadapi tantangan perubahan zaman yang sangat mengkhawatirkan. Krisis ekologi, salah satunya. Itu masalah besar yang mengancam kehidupan.
Di daerah saya, di pesisir Pekalongan, saya tak jarang melihat air sungai berwarna kehitaman, merayap perlahan lalu menghantam pintu-pintu rumah warga. Di sini, di tanah yang menjadi salah satu basis terkuat NU, “rob” bukan lagi sekadar berita tahunan di televisi, melainkan tamu tak diundang yang saban hari merusak mata pencaharian kaum buruh, nelayan, menenggelamkan kenangan, dan mengikis masa depan keluarga Nahdliyin.
Setiap kali melihat kaum Nahdliyin bahu-membahu menahan laju air dengan karung pasir seadanya, satu pertanyaan besar selalu berkecamuk di dalam benak saya: ketika warga di akar rumput bertaruh hidup melawan krisis ekologi yang kian ganas, sejauh mana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendengar jeritan ini dari balik megahnya ruang-ruang rapat organisasi?
Menjelang hajatan besar Muktamar NU, panggung media massa hampir selalu disesaki oleh wacana yang itu-itu saja. Kita disuguhi manuver politik suksesi kepemimpinan, perdebatan sistem pemungutan suara Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), hingga diplomasi geopolitik para elit PBNU. Ruang arena muktamar kerap dipenuhi aroma pertarungan pengaruh yang begitu pekat. Namun, di saat yang sama, ada jarak tebal yang memisahkan sejuknya ruangan muktamar ber-AC dengan realitas pahit yang dihadapi jutaan warga Nahdliyin di pesisir, pedesaan, perbukitan, dan pinggiran hutan.
Pencemaran air dan tanah akibat limbah industri yang tak terkendali, ancaman tenggelamnya kawasan pesisir Pantura, deforestasi masif yang memicu banjir bandang, hingga konflik agraria adalah realitas harian yang mencekik warga NU akar rumput. Mayoritas nelayan tradisional yang hasil tangkapannya anjlok dan para petani yang kehilangan tanah adalah anggota Jam’iyyah ini. Lantas, untuk siapa sebenarnya Muktamar NU diadakan jika persoalan hidup-mati warganya sendiri kerap terpinggirkan menjadi sekadar catatan kaki?
Mengembalikan Kompas Kemaslahatan Bersama
Dalam tradisi intelektual Islam tradisional yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, ada sebuah kaidah fiqih siyasah yang begitu mendasar dan menjadi pegangan utama para ulama pendahulu: Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil mashlahah.
“Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan dan diorientasikan sepenuhnya pada kemaslahatan umum.”
Kaidah ini adalah kompas moral. Setiap kebijakan, pandangan resmi, hingga langkah politik yang diambil oleh PBNU seharusnya diukur dari satu parameter tunggal: seberapa besar manfaatnya bagi kemaslahatan warga NU akar rumput dan masyarakat luas?
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kita kerap menangkap kesan pragmatisme yang terlalu menonjol dari sebagian oknum pengurus. Ketika keputusan-keputusan strategis organisasi terkesan lebih sibuk merespons bagi-bagi konsesi ekonomi, perizinan tambang, atau kompromi politik elektoral, kompas kemaslahatan itu terasa buram, bahkan gelap.
Sangat ironis jika organisasi sebesar PBNU tergiur oleh keuntungan jangka pendek, sementara dampak kerusakan lingkungan dari industri ekstraktif dan eksploitatif justru menimpa warga NU yang tak punya daya untuk melawan. PBNU tidak boleh membiarkan dirinya terjebak dalam kepentingan pribadi atau kelompok pengurusnya, dengan mengorbankan legitimasi moral yang telah dibangun ratusan tahun oleh para pendiri jam’iyyah NU.
Keberanian Menjadi Benteng Ekologi dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Hubungan harmonis antara PBNU dan pemerintah memang penting untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, kemitraan strategis tidak boleh diartikan sebagai kepatuhan tanpa syarat atau sikap diam yang membisu. Ketika kebijakan pemerintah secara nyata merusak ekosistem. Membiarkan pencemaran laut, misalnya, atau memuluskan alih fungsi hutan secara ugal-ugalan, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan pesisir, PBNU harus berani bersuara nyaring, sama nyaringnya ketika menyuarakan isumoderasi beragama.
Menurut penulis, menyampaikan kritik yang tajam dan terukur kepada kekuasaan saat lingkungan hidup dihancurkan adalah wujud tertinggi dari Amar Ma’ruf Nahi Munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Sejarah mencatat bahwa kehormatan dan kebesaran NU di mata bangsa ini tidak lahir dari kepatuhan pada penguasa, melainkan dari keberanian para kiai sepuh, seperti KH. Hasyim Asy’ari dan Gus Dur, dalam berdiri pasang badan membela rakyat kecil (al-mustadh’afin).
Keheningan sikap organisasi di tengah krisis ekologi terasa semakin ironis jika kita menengok kembali warisan pemikiran ulama kharismatik NU yang juga mantan Rais Aam PBNU, almarhum KH. Ali Yafie. Lebih dari tiga dekade lalu, Kiai Ali Yafie telah meletakkan fondasi Fiqh al-Bi’ah (Fiqih Lingkungan)—sebuah konsep pionir yang menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam (hifdh al-bi’ah) adalah bagian tak terpisahkan dari tujuan utama syariat Islam (Maqasid asy-Syari’ah).
Kiai Ali Yafie secara tegas mengajarkan bahwa perusakan alam—baik berupa pencemaran laut, pembabatan hutan, maupun eksploitasi bumi yang sembrono—merupakan bentuk fasad fil ardh (perusakan di muka bumi) yang hukumnya haram. Dalam pandangan beliau, keberagamaan yang sahih tidak boleh berhenti pada ritual ibadah semata, melainkan harus timbul dalam perlindungan terhadap ekosistem yang menjadi penopang hidup manusia.Tuduhan atau dalih “pembangunan ekonomi” tak bisa dijadikan pembenar jika pada akhirnya mengorbankan jiwa dan mata pencaharian rakyat kecil (al-mustadh’afin).
Menguji Moral PBNU
Jika PBNU hari ini ragu atau enggan bersikap tegas terhadap kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan demi menjaga “relasi aman” dengan penguasa, maka NU sedang mengalami krisis keberanian moral. Doa-doa yang dilantunkan para nelayan di atas perahu yang makin jauh berlayar karena lautnya tercemar, serta ratapan para petani yang sawahnya terendam rob bertahun-tahun, tidak akan pernah bisa digantikan oleh naskah pidato yang serba manis di mimbar muktamar.
Di sinilah letak ujian terbesar PBNU hari ini. Keputusan PBNU untuk menerima konsesi kelola tambang dari pemerintah menjadi titik krusial yang menguji arah kompas moral organisasi. Di satu sisi, langkah tersebut dinarasikan sebagai upaya kemandirian ekonomi jam’iyyah. Namun, di sisi lain, keputusan ini menghadirkan benturan etis yang sangat tajam di mata warga Nahdliyin akar rumput.
Bagaimana mungkin PBNU bisa dengan lantang dan objektif menyuarakan pembelaan terhadap nelayan yang gagal menangkap ikan karena lautnya tercemar, atau petani yang tanahnya tergerus tambang dan deforestasi, jika organisasi ini sendiri ikut menjadi pemain dalam industri ekstraktif?
Kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) tidak bisa ditukar dengan keuntungan finansial jangka pendek bagi kas organisasi atau pengurusnya. Ketika PBNU masuk ke dalam lingkaran bisnis tambang, organisasi berisiko kehilangan taring kritisnya di hadapan penguasa dan pemodal. PBNU terancam ragu untuk bersikap keras saat ada kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan, hanya karena ingin menjaga “relasi aman” dan kelancaran bisnis.
Sikap diam atau kompromistis PBNU terhadap isu ekologi bukan hanya mencederai amanah para kiai pendiri (muassis), tetapi juga mengkhianati ajaran Fiqh al-Bi’ah yang diwariskan oleh KH. Ali Yafie.
Pemikiran ekologis Kiai Ali Yafie pada dasarnya berakar kuat dari prinsip Ahlu Sunnah wal Jama’ah (Aswaja), bukan sekadar sebagai doktrin teologi (madzhab), melainkan sebagai manhajul fikr—metode berpikir yang dinamis, moderat (tawassuth), seimbang (tawazun), dan adil (i’tidal).
Sebagai manhajul fikr, Aswaja menuntut PBNU untuk selalu kritis membedah setiap persoalan zaman secara objektif dan jernih, tanpa terjebak pada ekstremisme pragmatisme pasar di satu sisi, atau kerancuan wacana tanpa aksi nyata di sisi lain. Dalam konteks krisis ekologis, kerangka berpikir Aswaja mewajibkan organisasi untuk selalu menimbang dampak keberlanjutan hidup rakyat kecil sebelum mengambil keputusannya, sehingga fatwa dan sikap politik PBNU tidak mudah diintervensi oleh godaan kekuasaan maupun modal.
Momentum Pertobatan Ekologis di Muktamar NU
Muktamar mendatang harus dijadikan momentum titik balik. Sebuah “Pertobatan Ekologis” bagi seluruh jajaran kepengurusan PBNU dari pusat hingga daerah. Kebijakan organisasi tidak cukup hanya diisi oleh pasal-pasal pertanggungjawaban program kerja harian, melainkan harus melahirkan Deklarasi Ekologi NU yang mengikat secara struktural.
Pengurus PBNU boleh saja berganti di arena muktamar, ucapan selamat dan karangan bunga bisa memenuhi arena acara, namun jika laut tempat nelayan mencari makan tetap tercemar, rumah-rumah warga Nahdliyin terus terendam rob, dan hutan-hutan habis dibabat oligarki, maka segala kemenangan di panggung politik organisasi hanyalah kemenangan yang hampa dan kehilangan ruh keilmuannya. Saatnya PBNU kembali pulang ke akar rumputnya: menjadi pelindung bagi manusia dan alam tempat warganya berpijak.
Comments are closed.