Belasan ribu tentara non-organik datang silih berganti ke tanah Papua. Mereka bertempur, menjaga proyek negara, dan membuat hidup warga terus berada di bawah bayang-bayang senjata, entah hingga kapan.
- Ada 74.297 tentara di tanah Papua saat ini. Sebanyak 17.780 adalah personel non-organik dari berbagai daerah Indonesia, yang ongkos mobilisasi dan operasi tahunannya diperkirakan Rp2,34 triliun.
- Kepadatan tentara dan polisi di Papua sekitar enam kali lipat dari tingkat nasional.
- Operasi militer di Papua menyebabkan lebih dari 122.000 orang Papua jadi pengungsi dalam delapan tahun terakhir.
- Melihat skala, struktur, dan cara kerja militer di Papua, apa yang terjadi di Papua adalah pola pendudukan militer.
Rezim Prabowo Subianto menghabiskan triliunan rupiah untuk mengerahkan 17.780 tentara non-organik dari berbagai daerah di Indonesia ke tanah Papua dan membiayai operasi mereka di sana. Pasukan ini disebar di 31 kabupaten, hampir tiga perempat dari seluruh daerah tingkat dua di Papua.
Tentara non-organik adalah tentara dari luar Papua yang diperbantukan sementara di Papua secara bergantian, biasanya paling lama setahun. Selama masa penugasan itu, mereka berada di “bawah kendali operasi” atau BKO satuan militer setempat.
Mereka berbeda dengan pasukan organik, yang memang bertugas di satuan tetap dalam struktur militer di Papua.
Tentara non-organik yang dikirim ke Papua berasal dari tiga matra TNI: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Namun, mayoritasnya dari TNI AD.
Dengan menumpang kapal perang KRI, mereka didatangkan dari berbagai markas militer di seluruh Indonesia: dari Padang hingga Lumajang, Kupang, Mempawah, Gorontalo, dan Namlea.
Di Papua, tentara-tentara ini biasanya ditempatkan di berbagai satuan tugas atau satgas. Misal, ada Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini dan Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan).
Satgas Pamtas pun terbagi lagi ke dalam beberapa jenis: statis, kewilayahan, dan mobile.
Satgas Pamtas Statis bertugas menjaga pos-pos militer di sepanjang perbatasan. Beda halnya dengan Satgas Pamtas Kewilayahan yang menjalankan operasi teritorial di tengah permukiman, misalnya dengan membagikan makanan dan pakaian serta memberikan layanan kesehatan. Lewat kegiatan semacam ini, TNI berupaya memenangkan hati penduduk Papua.
Sementara itu, Satgas Pamtas Mobile menjalankan operasi tempur di wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan. Terdiri dari berbagai kesatuan gabungan, satgas ini dikendalikan oleh Komando Operasi TNI Habema.
Ada pula satgas gabungan TNI-Polri seperti Satgas Cartenz, yang menurut otoritas fokus pada “penegakan hukum”, dan Satgas Amole, yang bertugas mengamankan kawasan tambang emas PT Freeport Indonesia sebagai objek vital nasional. Polri memegang komando untuk dua satgas tersebut.
Sejak Prabowo Subianto jadi presiden, pola penugasan satgas di tanah Papua bergeser. Polri yang sebelumnya jadi ujung tombak pengamanan kini makin digantikan militer. Secara faktual, tanah Papua bisa dikatakan telah menjadi daerah operasi militer.
Sebagai contoh, Batalyon Infanteri (Yonif) 643/Wanara Sakti dari Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura TNI AD di Kalimantan Barat mendapat penugasan di Keerom, Papua, sejak Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Pasukan ini diperbantukan dalam Satgas Pamtas RI-PNG Statis.
Keberadaan Yonif 643/Wanara Sakti di Papua terekam dalam video media sosial yang diunggah pada Mei 2026. Dalam video, prajurit dari batalyon tersebut tampak sedang mengatur anak-anak Papua berseragam sekolah untuk berjoget bersama Bobon Santoso, YouTuber yang banyak memproduksi konten TNI di Papua.
Selain itu, ada Yonif 623/Bhakti Wira Utama di bawah Kodam VI/Mulawarman TNI AD di Kalimantan Timur. Batalyon ini bertugas di Satgas Pamtas RI-PNG Mobile di Puncak Jaya, Papua Tengah, sejak Januari 2026 hingga Januari 2027.
Aprianus, tentara berpangkat Prajurit Satu yang tewas tertembak milisi pro-kemerdekaan Papua pada akhir April 2026, adalah bagian dari Yonif 623/Bhakti Wira Utama yang dikirim ke Puncak Jaya.
Di Maybrat, Papua Barat Daya, ada Satgas Pamtas RI-PNG Mobile dengan personel dari Yonif 9 Marinir, satuan TNI AL yang bermarkas induk di Pesawaran, Lampung.
Kabupaten Maybrat, juga Yahukimo di Papua Pegunungan, memang kerap jadi lokasi penugasan tentara non-organik dari TNI AL.
Di Puncak, Papua Tengah, ada Batalyon Para Komando (Yon Parako) 466 dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI AU, yang didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen Yudha Airlangga, sempat berkunjung ke pos Korpasgat di Distrik Sinak, Puncak, pada April 2026. Saat itu rombongannya tampak dikawal prajurit Yon Parako 466.
Berbasis data mobilisasi pasukan yang kami verifikasi silang ke berbagai sumber, ada setidaknya 40-an satgas batalyon non-organik yang bertugas di tanah Papua saat ini. Dengan kekuatan 400-450 prajurit per satgas batalyon, total pasukan non-organik yang bertugas di Papua mencapai 17.780 orang.
Riset kami sebelumnya (berjudul “Perang yang Timpang”) menemukan ada setidaknya 56.517 personel organik TNI di tanah Papua. Maka, dengan tambahan pasukan non-organik, jumlah tentara di Papua mencapai 74.297.
Belum lagi, ada 26.660 personel organik Polri yang tersebar di dua Kepolisian Daerah (Polda) dan 2.239 personel non-organik yang diperbantukan dalam Satgas Cartenz dan Satgas Amole. Artinya, jumlah polisi di Papua mencapai 28.899.
Jika seluruhnya dijumlahkan, total ada 103.196 aparat keamanan di tanah Papua.
Meski dihitung dengan estimasi konservatif, jumlah tentara dan polisi tersebut tetap sangat besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sipil di Papua.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Papua berjumlah 5,9 juta jiwa pada 2026. Dengan begitu, rasionya 1:57. Setiap satu aparat keamanan mengawasi 57 rakyat sipil.
Sebagai perbandingan, penduduk Indonesia berjumlah 287,2 juta jiwa pada 2026, sementara personel aktif TNI dan Polri sebanyak 868.748. Secara nasional, rasionya adalah satu aparat keamanan untuk 331 penduduk.
Dengan kata lain, kepadatan tentara dan polisi di Papua sekitar enam kali lipat dari tingkat nasional.
Lebih jauh, data ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri menempatkan sekitar 12% personelnya di tanah Papua, yang populasinya hanya setara 2% penduduk Indonesia.
Rp2,34 Triliun untuk Operasi BKO
Pengerahan belasan ribu tentara non-organik ke Papua tentu membutuhkan ongkos besar. Maka, kami mencoba menaksir berapa banyak uang publik yang dihabiskan negara untuk menggerakkan mesin perang di Papua.
Ada dua komponen utama yang kami gunakan dalam perhitungan: dukungan personel dan dukungan operasi.
Pada komponen dukungan personel, variabel biaya pertama adalah uang lauk pauk untuk operasi khusus di Papua. Nilainya Rp202.000 per hari.
Alokasi harian ini mulai diterapkan pada 2024, mengikuti kesepakatan yang dicapai dalam rapat Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada akhir 2023.
Dengan asumsi dibayarkan selama satu tahun kepada 17.780 tentara non-organik di Papua, uang lauk pauk yang harus ditanggung negara mencapai Rp1,31 triliun.
Di luar itu, Komisi I DPR sempat menjalani rapat tertutup bersama Jenderal Agus pada Juli 2024 untuk membahas “uang operasional” bagi prajurit TNI yang bertugas di Papua. Nilainya disebut menyentuh Rp97.000 per hari.
Karena belum ada kejelasan apakah usulan itu akhirnya diberlakukan, kami memutuskan tidak menggunakan variabel uang operasional dalam perhitungan.
Variabel berikutnya adalah tunjangan khusus Papua. Basisnya adalah Keputusan Presiden 68/2002, yang tidak pernah direvisi hingga hari ini. Perhitungannya berdasarkan pangkat atau golongan prajurit.
Ada pula tunjangan operasi pengamanan perbatasan. Basisnya adalah Peraturan Presiden 49/2010, yang mengatur prajurit mendapat tunjangan sebesar 75% dari gaji pokok.
Dalam rapat bersama Komisi I DPR pada April 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan kedua tunjangan ini bisa dinaikkan 75% hingga 100%, terutama tunjangan khusus Papua.
“Sejak 2002 sampai 2024 enggak pernah naik,” kata Sjafrie. “Padahal inflasi naik terus, dolar naik-turun.”
Meski begitu, usulan kenaikan ini tidak ada kabar kelanjutannya.
Untuk menghitung dua tunjangan tersebut, kami memakai profil satu batalyon infanteri (Yonif) yang dikerahkan ke Papua dengan mekanisme bawah kendali operasi (BKO), bersumber dari dokumen internal TNI.
Yonif ini terdiri dari 450 prajurit. Komposisinya: satu perwira menengah berpangkat mayor sebagai komandan satgas, 26 perwira pertama, 73 bintara, dan 350 tamtama.
Komposisi tersebut lalu kami terapkan ke 17.780 prajurit BKO, atau sekitar 40 batalyon satgas Papua. Seluruh prajurit kami asumsikan menerima gaji pokok terendah untuk masa kerja golongan 0-1 tahun.
Dari sana, kami mendapatkan estimasi tahunan sebesar Rp311 miliar untuk tunjangan operasi pengamanan perbatasan dan Rp61,2 miliar untuk tunjangan khusus Papua.
Maka, digabung dengan uang lauk pauk Rp1,31 triliun, dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi 17.780 tentara non-organik di Papua selama setahun mencapai lebih dari Rp1,68 triliun.
Bagaimana dengan ongkos pengerahan pasukan dari berbagai daerah di Indonesia ke tanah Papua?
Belasan ribu tentara non-organik tersebut diberangkatkan dengan kapal laut. Setibanya di Papua, mereka perlu helikopter atau alat transportasi udara lainnya untuk menjangkau medan sulit. Mereka juga butuh dukungan medis.
Karena itu, kami membuat estimasi biaya dukungan operasi dengan variabel-variabel biaya yang lazim muncul saat TNI memobilisasi pasukan.
Ada biaya angkut dan BBM untuk pergeseran pasukan dari markas induk batalyon ke Papua dengan kapal perang TNI AL. Ada biaya deployment lokal lewat jalur udara. Ada biaya debarkasi logistik berat dan BBM untuk sekitar 40 satgas batalyon. Ada pula biaya dukungan medis dan evakuasi, serta pemeliharaan senjata dan amunisi.
Menurut estimasi kami, seluruh dukungan operasi itu membutuhkan dana kira-kira Rp660 miliar.
Totalnya, negara menghabiskan Rp2,34 triliun untuk mengerahkan 17.780 tentara non-organik ke Papua dan membiayai operasi mereka selama setahun di sana.
Dari total biaya itu, proporsi dukungan operasi mencapai sekitar 28%.
Sebagai pembanding, struktur anggaran Kementerian Pertahanan umumnya terbagi menjadi 40-45% untuk belanja pegawai, 25-30% untuk belanja barang (biaya operasional dan pemeliharaan), dan 25-30% untuk belanja alutsista.
Dalam manajemen alokasi militer, proporsi dukungan operasi dan kesiapan tempur idealnya berada di kisaran 20-35%. Di bawah itu, pasukan berisiko kekurangan logistik di lapangan. Di atas itu, biaya operasi bisa dianggap terlalu boros.
Maka, angka Rp660 miliar untuk dukungan operasi dari total Rp2,34 triliun masih ada dalam kisaran normal dalam skema anggaran operasi perang.
Sekali lagi, sebagai penekanan, biaya Rp2,34 triliun adalah estimasi konservatif. Sebab, masih ada sejumlah ongkos lain yang belum kami masukkan dalam perhitungan.
Misal, pasukan yang bakal dikirim ke Papua harus menjalani latihan pratugas selama satu bulan sebelum berangkat. Ada batalyon yang melaksanakannya di wilayah dekat markas utamanya. Namun, ada pula yang harus dikirim ke Jawa Barat, terutama satgas gabungan atau pasukan elite tempur seperti Satgas Rajawali. Ini tentu menambah ongkos mobilisasi.
Setelah penugasan di Papua selesai, berbagai batalyon ini juga wajib menjalani proses rekonsolidasi purnatugas selama satu bulan.
Kami tidak memasukkan biaya latihan pratugas maupun rekonsolidasi purnatugas karena nilainya sulit dikalkulasi secara merata. Yang jelas, dari dokumen TNI yang kami dapatkan, biaya latihan pratugas bisa mencapai Rp500 juta atau bahkan Rp1 miliar per satgas BKO.
Rantai Komando Operasi Militer Papua
Belasan ribu tentara non-organik di Papua bekerja dalam struktur operasi berlapis. Mereka dibagi menurut fungsi, wilayah, dan mobilitas. Rotasi penugasannya diatur lewat rantai komando tiap matra TNI. Semua ini menunjukkan bagaimana Papua diperlakukan selayaknya medan operasi militer, bukan sekadar wilayah administrasi sipil.
Ambil contoh Batalyon Infanteri (Yonif) 143/Tri Wira Eka Jaya yang bermarkas di Lampung Selatan. Sebanyak 450 prajurit dari batalyon ini dikirim ke Merauke, Papua Selatan, pada Agustus 2025. Sebulan berselang, mereka mulai bekerja dalam Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Statis.
Istilah “statis” merujuk jenis penugasan mereka yang menempati pos-pos permanen di sepanjang wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini.
Rencananya, Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya akan bertugas di Merauke sampai September 2026. Setelahnya, giliran Yonif 310/Kidang Kencana asal Sukabumi, Jawa Barat, yang akan bertugas dalam satgas statis tersebut.
Selain pamtas statis, ada pamtas kewilayahan. Bedanya, pamtas kewilayahan fokus melakukan operasi non-tempur alias teritorial di kantong-kantong permukiman.
Salah satu pasukan yang sedang bertugas dalam satgas pamtas kewilayahan adalah Yonif 527/Baladibya Yudha asal Lumajang, Jawa Timur. Menumpang kapal perang KRI Teluk Banten-516, batalyon ini berangkat dari Surabaya pada Juni 2026 untuk ditempatkan di Puncak Jaya, Papua Tengah, hingga Juni 2027.
Di bawah TNI AD, ada 15 batalyon atau 6.750 prajurit non-organik yang ditempatkan dalam satgas pamtas statis dan kewilayahan. Mereka bergerak di bawah koordinasi Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari.
Kodam XVII/Cenderawasih yang bermarkas di Jayapura bertanggung jawab terhadap sektor utara dan selatan Papua. Sementara itu, Kodam XVIII/Kasuari yang berbasis di Manokwari menangani sektor barat, yang juga jadi lokasi penempatan pasukan BKO dari TNI AL.
TNI mengklasifikasi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai wilayah komando sektor barat. Adapun Papua Pegunungan dan Papua Tengah masuk sektor timur.
Komando Operasi TNI Habema, yang diresmikan pada Februari 2024 untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam “penanganan konflik di Papua”, mengoordinasikan sejumlah satgas BKO di sektor timur.
Ada Satgas Mobile yang bertugas memburu milisi pro-kemerdekaan. Dengan kekuatan sembilan batalyon atau 4.050 prajurit, satgas BKO ini bergerak dinamis hingga ke tingkat distrik dan kampung di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Ada pula Satgas Rajawali, pasukan elite tempur TNI AD yang terdiri dari dua unit Yonif, satu unit dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan satu unit dari Komando Cadangan Strategis AD (Kostrad). Ia berkekuatan 1.076 prajurit. Setiap tahun, TNI menerjunkan dua Satgas Rajawali ke sektor timur.
Saat ini, giliran penugasan jatuh kepada Satgas Rajawali 4 dan Satgas Rajawali 5. Yang pertama bertugas dari Januari hingga Oktober 2026. Yang kedua dari Februari hingga November 2026.
Lebih lanjut, ada Satgas Raider dengan kekuatan empat batalyon atau 1.800 prajurit. Mereka disebar ke Puncak dan Intan Jaya di Papua Tengah, serta ke wilayah Nudga atas dan Nduga bawah di Papua Pegunungan.
TNI juga menjalankan operasi gabungan dengan Polri lewat Satgas Cartenz dan Satgas Amole.
Satgas Cartenz, yang diklaim otoritas sebagai satgas penegakan hukum, kerap mengejar orang-orang yang dicurigai jadi bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sementara itu, Satgas Amole bertugas menjaga kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua Tengah, yang diklasifikasikan pemerintah sebagai objek vital nasional.
Dari seluruh rantai penugasan itu, pola yang paling mencolok adalah konsentrasi pasukan tempur TNI di sektor timur.
Sebagai gambaran, 11.480 prajurit non-organik TNI AD kini ada di sektor timur, kira-kira setara 72% dari seluruh tentara BKO mereka di tanah Papua. Tak hanya itu, hampir 90% kekuatan non-organik TNI di Papua pun berasal dari AD.
Komando Operasi TNI Habema dan satgas-satgasnya berada di bawah naungan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III yang bermarkas di Mimika.
Kogabwilhan III dibentuk pada September 2019 untuk mengintegrasikan kekuatan tiga matra TNI serta mempercepat jalur komando menghadapi ancaman kedaulatan di wilayah Papua dan Maluku. Bisa dikatakan, komando ini adalah koordinator tempur di Papua.
Letjen Lucky Avianto, perwira Kopassus sekaligus lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1996, saat ini menjabat Panglima Kogabwilhan III. Sebelumnya, ia sempat menjadi Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora yang berbasis di Merauke dan panglima Komando Operasi TNI Habema.
Lucky menggantikan Letjen Bambang Trisnohadi, juga perwira Kopassus dan lulusan terbaik Akmil 1993, pada Maret 2026. Ini menyusul pengangkatan Bambang sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI, jabatan yang dihidupkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 25 tahun lalu dihapus Presiden Abdurrahman Wahid.
Sebagai komando utama (kotama) operasi, Kogabwilhan III berada langsung di bawah panglima TNI, yang tunduk pada presiden sebagai panglima tertinggi. Dalam prosesnya, panglima TNI juga berkoordinasi dengan menteri pertahanan soal kebijakan pertahanan dan dukungan administrasi.
Dari sana, terlihat rantai komando pengerahan belasan ribu tentara BKO ke Papua.
Setiap rotasi penugasan dari seluruh matra militer harus mendapat persetujuan panglima TNI dan diketahui menteri pertahanan, dengan tanggung jawab akhir ada di presiden.
Melihat skala, struktur, dan cara kerja militer di Papua, apa yang terjadi di sana tidak cukup disebut operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata alias KKB, sebagaimana berulang kali dinarasikan pemerintah Indonesia selama ini.
Apalagi, dalam konferensi pers di Mimika pada 8 Mei 2026, Letjen Lucky selaku panglima Kogabwilhan III dengan tegas menyebut milisi di Papua sebagai OPM alih-alih KKB.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung memberi bobot politik pada OPM, dan menegaskan bahwa yang terjadi di Papua adalah operasi militer, bila tidak ingin disebut darurat perang.
Konsekuensi dari operasi militer itu nyata: warga sipil terbunuh, aparat keamanan dan milisi pro-kemerdekaan tewas, serta ratusan ribu warga mengungsi dari kampungnya sendiri.
Peperangan yang Timpang, Ratusan Ribu Pengungsi Diabaikan
Dataran tinggi di wilayah pegunungan tengah Papua telah lama jadi basis kekuatan milisi pro-kemerdekaan. Medannya sulit. Banyak wilayah hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil di rute-rute perintis, dan vegetasi alaminya rapat. Kondisi geografis ini memberi mereka perlindungan alami dalam konflik bersenjata.
Secara administratif, wilayah pegunungan tengah masuk ke Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Karena itu, pengerahan prajurit non-organik TNI nyaris merata di dua provinsi ini. Dari total 16 kabupaten, hanya Nabire, ibu kota Papua Tengah, yang tidak menjadi lokasi penugasan pasukan BKO.
Namun, sejak Oktober 2024, Nabire jadi lokasi markas baru Komando Resor Militer (Korem) 173/Praja Vira Braja di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih. Markas Korem tersebut dipindah dari Biak ke Nabire sebagai bagian dari perluasan kehadiran militer di Papua Tengah, provinsi yang baru dibentuk pada Juli 2022.
Salah satu kabupaten di wilayah pegunungan tengah dengan kehadiran militer non-organik paling padat adalah Intan Jaya. Saat ini, ada empat satgas atau 1.800 prajurit BKO di sana. Mereka bertugas dalam Satgas Raider maupun Satgas Mobile di bawah Komando Operasi TNI Habema.
Militer Indonesia mengidentifikasi Intan Jaya sebagai basis lima kelompok milisi pro-kemerdekaan, dengan total kekuatan sekitar 300 orang. Jika dibandingkan dengan 1.800 tentara BKO yang ditempatkan di sana, rasionya mencapai enam tentara untuk setiap satu anggota milisi.
Per 2025, populasi Intan Jaya sebesar 137.340 jiwa. Maka, bisa dikatakan setiap satu tentara mengawasi 76 penduduk setempat.
Intan Jaya juga dikenal sebagai lokasi “gunung emas” Blok Wabu, bekas wilayah eksplorasi PT Freeport Indonesia yang kini telah dikembalikan ke pemerintah Indonesia.
Terletak di pegunungan Distrik Sugapa, Blok Wabu disebut-sebut menyimpan salah satu cadangan emas terbesar. Orang asli Papua telah berulang kali menyuarakan penolakan tanah ulayat mereka dijadikan wilayah tambang emas.
Dalam berbagai kekerasan bersenjata di Papua, Intan Jaya termasuk daerah yang paling tinggi intensitasnya.
Sepanjang 2025 hingga Mei 2026, setidaknya tujuh peristiwa kontak bersenjata di Intan Jaya tercatat memicu gelombang pengungsian. Menurut organisasi pemantau HAM independen Human Rights Monitor, jumlah pengungsi Intan Jaya kini sedikitnya 20.379 jiwa.
Salah satu operasi militer yang menebar ketakutan terjadi pada 15 Oktober 2025 di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo.
Operasi penyergapan itu setidaknya melibatkan Satgas Rajawali 2, Satgas Raider, dan Satgas Mobile, dengan prajurit-prajurit BKO yang didatangkan dari Maros, Manado, Malang, dan Surabaya. Mereka bertugas pada Maret 2025 hingga Februari 2026 di bawah Komando Operasi TNI Habema.
Menurut versi TNI, Soanggama saat itu jadi markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang dipimpin Undius Kogoya. KKB yang dimaksud adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII, bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ketika pasukan gabungan Habema tiba pada pagi hari, milisi itu disebut menyerang mereka. Dari sana, TNI bilang prajuritnya “dengan terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran”.
TNI mengklaim ada 14 korban tewas, yang semuanya adalah anggota OPM.
Ini berbeda dengan temuan Tim Mediasi Konflik Intan Jaya, yang mengatakan ada 15 korban jiwa.
“TNI sebenarnya mengklaim korban meninggal ada 15 orang, satu korban itu seorang ibu yang jatuh dari jembatan,” kata Yoakim Mujizau, ketua Tim Mediasi Konflik Intan Jaya yang kami wawancara lewat telepon.
“Satu ibu hamil, karena panik, dia lari, menyeberangi sungai, naik jembatan kayu, terpeleset, jatuh dan terbawa arus, meninggal.”
Yoakim mengatakan timnya menemukan 11 jenazah korban, dan cuma lima di antaranya yang anggota OPM. Sementara itu, empat korban lainnya tidak diketahui keberadaan jenazahnya.
Menurutnya, TNI sempat mengumpulkan warga, lalu memilah siapa yang dianggap OPM berdasarkan nama di KTP serta ciri-ciri fisik.
“Padahal, kami orang gunung punya muka dan tampilan fisik dan potongan rambut hampir mirip,” ujar Yoakim.
Ada seorang warga bernama Agus yang dibunuh hanya karena bermarga Kogoya, meski ia bukan anggota OPM. “Agus yang OPM tidak ada di lokasi,” kata Yoakim.
Korban lain adalah seorang penyandang disabilitas bisu dan tuli. Ia jadi sasaran karena dianggap mencurigakan. Padahal, warga mengenalnya sebagai orang biasa, yang kerap berkeliling dari satu kampung ke kampung lain.
Bertolak belakang dengan kesaksian warga tentang horor di Soanggama, TNI justru mengklaim pasukannya telah “membebaskan” warga kampung dari “aksi teror dan kekerasan” kelompok bersenjata, sehingga kampung jadi “aman dan kondusif”.
Menurut TNI, operasi di Soanggama tidak memicu gelombang pengungsi. Warga disebut menyambut kehadiran mereka, dan bahkan menghibahkan sebagian lahan dan fasilitas kampung untuk dijadikan pos taktis.
Namun, laporan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Setelah operasi, 145 warga tercatat mengungsi ke distrik terdekat untuk menghindari konflik bersenjata.
Sekitar enam bulan kemudian, pada Mei-Juni 2026, dua ledakan granat mengguncang Distrik Agisiga, juga di Intan Jaya.
Yang pertama terjadi di kompleks Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni Mbamogo seusai misa Minggu. Sementara itu, insiden terbaru melibatkan granat dari drone yang melukai seorang ibu penyandang disabilitas tuli, yang kini dirawat serius di RSUD Nabire.
Intan Jaya bukan satu-satunya wilayah yang hidup dalam cemas dan trauma. Situasi serupa juga menyelimuti Puncak, Nduga, Yahukimo, Lanny Jaya, dan Pegunungan Bintang yang tersebar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Maybrat di Papua Barat Daya.
Selama delapan tahun terakhir, kekerasan bersenjata di Papua telah menyebabkan lebih dari 122.000 orang mengungsi.
Merujuk laporan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Dewan Gereja Papua, mayoritas pengungsi takut pulang karena konflik bersenjata dan ancaman dari pihak-pihak yang berseteru, baik milisi pro-kemerdekaan maupun aparat keamanan Indonesia.
Sebagian pengungsi bilang anggota keluarganya diancam langsung. Banyak di antaranya kekurangan makanan serta tidak bisa mengakses layanan kesehatan dasar dan pendidikan. Karena itu, laporan tersebut menegaskan para pengungsi membutuhkan perlindungan sesegera mungkin.
Jumlah pengungsi terbesar berasal dari Nduga. Sekitar 60.000 warganya belum bisa pulang sejak 2018. Mereka menumpang hidup di berbagai kantong pengungsian di Wamena, pusat pemerintahan Papua Pegunungan.
Gelombang pengungsian terbesar ini muncul sejak peristiwa pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya, BUMN kontraktor proyek Jalan Trans Papua, di Distrik Yigi, Nduga, pada awal Desember 2018. Sedikitnya 19 pekerja dieksekusi mati oleh TPNPB Kodap III Ndugama, yang dipimpin Egianus Kogoya.
Aparat keamanan menuding kelompok Egianus berada di balik sejumlah penembakan di Nduga sejak 2017. Kelompok yang sama juga sempat menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, sejak Februari 2023 hingga September 2024.
Masa lalu Egianus sendiri simpang siur. Sejumlah pihak menyebut ia putra Silas Kogoya, tokoh OPM yang terlibat penyanderaan tim Ekspedisi Lorentz di Distrik Mapenduma, Nduga, pada Januari-Mei 1996. Silas tewas dalam operasi pembebasan sandera oleh Kopassus, yang dikenal sebagai Operasi Mapenduma. Saat itu, Komandan Jenderal Kopassus adalah Prabowo Subianto.
Sejak peristiwa PT Istaka Karya itu, aparat keamanan Indonesia gencar menyisir wilayah-wilayah yang dianggap menjadi basis TPNPB. Bermula dari Nduga, operasi kemudian menyebar ke titik-titik lain di pegunungan tengah Papua.
Operasi semacam ini awalnya lebih banyak dikendalikan Polri melalui unit-unit tempur Brigade Mobil (Brimob), sementara TNI berperan sebagai pasukan pendukung. Namun, sejak Komando Operasi TNI Habema dibentuk pada 2024, ribuan tentara non-organik didatangkan ke Papua untuk menjalankan operasi tempur, intelijen, dan teritorial.
Merujuk dokumen internal TNI yang kami dapatkan, militer saat ini mulai membangun pos-pos depan taktis gabungan di tengah permukiman di wilayah pegunungan tengah Papua. Ada sembilan pos di Nduga, tujuh di Puncak, enam di Intan Jaya, dan satu di Deiyai.
Bagi TNI, pos-pos itu bakal memperkuat basis kontra-insurgensi dan operasi teritorial. Namun, bagi warga sipil Papua, pos-pos yang sama bermakna pengawasan lebih ketat atas ruang gerak mereka sehari-hari.
Tingginya intensitas kekerasan bersenjata, di sisi lain, menyuburkan pasar gelap perdagangan senjata. Laporan Project Multatuli pada Desember 2023 mengungkap keterlibatan tentara dan polisi dalam transaksi senjata ilegal melalui berbagai lapis perantara, sebelum senjata-senjata itu beredar di tangan milisi pro-kemerdekaan.
Meski berisiko besar, iming-iming keuntungan membuat bisnis gelap ini terus bertahan dan berjalan sporadis di Papua.
Misal, dalam temuan kami, satu butir munisi seharga Rp4.000-Rp10.000 bisa dibanderol 10 kali lipat di Papua. Senapan serbu M4 pun demikian. Dari harga sekitar Rp90 juta di tangan pertama, nilainya bisa melonjak tiga kali lipat saat sampai ke pembeli di Papua. Pola perburuan laba besar ini mirip dengan bisnis tambang emas ilegal di Papua Tengah.
Tak heran, dalam sejumlah video amatir yang dirilis TPNPB, para anggota milisi terekam memegang senjata modern di samping senjata-senjata lama dan tradisional.
Mereka yang disebut aparat sebagai “kelompok kriminal bersenjata” justru bisa memperoleh senjatanya dari jaringan yang melibatkan aparat sendiri. Saat terjadi kontak tembak, bukan tidak mungkin kedua kubu saling berhadapan dengan jenis senapan serbu yang sama.
Ironi lain muncul saat kita membandingkan jumlah aparat keamanan di Papua dengan kekuatan milisi pro-kemerdekaan.
Kepolisian sempat menyebut jumlah milisi pro-kemerdekaan sekitar 1.438 orang. Sementara itu, riset kami menunjukkan total tentara dan polisi di tanah Papua mencapai 103.196 personel. Artinya, ada 72 aparat keamanan untuk setiap satu anggota milisi.
Dengan rasio setimpang itu, dalih keamanan saja sebenarnya tidak cukup untuk menjelaskan mengapa belasan ribu tentara non-organik dikirim ke Papua.
Kalau begitu, apa alasan sebenarnya di balik peperangan ini?
Mengapa perang asimetris ini tak kunjung diredam? Sampai kapan TNI menjalankan operasi tempur di Papua? Di titik mana pemerintah Indonesia bisa mengklaim keberhasilan operasi militernya di Papua? Kapan ribuan tentara non-organik ditarik sepenuhnya dari Papua? Dan, kapan orang Papua bisa hidup tenang di tanahnya sendiri?
Pendudukan Berkedok Pembangunan
Pada titik ini, yang terjadi di Papua tampak bukan sekadar operasi militer, melainkan sesuatu yang lebih besar: pendudukan.
Akar persoalannya bisa ditarik ke awal 1960an. Pada 1962, Indonesia dan Belanda meneken Perjanjian New York di Markas Besar PBB setelah melalui perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. Setahun kemudian, administrasi pemerintahan tanah Papua diserahkan ke Indonesia.
Meski begitu, Perjanjian New York mensyaratkan jajak pendapat, atau “The Act of Free Choice”, untuk menentukan apakah rakyat Papua ingin berdiri sendiri atau bergabung dengan Indonesia.
Pemerintah Indonesia berhasil melobi PBB agar jajak pendapat itu digelar lewat musyawarah untuk mufakat. Dengan alasan sebagian besar rakyat Papua buta huruf, hanya 1.025 orang yang “dipilih” untuk mewakili seluruh rakyat Papua dalam proses yang kemudian dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat atau Pepera pada 1969.
Banyak kajian mencatat bagaimana intelijen Indonesia melakukan manipulasi, intimidasi, hingga konfrontasi bersenjata ke peserta Pepera. Karena itu, hingga kini jajak pendapat tersebut dikenal dengan sebutan “The Act of No Choice”.
Kira-kira 57 tahun setelah integrasi paksa itu, orang Papua terus melakukan perlawanan, entah lewat insurgensi bersenjata di perkampungan ataupun politik damai di perkotaan. Selama itu pula, pemerintah Indonesia merespons dengan pendekatan keamanan represif di tanah Papua.
Ketika rezim militer Orde Baru tumbang oleh protes rakyat pada 1998, orang Papua menyambutnya dengan sukacita. Mereka datang ke Jakarta dan menyodorkan opsi merdeka lewat referendum, tapi ditolak.
Sepulangnya ke Papua, mereka membentuk pemerintahan bayangan, mengorganisasi kekuatan elite yang merepresentasikan komunitas wilayah pegunungan dan pantai serta masyarakat adat, juga membangun jaringan pemuda dan tentara rakyat hingga ke tingkat distrik. Tak lama, militer Indonesia memukul keras gerakan politik tersebut.
Sementara itu di Jakarta, pemerintahan reformis Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur digoyang elite sipil-militer yang oportunistis. Sang kiai, pemimpin organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, akhirnya dilengserkan pada 23 Juli 2001.
Pada 10 November 2001, Ketua Dewan Presidium Papua Theys Eluay—pemimpin politik Papua paling menonjol saat itu—dibunuh prajurit Kopassus di Jayapura. Pembunuhan itu terjadi setelah ia diundang menghadiri peringatan Hari Pahlawan, hari nasional Indonesia.
Peristiwa tersebut menandai perubahan cepat dalam ruang kebebasan sipil dan politik orang asli Papua. Ruang yang sempat terbuka pada masa Gus Dur segera menyempit kembali setelah ia digantikan Megawati Soekarnoputri. Umur kebebasan Papua hanya satu setengah tahun.
Di Papua, alih-alih menawarkan opsi politik, Megawati membawa agenda pembangunan lewat otonomi khusus pada 2001. Kebijakan itu membuka jalan bagi pemekaran dua provinsi dan berbagai kabupaten baru.
Lebih dari dua dekade kemudian, pada 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Ini adalah respons atas gelombang protes terbesar di seluruh penjuru Papua, yang dipicu rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Gerakan protes bertajuk “Papuan Lives Matter” itu lantas digencet habis-habisan oleh aparat keamanan Indonesia.
Lagi-lagi, pemerintah menawarkan solusi pembangunan lewat jalur pemekaran demi meredam hak politik orang Papua untuk hidup merdeka. Prosesnya bertumpu pada jejaring elite politik dan birokrasi Papua yang hidupnya bergantung pada Jakarta.
Para elite politik itu bertarung memperebutkan kursi gubernur, wakil gubernur, serta berbagai jabatan birokrasi rente yang muncul seiring pemekaran provinsi-provinsi baru di tanah Papua.
Segalanya dibuat seolah-olah hanya soal pembagian kekuasaan. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari orang Papua, agenda kesejahteraan selalu datang bersama logika keamanan.
Kini, peran tentara di Papua tidak lagi terbatas pada urusan keamanan dan kedaulatan. Mereka juga secara sadar dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan, dengan bentuk yang beragam.
Tentara bisa ditugaskan mengamankan tambang raksasa PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua Tengah, yang masuk klasifikasi objek vital nasional, juga berbagai proyek strategis nasional yang dikerjakan ugal-ugalan pada masa Presiden Jokowi. Belakangan, prajurit pun ikut membabat hutan demi melancarkan proyek lumbung pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan, yang membutuhkan lahan seluas 3 juta hektare.
Tentara juga masuk ke ruang-ruang sipil: menjadi “guru” di sekolah, mengadakan pengobatan massal, membagikan sembako, memperbaiki jalan, jembatan, dan irigasi, membangun rumah ibadah, memasang sel surya, dan sebagainya.
Semua ini adalah bagian dari doktrin TNI dalam menghadapi insurgensi. Prajurit diharapkan menggunakan “smart power” untuk memenangkan hati rakyat Papua, termasuk dengan menjalankan “operasi pembinaan teritorial” dan “komunikasi sosial”, serta “merangkul kelompok bersenjata ke pangkuan Ibu Pertiwi”. Usia jargon-jargon itu sama tuanya dengan pendekatan operasi perang di Papua.
Karena itu, tentara di Papua lazim berganti peran sesuai tugas dan konteksnya. Komando Operasi TNI Habema, misalnya, tidak hanya mengerahkan satgas BKO untuk bertempur, tapi juga membentuk Satgas Swasembada dan menjalankan Program Papua Pintar.
Ketika tentara menjalankan peran sipil, kehadiran militer di Papua tampak seolah terus dibutuhkan. Logika inilah yang menjadi penopang dasar pendudukan militer.
Dari sini, kita bisa melihat gambaran besarnya. Pola operasi aparat keamanan Indonesia di Papua membentuk sistem pendudukan yang tidak hanya menjaga perbatasan dan memerangi milisi pro-kemerdekaan, tapi juga melindungi kepentingan bisnis negara serta menjalankan tugas-tugas teritorial untuk mendukung program pembangunan.
Ironisnya, pola pembangunan yang memberi peran lebih besar pada militer ini tidak membuat hidup orang Papua lebih baik dan sejahtera.
Untuk mobilisasi dan operasi 17.780 tentara non-organik di Papua saja, misalnya, negara mengalokasikan jauh lebih besar ketimbang dana transfer pemerintah pusat ke hampir semua pemerintah provinsi di Papua.
Hanya dua provinsi yang menerima dana lebih besar karena ditopang bisnis ekstraktif: Papua Tengah dengan kehadiran tambang raksasa PT Freeport Indonesia dan Papua Barat dengan proyek LNG Tangguh.
Jika diturunkan ke tingkat kabupaten yang paling terdampak operasi militer, di mana banyak orang Papua jadi pengungsi di tanahnya sendiri, hanya Mimika yang menerima dana pusat lebih besar dibandingkan alokasi anggaran untuk militer non-organik. Lagi-lagi, itu karena Mimika adalah wilayah operasi PT Freeport Indonesia.
Menjelang perayaan 17 Agustus 2025, kami datang ke markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1710/Mimika di Distrik Kuala Kencana. Saat itu menjelang malam. Banyak prajurit muda pergi ibadah ke masjid dan gereja Katolik di dalam kompleks. Sesudahnya, mereka menikmati waktu senggang di kantin.
Ini masa tenang bagi mereka sebelum ditugaskan ke zona-zona perang di kawasan pegunungan tengah seperti Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Yahukimo. Setelah masa penugasan setahun, tentara-tentara muda ini bisa pulang dengan selamat, bisa juga tidak. Yang pasti, mereka dikirim untuk mempertahankan siklus kekerasan di Papua.
Di bawah rezim moncong senjata pemerintahan Prabowo Subianto, siklus penuh darah ini terus diawetkan, bahkan makin tebal dan berlipat.
Sementara itu, persoalan lebih mendasar di Papua tidak pernah diselesaikan.
Masalah Papua adalah masalah politik. Di mana pun di belahan dunia ini, persoalan politik tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara militer.
Namun, pemerintah Indonesia tidak pernah bersedia duduk dan berunding dengan orang-orang Papua. Padahal, negara pernah mengambil jalan berbeda saat menghadapi Gerakan Aceh Merdeka, sehingga menghasilkan Perjanjian Helsinki pada 2005.
Orang Papua adalah bangsa yang paling tidak pernah diajak bicara untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Mereka tidak ada ketika Indonesia-Belanda berunding di New York pada 1962. Mereka pun tidak punya pilihan ketika jajak pendapat pada 1969. Maka, tidak heran bila seorang intelektual asli Papua, mendiang Filep Karma, menulis buku Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014).
Pada masa-masa Orde Baru dan setelahnya, kecuali selama satu setengah tahun masa pemerintahan Gus Dur, bangsa Papua dipaksa menerima pembangunan ekonomi dari Jakarta. Pembangunan yang hasilnya selalu menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua pada posisi terendah di antara seluruh wilayah Indonesia.
Jika orang Papua tidak puas, jawaban negara adalah pasukan. Kini, Indonesia bahkan membangun kekuatan militer besar-besaran di sana.
Di Papua, hidup itu amat singkat, sementara penderitaan teramat sangat panjang. Militerisasi besar-besaran di tanah Papua pasti akan membuat penderitaan ini abadi.*
Catatan:
Kami telah mengirimkan daftar pertanyaan seputar pendekatan militer di Papua kepada Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Muhammad Nas. Seorang stafnya merespons, tapi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami.
Kami mengirimkan daftar pertanyaan yang sama kepada Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema, Letkol Wirya Arthadiguna, tapi tidak mendapat jawaban.
Kami pun meminta tanggapan dua anggota Komisi I DPR, tapi tidak mendapat jawaban substantif.
Fahri Salam adalah pemimpin redaksi Project Multatuli.
Made Supriatma adalah peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, serta peneliti di Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide, AS.
Johanes Hutabarat berkontribusi dalam artikel ini.
Comments are closed.