Jakarta, NU Online
Komisi XIII DPR RI menunda pembahasan dan persetujuan usulan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,9 triliun. Penundaan dilakukan setelah DPR menilai rancangan belanja yang diajukan masih memerlukan penataan ulang agar lebih selaras dengan program prioritas dan kebutuhan Kementerian.
Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). DPR meminta Kementerian HAM melakukan refocusing serta restrukturisasi anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan pada rapat berikutnya.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya belum dapat menyetujui usulan anggaran karena masih terdapat sejumlah persoalan dalam komposisi belanja yang diajukan kementerian tersebut.
“Jadi kami belum bisa memberikan persetujuan dan kita pending rapat ini Kakak Menteri, Kakak Wamen. Karena ini lebih besar pasak daripada tiang dan kemudian harus ada clear order,” kata Willy.
Menurut Willy, Kementerian HAM perlu menyusun program yang lebih rinci dengan indikator yang jelas dan terukur. Ia menekankan bahwa meskipun isu HAM sering kali bersifat abstrak, program dan instrumen pelaksanaannya tetap harus dapat dievaluasi secara konkret.
“Kami minta kemudian ini harus detail Pak. Kalau ini nggak detail nggak bisa Pak. Kalau gelondongan seperti ini variabelnya tadi nggak terukur. Benar HAM suatu hal yang intangible, tapi instrumen harus tangible. Program harus tangible,” ujarnya.
Selain itu, DPR meminta kementerian menyusun peta jalan kebutuhan organisasi dalam beberapa tahun mendatang sehingga arah pengembangan kelembagaan dan penggunaan anggaran dapat terlihat secara jelas.
“Kalau ini dibangun trajektorinya di beban pertama berapa porsi, tapi tetap programnya yang paling besar. Nggak apa-apa kami terima trajektorinya bikin skemanya. Ini kan nggak ada skemanya kapan ini selesai,” kata Willy.
Respons Pigai
Menanggapi masukan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan kesediaannya untuk melakukan penyesuaian struktur anggaran agar proporsi antara kebutuhan manajemen dan tugas pokok fungsi kementerian menjadi lebih seimbang.
“Saya setuju seratus persen bahkan seribu persen refocusing, tapi perhitungan persentasenya harus jelas. Minimal mendekati antara manajemen dan tusi. Kita janji Pak, kalau itu kita janji ya,” kata Pigai dalam rapat.
Pigai keluhkan minimnya apresiasi
Pigai juga menyoroti minimnya apresiasi terhadap kinerja Kementerian HAM yang baru dibentuk. Ia menilai kementeriannya telah menunjukkan sejumlah capaian penting, termasuk memperoleh pengakuan dari berbagai lembaga negara.
Menurut Pigai, Kementerian HAM telah meraih penilaian positif dari Ombudsman, Bappenas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia juga mengeklaim aktivitas kementeriannya mendapat perhatian luas dari media nasional karena berbagai program yang dijalankan di lapangan.
“Tapi Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang setiap hari ada di berita nasional. Satu, ini juga harus akui juga karena kami, saya tidak pernah datang ke podcast, saya tidak pernah datang wawancara, tapi semua itu adalah hasil riil di lapangan,” katanya.
Menjelang akhir rapat, Pigai secara terbuka menyampaikan harapannya agar capaian kementerian yang dipimpinnya mendapatkan pengakuan dari DPR. “Kami sudah berprestasi bapak ibu tidak pernah kasih apresiasi,” kata Pigai.
Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM mengajukan pagu anggaran 2027 sebesar Rp3,9 triliun. Nilai tersebut meningkat signifikan dibanding pagu indikatif yang saat ini ditetapkan sebesar Rp728 miliar.
“Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa kami punya anggaran waktu itu anggaran tahun 2026 adalah kita mengajukan Rp718 miliar, usulan pagu 2027 adalah Rp3,9 triliun, dan pagu indikatif Rp728 miliar,” ujar Pigai.
Kementerian HAM merancang anggaran tersebut untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional, program dukungan manajemen, serta sejumlah kegiatan strategis yang akan dijalankan sepanjang tahun 2027.
Pigai menyebut alokasi prioritas nasional mencapai Rp52 miliar yang tersebar pada sembilan output prioritas nasional. Selain itu, kementeriannya menyiapkan 15 kegiatan dalam program dukungan manajemen dan 27 kegiatan strategis lainnya.
Kementerian HAM juga telah mengajukan tambahan kebutuhan anggaran kepada pemerintah melalui surat yang dikirim pada 8 Juni 2026.
“Usulan tambahan anggaran melalui surat Menteri HAM 8 Juni 2026 permohonan kebutuhan tambahan anggaran antara lain ada tiga: Pemajuan dan Penegakan Rp111 miliar, Program Dukungan Manajemen Rp119 miliar, Program Dukungan Manajemen Non-Operasional 307 miliar, Prioritas Nasional Rp12 miliar,” kata Pigai.
Sebagian kebutuhan tambahan anggaran tersebut, menurut Pigai, akan digunakan untuk mendukung rencana pengembangan struktur organisasi kementerian di daerah. Salah satunya melalui pembentukan kantor wilayah baru serta peningkatan status sejumlah kantor wilayah yang saat ini masih berada pada level eselon II B.
“Kemungkinan saya sudah nulis surat Kemenpan RB akan ada pembukaan kemungkinan insyaallah akan ada pembukaan kantor wilayah yang belum dibentuk dan peningkatan Eselon 2A di beberapa kanwil yang ada,” ujarnya.
Pigai mengatakan sejumlah kantor wilayah yang dinilai berpotensi naik status menjadi eselon II A berada di beberapa provinsi dengan cakupan kerja yang besar, termasuk Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
“Jadi nanti beberapa kanwil mungkin sebagian besar kanwil seperti di Sumatera Utara, di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, NTT dan lain-lain itu Sulawesi Selatan itu nanti Eselon 2A Pak. Jadi bukan lagi Eselon 2B,” katanya.
Meski demikian, usulan peningkatan anggaran tersebut belum memperoleh persetujuan dari Komisi XIII DPR RI. Parlemen meminta Kementerian HAM terlebih dahulu menyempurnakan desain program, struktur belanja, serta arah pengembangan kelembagaan sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.
Comments are closed.