Suara tepuk tangan telah begitu lama mengiringi sejarah manusia, tetapi barangkali baru di masa ini ia menjadi instrumen kebijakan publik. Di Indonesia, akhir-akhir ini, dua video singkat viral di lini masa: Tepuk Sakinah yang diperkenalkan Kementerian Agama sebagai bagian dari program keluarga harmonis, dan Tepuk Coretax yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak untuk sosialisasi sistem pajak baru. Dua-duanya mengusung pola serupa—gerakan tangan ritmis, lagu pendek, dan jargon ceria—seakan negara tengah belajar berkomunikasi dengan cara anak-anak sekolah dasar.
Di balik ritme ringan dan senyum-senyum di depan kamera itu, ada sesuatu yang lebih dalam, bahkan ironis. Sebab tepuk tangan bukan sekadar hiburan. Dalam sejarahnya, ia adalah bahasa sosial: tanda penerimaan, alat kontrol, sekaligus cermin keadaan jiwa kolektif suatu masyarakat.
Para arkeolog dan sejarawan percaya bahwa tepuk tangan sudah ada jauh sebelum manusia mengenal bahasa yang kompleks. Dalam The Psychology of Applause (1999), Michael P. Friedson menyebut tepuk tangan sebagai ritual spontan yang menandai insting sosial manusia untuk menyetujui dan menyatu. Di Romawi Kuno, plaudere (bertepuk tangan) adalah bentuk penghormatan politik: senator menepuk tangan untuk kaisar; rakyat menepuk untuk gladiator yang menang; bahkan ada kelompok profesional bernama claque, yang dibayar untuk mengatur kapan publik harus bertepuk tangan—sebuah bentuk manipulasi opini yang halus namun efektif.
Di Nusantara, tepuk-tepuk bukan hanya tanda kegembiraan. Ia punya akar ritus yang sakral. Dalam tradisi Melayu dikenal Tepuk Tepung Tawar, sebuah upacara penyucian diri dan doa keselamatan yang diiringi tepukan simbolik dengan daun dan tepung beras. Di Jawa, keplok dalam karawitan gamelan bukan sekadar tanda suka, tapi juga bagian struktur musikal yang menuntun tempo pertunjukan. Di kedua bentuk itu, tepuk mengandung makna harmoni—antara manusia, alam, dan dunia gaib.
Kini negara kita menggunakan tepuk sebagai alat kampanye. Tepuk Sakinah lahir dari semangat Kementerian Agama untuk menurunkan angka perceraian, yang menurut data Badan Pusat Statistik 2024, meningkat sekitar 3,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Menteri Agama menilai masyarakat membutuhkan semangat positif dan komunikasi bahagia dalam keluarga, dan format tepuk dianggap mampu menyampaikan pesan itu dengan cepat, ringan, dan menyenangkan. Gerak tangan, irama, dan kata-kata: “Tepuk sakinah, mawaddah, rahmah—keluarga bahagia!” menjadi jargon yang mudah diingat, viral di TikTok, tapi juga mudah dilupakan ketika masalah struktural—seperti kemiskinan, beban kerja, atau kekerasan rumah tangga—tidak tersentuh oleh ritme lagu itu.
Tepuk tangan, yang dahulu menjadi simbol kekaguman tulus atau penghormatan spiritual, kini berubah menjadi perangkat birokrasi. Negara ikut bertepuk, tanpa tahu siapa sebenarnya yang harus menerima tepuk itu. Apakah untuk rakyat yang sabar menunggu layanan publik yang lambat, atau untuk institusi yang ingin terlihat gesit di depan jepretan kamera?
Fenomena serupa juga tampak dalam Tepuk Coretax, kampanye pajak yang dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem digital baru Direktorat Pajak. Di tengah masalah teknis dan keluhan pengguna atas sistem pelaporan online yang rumit, muncul video pegawai pajak menari dan bertepuk dengan lagu ceria tentang “membayar pajak dengan bahagia.” Publik bereaksi beragam. Ada yang menganggapnya lucu dan kreatif, ada pula yang menilai sebagai parodi atas ketidakefisienan birokrasi. Media sosial, seperti biasa, menjadi arena tepuk tangan sekaligus ejekan.
Dapatlah disaksikan bagaimana tepuk tangan berubah dari simbol kolektif menjadi strategi komunikasi. Dalam teori komunikasi massa, fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep social contagion—penularan sosial. Tepuk tangan bersifat menular; satu orang bertepuk, yang lain ikut. Begitu pula di dunia digital: satu unggahan viral, ribuan akun ikut menirunya. Pemerintah memanfaatkan mekanisme itu untuk memancing simpati publik, namun seperti penelitian Friedson dan Meston (2008) mengemukakan, tepuk tangan juga punya sisi gelap: ia bisa diarahkan, bahkan direkayasa.
Dalam teater Eropa abad ke-19, kelompok claque dibayar untuk bertepuk agar penonton lain percaya pertunjukan itu bagus. Dalam dunia modern, algoritma media sosial bisa berfungsi sebagai claque digital—menaikkan popularitas konten tertentu, bukan karena substansi, melainkan karena daya tularnya.
Pertanyaan menyeruak: Apakah Tepuk Sakinah dapat menurunkan angka perceraian, atau Tepuk Coretax dapat menaikkan kepatuhan pajak? Sementara ini yang terlihat adalah peningkatan keterlibatan digital—jumlah tayangan video, retweet, dan komentar. Tetapi di luar layar, persoalan dasar belum berubah: beban ekonomi keluarga, kompleksitas sistem perpajakan, dan rasa tidak percaya terhadap lembaga. Seperti halnya tepuk tangan di teater, keheningan setelahnya selalu mengembalikan manusia pada kenyataan.
Komunikasi berbasis gerak dan lagu mungkin lebih efektif menjangkau massa. Slogannya sederhana, pesannya langsung, dan bentuknya menggembirakan. Dalam kerangka itu, tepuk tangan menjadi media edukasi alternatif yang bisa diterima oleh beragam lapisan masyarakat. Hanya saja, seperti semua simbol, ia bergantung pada konteks: di tangan siapa, untuk tujuan apa, dan di momen bagaimana.
Budaya tepuk tangan di Indonesia sedang mengalami ambivalensi. Dalam konser, stadion, atau panggung politik, tepuk tangan sering kali muncul bukan karena apresiasi, tapi karena ikut-ikutan. Dalam debat politik, tepuk tangan bisa lebih sering diarahkan pada kata-kata provokatif daripada pada argumen yang berbobot. Ini menunjukkan bahwa tepuk tangan telah kehilangan nilai reflektifnya—dari tanda penghargaan menjadi bentuk impuls sosial. Ironi yang sama kini muncul ketika institusi formal mengadopsinya sebagai format kebijakan: negara meniru perilaku kerumunan untuk menciptakan kesan kedekatan, padahal yang dibutuhkan justru kedalaman menuntaskan akar permasalahan.
Tepuk tangan, dalam rentang dan rentetan panjang, selalu berada di antara dua kutub: spontanitas dan rekayasa. Di Indonesia, kini disaksikan pergeseran dari makna spiritual ke makna performatif, dari tepuk sebagai doa menjadi tepuk sebagai konten.
Pada akhirnya, tepuk tangan hanyalah gema dari sesuatu yang lebih penting: substansi. Ia hanya bunyi, kecuali jika diikuti tindakan nyata. Sebagaimana dalam pertunjukan wayang, di mana dalang memberi aba-aba keplok untuk menandai peralihan adegan, mungkin tepuk-tepuk viral ini hanyalah tanda bahwa diri sedang berada di babak baru—antara serius dan parodi, antara komunikasi dan performa. Babak di mana negara, masyarakat, dan media sosial saling beradu tepuk, tanpa selalu tahu apa yang sedang dirayakan.
Comments are closed.