Dua Tahun yang Berat

Dua tahun  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai kontroversi yang seolah tak kunjung berhenti. Satu kegaduhan belum mereda, kegaduhan lain datang menyusul. Belum pulih dari satu kecemasan, masyarakat sudah dihadapkan pada kecemasan baru. Bangsa ini seakan dituntut memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Bukan hanya menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi bencana alam, ancaman perubahan iklim, polusi udara, banjir informasi, disinformasi, serta pertengkaran  politik, seremoni politik yang terus memenuhi ruang publik.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada Mei 2026 masih terdapat sekitar 7,22 juta penganggur. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta per bulan. Angka tersebut memberikan gambaran tentang tantangan kehidupan yang dihadapi jutaan keluarga Indonesia.

Dokter dan peneliti kesehatan masyarakat Ray Wagiu Basrowi, dalam tulisan di Kompas.com mengenai perlunya radical break bagi kesehatan jiwa warga Indonesia, mengingatkan bahwa tekanan hidup tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial yang membentuknya. Kesehatan jiwa bukan semata urusan individu. Ada tanggung jawab sosial, institusional, dan kebijakan publik.

Ketika ruang publik terus dipenuhi kontroversi, penghinaan, pamer kekuasaan, disinformasi, dan inkonsistensi, masyarakat bukan hanya kesulitan menemukan keteladanan. Mereka juga kehilangan rasa aman dan kepastian. Pada saat warga menengadah mencari sumber inspirasi dan keteduhan, yang mereka temukan justru kerap berupa pertengkaran elite dan saling serang antartokoh publik. Kondisi itu patut menjadi perhatian.  Pemerintahan bukan hanya dituntut menghasilkan kebijakan yang efektif, melainkan juga menghadirkan kepastian, keteladanan, dan kepercayaan.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran pada 20 Oktober 2026, sejumlah perkara kembali menjadi perhatian. Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, persidangan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi kejaksaan dan sejumlah pejabat negara membuka pertanyaan tentang integritas penyelenggaraan pemerintahan. Dua tahun pemerintahan bukan hanya saat menghitung keberhasilan yang diklaim pemerintah. Ini juga kesempatan memeriksa persoalan yang belum terselesaikan.

Apa yang patut diperhatikan pada pekan 12–19 Oktober 2026?

I. Politik

1. Dua Tahun Prabowo–Gibran: Apa yang Berubah?

Menjelang 20 Oktober, berbagai survei, diskusi, dan evaluasi pemerintahan akan menjadi perhatian. Pemerintah tentu punya catatan pencapaian. Namun, masyarakat juga berhak memeriksa janji yang belum terpenuhi dan persoalan yang belum memperoleh penyelesaian. Tingkat kepuasan publik merupakan salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Bagaimana kondisi demokrasi dan kebebasan sipil? Apakah lembaga penegak hukum semakin dipercaya? Apakah pelayanan publik membaik? Apakah kesempatan kerja bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat? Pertanyaan mendasarnya: apakah negara bekerja lebih baik bagi warga negaranya setelah dua tahun pemerintahan?

2. Setelah Reshuffle: Konsolidasi atau Perbaikan Kinerja?

Perombakan kabinet pada awal Oktober, pergantian pimpinan kepolisian, dan perubahan sejumlah jabatan strategis memperlihatkan proses penataan kekuasaan oleh Presiden Prabowo. Namun, pergantian pejabat tidak dengan sendirinya berarti perbaikan kinerja. Publik perlu mengetahui apa yang hendak diperbaiki melalui pergantian tersebut. Apakah persoalannya terletak pada kemampuan pejabat, koordinasi antarlembaga, atau desain kebijakan?

3. Dua Puluh Enam Wantimpres untuk Apa?

Pengangkatan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden menambah pertanyaan mengenai efektivitas dan biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan hak keuangan dan fasilitas yang ditanggung negara, publik berhak mengetahui bagaimana pembagian kerja Wantimpres, apa ukuran keberhasilannya, dan bagaimana lembaga tersebut berkoordinasi dengan penasihat khusus maupun utusan khusus Presiden. Persoalan menjadi lebih menarik karena pertimbangan Wantimpres kepada Presiden pada dasarnya bersifat tertutup. Bagaimana publik dapat mengetahui manfaat lembaga yang dibiayai uang negara apabila hasil pekerjaannya tidak dapat dinilai secara terbuka?

4. Putusan MK tentang Gibran: Persoalan Hukum Belum Selesai Dibicarakan

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 kembali memunculkan perdebatan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Mahkamah juga menjelaskan keterbatasan mekanisme PHPU untuk mempersoalkan status seseorang yang telah dilantik sebagai wakil presiden.

Ini akan jadi proses politik panjang.

II. Hukum

Sejumlah perkara besar memasuki tahapan penting. MemoBDM akan terus mengikuti perkembangan penanganannya, bukan untuk mendahului putusan pengadilan, melainkan untuk memastikan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik tidak kehilangan perhatian.

1. Perkara Febrie Adriansyah: Dakwaan Telah Dibuka

Persidangan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah telah dimulai. Jaksa membacakan dakwaan mengenai dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dakwaan tersebut membuka konstruksi dugaan tindak pidana, termasuk persoalan aset dan aliran uang. Namun, dakwaan tetap harus diuji melalui pembuktian di persidangan, dengan memberikan ruang penuh bagi pembelaan terdakwa. Perkara ini penting karena menyangkut dugaan penyimpangan oleh pejabat yang sebelumnya memegang kewenangan besar dalam penegakan  hukum. Yang perlu dipantau adalah kekuatan alat bukti, asal-usul aset, pihak-pihak yang disebut dalam persidangan, serta bagaimana majelis hakim menilai seluruh fakta hukum.

2. Dugaan Korupsi BGN: Menguji Tata Kelola Program Unggulan

Perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas  pemerintah. Perkembangan pelimpahan berkas, penyusunan dakwaan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu terus diikuti.

Pertanyaannya bukan hanya siapa yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, pemilihan mitra, penggunaan anggaran, dan pengawasan program dijalankan. Program yang bertujuan baik tetap membutuhkan tata kelola yang dapat diuji.

3. ATR/BPN: Ke Mana Aliran Rp106 Miliar?

Perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN masih menyisakan pertanyaan besar mengenai temuan uang sekitar Rp106,3 miliar. KPK telah menetapkan tersangka dan melanjutkan pemeriksaan saksi. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga telah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. Publik menunggu kejelasan mengenai kepemilikan uang tersebut, asal-usulnya, tujuan penggunaannya, serta kemungkinan hubungan dengan pengambilan keputusan di lingkungan kementerian.

III. EKONOMI

1. APBN dalam Tekanan: Siapa Menanggung Pengetatan?

 Pemerintah menghadapi kebutuhan menjaga disiplin fiskal di tengah besarnya pembiayaan program prioritas dan ketidakpastian ekonomi global. Defisit APBN hingga September dilaporkan mencapai Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen produk domestik bruto. Pemerintah mendorong penghematan belanja yang dinilai tidak esensial. Kebijakan penghematan memang diperlukan apabila anggaran negara berada dalam tekanan. Namun, yang harus diperiksa adalah jenis pengeluaran yang dikurangi. Apakah belanja birokrasi yang kurang produktif dipangkas? Ataukah penghematan justru mengurangi kualitas pelayanan yang langsung dibutuhkan masyarakat?

2. Kelas Menengah Melakukan Downgrading

Di balik statistik pertumbuhan ekonomi, terdapat perubahan perilaku konsumsi yang perlu dicermati. Sebagian keluarga memilih barang lebih murah, mengurangi kegiatan rekreasi, menunda pembelian kendaraan atau rumah, bahkan meninjau kembali biaya pendidikan dan pengeluaran rutin. Fenomena downgrading dapat mencerminkan upaya rumah tangga menyesuaikan diri dengan tekanan pendapatan dan biaya hidup. Persoalannya bukan sekadar apakah masyarakat masih berbelanja, melainkan apakah mereka masih mempunyai kemampuan mempertahankan kualitas hidup. Ekonomi dapat tumbuh secara statistik, sementara sebagian keluarga tetap merasa hidup semakin berat.

3. Inflasi Pangan dan Ancaman El Niño

Inflasi September mencapai 3,28 persen secara tahunan, sementara kenaikan harga pangan bergejolak menambah tekanan bagi rumah tangga. Risiko El Niño juga menimbulkan kekhawatiran mengenai produksi dan distribusi pangan pada periode mendatang. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga. Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau cadangan beras. Pangan baru benar-benar tersedia bagi masyarakat apabila mereka mampu membelinya.

IV. Internasional

1. Selat Hormuz dan Ancaman Gangguan Energi

Ketegangan di kawasan Teluk kembali menempatkan Selat Hormuz sebagai salah satu titik penting ekonomi dunia. Gangguan terhadap kapal tanker dan aktivitas pelayaran dapat memengaruhi pasokan serta harga minyak internasional. Bagi Indonesia, perkembangan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kenaikan biaya energi internasional dapat memengaruhi anggaran negara, kegiatan industri, transportasi, dan daya beli masyarakat. Geopolitik berlangsung ribuan kilometer dari Jakarta, tetapi akibat ekonominya dapat sampai ke meja makan keluarga Indonesia.

2. Diplomasi Amerika Serikat dan Iran

Komunikasi diplomatik Washington dan Teheran perlu terus diikuti di tengah ketegangan militer dan persoalan keamanan pelayaran. Yang penting bukan sekadar keras atau lunaknya pernyataan para pemimpin, melainkan apakah terdapat langkah konkret menuju pengurangan konflik. Keselamatan warga sipil, keamanan jalur perdagangan, dan stabilitas energi menjadi kepentingan yang melampaui kedua negara.

3. Perang dan Krisis Kemanusiaan

Konflik di Gaza, Lebanon, Yaman, dan kawasan Timur Tengah tetap menyisakan persoalan kemanusiaan yang serius.Di tengah perdebatan mengenai kepentingan geopolitik, nasib warga sipil tidak boleh tersisih dari perhatian. Perlu dipantau perkembangan gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan upaya diplomasi internasional. Perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya pertempuran. Perdamaian juga harus menghadirkan keselamatan dan kesempatan membangun kembali kehidupan.

Memo untuk Anda

Jangan Lelah Menjadi Warga Negara. Dua tahun yang berat tidak seharusnya membuat warga negara menyerah pada keadaan. Kegaduhan  politik, persoalan hukum, tekanan ekonomi, dan ancaman konflik internasional memang dapat menimbulkan kelelahan.

Lalu, apa yang dapat kita lakukan?

Pertama, kurangi kebisingan, perbanyak kejernihan. Tidak semua pernyataan elite perlu ditanggapi. Tidak semua video viral perlu disebarkan. Pilih informasi yang benar-benar penting, periksa sumbernya, dan jangan menjadikan kemarahan sebagai satu-satunya cara memahami politik.

Kedua, periksa hasil kerja  pemerintah, bukan pernyataannya. Ketika pejabat baru dilantik atau lembaga baru dibentuk, tanyakan apa manfaatnya bagi masyarakat. Ketika pemerintah mengumumkan keberhasilan, periksa datanya. Bandingkan janji, anggaran, pelaksanaan, dan hasilnya.

Ketiga, ikuti perkara hukum melalui bukti. Bacalah dakwaan, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, dan putusan pengadilan. Bedakan dugaan, dakwaan, fakta yang terbukti, dan kesimpulan hakim. Jangan menjatuhkan vonis melalui media sosial, tetapi jangan pula berhenti menuntut transparansi.

Keempat, awasi penggunaan uang negara. Setiap program pemerintah menggunakan sumber daya publik. Warga berhak bertanya: berapa biayanya, siapa penerima manfaatnya, bagaimana hasilnya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan?

Kelima, rawat ketahanan diri dan solidaritas sosial. Kita tidak harus mengikuti seluruh pertengkaran politik setiap hari. Batasi paparan informasi yang melelahkan, pelihara hubungan dengan keluarga dan sahabat, serta berikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan.

Keenam, gunakan hak warga negara. Sampaikan kritik berdasarkan fakta, manfaatkan mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi, ikuti pembahasan kebijakan yang memengaruhi kehidupan kita, dan dukung ruang publik yang memungkinkan perbedaan pendapat disampaikan tanpa intimidasi. Demokrasi tidak hanya berlangsung ketika warga memberikan suara dalam pemilihan umum. Demokrasi juga hidup ketika warga terus mengawasi, bertanya, mengingat, dan meminta pertanggungjawaban.

Jurnalisme untuk Sesama

Memo BDM dijalankan dengan semangat “Jurnalisme untuk Sesama” dengan Komitmen 25. Artinya, minimal 25 persen kontribusi Anda disalurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sebuah cara kecil agar jurnalisme tetap berpihak pada manusia. Sepanjang Juli 2025–September 2026, MemoBDM menerima partisipasi sebesar Rp 104.568.121 dan telah menyalurkan Rp 70.697.121 (67,61%).kepada mereka yang membutuhkan. Seluruh penyaluran dilakukan melalui rekening khusus BCA 111.044.1114 a.n. Budiman Tanuredjo dan dilaporkan secara berkala.

Memo BDM-Memo Nurani Bangsa

Tulisan ini juga telah dipublikasikan di memobdm.