Warga · 2 jam · 5 mnt baca
Karhutla memperparah kemiskinan, bansos apa yang paling ideal untuk menafkahi warga?
● Karhutla tak hanya menghanguskan hutan, tapi juga memiskinkan warga.
● Dahsyatnya asap merontokkan penghasilan warga, khususnya pekerja harian.
● Bansos tunai tanpa syarat jadi strategi tepat meredam risiko kemiskinan akibat karhutla.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 disebut-sebut sebagai salah satu yang terparah dalam siklus bencana tahunan nasional ini. Titik api yang membara sejak awal tahun tak juga padam dan telah membuat lebih dari 14 juta warga negara terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Bagi masyarakat terdampak kelas menengah perkotaan, kabut asap mungkin dimitigasi dengan bekerja dari rumah dan menghidupkan penyaring udara.
Namun bagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai petani gurem, buruh perkebunan harian, masyarakat adat, serta perempuan dan anak-anak di pedesaan, karhutla adalah ancaman langsung terhadap nyawa dan ruang penghidupan.
Tentu, pemerintah harus mengedepankan upaya pemadaman kebakaran sebagai prioritas utama. Tapi negara juga harus hadir menjamin kelangsungan penghidupan para warga terdampak yang aktivitas sosial-ekonominya terganggu.
Setidaknya ada lebih dari 12 juta jiwa di sekitar titik api pulau Kalimantan, Sumatra, dan Papua yang harus mendapat perhatian negara. Salah satunya melalui jaminan bantuan sosial.
Baca juga: Kasus ISPA meroket: Asap karhutla jadi ancaman senyap di daerah yang jauh dari pusat kebakaran
Karhutla bisa memiskinkan
Karhutla tidak hanya menghancurkan keanekaragaman hayati, tetapi juga melumpuhkan urat nadi ekonomi lokal—terutama di daerah-daerah terdekat pusat api.
Studi terkait karhutla 2015 mengungkap realitas pahit mengenai “ekonomi politik api”. Dalam kajian tersebut, aktor-aktor bermodal besar sering kali mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembukaan lahan dengan cara membakar karena biayanya yang sangat murah. Mereka, sebagai contoh, adalah pemilik perkebunan kelapa sawit, tokoh lokal yang menikmati 85% pendapatan dari industri sawit.
Sebaliknya, masyarakat lokal, petani kecil, dan kelompok rentan justru menjadi pihak yang menanggung biaya kerugian paling besar—mulai dari rusaknya lahan pertanian skala kecil, hilangnya pendapatan harian, hingga membengkaknya biaya pengobatan akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Riset Celios tahun 2026 menguatkan argumen tersebut. Dalam kajian mereka, kerugian ekonomi karhutla tembus Rp123,1 triliun dan mayoritas korban tak bersalah yang terpapar risiko penyakit harus menanggung segala dampak karhutla sendiri termasuk biaya pengobatan.
Artinya, masyarakat di kawasan terdampak karhutla mengalami himpitan krisis berganda dari aspek kesehatan dan ekonomi. Karena aktivitas produktifnya terganggu, mereka terpaksa menjual aset produktifnya, berutang kepada rentenir, atau bahkan mengurangi asupan gizi anak-anak mereka.
Selain ancaman kemiskinan yang nyata, karhutla berkepanjangan turut berisiko meningkatkan angka stunting. Selain karena paparan asap berkepanjangan yang mengganggu pertumbuhan anak usia dini, keterbatasan uang membuat banyak rumah tangga tidak bisa menyediakan makanan bergizi.
Baca juga: Darurat bencana jadi ruang korupsi akibat 4 celah penyelewengan ini
Bansos ideal untuk korban karhutla
Selama ini, respons negara dalam menanggulangi dampak sosial Karhutla masih terjebak pada pendekatan reaktif dan konvensional. Bansos baru bisa disalurkan setelah ada pemerintah daerah menerbitkan status darurat bencana terlebih dahulu.
Akibatnya, tak jarang bencana sudah keburu parah, sedangkan bansos dan dana untuk mendirikan posko kesehatan atau pembagian masker berkualitas sering kali tertunda oleh rapat dan evaluasi birokrasi.
Selain itu, bansos pemerintah umumnya berhenti ketika kondisi membaik. Padahal, dampak ekonomi dari hilangnya masa panen atau pekerjaan harian masih terus dirasakan berbulan-bulan setelahnya. Oleh karena itu, kompensasi dalam bentuk paket sembako sesaat tidak cukup untuk menutupi hilangnya akses ekonomi mereka.
Pemerintah perlu menerapkan pendekatan bansos baru yang berkelanjutan untuk memulihkan dampak ekonomi masyarakat terdampak karhutla. Misalnya dengan menerapkan skema perlindungan sosial adaptif (adaptive social protection/ASP) yang didukung pendekatan affirmative basic income (ABI) atau pendapatan dasar afirmatif bagi masyarakat terdampak, khususnya kalangan rentan.
Gampangnya, bansos ini berbentuk pengiriman bantuan uang tunai secara rutin, serta tanpa syarat selama periode krisis hingga fase pemulihan. Pendekatan ASP dan ABI langsung menyasar populasi paling rentan terhadap guncangan bencana (seperti Karhutla).
Penelitian tentang bansos kebencanaan dari Universitas Twente, Belanda, membuktikan bahwa transfer duit bansos yang terstruktur dari sebelum puncak krisis hingga masa pemulihan justru jauh lebih efektif daripada bantuan darurat pascabencana.
Baca juga: Karhutla membuka babak baru pemulihan gambut: Sains buktikan peran warga jadi penentu
Pemerintah bisa mengadopsi bansos seperti ini dengan berpegangan pada data peringatan dini (misalnya perkiraan kemarau ekstrem dari BMKG dan titik panas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) untuk memicu pencairan dana langsung ke rekening kelompok rentan.
Keputusan ekonomi penggunaan dananya diserahkan kembali kepada masyarakat, karena merekalah yang paling paham akan kebutuhan spesifik keluarganya di tengah kepungan asap.
Kebijakan lanjutan untuk kemandirian masyarakat setempat
Kajian ilmiah tentang bansos kebencanaan menegaskan bahwa penyediaan pendapatan dasar memiliki hubungan yang kuat dengan pelestarian lingkungan hidup dan resiliensi masyarakat terhadap bencana.
Dalam konteks karhutla, masyarakat yang kebutuhan dasarnya telah dijamin oleh negara tidak akan mudah tergiur untuk menjadi “pesuruh” bakar lahan bagi korporasi atau cukong tanah.
Sebaliknya, pembiaran terhadap kelompok rentan yang menanggung beban terberat dari krisis ini justru menambah risiko pengelolaan lahan yang merusak lingkungan dan memantik horor bencana di masa depan.
Persoalan APBN pun seharusnya bukan masalah. Tahun ini saja, pemerintah telah menyiapkan Rp60 triliun dana kebencanaan dari APBN 2026. Selain itu banyak sumber dari pos lain yang tersedia seperti pajak karbon, denda dari korporasi pembakar lahan, maupun hibah internasional untuk penurunan emisi.
Skema transfer uang tunai langsung ke rekening kelompok rentan bukan sekadar soal otonomi warga, tetapi juga menjadi strategi antikorupsi karena memotong rantai panjang birokrasi pengadaan barang yang selama ini menjadi ladang subur praktik rente dan kebocoran anggaran bencana.
Pendekatan ini juga dapat dibarengi strategi lainnya, misalnya pelayanan kesehatan gratis, akses air gratis, hingga tempat bernaung sementara yang bebas asap bagi warga terdampak.
Sudah saatnya kebijakan penanggulangan karhutla tidak melupakan risiko padamnya harapan hidup kelompok rentan akibat kemiskinan ekstrem dan penyakit yang mengikutinya.
Baca juga: Selama desil kemiskinan kusut, program bansos akan terus semrawut
Barid Hardiyanto tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.
Tulisan ini juga telah dipublikasikan di theconversation.com.