Dengarkan artikel berikut
Audio ini dibuat dengan teknologi AI
PSI tampak punya 3 kekuatan di dalamnya yang bisa menjadi aset, ataupun bom waktu yang tak terduga.
Ada sebuah adagium lama dalam studi organisasi politik: partai yang sedang tumbuh tidak selalu tumbuh ke atas. Kadang, ia tumbuh ke dalam — dan justru di situ letak risikonya. Itulah yang menarik untuk dicermati dari Partai Solidaritas Indonesia hari-hari ini.
Belum genap satu bulan, nama Grace Natalie — salah satu pendiri PSI — muncul di kantor Bareskrim Polri. Ia dilaporkan oleh 40 organisasi masyarakat Islam terkait polemik video ceramah Jusuf Kalla. Yang menarik bukan hanya pelaporannya, tapi respons dari dalam partai sendiri. Ketua Harian PSI Ahmad Ali menyatakan partai tidak akan memberikan bantuan hukum kelembagaan kepada Grace — meski kemudian Grace mengklarifikasi bahwa itu memang atas permintaannya sendiri.
Bersamaan dengan itu, Ade Armando — tokoh vokal yang lama dikenal sebagai wajah PSI — memilih mundur. Ia juga mengungkapkan adanya pihak internal yang sejak lama menginginkannya keluar. Pernyataan itu direspons cepat oleh Bestari Barus, Ketua DPP PSI Bidang Politik, yang menegaskan bahwa sebagai non-anggota, Ade tidak lagi relevan berbicara soal urusan internal partai.
Dua kejadian ini, bila dibaca terpisah, mungkin tampak seperti dinamika biasa. Tapi bila dibaca sebagai pola — dan ditempatkan dalam konteks perombakan besar yang baru saja dilakukan PSI sejak September 2025 — pertanyaan yang lebih besar mulai mengemuka: ada apa, sebetulnya, di dalam PSI?
Tiga Gerbong, Satu Atap?
Untuk memahami dinamika ini, kita perlu mundur sebentar ke September 2025. PSI melantik jajaran pengurus baru periode 2025-2030. Kaesang Pangarep tetap sebagai Ketua Umum. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sosok yang mengisi posisi Ketua Harian: Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum NasDem. Bergabung bersamanya ada Bestari Barus dan Rusdi Masse. Ketiganya membawa jaringan politik mereka dari NasDem — terutama di Sulawesi.
Tapi bukan hanya dari NasDem. Pasca-2024, ketika hubungan Jokowi dan PDIP secara terbuka merenggang, sejumlah figur dari ekosistem Jokowi juga mulai berlabuh ke PSI. Nama-nama seperti Nina Agustina Da’i Bachtiar — mantan Bupati Indramayu — Ginda Ferachtriawan, hingga Dyah Retno Pratiwi. Mereka masuk bukan melalui Ahmad Ali, bukan melalui Grace, tapi lewat satu jalur: restu Jokowi langsung. Di Rakernas I PSI di Makassar, Januari 2026, Jokowi hadir dan berbicara langsung — mendorong PSI membangun mesin politik hingga ke level RT/RW. Ahmad Ali sendiri tak pernah menutup-nutupi hal ini. Dalam sebuah podcast, ia terang-terangan menyebut Jokowi sebagai patron PSI.
Jadilah PSI hari ini, secara hipotetis, dapat dibaca sebagai rumah bagi tiga kelompok yang berbeda asal-usul dan logika politiknya. Pertama, para pendiri lama — Grace Natalie dan lingkaran yang membangun PSI dari nol dengan identitas progresif, urban, dan plural. Kedua, elite eks-NasDem yang kini menempati posisi-posisi operasional strategis. Ketiga, loyalis Jokowi dari orbit PDIP yang berpindah bukan karena ideologi, melainkan karena kontinuitas relasi dengan satu figur.
Ketika Bintang Terlalu Banyak Berkumpul?
Yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah pertanyaan tentang bobot pengaruh masing-masing kelompok itu. Secara kasat mata, kelompok yang kini menempati posisi paling operasional — dan karena itu paling strategis — adalah para elite eks-NasDem. Ahmad Ali sebagai Ketua Harian memegang kendali atas operasional harian partai. Bestari Barus menguasai bidang politik. Rusdi Masse membawa jaringan teritorial yang matang di Sulawesi.
Ini bukan sekadar soal jabatan. Dalam politik, yang menguasai rutinitas menguasai arah. Dan kelompok ini datang bukan sebagai individu, melainkan sebagai satu gerbong yang sudah memiliki kohesi internal dari pengalaman bertahun-tahun di NasDem. Dua kubu lainnya — pendiri lama dan loyalis Jokowi — masing-masing punya modal simbolik yang kuat, tapi belum tentu setara dalam hal pengalaman bermanuver di medan konflik internal partai.
Analogi yang mungkin relevan adalah apa yang pernah terjadi di Paris Saint-Germain ketika investasi besar Qatar mulai mendatangkan nama-nama seperti Mbappe, Neymar, dan Messi dalam waktu yang berdekatan. Secara individual, ketiganya adalah pemain kelas dunia. Namun gelar Liga Champions justru tak kunjung datang — sebuah fenomena yang oleh banyak analis sepak bola dikaitkan dengan sulitnya mengintegrasikan ego dan logika bermain yang berbeda dalam satu sistem yang koheren. Dalam politik, dinamika serupa bisa terjadi: terlalu banyak aktor dengan modal besar yang masuk dalam waktu singkat, tanpa mekanisme integrasi yang memadai, bisa menghasilkan friksi yang lebih besar dari potensi yang dijanjikan.
Angelo Panebianco, ilmuwan politik Italia, pernah menulis dalam Political Parties: Organization and Power bahwa partai yang dibangun atas koalisi para founding fathers sangat rentan saat gelombang elite baru masuk dalam jumlah besar — apalagi tanpa proses internalisasi yang memadai. Energi yang semula diarahkan untuk membesarkan partai bisa bergeser menjadi kompetisi internal soal siapa yang paling berhak mendefinisikan arahnya. Sejarah Indonesia menyimpan cukup banyak preseden untuk ini: PPP era 1980-an yang mengalami perebutan pengaruh setelah fusi paksa Orde Baru, atau Golkar pasca-Reformasi yang justru paling sibuk bersaing internal di saat momentum politiknya paling terbuka.
Fenomena yang oleh para ilmuwan politik disebut bedol desa elite — di mana satu tokoh masuk dan membawa serta jaringannya — memang bisa mempercepat pertumbuhan sebuah partai. Tapi ia juga menciptakan apa yang Mancur Olson sebut sebagai micro-loyalty: loyalitas yang lebih kuat kepada tokoh ketimbang kepada institusi. Dan ketika tokoh-tokoh itu berbenturan kepentingan — misalnya dalam perebutan dapil menjelang 2029 — struktur partai yang belum memiliki mekanisme resolusi yang disepakati bisa menjadi medan pertempuran, bukan pelindung stabilitas.
Refleksi The Three Kingdoms
Roman klasik Tiongkok Sanguo Yanyi — atau Romance of the Three Kingdoms — telah selama berabad-abad digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan yang melibatkan tiga pihak. Bukan karena ia mengajarkan strategi perang, tapi karena ia menggambarkan dengan presisi bagaimana tiga kekuatan yang masing-masing kuat, cerdas, dan legitimate, bisa saling melemahkan hanya karena ketidakmampuan mereka untuk membangun satu visi yang koheren.
Runtuhnya Dinasti Han dalam kisah itu bukan karena serangan dari luar. Ia runtuh karena tiga faksi yang masing-masing mengklaim warisan yang sama — Cao Cao, Liu Bei, Sun Quan — tidak mampu menciptakan mekanisme integrasi yang melampaui ambisi individual mereka. Bila analogi ini dipinjam untuk membaca situasi PSI hari ini — dan ini semata analogi, bukan vonis — maka pertanyaan yang relevan adalah: apakah PSI memiliki mekanisme itu?
Hingga saat ini, jawaban atas pertanyaan itu belum terlihat jelas. Dan ketiadaan mekanisme itulah, bukan keberadaan tiga kelompok itu sendiri, yang berpotensi menjadi masalah sesungguhnya.
Tergantung Dari Puncak?
Dalam teori kepemimpinan organisasi, ada konsep yang disebut assertive leadership — kepemimpinan yang aktif mendefinisikan hierarki, menegaskan norma, dan mengelola ambisi sebelum ambisi itu mengelola institusinya. Partai-partai yang berhasil melewati fase transformasi besar hampir selalu memiliki satu hal ini: pemimpin puncak yang mau dan mampu turun tangan pada saat yang tepat.
Di sinilah pertanyaan yang mungkin paling relevan untuk PSI hari ini. Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum, hingga kini masih relatif pendiam dalam merespons berbagai dinamika yang bergulir. Jokowi, yang oleh Ahmad Ali sendiri disebut sebagai patron PSI, juga belum banyak berbicara. Keheningan dari puncak, dalam organisasi politik, jarang bersifat netral. Ia bisa dibaca sebagai kepercayaan kepada jajaran di bawahnya — tapi bisa juga dibaca sebagai kekosongan yang perlahan diisi oleh yang paling berani mengisinya.
PSI masih punya waktu. 2029 belum tiba. Dan dinamika internal seperti yang tengah terbaca hari ini adalah fase yang lumrah dalam siklus tumbuh sebuah partai — bukan situasi yang tak bisa dikelola. Tapi seperti yang pernah dikatakan Sun Tzu: peluang paling besar justru datang dalam kesulitan. Pertanyaannya bukan hanya apakah PSI sedang menghadapi kesulitan. Tapi siapa di dalam PSI yang akan — dan mampu — mengubahnya menjadi peluang.
Itu, tentu saja, masih harus kita lihat bersama. (D74)
Comments are closed.