KABARBURSA.COM –Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat perluasan rasio elektrifikasi di wilayah tertinggal melalui Program Listrik Desa atau Lisdes. Tidak tanggung-tanggung, sepanjang tahun 2026 ini, pemerintah membidik pembangunan infrastruktur kelistrikan di 2.065 lokasi baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah akselerasi ini dirancang lewat penguatan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah guna memangkas hambatan investasi di lapangan.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno mengatakan pelaksanaan program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Menurutnya, keberhasilan program Lisdes sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 di Jakarta, Selasa 26 Mei 2026.
Tri juga mengatakan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada Tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” kata Feby.
Krisis Listrik RI Belum usai
Target Kementerian ESDM membangun infrastruktur kelistrikan di 2.065 lokasi sepanjang 2026 terdengar ambisius. Namun di balik angka tersebut, pekerjaan rumah elektrifikasi Indonesia ternyata masih jauh dari selesai.
Secara statistik, Indonesia memang nyaris mencapai akses listrik penuh. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mencatat rasio elektrifikasi nasional sudah menyentuh 99,83 persen pada akhir 2024, sementara rasio desa berlistrik mencapai 99,92 persen. Sekilas, persoalan listrik nasional tampak hampir tuntas.
Tetapi, angka agregat itu menyimpan jurang ketimpangan yang besar. Pemerintah masih mencatat sekitar 5.700 desa, 4.400 dusun, dan sekitar 780 ribu rumah tangga belum menikmati akses listrik. Mayoritas berada di kawasan terluar Indonesia, terutama Papua dan Papua Barat.
Jika dibedah lebih jauh, sekitar 4.307 dari total 5.821 desa yang belum berlistrik PLN berada di Papua dan Papua Barat. Artinya, hampir tiga perempat backlog elektrifikasi nasional terkonsentrasi di satu kawasan dengan medan geografis paling berat.
Temuan ini menunjukkan persoalan utama elektrifikasi Indonesia bukan lagi sekadar membangun pembangkit atau menarik jaringan kabel, tetapi soal biaya logistik, akses transportasi, dan keekonomian proyek di wilayah terpencil.
Dalam konteks itu, target pembangunan listrik di 2.065 lokasi sepanjang 2026 dapat dibaca sebagai upaya percepatan pemerataan pembangunan, bukan semata menambah kapasitas energi nasional.
Namun muncul pertanyaan berikutnya apakah anggarannya cukup?
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan listrik desa di 1.135 lokasi. Jika dihitung kasar, kebutuhan investasi per titik mencapai sekitar Rp4,4 miliar. Dengan target terbaru mencapai 2.065 lokasi—nyaris dua kali lipat—kebutuhan pendanaan berpotensi meningkat signifikan apabila struktur biaya pembangunan tidak berubah.
Di sisi lain, tantangan lapangan juga belum hilang. Pemerintah sendiri mengakui hambatan utama Program Listrik Desa berasal dari persoalan perizinan, keterbatasan jalan, pelabuhan, jembatan, hingga ketersediaan lahan pembangunan PLTS komunal.
Artinya, persoalan elektrifikasi Indonesia saat ini bukan semata kurangnya pasokan listrik, tetapi soal bagaimana negara menghadirkan infrastruktur dasar ke wilayah yang selama puluhan tahun berada di pinggir pembangunan.
Program Lisdes akhirnya menjadi lebih dari sekadar proyek penyambungan listrik. Program ini juga menjadi indikator seberapa jauh pemerataan ekonomi benar-benar menjangkau wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.(*)
Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Comments are closed.