Setiap pagi, 4,5 juta orang melintas tanpa peduli batas provinsi. Tapi tagihan subsidi mereka hanya jatuh ke satu meja, milik Pramono Anung, gubernur yang tidak punya satupun instrumen untuk memaksa siapa pun ikut membayar.
Pada 17 Juni 2025, tiga gubernur duduk satu meja di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Satu meminta, dua tidak memberi.
Pramono Anung memaparkan bahwa setiap penumpang Transjabodetabek disubsidi Rp11.500 dari APBD DKI, sementara Jawa Barat dan Banten tidak mengeluarkan satu rupiah pun. Dedi Mulyadi menjawab dengan satu kata yang terasa lebih besar dari sekadar jawaban fiskal: urgensi.
Kata itu layak ditelusuri lebih jauh. Di balik “urgensi” ada struktur kepentingan, kalkulasi elektoral, dan kegagalan arsitektur tata kelola yang membuat semua aktor berperilaku rasional dalam sistem yang irasional.
Seberapa jauh sebenarnya Pramono bisa memaksa tetangganya untuk berbagi beban?
Sesama Gerindra, Beda Sikap ke Pramono?
Partai Gerindra memenangkan tiga kursi gubernur sekaligus di Pilkada 2024, Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Andra Soni di Banten, ditambah Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu menjadi Presiden. Dari luar, struktur ini tampak seperti kondisi sempurna untuk sinergi lintas daerah.
Yang terjadi adalah sebaliknya, setidaknya separuhnya. Andra Soni, Ketua DPD Gerindra Banten, hadir langsung dalam peluncuran rute Transjabodetabek Alam Sutera–Blok M pada April 2025.
Ia bahkan naik busnya, mencatat waktu tempuh 95 menit, dan berulang kali menyebut Jakarta dan Banten sebagai satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan.
Dedi Mulyadi mengucapkan sesuatu yang berbeda secara struktural, bukan hanya berbeda secara nada. KDM memposisikan Jawa Barat sebagai entitas yang setara dengan Jakarta, bukan penyangga yang berutang jasa.
“Kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” ujarnya. Ini adalah pernyataan geopolitik internal Jawa Barat punya 50 juta jiwa, 27 kabupaten dan kota, dan agenda pembangunannya sendiri yang tidak dimulai dari terminal bus di Blok M.
Pierre Bourdieu, dalam Language and Symbolic Power, menulis bahwa pemimpin populis tidak sekadar mewakili konstituennya, ia juga menciptakan identitas kolektif mereka melalui setiap tindakan simbolis yang ia ambil.
Bagi KDM, menolak patungan bukan hanya keputusan fiskal. Ia adalah pernyataan tentang siapa Jawa Barat, bukan appendix Jakarta, melainkan entitas yang mendefinisikan dirinya sendiri. Menerima permintaan Pramono akan meruntuhkan satu lapisan dari narasi itu.
Perbedaan antara dua gubernur Gerindra ini bukan soal loyalitas partai. Ini soal geografi kepentingan yang berbeda menciptakan logika politik yang berbeda pula.
Tangerang adalah paru-paru barat Jakarta, banjirnya mengalir dari DAS yang sama, kendaraannya memacetkan jalan yang sama, warganya bekerja di gedung-gedung yang sama.
Berkolaborasi dengan Pramono bagi Andra Soni bukan konsesi, melainkan pelayanan konstituen dalam bentuk yang paling konkret.
Bekasi dan Bogor, meski sama-sama penyangga Jakarta, hanya sebagian kecil dari wilayah Jawa Barat yang lebih luas.
KDM tidak bisa membangun narasi kepemimpinan di atas kepentingan segelintir warga perkotaan, sementara ratusan desa di Cianjur selatan dan Pangandaran masih menunggu angkutan pedesaan pertama mereka.
Dilema Pramono?
Ekonom Mancur Olson, dalam The Logic of Collective Action, merumuskan sesuatu yang sudah lama kita rasakan tapi jarang kita namakan dengan tepat: dalam kelompok besar, individu yang rasional tidak punya insentif untuk berkontribusi pada barang publik, karena manfaatnya bisa dinikmati tanpa ikut membayar.
Olson menyebut ini free rider problem. Transjabodetabek adalah contoh paling harfiah dari masalah itu yang bekerja di antara pemerintah daerah.
Per 2026, subsidi Transjabodetabek dari APBD DKI mencapai Rp401 miliar, menambal selisih antara tarif Rp3.500 yang dibayar penumpang dan biaya operasional Rp15.000 per perjalanan. Tidak ada satu rupiah pun dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, atau Banten yang ikut menutup selisih itu.
Pramono tahu ini tidak adil. Ia mengatakannya langsung di forum yang sama, “Ini kebutuhan bersama sebagai aglomerasi.”
Tapi pernyataan itu terbentur tembok yang tidak terlihat. Sistem otonomi daerah Indonesia, yang lahir dari UU Nomor 23 Tahun 2014, memberikan setiap gubernur kedaulatan fiskal atas wilayahnya sendiri.
Tidak ada mekanisme yang secara hukum bisa memaksa Jawa Barat atau Banten untuk berkontribusi pada subsidi yang diinisiasi Jakarta.
Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama, ajang di mana ketiga gubernur bertemu di Hotel Borobudur itu, tidak punya otoritas fiskal apapun. Ia adalah forum negosiasi tanpa gigi.
Celakanya, sistem ini memiliki logika internal yang justru melanggengkan masalahnya. Charles Tiebout, dalam makalah klasiknya A Pure Theory of Local Expenditures, berargumen bahwa kompetisi antardaerah mendorong efisiensi layanan publik karena warga bisa “memilih dengan kaki”, pindah ke yurisdiksi yang menawarkan layanan terbaik dengan pajak terendah.
Tapi Tiebout mengandaikan warga yang mobile. Komuter Bekasi yang naik Transjabodetabek setiap hari ke Jakarta tidak bisa seenaknya pindah ke Jakartahanya karena subsidinya lebih baik. Mereka terjebak di antara dua yurisdiksi: menikmati layanan satu provinsi, membayar pajak di provinsi lain.
Pramono bisa membuka rute baru, menegosiasikan kerja sama, dan mempermalukan tetangganya di depan publik. Yang tidak bisa ia lakukan adalah memaksa.
Gubernur bisa berkoordinasi dan menyuarakan setiap hari. Tapi ketika tagihan datang, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap ada yang mau patungan, atau menaikkan tarif.
Patungan TJ Sama Pramono?
Ada yang bergerak, meski lambat. Dedi Mulyadi pada Juni 2026 membuka peluang: “Kalau itu menjadi kewajiban Pemprov Jabar, kami tidak ada masalah.” Pernyataan ini berbeda secara substantif dari penolakan Juni 2025.
Tapi pergeseran itu datang bukan dari tekanan institusional, melainkan dari tekanan publik yang mencuat ketika DTKJ mengusulkan tarif Transjabodetabek naik tiga kali lipat ke Rp10.000.
Di sinilah paradoks terdalam dari drama ini terlihat. Pramono, gubernur PDIP yang memimpin kota dengan APBD terbesar di luar pusat, tersandera oleh kebaikannya sendiri. Selama Jakarta bersedia menanggung sendirian, tidak ada insentif bagi provinsi lain untuk ikut membayar.
Begitu Jakarta hendak menaikkan tarif, Pramono yang menjadi wajah “mencabut subsidi rakyat kecil.” Padahal rakyat kecil yang dimaksud adalah warga Bogor dan Bekasi yang APBD provinsinya tidak berkontribusi satu rupiah pun.
Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi 2009, menemukan dalam Governing the Commons bahwa komunitas-komunitas kecil mampu mengelola sumber daya bersama tanpa paksaan dari atas, tapi hanya ketika ada aturan yang diakui bersama, ada mekanisme pemantauan, dan ada sanksi bagi yang melanggar.
Kawasan Jabodetabek tidak memiliki satu pun dari ketiganya dalam urusan transportasi publik. Yang ada hanyalah forum sukarela dan harapan bahwa kepentingan bersama cukup kuat untuk mendorong kontribusi. Ostrom sudah memperingatkan: itu tidak pernah cukup.
Masih ada dua ruang yang bisa dimanfaatkan dalam batas kewenangan yang ada. Pertama, mengubah skema negosiasi dari permintaan moral menjadi pertukaran manfaat terukur: jika Jabar dan Banten ikut menanggung subsidi, Jakarta membuka akses lebih banyak rute atau mengintegrasikan bus sekolah Jabar dalam ekosistem yang sama.
Kedua, mendorong pemerintah pusat menetapkan standar minimum cost-sharing untuk layanan publik aglomerasi melalui Perpres atau regulasi Kemendagri.
Tapi ada batas yang lebih keras dari sekadar kemauan, dan perlu disebut dengan jujur. Selama tidak ada lembaga metropolitan dengan otoritas fiskal lintas provinsi, semua negosiasi ini akan tetap bergantung pada kerelaan masing-masing gubernur.
Drama patungan ini bukan tentang KDM yang pelit atau Pramono yang lemah. Ini cermin dari sistem yang dirancang untuk melayani batas-batas administratif, sementara kehidupan 30 juta orang sudah lama tidak peduli di mana batas itu.
Dan selama sistem itu tidak berubah, tagihan mungkin akan terus jatuh ke satu meja yang sama. (A99)
Comments are closed.