Mengislamkan Sang Penguasa

Buku Islam ala Prabowo kembali ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang menertawakan judulnya, sebagian mempertanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan “Islam ala Prabowo”.

Reaksi itu bisa dimengerti, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada keanehan judulnya. Prabowo Subianto tidak menulis buku tersebut. Dia juga tidak sedang menawarkan tafsir Islam, membangun gagasan keagamaan, atau memasuki perdebatan teologis. Orang-orang lain yang mengambil pekerjaan itu. Mereka menjelaskan kepada publik bagaimana tindakan, kebijakan, dan watak seorang presiden harus dibaca sebagai pengamalan Islam. Keanehannya bukan sekadar pada judul. Prabowo tidak sedang berbicara tentang Islam. Orang lain memakai Islam untuk berbicara tentang Prabowo.

Bandingkan dengan Sukarno. Sukarno menulis tentang Islam karena memang punya gagasan, bacaan, polemik, dan keberanian untuk mempertaruhkan argumennya sendiri. Orang bisa setuju atau menolak Islam Sontoloyo, tetapi tidak ada kebingungan soal siapa yang berpikir dan siapa yang menulis. Islam ala Prabowo bekerja dengan cara berbeda. Sang presiden menjadi objek tafsir. Elite politik dan keagamaan lalu memberi makna religius kepada tindakan dan kebijakannya. Perbedaannya penting. Yang satu adalah pemimpin yang berbicara tentang agama. Yang lain adalah lingkungan kekuasaan yang memberi cap agama kepada pemimpinnya.

Buku ini juga tidak lahir di ruang yang netral. Gagasannya datang dari Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI Anwar Iskandar, lalu diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS pada Agustus 2025. Susunan itu sendiri sudah cukup berbicara. Ada elite politik dekat kekuasaan, otoritas keagamaan, dan lembaga zakat nasional yang bertemu dalam satu proyek untuk menjelaskan sisi keislaman seorang presiden yang sedang berkuasa. Tidak perlu buru-buru mencari transaksi tersembunyi untuk melihat persoalannya. Yang menarik justru bagaimana kedekatan antara kekuasaan politik dan otoritas agama membuat produksi citra moral seperti ini terasa wajar.

Selama bertahun-tahun kita terlalu terbiasa melihat hubungan politik dan agama dari sisi politisi. Politisi memakai simbol Islam untuk mencari suara, mendekati ulama, menyerang lawan, atau membangun identitas. Islam ala Prabowo menunjukkan arah sebaliknya. Elite di sekitar kekuasaan ikut memberi makna Islam kepada penguasa. Program kesejahteraan dapat dibaca sebagai kepedulian Islam. Dukungan kepada Palestina menjadi solidaritas Islam. Nasionalisme disebut Islam substantif. Kebijakan sosial dipahami sebagai keadilan Islam. Problemnya bukan apakah semua nilai itu bisa ditemukan dalam ajaran Islam. Problem muncul saat hampir setiap kebijakan yang dianggap baik bisa dipindahkan begitu saja ke dalam kategori kesalehan.

Kalau kategori agama dibuat selentur itu, batas antara penilaian moral dan legitimasi politik ikut kabur. Agama tidak lagi hanya dipakai untuk mengoreksi kekuasaan, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa kekuasaan layak dianggap baik. Otoritas agama kemudian tidak cuma berdiri di luar negara untuk memberi penilaian. Mereka bisa berubah menjadi pihak yang membantu negara memberi makna moral pada kebijakannya. Situasi ini lebih serius dalam sistem politik dengan koalisi pemerintahan yang terlalu besar, oposisi yang lemah, dan ruang kritik yang makin berisiko. Represi membuat orang takut kepada kekuasaan. Kooptasi membuat orang punya alasan untuk tetap dekat dengannya.

Organisasi agama juga bukan korban pasif. Elite agama punya modal politik yang nyata. Mereka punya massa, jaringan sekolah, pesantren, rumah sakit, mimbar, reputasi moral, dan kemampuan untuk menyatakan suatu kebijakan berpihak atau tidak berpihak kepada umat. Negara punya sesuatu yang lain. Negara menguasai jabatan, regulasi, anggaran, konsesi, proyek, akses birokrasi, dan perlindungan politik. Hubungan antara keduanya tidak perlu ditulis dalam kontrak untuk bekerja. Negara punya sumber daya. Elite agama punya legitimasi. Masing-masing tahu apa yang bernilai bagi pihak lain.

Masalah muncul saat hubungan itu terlalu rapat. Negara tidak perlu membubarkan organisasi agama kalau sebagian elitenya sudah merasa terlalu banyak yang akan hilang jika hubungan dengan pemerintah memburuk. Tekanan tidak selalu hadir dalam bentuk kriminalisasi atau larangan. Fasilitas juga bisa membentuk kepatuhan. Jabatan, proyek, konsesi, dan akses menciptakan biaya bagi kritik. Semakin banyak kepentingan yang bergantung pada negara, semakin sulit menjaga jarak. Loyalitas tidak selalu lahir dari perintah. Kadang loyalitas tumbuh dari perhitungan.

Itu sebabnya masalah terbesar dari kekuasaan yang terlalu kuat bukan hanya banyak orang takut. Lebih berbahaya kalau semakin banyak kelompok merasa punya kepentingan untuk menjelaskan mengapa kekuasaan itu sebenarnya baik, perlu, bahkan bermoral. Negara mendapat manfaat ganda. Kritik melemah, sementara dukungan datang dengan bahasa agama. Elite agama juga mendapat manfaat. Organisasi tetap mendapat akses, sumber daya, dan tempat di sekitar pusat kekuasaan.

Hasilnya tidak harus berupa negara agama. Bentuknya bisa jauh lebih biasa dan justru lebih sulit dikenali. Organisasi keagamaan tetap besar. Pesantren tetap penuh. Mimbar tetap ramai. Upacara keagamaan tetap hidup. Tetapi kemampuan untuk berkata tidak kepada negara perlahan berkurang. Masyarakat sipil tidak dibubarkan. Ia tetap ada, tetapi giginya makin tumpul.

Kajian tentang hubungan pemerintah Prabowo dengan organisasi Islam besar mulai membaca pola ini melalui kombinasi hadiah dan tekanan. Posisi kabinet, konsesi ekonomi, dan akses terhadap sumber daya negara bertemu dengan kebutuhan pemerintah akan dukungan dari organisasi keagamaan. Ini tidak berarti semua dukungan pasti dibeli. Klaim semacam itu terlalu sederhana. Hal yang lebih penting adalah melihat bahwa dukungan agama tidak muncul di ruang hampa. Ia tumbuh dalam hubungan politik yang penuh kepentingan, akses, dan ketergantungan.

Pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang sedang menjilat. Pertanyaan itu terlalu kecil. Yang perlu ditanya adalah mengapa sistem politik membuat kedekatan dengan penguasa masuk akal, sementara menjaga jarak justru makin mahal.

Sukarno pernah memakai istilah “Islam Sontoloyo” untuk menyerang cara agama dipermainkan demi membenarkan kepentingan manusia. Kritik itu terasa relevan lagi, meski bentuk masalahnya berubah. Agama tidak perlu diubah ajarannya. Cukup dibuat cukup lentur untuk memberi stempel pada kekuasaan. Kebijakan menjadi kebajikan. Keberhasilan politik berubah menjadi kesalehan. Presiden berubah dari pejabat publik menjadi figur yang diberi makna moral oleh orang-orang di sekeliling kekuasaan.

Ada ironi sejarah di sini. Pada masa lalu, penguasa memang membutuhkan legitimasi agama, sementara elite agama membutuhkan perlindungan dan patronase istana. Dunia modern seharusnya membuat hubungan itu lebih berjarak. Otoritas agama tetap bisa dekat dengan negara, tetapi harus cukup bebas untuk mengatakan bahwa penguasa salah.

Kalau sekarang penguasa kembali membutuhkan pensucian, sementara elite agama merasa aman berada dekat takhta, problemnya bukan satu buku yang judulnya terdengar ganjil. Problemnya adalah arah politik kita. Masyarakat dulu berjuang keluar dari masa ketika agama dan kekuasaan saling mengunci. Sekarang kita perlu bertanya apakah kita sedang berjalan kembali ke sana.

$data['detail']->authorKontri->kontri”> </p>
<p><a href= Virdika Rizky Utama
Mahasiswa Doktoral Politik China, Nanyang Technological University, Singapura