Dunia yang Dibangun untuk Laki-Laki: Bukti Arsitektur Kita Bias Gender

Bincangperempuan.com- Pernahkah kamu mengamati perbedaan mencolok antara antrean toilet laki-laki dan perempuan di pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran? Di mal-mal besar, antrean toilet perempuan lebih sering mengular panjang, sedangkan toilet laki-laki relatif lancar. Fenomena ini bukan kebetulan, karena ternyata ada bias gender yang tertanam dalam desain arsitektur dan perencanaan ruang publik.

Bukan cuma toilet, sistem pendingin udara (AC) di gedung perkantoran pun dirancang berdasarkan standar yang mengabaikan kebutuhan fisiologis perempuan. Banyak pekerja perempuan di kantor merasa kedinginan terus-menerus, sehingga harus menyediakan kardigan tebal atau jaket selimut portabel. Semua itu terjadi karena fasilitas dirancang tanpa mempertimbangkan tubuh perempuan.

Fasilitas Umum Masih Bias Gender dari Toilet hingga AC

Fenomena antrean toilet perempuan yang panjang telah lama menjadi topik diskusi global. Studi yang dikutip dari The Guardian menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan waktu dua kali lebih lama di toilet dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 90 detik untuk perempuan dan 40 detik untuk laki-laki. Alasan biologis dan praktis menjadi penyebab utama, misalnya mengganti produk menstruasi, mengurus anak kecil, atau menghadapi kondisi seperti kehamilan dan infeksi saluran kemih yang lebih umum dialami perempuan.

Selain itu, desain toilet publik yang dibuat berdasarkan menghitung jumlah luas lantai justru menciptakan ketidakadilan. Arsitek biasanya membagi ruang toilet laki-laki dan perempuan dengan luas yang sama. Namun, toilet laki-laki dilengkapi urinoir yang memungkinkan lebih banyak orang menggunakan fasilitas secara bersamaan, sementara toilet perempuan hanya mengandalkan bilik tertutup. Akibatnya, kapasitas efektif toilet perempuan jauh lebih rendah.

Survei YouGov tahun 2018 di Inggris menemukan bahwa 59 persen perempuan secara rutin mengantre toilet, dibandingkan hanya 11 persen laki-laki. Di Indonesia, masalah ini semakin terasa di mal-mal Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan atau standar bangunan nasional (SNI) menetapkan rasio kloset perempuan lebih tinggi (sering 2:1 dibanding laki-laki di beberapa tempat), antrean tetap panjang karena desain tidak mempertimbangkan waktu penggunaan yang lebih lama dan kebutuhan tambahan seperti ruang ganti atau tempat menyusui.

Bias ini berakar dari sejarah arsitektur yang didominasi laki-laki. Selama berabad-abad, perencana kota dan arsitek yang mayoritas laki-laki merancang ruang berdasarkan pengalaman dan kebutuhan mereka sendiri, tanpa data yang memadai tentang perbedaan gender.

Caroline Criado Perez dalam bukunya Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men (2019) menyebut hal ini sebagai gender data gap, yaitu kesenjangan data yang membuat perempuan menjadi “tak terlihat” dalam perencanaan kota dan bangunan.

Kesenjangan Data dan Standar Suhu Perkantoran

Contoh lainnya adalah pengaturan suhu AC di gedung perkantoran. Standar suhu ruang kerja yang digunakan secara luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ditetapkan pada tahun 1960-an oleh American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Rumus ini didasarkan pada tingkat metabolisme istirahat (resting metabolic rate/RMR) seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan berat 70 kilogram. Hasilnya, suhu ideal kantor biasanya berada di kisaran 22–24 derajat Celsius, yang nyaman bagi laki-laki tetapi terlalu dingin bagi perempuan.

Penelitian yang dilakukan Boris Kingma dan Wouter van Marken Lichtenbelt dari Maastricht University Medical Center, Belanda, dan dipublikasikan di jurnal Nature Climate Change pada Agustus 2015, membuktikan hal ini secara ilmiah. Mereka menguji 16 pekerja perempuan muda di ruang simulasi kantor dan menemukan bahwa tingkat metabolisme perempuan rata-rata 20–35 persen lebih rendah daripada yang diasumsikan dalam standar 1960-an. Perempuan menghasilkan lebih sedikit panas tubuh karena komposisi tubuh yang berbeda (lebih banyak lemak, lebih sedikit otot). Akibatnya, gedung perkantoran modern secara harfiah “membekukan” pekerja perempuan. Perempuan cenderung merasa nyaman pada suhu 3–5 derajat Celsius lebih hangat daripada laki-laki. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa menyesuaikan suhu dapat menghemat energi dan mengurangi emisi karbon dioksida secara signifikan.

Di Indonesia, suhu ruang kerja ideal menurut SNI berkisar 23–26 derajat Celsius dengan kelembapan 40–60 persen, banyak kantor modern di Jakarta masih mengikuti standar internasional yang bias ini. Perempuan pekerja kantor sering mengeluhkan kedinginan, yang dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan risiko masuk angin, dan bahkan memengaruhi kesehatan jangka panjang seperti gangguan sirkulasi. Dampaknya tidak hanya pribadi; secara ekonomi, ketidaknyamanan ini berarti hilangnya efisiensi tenaga kerja perempuan yang kini mendominasi banyak sektor jasa.

Bias Ruang Publik Lainnya dan Urgensi Desain Inklusif

Bias gender dalam arsitektur tidak berhenti pada toilet dan AC. Desain bangunan secara keseluruhan sering mengasumsikan “manusia default” adalah laki-laki kulit putih. Pintu yang memerlukan tenaga dorong kuat, tangga dengan anak tangga yang terlalu tinggi untuk rata-rata tinggi badan perempuan, atau pencahayaan jalan yang tidak memadai untuk keamanan malam hari perempuan.

Di ruang publik, kurangnya fasilitas ramah anak atau ruang menyusui yang memadai semakin memperburuk ketidaksetaraan. Di negara berkembang seperti Indonesia, di mana urbanisasi cepat dan jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah meningkat, dampaknya semakin terasa. Perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam perjalanan dan aktivitas sehari-hari, namun ruang kota tidak dirancang untuk mendukung kebutuhan mereka.

Ini semua terjadi karena data yang digunakan dalam perencanaan arsitektur dan rekayasa selama ini didominasi oleh sampel laki-laki. Arsitek perempuan masih minoritas di banyak negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, kebutuhan perempuan—yang mencakup 50 persen populasi—diabaikan. Criado Perez menegaskan bahwa dunia yang dibangun tanpa mempertimbangkan data gender bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak efisien dan berbahaya.

Untungnya, kesadaran mulai tumbuh. Gerakan “potty parity” di Amerika Serikat mendorong regulasi yang mengharuskan lebih banyak bilik toilet perempuan untuk menyeimbangkan waktu tunggu. Di Eropa, beberapa kota merevisi standar termal bangunan.

Di Indonesia, arsitek dan perencana kota dapat mengadopsi pendekatan serupa: mengintegrasikan analisis gender dalam desain, merevisi SNI berdasarkan data lokal yang mencakup metabolisme dan kebiasaan perempuan Indonesia, serta melibatkan lebih banyak perempuan dalam tim perencanaan. Teknologi seperti sensor cerdas yang menyesuaikan suhu AC secara dinamis atau desain toilet unisex dengan privasi tinggi juga dapat menjadi solusi inovatif.

Sebab arsitektur fasilitas umum adalah cerminan nilai masyarakat. Saatnya kita membangun dunia yang lebih ramah terhadap perempuan, agar dapat menciptakan ruang yang adil, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Referensi: