Susi Mulyani (25) memantikkan api di tungku dapurnya. Malam itu, udara terasa dingin karena hujan mengguyur sejak sore tak kunjung reda. Ia menghangatkan badannya sambil menunggu air yang direbusnya mendidih.
Di tengah hujan itu, listrik beberapa kali mati. Terang lampu pun lenyap, digantikan siluet hitam dari bayangannya di perapian.
Malam itu, saya bersama beberapa rekan menginap semalam di rumahnya di Desa Wadas, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Jawa Tengah. Kami turut serta dalam “Mining Adventure” yang diadakan Wadas Farm pada 1 Januari 2026.
Susi menuturkan perjalanan kisahnya hingga menjadi satu-satunya perempuan Wadon Wadas yang masih bertahan dan tak menyerahkan tanahnya untuk tambang.
Dia bercerita saat pertama kali kabar Desa Wadas akan menjadi lokasi penambangan batuan andesit, anaknya, David, masih di dalam kandungan.
Tak pernah dibayangkannya rencana itu mengubah banyak hidup warga Wadas sampai hari ini.
Warga Wadas yang sehari-hari naik turun ke lahan-lahan perkebunan di perbukitan untuk menyadap aren, karet, mencari rumput, memanen madu, tiba-tiba harus mendapati semua tanaman dan aneka pepohonan yang menghidupi mereka di perbukitan Menoreh itu ditumbangkan. Tanah-tanahnya dibalik, bebatuan di bawahnya diledakkan menjadi bongkahan-bongkahan.
Seiring kabar itu, orang-orang pemerintahan desa hingga kecamatan mulai hilir mudik di desa di perbukitan Menoreh itu. Mendatangi warga yang kadang meriung di salah satu rumah atau berkumpul di musala. Mengabarkan bahwa warga tak perlu khawatir karena usai penambangan desa itu akan dijadikan “tempat wisata”.
Baca Juga: Petaka Bagi Warga, Perempuan Wadas Tolak Pembangunan Tambang Dan Bendungan
Pada saat itu, lagi-lagi warga tak bisa membayangkan wisata macam apa yang bisa menarik pengunjung di perbukitan yang sudah gundul, tandus dan penuh galian itu.
Gelagat proyek sepihak yang dipaksakan itu mulai tercium warga. Tiap kali orang-orang suruhan pemerintah itu datang ke desa, warga lekas mengunci pintu-pintu rumah. Menutup daun jendela, merapatkan korden-korden kaca.
“Kalau nggak pergi, ya diam di rumah. Kami takut,” kata Susi kepada Konde.co di kediamannya.
Susi Mulyani, 25 tahun, di dapur rumahnya. Dok: Pito Agustin Rudiana/Konde.co.
Beberapa bulan usai David lahir, warga mulai memasang kuda-kuda dengan membentuk Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa). Sementara perempuan-perempuan berhimpun dalam Wadon Wadas (perempuan Wadas) menyerukan penolakan atas tambang andesit.
Mereka datang ke forum-forum perlawanan, menggelar demonstrasi, membuat gugatan hingga masuk ke ruang-ruang persidangan. Posko-posko penjagaan warga didirikan di tiap-tiap dusun terdampak.
Saat kejadian itu, Susi yang berstatus ibu muda belum aktif di Wadon Wadas. Namun, suaminya sudah lebih dulu aktif terlibat dalam pergerakan itu. Pada saat itu, suaminya meminta Susi tetap tinggal di rumah karena anaknya masih bayi.
“Aku tak sing mangkat, kowe ning omah, soale anake isih cilik (aku saja yang berangkat, kamu di rumah karena anak masih kecil),” begitu pesan suaminya.
Baca Juga: AJI Kecam Intimidasi Terhadap Jurnalis Perempuan Peliput Konflik Wadas
Barulah saat David usia 2,5 tahun dan sudah bisa diajak serta ke mana-mana, Susi mulai menunjukkan keaktifannya. Diawali pada tahun 2020-2021, Susi mulai sering berjaga di Posko Gendol. Hal itu Ia lakukan sembari menganyam bilah-bilah bambu menjadi besek bersama perempuan Wadas lain.
Wadon Wadas saat menganyam besek. Dok: LBH Yogyakarta
Hingga tragedi 23 April 2021 meletus. Kampung halamannya dikepung aparat polisi bersenjata lengkap. Belasan orang ditangkap, kebanyakan suami warga di sana.
Itu membuat batin Susi berkecamuk. Mulai saat itu, dia memutuskan bahwa perempuan tidak harus berdiam diri di rumah. Tapi ikut memperjuangkan masa depan masa depan anak cucu kelak, tak cuma laki-laki saja.
“Kalau yang laki-laki ditangkap, terus siapa lagi (yang berjuang) kalau bukan kami,” seru dia.
Terlebih pada saat itu, Susi menyaksikan sendiri penangkapan perempuan Wadas. Salah satunya, Ngatinah. Hal itu memupuskan anggapan bahwa polisi tak akan menyakiti perempuan. Justru sebaliknya, mereka melakukan teror dan intimidasi.
“Yang penting warga melakukan apa yang disuruh (menyerahkan lahannya untuk ditambang),” kata Susi.
Baca Juga: Aksi Lilitkan Kain ke Pohon, Perempuan Wadon Wadas Tolak Tambang Andesit
Sejak itu, Susi kian sering ikut demo. David kecil pun ia ajak serta.
Badai demi badai diterjangnya. Tragedi pengepungan di Wadas selama tiga malam dirasakannya. Susi juga menerima iming-iming uang ganti rugi (UGR). Namun, ia menolak.
Ancaman, teror, intimidasi, dan iming-iming demi warga menyerahkan lahan untuk pertambangan itu datang bertubi-tubi. Hingga perlahan namun pasti, warga “dipaksa” menerima.
Susi mengatakan UGR yang diberikan kepada warga Wadas itu ada beberapa macamnya. Pertama, UGR 1 atau UGR tahap pertama banyak diterima oleh warga yang memang sejak awal menerima penambangan. Kedua, UGR 2 diberikan kepada warga yang menerima dengan syarat.
Ketiga, UGR 3 mulai menyasar warga yang kukuh menolak tambang. Beragam upaya terselubung dilakukan sejumlah pihak untuk membuat warga ini menyerah. Tak terkecuali upaya mengadu domba dan memecah belah persaudaraan.
Di tahap ini, kata Susi, mereka yang berada di garda depan penolak tambang pun dibuat menyerah, termasuk karena adanya konflik horizontal.
Hal itu membuat tak sedikit warga ‘terpaksa’ ikut menyerah. Hingga akhirnya mereka memilih untuk menerima duit ganti rugi yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Sementara banyak warga menerima, Susi dan keluarganya tinggal sendiri yang tetap melawan pertambangan. Meski ia juga diimingi-imingi UGR yang menggiurkan.
Dari situlah, konflik horizontal yang sengaja diciptakan untuk memecah belah warga berdampak bagi keluarga Susi. Ia dikucilkan dan persaudaraannya tidak lagi harmonis dengan mereka yang menerima ‘penjualan’ tanahnya dan menerima UGR.
Baca Juga: Mama Aleta, Yosepha Alomang, dan Delima Silalahi: Pejuang Lingkungan Berperspektif Perempuan
Susi dan keluarganya dikucilkan dari relasi sosial. Mereka menjadi bahan gunjingan di antara warga yang menerima UGR, baik disampaikan secara langsung maupun secara diam-diam. Sekalipun yang mengucilkan maupun yang menggunjing sebenarnya adalah warga yang sebelumnya pernah berjuang bersama.
“Waktu itu nggak pernah mikir (sampai ke sana) ketika milih cara begini akan dikucilin,” Susi merasa pedih.
Kata-kata yang melukai hati menjadi santapannya hampir setiap hari. Tiap kali Susi menghadiri acara di berbagai kota, entah diskusi, persidangan atau apapun itu untuk menguatkan hatinya, bahwa pilihannya tak menerima UGR adalah tepat, ada saja cemooh untuk menjatuhkan mentalnya.
“Wong cetho-cetho kalah kok ndadak neng Jogja ki ngoporane. Mbok kowe ki arep berjuang neng ngendi wae, neng Jogja, neng Jakarta, wong wes kalah ki arep ngopo (Kan sudah jelas kalah, ngapain ke Jogja. Mau ke Jogja, ke Jakarta, kalau sudah kalah mau ngapain),” kata mereka sebagaimana ditirukan Susi.
“Padahal itu teman seperjuangan kami lho,” Susi mengelus dada.
Ada pula yang mengusik soal uang ganti rugi dari warga terdampak yang dititipkan di Pengadilan Negeri Purworejo. Uang yang dikabarkan bisa diambil jika Susi bersedia untuk menyerahkan lahannya.
“Kowe mono penak, saiki iso panen. Gek duwe duit neng pengadilan iso dijupuk kapan wae (Kamu enak, masih bisa panen. Dan punya uang di pengadilan yang bisa diambil kapan saja),”
“Kok ya ada yang ngomong kayak gitu. Kami kan sama sekali nggak kepikiran untuk ngambil uang itu,” Susi tak habis pikir.
Terlebih, acapkali David yang sering diajak ke mana pun Susi beraktivitas pun turut diseret-seret dalam omongan itu. “Kamu tuh (David) orang nggak punya. Ibumu itu sombong, banyak tingkah. Anak kecil tahu apa ikut ke Jogja, apa-apa ikut. Kamu bisa apa?” kata mereka kepada David.
Gunjingan, cacian, hinaan, dan penghakiman itu sempat membuat Susi dan suaminya nyaris jatuh. Ia jadi berat saat menghadiri perhelatan sosial di sekitarnya. Termasuk mengikuti mujahadah yang rutin digelar tiap malam Rabu.
Baca Juga: Mengapa Para Perempuan Berani Hidup di Lingkar Tambang?
Namun, Susi masih bisa bertahan dengan itu. Ia tetap berprinsip bahwa Wadas adalah tanah yang diperjuangkannya.
“Cukup sak enggon neng Wadas (cukup satu tempat di Wadas),” Susi bergeming.
Bagi dia, siapa pun tak bisa memaksa ia untuk menjual lahannya, karena keputusan ada di tangan masing-masing.
“Kalau kamu mau jual ya monggo, tapi ya jangan menghakimi yang nggak mau menjual,” tegas Susi.
Ia melanjutkan, saat tak mempan dirayu warga, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahkan sempat ikut turun tangan. Bahkan mereka memberi tawaran kepada Susi soal nilai perhitungan lahan per meter yang diinginkan. Jika pun Susi meminta harga Rp10 juta per satu meter persegi, akan diberikan.
Bukannya tergiur, kepala Susi justru penuh tanda tanya. Mengingat informasi awal yang disosialisasikan, pemerintah hanya butuh 7-8 bidang tanah untuk pertambangan andesit. Namun, nyatanya berpetak-petak lahan di perbukitan milik ratusan warga juga disasar. Termasuk yang menolak pun dipaksa untuk menjualnya.
“Tapi kok kalian ngoyak wae (mengejar terus) orang menyerahkan tanah, buat apa? Mbok wes, petak lainnya itu tinggal dijupuk watune, ora usah ngoyak-oyak sing tekan saiki ora arep adol (sudahlah, bidang-bidang tanah yang sudah dibeli itu tinggal diambil batunya, tak perlu mengejar yang sampai sekarang tak mau menjual lahan),” tegas Susi.
Meski Susi masih bertahan dari iming-iming BPN itu, tak semua warga bisa bertahan. Teman-temannya yang awalnya turut berjuang menolak tambang, akhirnya menerima UGR 4. Mereka “dipaksa” menyerah. Menyisakan enam kepala keluarga yang bertahan, termasuk Susi.
Susi bersama para warga yang masih bertahan, membesarkan hati dengan terus mengingat syair lagu Mars Gempadewa: Kami gerakan masyarakat peduli alam Desa Wadas akan terus berjuang sampai darah penghabisan dan tak kenal menyerah, yang akan melawan sampai kapan pun.
“Ketika satu demi satu teman-teman pergi, menyerahkan tanah, meski terpaksa, ya gimana… Kan dulu berjuang bareng-bareng. Tapi kenapa dengan uang segini kalian harus merelakan tanahnya?” tanya Susi.
Baca Juga: Lubang Tambang Perempuan (Rahmawati)
Di situasi Susi merasa sendiri dalam perjuangan itu, ia menenun semangat dan solidaritas dari perempuan-perempuan yang berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya terinspirasi dari kegigihan Kawit, perempuan pesisir selatan Pantai Parangkusumo yang bertahan dari penggusuran. Seorang diri, tanpa suami dan anaknya.
“Masak saya yang masih punya keluarga nggak mau memperjuangkan apa yang mau diperjuangkan,” katanya menyemangati diri.
Kisah-kisah inspiratif perempuan-perempuan pejuang lingkungan dan agraria di luar sana kian meneguhkan hatinya untuk tetap bertahan. Bahwa niat itu hanya meneruskan perjuangan yang sudah disepakati dari dulu. Sebisa mungkin ia perjuangkan. Hasilnya kelak tak hanya untuk mereka yang masih berjuang sampai saat ini, melainkan untuk semua orang di Wadas juga.
“Kalau Wadas ayem tentrem kan yang merasakan semuanya, nggak cuma kami saja. Berjuang bukan buat kami sendiri, tapi untuk semua orang yang ada di Wadas ini. Nggak cuma untuk manusia. Ada tumbuhan, hewan, dan lainnya yang tumbuh di sini,” urai dia.
Awalnya, jumlah anggota Wadon Wadas mencapai 150 orang. Itu mulai dari orang tua maupun orang muda dari Dusun Kaliancar, Krajan, Winong, Gendol, Randuparang. Namun saat itu, saat ini hanya segelintir yang masih bertahan melawan tambang dan tak menyerahkan tanahnya.
Meski begitu, tak semua warga Wadas meninggalkannya. Ada pula warga yang terpaksa sudah menjual tanahnya, memberikan dukungan moral dan semangat kepada Susi sekeluarga.
Bahkan dalam obrolan dari hati ke hati, mereka menyampaikan penyesalannya kepada Susi.
“Iya ya, kalau saya ikut kamu, tanahku masih utuh. Ibarat punya uang atau tidak itu hati nyaman. Nyatanya kamu tidak punya uang, tapi temannya bepergian tetap bisa ikut. Sekarang yang punya uang banyak, tidak kerja, uangnya buat kebutuhan macam-macam, sudah habis. Berarti punya uang atau tidak itu sama),” begitu curhat mereka.
Bagi Susi dan suaminya, tak mempersoalkan penyesalan yang datang di ujung akhir. Yang terpenting, masih ada komunikasi yang baik di antara mereka.
“Bahkan mereka minta kami tak meninggalkannya. Kalau ada masalah, dirembug bareng,” ungkap Susi.
Perempuan Jadi Target Represivitas Aparat
Konde.co juga menemui salah satu warga yang akhirnya terpaksa menyerahkan tanahnya untuk dijadikan tambang. Dulunya, Ia bersama Susi dalam pergerakkan Wadon Wadas yang juga sempat ditangkap oleh aparat. Ia adalah Ngatinah (58).
Saat ini, Ngatinah termasuk sosok perempuan Wadas yang mendukung perjuangan Susi.
Siang itu, 1 Januari 2026, pertama kalinya Ngatinah menginjakkan kaki ke lokasi tambang. Usai lahan empat petak miliknya ikut terdampak pertambangan batuan andesit demi memuluskan pembangunan Bendungan Bener pada 2023 lalu.
“Ngerasa kayak ngimpilah, benar-benar sedih,” ungkap Ngatinah saat saya temui di sana.
Proyek strategis nasional (PSN) yang digadang-gadang jadi bendungan tertinggi kedua se-Asia Tenggara, yakni 159-169 meter. Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu – Opak, air bendungan itu antara lain akan digunakan untuk pengairan lahan irigasi seluas 15.196 hektare; penyediaan air baku 1.500 liter per detik untuk Purworejo, Kebumen, Kulon Progo dan Yogyakarta International Airport (YIA); PLTA 10 megawatt; juga pengendalian banjir.
Butuh waktu sekitar dua tahun buat Ngatinah memberanikan diri melihat lahan-lahan hutan dan perkebunan yang dibabat menjadi lahan tambang. Sebelumnya, ia merasa trauma. Takut melihat lahan-lahan hijau tempat warga menggantungkan hidup menjadi rusak porak-poranda.
“Saya nggak pengen ke situ. Eman menyayangkan kalau lihat tanah itu. Nggak mau lihat tanah yang dirusak. Kalau ditari (ditawari), ya nggak mau jual,” aku Ngatinah kepada Konde.co di kesempatan yang sama.
Baca Juga: Aksi Lilitkan Kain ke Pohon, Perempuan Wadon Wadas Tolak Tambang Andesit
Sesekali Ngatinah berhenti untuk mengatur napas. Dia juga bercerita soal kenangan masa lalu dan yang dilihatnya saat ini. Seperti kenangan akan hutan jati yang kawasannya disebut “jaten”. Ia dan warga Wadas sering ke sana untuk bermujahadah.
Dulu petak tanahnya juga ditanami durian, kalamuncang, merica, kemukus, kapulaga, petai, kopi, vanili, kelapa, temulawak, talas, pisang, juga pohon keras berupa jati dan mahoni. Satu petak bertumbuh beragam jenis tanaman.
“Sekarang sudah nggak ada,” ucap dia lirih.
Ngatinah terpaksa menyerahkan tanahnya akibat ancaman dan teror yang ia terima: saat Wadas dikepung polisi.
Peristiwa pertama pada 23 April 2021, saat warga Wadas menggelar mujahadah yang rutin dilakukan sebagai bentuk perlawanan. Salah satunya adalah perlawanan terhadap pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) yang akan melakukan sosialisasi penambangan batu andesit di balai desa. Warga mencegah kehadiran mereka dengan duduk bermujahadah di jalan.
Ratusan polisi yang jumlahnya diperkirakan 500-an orang bersiaga di depan barisan warga. Sementara deretan warga Wadas yang duduk bermujahadah di barisan depan adalah perempuan dan laki-laki di belakang.
Saat itu, saudara Ngatinah jatuh akibat didorong polisi. Saat menolong, tiba-tiba Ngatinah merasakan tubuhnya ditarik ke belakang oleh seseorang. Lalu diseret ke belakang barisan polisi.
Sampai di sana, dia digotong empat orang polwan ke Posko Kaliwatir, salah satu posko perjuangan warga Wadas. Lokasi posko itu dekat dengan rumahnya.
“Saya didudukkan di situ. Saya ditampar tiga kali sama polwannya,” ungkap Ngatinah.
Baca Juga: Petani Merica Kirim Surat Pada Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito: Kecewa dengan Tambang
Ngatinah terkejut. Tak tahu alasan polwan itu menamparnya. Tamparan itu membuat bagian atas hidungnya memar sepekan dan pipinya memerah. Seumur hidup, sejak lahir dan dibesarkan, belum pernah kedua orang tuanya menyakitinya. Justru tamparan itu dilayangkan oleh orang lain yang tak dikenalnya.
“Pokoknya, sampai mati, saya nggak ikhlas kamu nampar saya! Apa masalah saya kok sampai ditampar seperti ini?” Ngatinah marah saat itu.
Bukan penjelasan yang didapat. Tubuh Ngatinah digotong lagi dan dinaikkan ke dalam bak truk polisi. Tas dan handphone yang dibawanya dirampas. Sementara jumlah orang-orang di dalam truk yang ditangkap polisi bertambah. Total ada 12 orang warga Wadas, termasuk kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian, yang sempat dipukul polisi. Dan Ngatinah satu-satunya perempuan yang ditangkap.
Dalam proses penyidikan di Polsek, polisi menegaskan kalau Ngatinah dan warga Wadas lainnya tak boleh menggunakan lahan itu karena akan ditambang. Alasannya, lahan itu adalah lahan pemerintah.
Proses BAP terhadap 12 orang itu berlangsung hingga tengah malam. Di sana, warga juga disediakan waktu untuk beribadah dan berbuka puasa. Hasil pendampingan kuasa hukum LBH Yogyakarta yang hadir saat itu, warga dan seorang kuasa hukumnya dibebaskan sekitar pukul 00.30 WIB. Dari Polres Purworejo, mereka dibawa kembali ke Polsek Bener dan dijemput oleh beberapa warga di sana. Di Kaliancar, ratusan warga lainnya sudah menunggu dan menyambut kedatangan mereka.
Represi menjelang Hari Kartini 2021 itu belum juga hilang dari ingatan warga Wadas saat polisi kembali datang ke sana 10 bulan kemudian. Jumlahnya tak sekadar ratusan, tapi menurut kesaksian warga, hingga ribuan, baik yang berseragam maupun tidak. Tak hanya tingkat polsek dan polres, tapi hingga polda. Mereka mengepung Wadas selama tiga hari.
Peristiwa 8 Februari 2022 itu diawali usai Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Kapolda Jawa Tengah sehari sebelumnya, Senin, 7 Februari 2022. Petugas BPN akan melakukan pengukuran lahan di Wadas pada 8–10 Februari 2022. Mereka butuh pengawalan polisi.
Hasilnya, Selasa pagi, polisi kembali memenuhi Wadas. Mereka tak sekadar mengawal 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melakukan pengukuran lahan terdampak. Namun, juga memburu dan menangkap tokoh-tokoh yang menolak tambang saat itu yang bergabung dalam Gempadewa. Ada Isin Sutrisno, Marsono, Bahrudin, Nurhamid. Total ada 67 orang yang ditangkap.
Baca Juga: Kupatan Kendeng: Mengurai Konflik Akibat Tambang dan Ajakan Menjaga Ibu Bumi
Semula Ngatinah bersama warga Randuparang yang tak gentar itu berkumpul di posko. Posko-posko itu didirikan di tiap-tiap dusun. Ada warga yang mengingatkan untuk tak bertahan di sana mengingat polisi tiba dalam jumlah banyak.
Nyatanya, penangkapan itu berlaku terhadap siapa saja yang merupakan warga Wadas. Yang sekadar duduk-duduk pun ditangkap. Ada yang diburu ke rumah-rumah warga. Ada yang ditangkap saat perjalanan menuju kebun untuk mencari pakan ternak. Ada yang bersembunyi di atap rumah. Ada yang menyelamatkan diri dengan menyusuri sepanjang sungai.
Tak mau menyerah, warga pun memilih bersembunyi. Hari kedua, bersama warga se-RT di Randuparang, Ngatinah mengungsi di hutan yang berjarak sekitar 20 meter dari rumahnya. Meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dari kepungan polisi. Apalagi polisi menjadikan Masjid Winong (masjid lain di Wadas) menjadi poskonya.
Warga mengungsi saat pagi buta, sebelum polisi datang untuk memburu lagi. Bekal makanan yang dimasak sebelum Subuh tiba itu dibawa serta. Berbekal makanan dan minuman dalam ceret seadanya. Membawa serta bagor atau karung-karung goni untuk alas tidur mereka.
Laki-laki, perempuan, tua, muda, juga anak-anak.
“Orang tua yang jompo juga digendong, dibawa ke atas (hutan),” kata dia.
Meninggalkan rumah-rumah dalam keadaan kosong. Tak ada kehidupan di jalan-jalan desa. Seperti desa mati. Keramaian muncul saat polisi yang bertruk-truk itu tiba.
Di hutan pun tak kalah mencekam. Lantaran polisi juga lalu-lalang menyisir di pinggiran hutan yang berbatasan dengan sungai. Lokasi hutan yang berada di lereng bukit cukup menguntungkan warga. Mereka bisa lebih dahulu mengetahui apabila polisi datang dari sisi bawah.
Tiap kali polisi tampak di sekitar hutan, warga jongkok di balik tanaman kapulaga yang rimbun berimpitan. Membuat polisi tak mudah melihat keberadaan mereka.
Warga memilih diam dan menahan napas. Tak berani mengeluarkan suara. Bayi-bayi dalam gendongan didekap erat.
Baca Juga: Edisi Kartini: Pergi ke Morowali, Kutemui Para Perempuan Muda Pekerja Tambang
Saat Maghrib tiba, Ngatinah dan tetangganya yang tinggal berdekatan dengan hutan mengendap-endap pulang. Sebab polisi tak lagi mengepung rumah-rumah mereka. Waktu sempit itu dimanfaatkan warga untuk memberi makan ternak-ternak mereka. Bersiap esok kembali ke hutan demi menyelamatkan jiwa raga.
Dan ketakutan itu tak hanya berlangsung tiga hari tiga malam itu. Hingga kini masih menyisakan trauma. Masa ketegangan 2020-2022 adalah masa saat tidur tak nyenyak, makan tak enak. Kebun terbengkalai. Warga menghabiskan waktu pagi hingga siang hari di posko. Perempuan-perempuan membunuh waktu dengan menganyam bambu menjadi besek. Dari situlah penghasilan yang memungkinkan mereka dapatkan sembari berjaga di posko.
Hingga akhirnya, sebagian besar warga yang melawan tambang itu menyerah, lelah. Tak terkecuali Ngatinah yang menyerah dengan menerima uang ganti rugi (UGR) 4 pada 2023 dari empat petak lahannya.
Sayangnya, usai terjadi perpecahan, warga menjadi kelompok yang menerima ganti rugi dan menolak menjual tanahnya. Ngatinah merasakan hubungan sosial antartetangga tak lagi harmonis.
Sebagai salah satu warga yang akhirnya terpaksa menjual tanah, Ngatinah merasakan kebekuan itu. Meskipun komunikasinya dengan warga yang menolak untuk menjual lahannya masih baik-baik saja, tapi ibarat lem, tak bisa lekat menempel.
“Ada luka karena merasa dikhianati. Kan tadinya berjuang bersama, tapi terus nggak bersatu lagi,” aku dia menyesali.
Ia berharap hubungan persaudaraan itu pulih kembali. Guyub rukun seperti sebelum tambang datang.
Meskipun mendapat uang ganti rugi dalam jumlah besar, Ngatinah mengaku tak merasa senang. Sebab penghasilan dari empat petak tanah sisa lainnya yang tak terdampak malah berkurang. Lantaran pohon-pohon petai, durian, kemukus tak lagi berbuah. Padahal sebelum ada tambang, tiap tahun pasti ada tanaman yang dipanen.
Sebelum tambang datang, kehidupan warga di sana aman, ayem tentrem. Setiap jengkal tanah ditanami, apa pun bisa tumbuh subur.
Pisang bisa dipanen tiga bulan sekali. Petai, kemukus, durian dipanen setahun sekali. Kapulaga sebulan sekali. Kelapa dipanen setengah bulan sekali. Padi dipanen setahun dua kali. Hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah.
“Dulu bisa nabung bersih Rp 5 juta setahun. Bisa dari (panen) apa aja. Kalau ada yang jual tanah, kami beli,” kenang dia.
Sekarang, semuanya berubah, beda sekali. Bumi yang dirusak membuat semuanya berubah. Tanaman yang berbunga pun, tak jadi buah.
“Kalau bisa, hentikanlah pertambangan di Wadas, buat anak cucu. Dihijaukan kembali,” harap Ngatinah.
Perusakan Alam Akibat Tambang Picu Bencana
Usai konflik sosial yang ‘bak api dalam sekam’ itu meredup, Susi menghadapi ancaman selanjutnya.
Sejak UGR 4, hari-harinya tak lepas dari suara gelegar dari batu-batu perbukitan yang diledakkan. Biasanya berlangsung setiap pukul 12 siang. Disusul suara gemuruh bebatuan yang berjatuhan.
Getaran akibat ledakan itu membuat banyak dinding rumah yang ada di bawah perbukitan retak-retak. Atap rumah melorot. Rumah Susi sedikit retak, terutama akibat getaran ledakan yang sangat terasa. Dan mereka yang terdampak diberi ganti rugi untuk perbaikan hanya Rp 300 ribu per rumah.
“Tiga ratus ribu itu bisa buat apa? Padahal yang di bawah sana, hampir semua rumah retak,” ungkap Susi kesal.
Bukit-bukit yang diledakkan saban siang itu juga menakuti warga yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Biasanya, mereka mencari rerumputan di bawah lokasi pertambangan. Kini takut kejatuhan batu-batu yang berhamburan.
Bongkahan batu itu pernah terlontar sampai jauh ke permukiman. Batu seukuran 2-3 kali bata merah itu mengenai batang pohon, lalu terpental dan hampir mengenai anak adiknya yang tengah bermain.
“Ponakanku langsung nangis kejer, takut. Kalau kena orang bisa semaput,” katanya.
Warga pun demo ke Balai Desa Wadas terkait peledakan dan dampaknya yang bikin was-was. Mereka menyayangkan penambangan yang sudah direlakan warga, tetapi dilakukan dengan semena-mena.
“Di bawah sini ada manusia, kok ora mikir. Yen ora percoyo, njajalo diledake, trus kowe manggon neng ngisor (kalau nggak percaya, cobalah diledakkan dan kalian tinggal di bawah sini). Mereka (kontraktor) cuma iya-iya, tapi masih lanjut,” ucapnya, kesal.
Ancaman lainnya adalah longsor dan banjir bandang. Pada 2024 akhir atau awal 2025, Gendol pernah kebanjiran longsoran material dari atas. Longsor juga terjadi di area terowongan di lokasi pertambangan. Apalagi aliran sungai yang ada di bawah perbukitan sudah terputus bongkahan-bongkahan batu tambang.
“Tanah di atas (lereng) itu sudah rata. Kalau ada tanah digelontor air itu cepat sekali larinya (ke bawah),”
Saat musim penghujan, apalagi hujan turun tiada putus seperti malam itu, membuat Susi dan warga sekitar tak bisa tidur tenang. Bagian atas dan lereng sudah tak ada pepohonan besar yang meresapkan air.
“Kalau hujan begini, Mbah RT (Ketua RT) kadang berbagi info di grup (WhatsApp). Ojo turu andlep-andlep yo, was-wasna ndak ono opo-opo (jangan tidur terlalu lelap, berjagalah kalau ada sesuatu hal),” kata Susi.
Dan laki-laki di dusun lereg itu akan sesuluh dengan pergi untuk mencari lokasi-lokasi yang dianggap rawan bencana. Mereka akan berjaga semalaman suntuk, termasuk suami Susi.
“Jadi kadang hujan begini, kami nggak pernah tidur,”
Terbuktilah dampak bencana akibat tambang. Bahwa yang menerima ganti rugi dan yang menolaknya pun menghadapi masalah sama: was-was dengan bencana. Hidup tak bisa tenang dan nyaman.
“Makane, sing durung nyerahke tanah ki (makanya yang belum menyerahkan tanah) berharap kabeh (semua) kembali seperti semula. Urip ayem maneh (hidup nyaman kembali),” kata Susi.
Sementara saat kemarau tiba, ancaman selanjutnya adalah minimnya sumber air bersih. Di petak salah satu tanah Susi, ada mata air yang sudah ada sejak zaman kakek-neneknya. Mata air yang tak pernah surut itu bisa memasok air bersih untuk 10 rumah tangga.
Sejak ada tambang, hanya bisa untuk 2-3 rumah dengan debit air yang sangat kecil. Mereka pun bergantian untuk mengatur pasokan air agar bisa terpenuhi semua.
Kemarau panjang pun, Susi terpaksa harus membeli air dari PAM Si Mas. Dalam sebulan bisa merogoh kocek Rp 25 ribu-35 ribu per bulan. Air bersih itu diutamakan untuk keperluan makan dan minum. Mencuci baju tidak dilakukan setiap hari.
“Dulu itu ibarat air tumpah-tumpah, nggak eman-eman. Sekarang harus berhemat air. Padahal sebagai perempuan, air itu kebutuhan sehari-hari,” kenang dia.
Dan air menjadi keruh saat musim penghujan. Warnanya seperti susu cokelat. Lagi-lagi membuat warga khawatir menggunakannya.
Bekas lahan perkebunan dan hutan warga Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menjadi lokasi pertambangan batuan andesit untuk Bendungan Bener, Kamis, 1 Januari 2026. Foto Pito Agustin Rudiana/Konde.co.
Dampak tambang juga dirasakan tetumbuhan yang masih bertahan. Kini banyak yang hasil panennya menyusut, seperti durian, kemukus, petai. Durian misalnya, saat musimnya tiba, satu pohon duriannya bisa berbuah hingga 50 biji. Setiap tahun pasti makan durian. Sisanya bisa dijual dengan keuntungan Rp2 juta-3 juta per hari.
“Sekarang bisa panen 2-3 buah itu sudah bersyukur. Tapi sejak 2-3 tahun ini nggak berbuah,” katanya.
Kemukus juga demikian. Hasil jual panenan dalam setahun bisa Rp5 juta-6 juta. Sekarang hanya berkisar Rp1,5 juta.
Begitu juga dengan gula aren. Lantaran banyak pohon aren dengan nira yang melimpah, hampir setiap warga di sana membuat gula aren. Bahkan bisa menjualnya saban hari Rp25 ribu per kilogram. Gula aren tak perlu membeli, tapi membuat sendiri.
Kini, untuk membuat gula aren, harus mengumpulkan nira yang semakin sedikit dari pohon aren yang tinggal sedikit pula. Mertua Susi misalnya, butuh waktu enam bulan untuk membuat gula aren dengan mengumpulkan nira dari 2-3 pohon. Dan pembuatnya kini tinggal 1-2 orang.
Susi menduga, bumi Wadas turut prihatin. Tanaman yang seharusnya berbuah untuk menambah penghasilannya justru tak mau berbuah lagi.
“Itu benar-benar terjadi sejak ada rencana pertambangan. Mereka juga merasakan apa yang kami rasakan. Ikut sedih, ikut menangis, mau ngapain males. Berbuah saja nggak mau,” keluh Susi.
Untuk kebutuhan sehari-hari, Susi mengandalkan hasil tiga bidang tanah yang dipertahankannya. Di atasnya bertumbuh bambu, karet, jati, mahoni, kelapa. Pepohonan itu sudah ditanam pada masa kakek-nenek mereka yang tinggal di panen saat ini. Juga ditanami rumput untuk pakan kambing.
Dari bambu, ia mengolahnya menjadi besek yang dijual dua pekan sekali. Juga menjual kelapa tiap tiga bulan sekali. Saat harga bagus bisa untung Rp700 ribu, sebaliknya bisa hanya membawa pulang uang Rp300 ribu-400 ribu.
Semula, PSN Bendungan Bener yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 era rezim Joko Widodo itu akan rampung pada 2027. Namun rezim Prabowo Subianto menetapkan PSN Bendungan Bener tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Aktivitas peledakan bukit di Wadas untuk diambil batuan andesitnya juga mulai jarang dilakukan. Bagi Susi, itu bak setitik nyala api di ruang gelap.
“Alhamdulillah banget kalau pertambangan harus berhenti di sini, itu harapan kami. Meskipun tanahnya sudah diobrak-abrik, batunya sudah diambil, tanahnya ibarat nggak sehat lagi, mungkin kami bisa pelan-pelan menanam kembali, mengelola lagi. Daripada tiap hari kami rasakan peledakan, ditambang entah sampai tahun kapan,” harap Susi.
Selain tetap kukuh dalam barisan melawan tambang, Susi dan teman-temannya kian menguatkan doa lewat rutinitas mujahadah. Ia meyakini Tuhan akan memenangkan mereka meskipun tidak langsung di depan mata, tetapi melalui proses panjang.
“Meskipun dalam persidangan kami kalah, dihina, pemerintah sudah menguasai tanah-tanah kami. Tapi dalam doa, kami menang,” ucap dia yakin.
Dalam catatan aktivis Forum Cik Dik Tiro, Sana Ulailli, sikap warga Wadas penolak tambang yang akhirnya menyerah dengan menjual tanah-tanahnya bukan tanpa sebab. Pun penyebabnya bukan akibat kuasa laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga. Melainkan kuasa patronase di dalam masyarakat itu sendiri yang dimanfaatkan negara untuk menekan para pemilik lahan.
“Kuasa patronisme dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dan itu banyak terjadi. Yang punya tanah, nggak punya kuasa,” jelas aktivis perempuan yang cukup lama membersamai warga Wadas sejak masih aktif di Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih itu.
Dalam rumah tangga, baik perempuan dan laki-laki di Wadas mempunyai tanah sendiri. Kepemilikan tanah itu berasal dari harta warisan turun-temurun.
“Jadi ada penghasilan suami dan penghasilan istri. Perempuan di Wadas itu survive,” kata dia.
Hanya saja, dalam pengambilan keputusan di Wadas berdasarkan pada ketokohan di desa itu. Sementara orang-orang yang dianggap tokoh ini adalah laki-laki. Saat suami menjadi tokoh di sana dan mempunyai keputusan untuk menjual lahan, istri pun terpaksa mengikuti. Atau saat suami terpaksa mengikuti keputusan tokoh desa itu, istri pun turut mengikuti.
“Jadi meskipun istri-istri itu cuma dapat (ganti rugi) seratus juta dari jual lahannya, ya tetap dilepas (tanahnya),” jelas dia.
Usai mendapat ganti rugi, rata-rata warga menggunakannya untuk membeli tanah kembali. Ada juga untuk biaya sekolah anak-anaknya, ada yang disimpan. Bahkan ada yang mengalami tekanan psikologis, mengalami depresi hingga masuk rumah sakit.
“Meskipun melepas tanahnya, tak sedikit yang mendukung Susi,” pungkasnya.
Tak heran, meskipun wadah perjuangan yang dibentuk di Wadas cukup lengkap meliputi Gempadewa dan Kamudewa, tetapi yang masih bertahan tetap menolak tambang adalah Wadon Wadas. Terutama perempuan-perempuan yang tinggal di dusun atas, seperti Gendol dan Randuparang.
(Editor: Nurul Nur Azizah)
Comments are closed.