Melihat Alasan di Balik Abstainnya Indonesia Pada Resolusi Gencatan Senjata Ukraina-Rusia di PBB

27 Februari 2026 20.30 WIB • 2 menit

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi gencatan senjata terkait perang Rusia-Ukraina pada Selasa (24/2/2026). Resolusi ini menerima 107 suara dari seluruh negara anggota. Sementara itu, ada 51 negara yang abstain dan 12 lainnya menolak.

Namun, yang menjadi sorotan, Indonesia yang selama ini getol menyerukan perdamaian dunia justru memilih untuk abstain dalam pengesahan resolusi tersebut. Hal ini tentu menuai sorotan tajam dari warganet karena dinilai tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjuangkan Indonesia selama ini.

Sebagai informasi, jumlah negara yang abstain dalam forum pengesahan resolusi itu mencapai lebih dari 50 negara, di mana sebagian merupakan negara-negara berkembang. Negara lain yang memilih abstain adalah India, Pakistan, dan Arab Saudi.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negari RI memberikan alasan di balik abstainnya Indonesia dalam voting resolusi Majelis Umum PBB terkiat penyelesaian konflik di Ukraina tersebut. Kemlu menilai, penting untuk memberikan ruang dialog dan negosiasi yang inklusif dalam proses perumusan resolusi dan pengambilan keputusan di PBB, utamanya dalam menyelesaikan konflik antarnegara.

Indonesia dan Voting Abstainnya

Disadur dari ANTARA, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewekang, mengatakan bahwa Indonesia menilai inklusivitas dan negosiasi yang konstruktif soal penyelesaian konflik dalam proses rancangan resolusi tersebut dianggap tidak terbuka.

“Perihal inklusivitas dan negosiasi yang konstruktif, sayangnya, menurut posisi Indonesia, belum ditunjukkan dalam proses adopsi rancangan resolusi tersebut, di mana sama sekali tidak dibuka ruang negosiasi terhadap konsep yang diajukan. Karena itu Indonesia abstain,” jelas Yvonne.

Abstainnya negara-negara berkembang disebutnya menjadi keprihatinan bersama soal kurangnya dialog yang inklusif. Di sisi lain, Amerika Serikat pun memutuskan untuk abstain dalam resolusi tersebut. Sementara itu, Rusia selaku pihak terkait menjadi satu dari 12 negara yang menolak pengesahan resolusi.

Hal senada disampaikan oleh Jubir II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela. Ia menegaskan bahwa Indonesia secara prinsip menekankan pentingnya inklusivitas dalam proses pembahasan resolusi di PBB.

Menurutnya, inklusivitas menjadi salah satu hal yang harus terus didorong dalam upaya reformasi institusional PBB yang didukung Indonesia. Nabyl menyoroti banyaknya negara yang abstain dalam pengambilan putusan itu sebagai bentuk pengingat akan pentingnya proses dialog dan negosiasi yang inklusif di PBB.

Desakan untuk Mengakhiri Perang Rusia-Ukraina

Perang Rusia-Ukraina sudah terjadi sejak lama. PBB pun mendesak terwujudnya perdamaian yang komprehensif lewat pengesahan resolusi gencatan senjata.

Resolusi ini menyoroti dampak perang terhadap dinamika kawasan dan dunia. Selain itu, terdapat keprihatinan yang muncul atas jatuhnya korban dan rusaknya obyek sipil dan infrastruktur energi kritis di Ukraina akibat serangan Rusia.

Lebih lanjut, resolusi mendorong gencatan senjata penuh antara dua negara serta menegaskan dukungan kedaulatan, kemerdekaan, serta integritas Ukraina dalam batasan yang diakui secara internasional.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News