Serial #DeadPressSociety mengungkap berbagai bentuk pembungkaman pers yang terjadi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Ini adalah artikel kedua. Artikel pertama bisa dibaca di sini.
* * *
Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya mengatur ketat arus informasi istana. Minta wartawan memberitakan yang baik-baik saja. Ia mengancam manajemen dan petinggi media saat tidak suka dengan isi pemberitaan. Situasi pers saat ini mengingatkan pada doktrin “Pers Pancasila” di era Orde Baru.
DI SUMATRA, akhir 2025, bencana tidak datang tiba-tiba.
Pada 17 November, kira-kira seminggu sebelum bencana mewujud, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menerbitkan siaran pers dengan judul begitu terang: “Waspada Cuaca Ekstrem di Sumatra Utara“.
Empat hari berselang, BMKG pun merilis untuk dua provinsi lainnya: Sumatra Barat dan Aceh.
Seluruh rilis itu menyampaikan pesan senada: waspada cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Rilis untuk Aceh secara spesifik telah menyebut kemunculan “bibit siklon tropis 95B” sejak 21 November di wilayah Selat Malaka yang dapat memicu hujan lebat dan angin kencang.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani bilang peringatan cuaca ekstrem ini disampaikan ke berbagai pemangku kepentingan secara bertahap, termasuk kepada pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Jadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kepala Balai Besar BMKG wilayah 1 sudah memberikan warning delapan hari sebelum [25 November], diulang lagi empat hari sebelumnya, dan dua hari sebelumnya,” kata Faisal.
Namun, para pemangku kepentingan, entah di daerah maupun pusat, tampak anteng saja. Tidak ada rapat khusus untuk membahas hal ini. Tidak ada langkah antisipasi ataupun mitigasi yang segera diambil.
Pada 22 November, seperti dicatat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir mulai melanda Mandailing Natal di Sumatra Utara dan Aceh Selatan setelah hujan lebat terus mengguyur kedua daerah tersebut. Sedikitnya 95 keluarga terdampak.
Esoknya, giliran Padang Pariaman di Sumatra Barat yang kena banjir, juga karena hujan yang tak kunjung berhenti. Skalanya jauh lebih besar dibanding dua daerah sebelumnya. Beberapa sungai meluap sekaligus. Per 24 November pagi, 3.076 keluarga atau 9.228 jiwa telah terdampak.
Hujan terus turun. Bencana kian meluas. Pada 25 November, air bah menyasar Langsa. Di hari yang sama, banjir dan longsor disebut telah melanda setidaknya lima kota dan kabupaten di Sumatra Utara: Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidempuan.
Detik demi detik berlalu, dan jumlah korban terus bertambah. Per 26 November pagi, delapan warga Tapanuli Selatan disebut telah meninggal dunia karena bencana.
Di hari-hari penuh duka ini, Presiden Prabowo Subianto melaluinya dengan menjalani agenda seperti biasa.
Pada 24 November, Prabowo rapat bersama pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mendorong mereka mengoptimalkan riset untuk mendukung program prioritas nasional. Kemudian, ia bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas inflasi dan perekonomian daerah.
Pada 25 November, Prabowo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang melaporkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan. Ia pun sempat berjumpa Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk membahas peningkatan kesejahteraan atlet nasional. Kemudian, ia memimpin evaluasi nasional percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pada 26 November, Prabowo bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas program energi baru dan terbarukan, lalu berjumpa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menerima laporan kemajuan Kampung Nelayan Merah Putih.
Pada 27 November, Prabowo menerima kunjungan Ratu Máxima dari Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, pada tengah hari. Sorenya, barulah Prabowo rapat bersama sejumlah menterinya membahas subsidi LPG dan penanganan bencana Sumatra.
Malamnya, setelah Prabowo selesai rapat bersama para menteri, banjir dan longsor telah menghajar 43 kota dan kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Setidaknya saat itu 72 orang dilaporkan meninggal dan 54 orang hilang. (Per Januari 2026 jumlah korban yang tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.)
Dengan segala kegagapannya, pemerintah pusat akhirnya memulai operasi penanganan bencana Sumatra.
Dan, siapa yang berani melaporkan keamatiran pemerintah di lapangan mesti bersiap menghadapi konsekuensinya.
Dipaksa Jadi Humas Pemerintah
Indira, bukan nama sebenarnya, tiba di Kota Padang pada Desember 2025. Ia dikirim kantornya dari Jakarta untuk meliput penanganan bencana Sumatra. Kantornya adalah sebuah televisi swasta yang tergabung dalam konglomerat media besar di Indonesia,
Nyaris tiga pekan telah berlalu sejak bencana tiba. Namun, kata Indira, situasi di lapangan saat itu masih “kacau”.
Di satu kelurahan yang disambanginya, belasan hektare sawah hilang disapu banjir. Akses jalan utama putus. Warga sulit mendapatkan air bersih. Belum ada bantuan datang. Wali kota pun belum meninjau tempat tersebut.
Tiba saatnya siaran langsung dari lapangan, Indira sampaikan temuannya.
“Jadi bisa Anda bayangkan pemirsa. Ini di pusat kota saja bantuan belum datang. Bahkan dari pemerintah kota, pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat belum melakukan peninjauan,” kata Indira saat siaran langsung.
“Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana [mereka] yang terdampak di daerah terpencil.”
Esoknya, Indira menerima telepon dari koordinator liputannya di Jakarta.
“Coba cari lokasi yang menunjukkan kalau pemerintah ada kerjanya, entah yang ada perbaikan infrastruktur atau apa begitu,” kata Indira, menjelaskan ulang arahan bosnya.
Indira mengiyakan saja. Namun, karena tak menemukan lokasi yang sesuai kriteria bos, ia lanjut siaran langsung seperti biasa sembari mengulang informasi yang ia sampaikan di hari sebelumnya: bantuan belum datang, pemerintah belum tampak.
Beres siaran langsung, Indira kena tegur bosnya yang lain.
“Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya,” kata bosnya via telepon.
“Ya tapi memang belum ada bantuan. Bagaimana, dong? Kan, faktanya begitu.”
“Cerita soal dampaknya aja sama kondisi warga, tapi jangan kasih tahu kalau misalnya bantuan belum masuk.”
Arahan semacam ini terus diulang atasan-atasan Indira. Meski kesal, Indira tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya reporter lapangan tanpa kuasa.
Satu titik, Indira geser liputan ke Kabupaten Agam, masih di Sumatra Barat.
Bosnya kembali menekankan: “Cari [berita] yang tone-nya positif, ya.”
Indira setengah mati berusaha memenuhi keinginan kantor. Rumah dan infrastruktur rusak di sana-sini. Tanya ke Komando Distrik Militer (Kodim) setempat, katanya bantuan masih dalam perjalanan. Tanya ke pejabat BPBD, situasinya juga masih begitu saja. Belum ada kemajuan signifikan.
Akhirnya, Indira dan juru kamera memutuskan siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa-sisa longsor agar ada kesan kemajuan penanganan bencana di lapangan.
“Maksa banget,” kata Indira.
Sejak pemerintahan Prabowo Subianto, Indira bilang kantornya memang jelas menunjukkan dukungan kepada rezim. Jadi, arahan-arahan untuk tidak menyenggol pemerintah sudah muncul jauh sebelum terjadi bencana Sumatra.
Belakangan, seorang politikus dari lingkar utama Prabowo bahkan tampak mesra dengan kantornya. Indira dan rekan-rekan sekantor percaya si politikus sudah menyuntikkan dana hingga miliaran rupiah agar keuangan kantornya tetap stabil di tengah industri pers yang sedang morat-marit. Setidaknya, begitulah cerita yang beredar internal.
Semua ini membuat Indira kecewa. Ia belum lama jadi wartawan, baru beberapa tahun. Mulanya, ia berharap bisa menyuarakan suara orang kecil lewat liputan-liputannya.
“Realitasnya adalah gue malah disetir kantor,” kata Indira. “Jadi kayak humas [pemerintah]. Kalau ada apa-apa, kita yang nyebokin.”
Selain Indira, ada pula Rina, wartawan dari televisi swasta lainnya yang tergabung dalam konglomerat media berbeda.
Rina, juga bukan nama sebenarnya, dikirim liputan ke Aceh sejak pekan terakhir November 2025. Selama lebih dari tiga minggu, ia menyambangi beberapa kota dan kabupaten di provinsi itu untuk melaporkan perkembangan situasi lapangan pasca-bencana.
Saat di Aceh, Rina berulang kali menerima pesan serupa dari otoritas yang ditemuinya: “Beritakan yang baik-baik, ya.”
Ia sempat mewawancarai satu pejabat BNPB. Beres wawancara, si narasumber malah bilang, “Jangan ditayangkan, ya.”
Entah bagaimana, si narasumber mendadak khawatir omongannya sendiri soal penanganan bencana di lapangan.
“Disuruh beritakan yang baik-baik saja. Optimisme masyarakat. Kerja-kerjanya petugas,” kata si narasumber.
“Pak, kita enggak baik-baik saja, loh,” kata Rina.
Namun, Rina tidak bisa berbuat apa-apa. Hasil wawancara itu batal tayang.
Saat diminta tanggapannya soal kejadian ini, BNPB bilang mereka mendorong seluruh pejabat dan petugas untuk “menjalin komunikasi yang terbuka, profesional, dan menghormati kerja jurnalistik”.
“BNPB tidak memiliki kebijakan maupun arahan institusional yang membatasi independensi kerja jurnalistik ataupun mengarahkan media untuk hanya menyiarkan narasi tertentu,” kata tim humas BNPB kepada Project Multatuli pada 12 Mei 2026.
Rina menghadapi kenyataan berbeda. Ia sulit menemukan otoritas yang bisa terbuka membicarakan setumpuk masalah di lapangan. Meski begitu, ia tetap mencoba menjalankan kerja-kerja jurnalistik seoptimal mungkin.
Ia mencari dan mewawancara para pengungsi yang belum mendapatkan bantuan, menyelidiki alur distribusi donasi, juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mendesak di lapangan seperti alat berat dan perkakas medis.
Ia mempertanyakan klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang bilang kelistrikan di Aceh telah pulih 93%. Ia melaporkan bahwa warga tidak memiliki akses ke air bersih, anak-anak kelaparan, dan dokter-dokter mulai tumbang karena tifus.
Laporan-laporannya ini lantas membuat otoritas gerah.
Satu malam, saat beristirahat di posko bencana setelah seharian liputan, seorang pria berkaus TNI memanggilnya. “Mbak, ada yang mau ketemu dari Jakarta.”
Rina menemui orang tersebut, yang mengaku dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
“Saya sudah melihat berita-beritanya, Mbak,” kata orang tersebut. “Tolong, dong, diberitakan juga usaha kita dari pemerintah pusat.”
“Usaha yang mana? Sebelah mana usahanya?” balas Rina.
Orang itu diam sesaat, sebelum berkata, “Ya, kan kita bisa kerja sama.”
“Enggak. Sama saya enggak bisa kerja sama. Bapak harusnya kerja sama dengan pemerintah daerah. Jangan kerja sama dengan saya.”
Rina meninggalkan orang tersebut.
Kami sudah mengirimkan permohonan tanggapan ke humas Bakom pada 11 Mei 2026, tapi belum direspons sampai artikel ini tayang.
Sebagai wartawan, Rina bersikeras menyampaikan secara jujur apa yang terjadi di lapangan. Ia tidak mau disetir mereka yang mengaku dari Jakarta, yang mengaku telah banyak berusaha, tapi hasil konkretnya toh tidak ada.
Selama lebih dari tiga minggu di Aceh, Rina menyaksikan langsung betapa lambatnya kerja pemerintah, yang menolak bantuan internasional dan urung menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional.
Hari demi hari berganti, yang terjadi rasanya justru kian tak terkendali.
Rina melihat tumpukan beras di posko bencana, yang entah kenapa mandek tidak disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Ia justru “disunat” sana-sini, diambil sebagian oleh A, dikutip sebagian lagi oleh B.
Rina bertemu seorang pria, yang bilang istrinya mesti diamputasi, tapi tidak bisa karena absennya alat-alat operasi yang mumpuni.
Rina berbincang dengan orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tak lagi kuat menghadapi situasi.
Rina lelah. Marah.
Di tengah kondisi tersebut, Rina melakukan siaran langsung. Ia tumpahkan segalanya.
Pejabat di Jakarta menyaksikan siaran Rina, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tak lama, Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Ia mengamuk. Ia minta pemimpin redaksi media ini diganti.
Teddy tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan Project Multatuli, lewat nomor pribadinya pada 11 Mei 2026, juga lewat email resmi humas Setkab, sampai artikel ini dirilis.
Pers Pancasila
“Jaga lidahmu.”
Begitu kata Jenderal Soemitro, wakil panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), saat bertemu redaktur sejumlah koran Jakarta pada 19 Januari 1972.
Soemitro mengumpulkan para redaktur setelah terjadi eskalasi protes publik, termasuk dari kelompok mahasiswa dan intelektual, terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dianggap pemborosan duit negara. Berbagai surat kabar memberitakan hal ini.
Kira-kira dua minggu sebelumnya, 6 Januari, Presiden Soeharto menyampaikan pidato keras merespons rangkaian protes terhadap proyek hasil gagasan istrinya itu. Soeharto menyebut ada “dalang” yang bertujuan subversif dan mengancam akan menghantam mereka yang berani macam-macam, seperti dulu ia menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Setelahnya, Kopkamtib resmi melarang semua “aksi ekstra-parlementer” pada 17 Januari, dua hari sebelum pertemuan Soemitro dengan para redaktur.
Hingga titik itu, pers nasional sebenarnya masih menjalani bulan madu dengan rezim Orde Baru. Masih punya ruang kritis cukup besar.
“Media-media yang awalnya ikut membidani kelahiran Orde Baru sempat menikmati riuh rendahnya perdebatan dan pertukaran retorika, baik di antara mereka sendiri maupun dengan pemerintah baru,” tulis David T. Hill dalam bukunya Pers di Masa Orde Baru (2011).
Harian Indonesia Raya yang didirikan wartawan legendaris Mochtar Lubis, misalnya, pernah gencar memberitakan dugaan korupsi dan skandal keuangan Pertamina di bawah pimpinan Jenderal Ibnu Sutowo, anak emas Soeharto, pada Januari 1970.
Koran moderat macam Kompas saat itu membela Indonesia Raya, sementara harian-harian yang terafiliasi tentara seperti Angkatan Bersenjata menyerang mereka.
Geliat pers semacam itu punya pijakan hukum, setidaknya di atas kertas. Undang-Undang No. 11/1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers menjamin kebebasan pers serta tidak ada larangan sensor dan bredel untuk pers nasional.
Masalahnya, UU ini juga memuat pasal-pasal kontradiktif. Penerbitan pers memerlukan surat izin terbit dari Departemen Penerangan dan surat izin cetak dari Kopkamtib.
Maka, tanpa kedua surat izin itu, sebuah media praktis tidak bisa terbit. Ketika salah satu atau kedua izin itu dicabut, secara efektif pembredelan terjadi.
Dua instrumen ini lantas digunakan rezim Orde Baru sebagai senjata untuk membungkam pers, utamanya setelah negara melihat kritik pers sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional (baca: kenyamanan penguasa).
Pembredelan massal pertama Orde Baru terjadi setelah Malapetaka 15 Januari alias Malari pada 1974.
Saat itu, ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk “menyambut” kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, di tengah menguatnya sentimen anti-Jepang dan kemarahan terhadap para asisten pribadi atau aspri Presiden Soeharto yang dianggap punya kuasa terlalu besar sehingga bisa bergerak seenaknya.
Para mahasiswa berniat menyampaikan tiga tuntutan: pembubaran para aspri, penurunan harga barang-barang, dan pemberantasan korupsi.
Dalam prosesnya, massa aksi terus bertambah, memicu kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Nyaris 1.000 kendaraan, utamanya yang bermerek Jepang, menjadi sasaran amuk massa. Sebanyak 144 bangunan dibakar, termasuk Gedung Astra yang dianggap simbol perusahaan Jepang, serta pertokoan di Pasar Senen.
Setidaknya 11 orang meninggal, 17 luka berat, 120 luka ringan, dan 775 ditahan, merujuk data resmi yang dikutip Daniel Dhakidae dalam disertasinya.
Usai Malari, Soeharto membubarkan para aspri, mencopot Soemitro dari jabatan panglima Kopkamtib, serta membredel 12 media dengan mencabut surat izin terbit dan surat izin cetak.
Setelahnya, negara mulai membangun kerangka resmi untuk menjinakkan pers melalui doktrin “Pers Pancasila” atau “pers pembangunan”. Salah satu pijakannya adalah keputusan Dewan Pers tentang “pedoman pembinaan idiil pers” yang dirilis pada Desember 1974.
Tercantum di keputusan itu, pers diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang “kondusif bagi pembangunan” yang berakar pada Pancasila.
Dalam praktiknya, pers mesti menimbang dengan hati-hati apa yang bisa dan tidak bisa diberitakan sesuai doktrin Pers Pancasila.
Seperti dijelaskan Hill dalam Pers di Masa Orde Baru (2011), ada topik-topik yang sudah menjadi rahasia umum tak boleh disentuh media, misalnya kritik terhadap keluarga Soeharto.
Tidak ada aturan tertulis resmi soal ini. Yang kerap terjadi, pejabat atau perwira militer tertentu bakal menelepon petinggi redaksi berbagai media untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Budaya telepon ini mengakar kuat di era Orde Baru, dan cukup efektif memadamkan pemberitaan sensitif, terutama yang terkait MISS SARA: menghasut, insinuasi, sensasi, spekulasi, suku, agama, ras, dan aliran.
Pers boleh mengkritik, tapi kritik harus konstruktif, tidak mengganggu stabilitas, dan tetap menopang pembangunan nasional. Pers boleh bebas, tapi harus bertanggung jawab. Begitulah mantra yang rajin diulang rezim Orde Baru.
Dalam Politics and the Press in Indonesia (2003), Angela Romano menjelaskan Orde Baru melihat pers bukan sebagai anjing penjaga publik, tapi sebagai mitra pemerintah.
Dikutip di buku itu, pejabat Departemen Penerangan Orde Baru, Sukarno, sempat menjelaskan:
“Pers kita bukan pers anjing penjaga seperti di Barat. Anjing penjaga harus berjaga di luar rumah. Kami lebih suka menempatkan pers di dalam rumah, bersama anggota keluarga lainnya.”
Dengan logika negara sebagai rumah tangga yang rukun, Orde Baru membolak-balik akal sehat jurnalistik. Media yang semestinya mengawasi kekuasaan justru diminta masuk ke dalam “rumah”, menjaga harmoni, dan tidak membuat gaduh.
Dan kini, kira-kira 28 tahun sejak Orde Baru tumbang, cara berpikir itu hidup lagi di bawah rezim Prabowo Subianto.
‘Kalian Bagian dari Kita’
Senin sore, 5 Januari 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendadak menyambangi ruang pers Istana Kepresidenan Jakarta.
Teddy duduk di atas sebuah meja, lalu berbicara dengan para wartawan yang mengerubunginya.
Tiga wartawan yang hadir di pertemuan ini lantas menceritakan kepada Project Multatuli apa yang disampaikan Teddy.
“Gue enggak mau konpers, ya,” katanya. “Gue cuma mau diskusi.”
“Kalian, kan, wartawan istana, ya. Gue yakin, kalau wartawan istana tuh sudah wartawan yang the best of the best.”
Salah satu narasumber kami mengernyitkan dahi mendengar omongan Teddy.
“Mau dibawa ke mana nih?” pikirnya.
Wartawan ini tadinya mengira Teddy akan memberikan arahan terkait taklimat Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran kabinetnya yang bakal berlangsung esok hari di Hambalang, Bogor.
Namun, ternyata Teddy bicara panjang lebar soal kerja-kerja pers.
“Kalian sehari-hari, kan, kerja di sini. Kalian tuh lebih sering di sini, kan, ketimbang di kantor kalian? Jadi ya bisa dibilang kalian bagian dari kita.”
“Kalian tuh sebenarnya sudah bagian dari pemerintahan.”
“Kalian bekerja di sini. Jadi kalau di sini jelek, ya kalian juga terpengaruh.”
“Jadi, kalian kalau nulis berita juga yang baik-baik. Karena ini, kan, rumah kalian juga.”
Teddy kemudian membahas pemberitaan soal bencana Sumatra. Ia bilang ia tidak suka dengan cara kerja salah satu wartawan CNN Indonesia TV, yang menangis saat siaran langsung melaporkan situasi pasca-bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada Desember 2025.
Saat itu, si wartawan menyampaikan bahwa selama beberapa pekan berada di lokasi bencana, ia belum melihat perbaikan berarti. Bantuan masih minim, terutama di daerah-daerah terisolasi. Anak-anak kelaparan, sebagian sampai berdiri di pinggir jalan untuk meminta makanan. Para relawan pun sudah begitu kelelahan.
Cuplikan video siaran langsung itu sempat viral. CNN Indonesia lalu menghapus video itu dari seluruh akun media sosialnya.
Alasannya: “Konten tersebut rentan disalahgunakan sehingga berpotensi memicu framing dan mendiskreditkan pihak tertentu.”
CNN Indonesia bilang keputusan itu “diambil tanpa tekanan dan merupakan sepenuhnya sikap redaksi”.
Di ruang pers istana, Teddy menyanggah laporan wartawan CNN Indonesia TV tersebut.
“Orang saya habis itu langsung tanya bupati Aceh Tamiang. Katanya bantuan ada, kok,” kata Teddy.
Menurut Teddy, bila wartawan menemukan masalah dalam penanganan bencana di lapangan, lebih baik sampaikan langsung ke dirinya atau pejabat terkait. Ia bilang wartawan harus “konstruktif”, bisa “kasih solusi”.
Setelah selesai berceramah, Teddy membuka sesi diskusi.
Seorang wartawan mengacungkan tangan. Ia usul pihak istana lebih terbuka soal agenda harian Prabowo, misalnya rapat terbatas bersama para menteri atau pertemuan dengan tokoh publik tertentu. Dengan begitu, wartawan punya waktu lebih untuk mempersiapkan diri dan melakukan riset sebelum liputan.
Delapan wartawan istana era Prabowo bercerita kepada Project Multatuli bahwa memang mereka kini kesulitan mengetahui agenda harian presiden.
Dulu, di masa Joko Widodo, istana biasanya sudah menyebarkan agenda presiden sejak sehari sebelumnya atau setidaknya di hari H, disertai keterangan soal acara mana yang terbuka untuk diliput media dan mana yang bersifat internal sehingga tertutup. Para wartawan lantas bakal bergerilya menghubungi sejumlah narasumber di istana untuk mencari tahu isi acara tertutup tersebut.
Hari-hari ini, info agenda presiden nyaris tidak ada, disimpan Teddy.
“Semua jadwal itu dipegang sama Teddy. Jadi kalau mau menyampaikan jadwal ke media, BPMI harus dapat persetujuan Teddy,” kata salah satu narasumber kami, merujuk Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.
Paling banter, sehari sebelum sebuah acara berlangsung, BPMI akan meminta para wartawan bersiaga di istana pada jam tertentu, tanpa menjelaskan acara apa yang sebenarnya akan diliput.
Orang-orang lingkar istana pun “tiarap” di era Prabowo. Di masa Jokowi, wartawan biasanya masih bisa mengorek informasi, entah soal agenda atau latar belakang isu tertentu, dari sejumlah pejabat di Kantor Staf Presiden ataupun Kementerian Sekretariat Negara.
Kini, semua seakan sepakat menutup mulut rapat-rapat.
Hanya sejumlah wartawan yang bisa membangun kedekatan, misalnya dengan ajudan Prabowo atau pejabat tertentu, yang masih punya kemungkinan mendapatkan bocoran agenda. Itu pun tanpa jaminan bahwa agendanya tidak akan berubah.
“Kemungkinan [agendanya] berubah tuh gede banget. Jadi enggak ada yang pasti,” kata salah satu narasumber kami.
Karena itulah ada wartawan yang mengusulkan ke Teddy agar istana lebih terbuka soal agenda Prabowo.
Mendengar usulan itu, Teddy bilang: “Enggak semua agenda harus kalian tahu, ya.”
“Intel-intel kalian kayaknya, kan, lebih banyak nih daripada saya. Kalianlah cari-cari [informasi] sendiri. Masa langsung dikasih?”
Usulan soal keterbukaan agenda mentok di sana. Percakapan lalu bergeser ke isu lain: pemilihan wartawan yang diajak meliput dinas Prabowo ke luar kota atau luar negeri.
Seorang wartawan Grup MNC bertanya mengapa medianya tak pernah diajak dalam peliputan semacam itu.
“Memangnya ada berita yang bagus dari MNC?” kata Teddy.
“Tanyalah sama bos elo.”
Sudah jadi rahasia umum bahwa pihak istana selektif memilih wartawan untuk diajak meliput dinas Prabowo, utamanya ke luar negeri.
Menurut narasumber kami, terutama pada tahun pertama Prabowo menjadi presiden, biasanya hanya lima wartawan yang diundang ikut ke luar negeri. Tiga di antaranya adalah mereka yang sudah meliput Prabowo sejak masa kampanye pilpres. Dua lainnya dipilih acak, tapi tetap dari media-media yang dianggap aman oleh istana.
Grup MNC dimiliki pebisnis Hary Tanoe, yang melalui Partai Perindo mendukung Ganjar Pranowo, saingan Prabowo, dalam Pilpres 2024.
Ini diduga jadi faktor yang membuat media-media Grup MNC masuk “daftar hitam” istana.
Kami sudah mengirim permohonan tanggapan via email sekretaris perusahaan MNC pada 11 Mei 2026, tapi belum direspons sampai artikel ini tayang.
Media lain yang masuk daftar hitam adalah Tempo, diduga karena pemberitaannya yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
Satu waktu, wartawan Tempo sempat menanyakan isu politik yang dinilai sensitif di sebuah konferensi pers di istana.
Lalu, salah satu narasumber kami mendengar Teddy berbisik kepada bawahannya: “Siapa itu yang nanya-nanya soal politik? Catat [namanya].”
Karena itu, selama ini Tempo tidak pernah diajak meliput dinas Prabowo, entah ke luar kota ataupun luar negeri.
Baik Teddy maupun Mensesneg Prasetyo Hadi tidak menanggapi upaya konfirmasi kami.
Dalam urusan menjaga citra pemerintah dan Prabowo, Teddy terkesan bergerak cepat.
Kunjungan dadakan ke ruang pers istana berulang kali ia lakukan untuk meluruskan isu yang sedang ramai jadi perbincangan.
Pada 5 Januari 2026, ia mampir untuk ceramah soal kerja pers sembari mempersoalkan pemberitaan mengenai bencana Sumatra. Pada 27 Februari, giliran polemik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia tanggapi.
Teddy membantah anggapan bahwa program itu mengurangi anggaran pendidikan. “Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan,” katanya.
Pada 10 April, ia datang lagi ke ruang pers untuk menyanggah narasi yang dilempar Said Didu.
Said, yang kerap dikutip media sebagai pengamat kebijakan publik, sempat mengatakan bahwa mantan wakil presiden Jusuf Kalla khawatir Indonesia akan mengalami “chaos” pada Juli-Agustus 2026 akibat tekanan fiskal yang kian tak terkendali dan eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat.
“Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali,” ujar Teddy.
Teddy lantas membahas apa yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”. Menurutnya, banyak orang kini mudah mengklaim diri sebagai pengamat berbagai isu, lalu melontarkan komentar yang berpotensi memancing kecemasan publik. Padahal, katanya, latar belakang dan data yang mereka pakai tidak memadai.
“Ada pengamat beras, tapi background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer. Ada pengamat luar negeri. Pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai dengan fakta. Datanya keliru,” kata Teddy.
Ucapan Teddy tidak sepenuhnya keliru. Hari-hari ini, siapa saja memang bisa mengenakan embel-embel “pengamat” dan ikut membentuk percakapan publik.
Namun, bukankah kritik serupa juga bisa diarahkan kepada Teddy?
Sebagai sekretaris kabinet, posisi yang biasanya lebih banyak berkutat di urusan administratif dan koordinatif di belakang layar, ia justru rajin tampil di depan media, mengarahkan pemberitaan, dan mengomentari berbagai isu yang berada di luar kewenangannya.
Dari sana, muncul pertanyaan: memangnya siapa Teddy?
Karier Moncer Si Anak Kolong
Nama Teddy Indra Wijaya pertama mencuat ke publik kira-kira delapan tahun silam.
Pada 6 September 2018, di berbagai akun media sosialnya, Presiden Joko Widodo mengunggah video yang memperkenalkan sosok Teddy bersama Syarif Muhammad Fitriansyah sebagai dua asisten ajudannya.
Tak lama, sejumlah media daring mengamplifikasi narasi video tersebut. Mereka menerbitkan artikel-artikel yang membahas kerja-kerja Teddy dan Syarif, plus segala puja-puji keduanya terhadap presiden.
Teddy, misalnya, sempat ditanya sifat apa yang bisa diteladani dari Jokowi. Ia tegas menjawab, “Kerja keras.”
Ia pun ditanya: Apakah presiden pernah curhat?
Teddy diam sesaat. Lalu sembari tersenyum, ia bilang, “Rahasia.”
“Ya, namanya curhat, masak saya kasih tahu?”
Pada 9 September 2018, beredar pula foto-foto Jokowi menghadiri acara siraman dan pengajian Teddy, yang berencana menikah dua hari berselang.
Jokowi tampak ikut menyiramkan air kembang ke Teddy. Gestur ini tak hanya menandakan pemberian restu, tapi juga kedekatan personal antara presiden dan asisten ajudannya.
Sejak awal kemunculannya di hadapan publik, Teddy sudah diperkenalkan lewat panggung kekuasaan: kanal resmi presiden, pemberitaan media massa, lalu foto-foto kedekatannya dengan Jokowi.
Namun, jalan yang membawanya ke sana sudah terbentuk jauh sebelumnya.
Teddy, yang lahir di Manado pada 14 April 1989, berasal dari keluarga militer.
Ayahnya, Giyono, adalah orang Solo yang pensiun dari TNI dengan pangkat kolonel. Ibunya yang berasal dari Manado, Patris R.A. Rumbayan, adalah purnawirawan Korps Wanita Angkatan Darat dengan pangkat terakhir letnan kolonel. Kakak kandungnya pun menikah dengan prajurit TNI Angkatan Darat.
Pakdenya, mendiang Syahrul Ansory, adalah perwira tinggi TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir marsekal muda. Sebelum wafat pada 9 Maret 2024, lima hari sebelum ulang tahunnya ke-68, Syahrul mengemban posisi deputi bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Setelah menamatkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara pada 2007, Teddy masuk Akademi Militer (Akmil) di Magelang dan lulus pada 2011. Setahun kemudian, ia meraih gelar S1 hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Bandung, masih dalam bagian dari jalur pendidikan taruna Akmil.
Ia lalu masuk korps infanteri dan memulai karier militernya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), satuan elite TNI Angkatan Darat.
Di Kopassus, ia sempat beberapa kali memegang posisi komandan peleton sebelum dipercaya menjadi perwira operasi di Batalyon 13. Ia pernah ditugaskan ke Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.
Pada 2015, Teddy mengikuti sekolah analisis intelijen di Australia. Setahun berselang, ia masuk Satgas Intelijen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Teddy lalu mengikuti seleksi dan terpilih mewakili TNI untuk menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi pada 2016. Posisi ini dipegangnya hingga 2019. Di periode ini, pangkatnya masih letnan satu.
Setelahnya, Teddy menjalani serangkaian pendidikan militer di Amerika Serikat pada 2019-2020, mulai dari pendidikan infanteri hingga terjun payung dan operasi serbuan udara berbasis helikopter. Ia pun masuk sekolah ranger, yang melatih kepemimpinan tempur unit kecil dalam kondisi ekstrem.
Sepulangnya ke Indonesia pada 2020, Teddy naik pangkat jadi kapten. Ia sempat bertugas di Kementerian Pertahanan sebagai analis isu militer Amerika Serikat, sebelum menjadi ajudan Prabowo Subianto yang belum lama diangkat Presiden Jokowi sebagai menteri pertahanan.
“Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi. Tapi, Pak Jokowi entah punya niat baik kepada saya, ajudannya ini dikasih ke saya,” kata Prabowo pada Desember 2023.
Karier Teddy moncer setelah melekat dengan Prabowo. Ia meraih gelar S2 kajian terorisme dari Universitas Indonesia pada 2021, dan kembali naik pangkat jadi mayor.
Selama jadi ajudan, Teddy nyaris selalu berada di sisi Prabowo, baik saat menjalankan tugas kenegaraan sebagai menteri pertahanan maupun ketika berkampanye jelang Pilpres 2024. Dari sana, Teddy perlahan jadi salah satu orang kepercayaan Prabowo.
Prabowo kabarnya senang dengan Teddy karena punya banyak kesamaan. Mereka sama-sama keturunan Jawa-Minahasa. Keduanya pun memulai karier militer di Kopassus—di masa Prabowo muda namanya masih Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha).
Pada 26 Februari 2024, hanya 12 hari setelah pemungutan suara pilpres, Teddy dipromosikan menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu, satuan elite di bawah Divisi Infanteri 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Jabatan yang sama pernah dipegang Prabowo pada 1985.
Setelah Prabowo jadi presiden, Teddy seakan kebanjiran privilese.
Pada 21 Oktober 2024, Teddy dilantik jadi sekretaris kabinet di usia ke-35, yang membuatnya jadi sekretaris kabinet termuda dalam sejarah Indonesia. Padahal, saat itu ia masih berstatus tentara aktif.
Merujuk UU TNI, tentara aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan. Ada pengecualian untuk sejumlah pos tertentu, antara lain Lemhannas, Sekretariat Militer Presiden, Mahkamah Agung, serta kantor-kantor yang membidangi politik-keamanan, pertahanan, intelijen, sandi, SAR, dan narkotika.
Untuk menyiasati hal ini, Prabowo mengubah posisi sekretaris kabinet. Di era sebelumnya, jabatan ini setingkat menteri. Kini, sekretaris kabinet ditempatkan dalam struktur Sekretariat Militer Presiden di bawah Kementerian Sekretariat Negara dengan level setinggi-tingginya eselon II.a. Dengan begitu, Teddy tak perlu menanggalkan statusnya sebagai prajurit TNI aktif.
Hanya empat bulan setelah jadi sekretaris kabinet, pada 25 Februari 2025, Teddy pun mendapat kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP) menjadi letnan kolonel.
Kenaikan pangkat ini penuh kejanggalan.
Pertama, skema KPRP tidak dikenal dalam Peraturan Panglima TNI No. 40/2018 tentang kepangkatan prajurit TNI. Beleid itu hanya mengatur kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penghargaan, dan kenaikan pangkat luar biasa.
Kedua, kenaikan pangkat dari mayor ke letnan kolonel umumnya terjadi setelah masa dinas paling cepat 18 tahun. Teddy baru sekitar 14 tahun lulus dari Akmil.
Ketiga, kenaikan pangkat reguler biasanya ditetapkan dua kali setahun, setiap 1 April dan 1 Oktober, kecuali untuk kasus luar biasa seperti prajurit yang berjasa di medan perang. Teddy mulai menyandang pangkat letnan kolonel pada 25 Februari 2025.
Keempat, jenjang menuju letnan kolonel mensyaratkan pendidikan lanjutan di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Angkatan Darat. Teddy baru tercatat menjalani pendidikan di Sesko pada Februari 2026, setahun setelah promosi itu berlaku.
Segala kritik atas kenaikan pangkat Teddy pun tampaknya dianggap angin lalu saja oleh TNI.
“Itu kewenangan panglima TNI dan saya,” kata Kepala Staf TNI AD, Jenderal Maruli Simanjuntak, pada Maret 2025.
Kejanggalan tak berhenti pada kenaikan pangkat militernya. Sebagai sekretaris kabinet, Teddy juga tampak memiliki kewenangan yang besar, meski level jabatannya telah diturunkan menjadi eselon II.a.
Majalah Tempo telah melaporkan secara mendalam peran sentral Teddy di istana. Ia disebut nyaris menjadi satu-satunya pintu bagi para pejabat maupun tokoh publik untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Prabowo.
Tidak hanya menyaring siapa saja yang bisa menghadap Prabowo, Teddy juga mengurasi informasi yang sampai ke kepala negara. Ia, misalnya, disebut kerap meminta para pejabat memangkas bahan paparan untuk Prabowo agar tidak kelewat panjang dan fokus menonjolkan hal yang baik-baik saja.
Dan, bagi pers, Teddy adalah pengendali utama arus narasi istana.
‘Siapa Suruh Kamu?’
Selasa, 22 April 2025, sejumlah wartawan melakoni wawancara cegat dengan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta.
Setelah Prabowo membahas pertemuan bilateral itu, seorang reporter TVRI meminta komentar presiden soal dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, pada 10 April, Ira Mesra Destiawati melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara, mitra resmi MBG di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, ke polisi. Yayasan itu sempat bekerja sama dengan pihak Ira untuk memasak makanan bagi sekolah-sekolah setempat.
Menurut Ira, meski pihaknya telah memasak sekitar 65 ribu porsi makanan untuk 19 sekolah pada Februari-Maret 2025, ia belum menerima pembayaran. Akibatnya, Ira mengaku merugi Rp975,4 juta.
Mendapat pertanyaan yang tak sesuai agenda acara, Prabowo disebut sempat melirik Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di sampingnya sebelum memberikan respons.
“Nanti saya cek ya. Saya belum tahu,” kata Prabowo.
“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga.”
Menurut narasumber Project Multatuli yang mengetahui kejadian ini, setelah sesi wawancara cegat dengan Prabowo, Teddy memanggil reporter TVRI tersebut dan mengajaknya bicara secara terpisah.
“Kamu dari TVRI harusnya enggak boleh bertanya seperti itu,” kata Teddy, seperti diceritakan narasumber kami. “Siapa yang nyuruh kamu?”
Si reporter coba menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti penugasan dari redakturnya.
“Coba saya lihat.”
Teddy bersikeras ingin melihat pesan dari redaktur TVRI soal penugasan yang dimaksud. Si reporter membuka aplikasi WhatsApp, lalu menunjukkan percakapan dengan atasannya kepada Teddy.
Setelah kejadian ini, si reporter TVRI tidak pernah meliput lagi di istana. Redaktur yang memberinya penugasan pun dicopot dan diminta fokus bertugas sebagai presenter.
“[Teddy] itu keterlaluan,” kata narasumber kami. “Harusnya itu enggak boleh, kan, sampai melihat WhatsApp penugasannya.”
Para wartawan istana awalnya tidak tahu soal insiden ini. Reporter TVRI tersebut tiba-tiba bergeser ke pos liputan lain tanpa sempat bercerita ataupun berpamitan kepada rekan-rekannya.
Menurut narasumber kami yang lain, cerita soal apa yang terjadi baru menyebar “cukup lama” setelah kejadian. Ia heran mendengar hal ini. Apalagi, pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo dianggap wajar, dan presiden pun terbuka saja menjawabnya.
“Prabowo jawabnya juga bagus,” katanya. “Jawabannya enggak yang jelek, yang bisa menyudutkan dia sendiri.”
Pihak TVRI tidak menjawab upaya konfirmasi kami, yang kami ajukan lewat direktur utama serta direktur program dan berita, sampai artikel ini dirilis.
Lima bulan setelah insiden reporter TVRI, tepatnya pada Sabtu sore, 27 September 2025, wartawan istana lainnya kembali mengalami intimidasi.
Saat itu, sejumlah wartawan istana berkumpul di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, untuk menyambut sekaligus mendengar keterangan pers Presiden Prabowo sepulangnya dari lawatan ke luar negeri.
Sebelumnya, menurut sejumlah narasumber kami, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden telah memberi arahan kepada para wartawan yang hadir agar tidak menanyakan hal-hal di luar lawatan Prabowo.
Ini lumrah terjadi. Tidak hanya untuk kunjungan ke luar negeri, saat Prabowo dinas ke luar kota pun biasanya para wartawan yang ikut serta bakal diminta menyetor daftar pertanyaan untuk diajukan ke Prabowo sebelum sesi wawancara cegat berlangsung. BPMI lalu mengurasi pertanyaan mana yang bisa dan tidak bisa disampaikan.
Di Bandara Halim Perdanakusuma, awalnya semua berjalan seperti biasa. Prabowo membahas kegiatannya selama di luar negeri, termasuk pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dari apa yang disebut pemerintah sebagai “konflik di Gaza”.
Beres membahas hal itu, Prabowo balik badan, bermaksud meninggalkan kerumunan wartawan. Saat itulah Diana Valencia, wartawan CNN Indonesia TV, mengajukan pertanyaan.
“Pak Prabowo, soal Makan Bergizi Gratis, ada instruksi khusus enggak untuk BGN?”
Pertanyaan ini tidak eksplisit mempersoalkan MBG ataupun Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program tersebut. Namun, ia jadi sensitif karena saat itu kasus keracunan MBG sedang merebak di berbagai daerah.
Sebagai respons, Prabowo bilang ia memantau perkembangan terkait MBG, dan akan memanggil kepala BGN dan beberapa pejabat lain untuk mendiskusikan masalah yang ada.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo.
“Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi.”
Prabowo kabarnya tidak senang dengan pertanyaan Diana. Dari sana, BPMI memanggil dan menegur Diana, menyebut pertanyaannya di luar konteks kegiatan presiden.
Masih di hari yang sama, kira-kira pukul 7 malam, seorang petugas BPMI menyambangi kantor CNN Indonesia dan mengambil kartu identitas wartawan istana milik Diana.
Diana lalu pamitan dari grup wartawan istana.
“Selamat malam, kakak2. Per malam ini saya bukan wartawan istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers karena saya dinilai bertanya di luar konteks acara,” tulis Diana.
“Oleh karena itu, saya izin leave group ini. Terimakasih banyak, sampai bertemu di liputan lain.“
Dengan cepat, pesan Diana tersebut diteruskan dari satu grup ke grup lainnya. Ia jadi perbincangan hangat, terutama di kalangan wartawan.
Esok siang, 28 September, Tempo jadi media pertama yang mengangkat kasus Diana. Kejadian ini lantas ramai di media sosial dan memantik kritik dari berbagai pihak terhadap istana yang dianggap membungkam pers.
“Sikap biro pers istana bisa dikategorikan melanggar kebebasan pers,” kata anggota Dewan Pers, Abdul Manan.
Setelah menghadapi badai kritik, barulah BPMI menyampaikan penyesalan, meminta maaf, dan mengembalikan ID pers istana Diana pada 29 September.
“Kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali,” kata Yusuf Permana, deputi bidang protokol, pers, dan media Sekretariat Presiden.
Kasus Diana berakhir berbeda dengan kasus reporter TVRI sebelumnya, yang disingkirkan begitu saja dalam senyap.
Bisa dikatakan, upaya pembungkaman hanya benar-benar bekerja ketika semua orang sepakat untuk tidak membicarakannya.
Itu sebabnya, diam bukan pilihan.
Comments are closed.