Menjaga Keamanan Maritim Indonesia di Tengah Panasnya Konflik di Timur Tengah

3 Maret 2026 18.30 WIB • 2 menit

Timur Tengah kembali memanas. Ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menimbulkan kekhawatiran dunia akan terjadinya eskalasi konflik berjangka panjang.

Gonjang-ganjing di Timur Tengah merupakan alarm dini bagi Indonesia. Meskipun jauh, dampak dan ancaman nyata tetap berisiko untuk terjadi, apalagi dengan keputusan Iran untuk menutup Selat Hormuz yang akan berdampak luas pada distribusi energi dunia.

Indonesia sebagai Jalur Alternatif

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dalam situs resminya menegaskan pentingnya penguatan perbatasan maritim di tengah ketidakpastian global. Alih-alih bersikap reaktif, BNPP justru melihat situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat keamanan maritim dalam negeri.

Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah. Namun, efek rambatannya sangat terasa di perdagangan internasional, stabilitas energi, serta keamanan maritim.

Sebagai negara kepulauan dengan letak yang amat strategis, eskalasi di Timur Tengah bisa membuat arus pelayaran mengalami pergeseran di titik-titik alternatif, termasuk melalui Selat Malaka atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) lainnya.

Hal ini sebenarnya bisa menjadi “berkah” untuk Indonesia karena posisi Indonesia semakin strategis. Indonesia memiliki jalur-jalur penting seperti Selat Malaka, Selat Sunda, sampai Selat Lombok yang termasuk dalam choke points vital dalam pelayaran dan perdagangan internasional.

Di sisi lain, dengan naiknya kemungkinan lonjakan kapal yang melewati perairan Indonesia, risiko perompak, penyelundupan, sampai aktivitas kapal gelap semakin besar. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dari Bakamla, TNI AL, dan Polairud untuk bersama-sama menjaga perairan Nusantara.

Diplomasi dan Prinsip Bebas Aktif dalam Menjaga Maritim

Lebih lanjut, BNPP menekankan bahwa di tengah kondisi yang sangat tidak stabil ini, Indonesia harus memastikan sistem navigasi laut, pelabuhan, dan jaringan logistik nasional agar tetap terlindungi. Hal ini dikarenakan adanya potensi munculnya “perang” melalui jaringan siber. Cyber border security bisa menjadi bagian penting dalam menjaga pertahanan maritim Indonesia.

Lebih lanjut, Indonesia juga dinilai perlu untuk kembali menegaskan posisinya sebagai negara nonblok yang selalu menjunjung prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak terjebak dalam blok atau kekuatan mana pun.

Sebagai negara maritim yang juga berbatasan dengan negara tetangga, perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina untuk melakukan patroli maritim trilateral demi menjaga stabilitas kawasan. Hal demikian justru akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional.

Situasi dunia yang tidak stabil ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi nasional. ALKI sebagai titik penting penjaga kedaulatan negara harus dijaga dengan baik.

Selain itu, perlu ada penguatan dan pengamanan pada ketahanan logistik perbatasan, mitigasi risiko ekonomu, serta diplomasi aktif yang dilakukan beriringan demi menjaga ketahanan negara.

Kawan GNFI, stabilitas domestik menjadi fondasi penting untuk mewujudkan diplomasi yang efektif. Tanpa adanya pengelolaan wilayah perbatasan yang baik, posisi strategis Indonesia tentu akan tampak melemah di mata dunia.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News