tantangan utama adalah arealnya sangat terbatas, diperebutkan untuk banyak kepentingan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan program tiga juta rumah menjadi solusi mengatasi backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia.
Dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta, Senin, AHY mengatakan pencanangan program tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau (Presiden Prabowo) kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera,” kata AHY.
Pemerintah mencanangkan program tiga juta rumah sebagai bagian dari visi pembangunan nasional untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Menurut AHY, program tiga juta rumah ditujukan untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih terjadi serta meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang tinggal di rumah kurang layak.
Pemerintah menargetkan program itu dapat memperluas akses masyarakat prasejahtera dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak dan terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.
AHY menjelaskan pengembangan sektor perumahan tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui aktivitas pembangunan.
Ia menyebut sektor perumahan berpotensi menggerakkan sedikitnya 180 jenis industri yang berkaitan dengan konstruksi, material bangunan, hingga sektor pendukung lainnya di berbagai daerah.
Dengan berkembangnya sektor tersebut, pembangunan perumahan rakyat dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, AHY menilai keberhasilan program perumahan nasional sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang siap dibangun dengan status hukum yang jelas dan bebas sengketa.
Pemerintah pun mengoordinasikan sejumlah kementerian terkait dalam membangun ekosistem perumahan terpadu, termasuk kementerian yang menangani pertanahan, pekerjaan umum, transportasi, serta kawasan permukiman.
Dalam konteks pembangunan perkotaan, AHY menilai pengembangan hunian vertikal menjadi solusi atas keterbatasan lahan di kota-kota besar yang semakin padat penduduk.
Ia menjelaskan konsep hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan akses transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi.
“Apalagi diprediksi 70 persen masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia akan hidup, akan bekerja, beraktivitas di kota-kota. Jadi sekali lagi tantangan utama adalah arealnya sangat terbatas, diperebutkan untuk banyak kepentingan. Oleh karena itu pendekatannya pun housing atau vertical housing,” jelasnya.
Menurut AHY, konsep tersebut telah banyak diterapkan di kota-kota modern dunia dan menjadi pendekatan penting dalam pembangunan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi.
“Dan terima kasih kepada PT KAI yang luar biasa memiliki aset di seluruh Indonesia dan di lokasi-lokasi yang utama, prime locations,” kata AHY.
Baca juga: DKI targetkan 663 rumah direnovasi lewat program bedah rumah Baznas
Baca juga: Menteri PKP: Pesanan genteng dari UMKM Majalengka capai Rp3 miliar
Baca juga: Menteri PKP perpanjang tenor cicilan rumah jadi 30 tahun
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.