Konde.co menyajikan kamus feminis sebulan sekali. Kamus feminis berisi kata-kata feminis agar lebih mudah dipahami pembaca.
Ketika dunia membicarakan konflik dan ketegangan geopolitik, perhatian sering terfokus pada negara, militer, atau perebutan pengaruh global. Namun, jarang sekali percakapan tersebut menempatkan perempuan dan kelompok rentan sebagai pusat analisis.
Gelombang kekerasan bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dan sejumlah wilayah lain di kawasan Asia Barat kembali mempertegas satu hal yang sering diabaikan. Perang bukan hanya tentang strategi militer, geopolitik, atau perebutan pengaruh global. Tetapi juga tentang tubuh-tubuh sipil yang hancur, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Serangan udara, operasi militer, dan eskalasi konflik yang meluas ke kawasan seperti Lebanon, Suriah, dan Yaman—juga genosida berkepanjangan di Palestina—tidak hanya menciptakan kehancuran fisik. Tetapi juga memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama.
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai laporan media internasional dan lembaga kemanusiaan menunjukkan peningkatan signifikan jumlah korban sipil akibat serangan udara dan operasi militer. Di Iran sendiri, serangan yang diklaim menargetkan fasilitas militer atau strategis sering kali berdampak luas pada permukiman sipil di sekitarnya.
Pada 28 Februari 2026, misalnya. Sebanyak 165 siswa dan staf Sekolah Dasar putri Shajareh Tayyebeh di Iran tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Serangan terhadap fasilitas publik tersebut berlangsung tak lama setelah Amerika dan Israel mengumumkan serangan gabungan terhadap Iran. Suara ledakan terdengar setelah sebuah rudal menghantam gedung sekolah, sebagaimana laporan sejumlah media lokal seperti dikutip Al Jazeera. Hantaman rudal menyebabkan bangunan gedung hancur dan atap sekolah runtuh. Akibatnya anak-anak dan para guru terjebak di bawah reruntuhan.
Para murid yang tewas berusia antara 7 hingga 12 tahun. Selain korban tewas terdapat juga korban yang terluka sebanyak 95 orang seperti dilaporkan media pemerintah. Kejadian ini merupakan serangan paling mematikan dalam perang melawan Iran yang menargetkan warga sipil.
Baca Juga: Kamus Feminis: Operasi Plastik dan Patriarki yang Membuat Otonomi Tubuh Jadi Bersyarat
Sementara itu, di Palestina, pemboman yang intensif oleh Israel telah menewaskan puluhan ribu warga sipil sejak eskalasi konflik terakhir. Proporsi besar korban di Gaza dan wilayah lainnya di Palestina adalah perempuan dan anak-anak. Data dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi kemanusiaan menunjukkan bahwa anak-anak bisa mencapai lebih dari sepertiga korban jiwa dalam konflik bersenjata modern di kawasan ini. Apa lagi ketika yang terjadi adalah perampasan ruang hidup dan pembantaian seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama berpuluh-puluh tahun.
Namun, angka-angka tersebut hanyalah permukaan dari tragedi yang jauh lebih kompleks. Di balik statistik, terdapat kehidupan yang terputus. Anak-anak yang kehilangan orang tua, perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender berlapis atau menjadi kepala keluarga secara mendadak, serta komunitas yang tercerabut dari akar sosial dan ekonominya.
Dalam situasi perang, perempuan dan anak-anak tidak hanya menjadi korban langsung kekerasan bersenjata. Tetapi juga mengalami dampak berlapis yang sering kali luput dari perhatian. Serangan udara dan pengeboman memang mematikan. Tetapi konsekuensi jangka panjang seperti kelaparan, kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, dan kekerasan berbasis gender sering kali lebih mematikan secara perlahan.
Baca Juga: Kamus Feminis: Ekosida, Kejahatan Lingkungan Memusnahkan Perempuan dan Kelompok Rentan
Di wilayah konflik seperti Gaza dan Yaman, misalnya, blokade dan kehancuran infrastruktur menyebabkan sistem kesehatan kolaps. Perempuan hamil kesulitan mendapatkan layanan medis yang layak, meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Anak-anak mengalami malnutrisi kronis, trauma psikologis, dan kehilangan akses pendidikan.
Dalam konteks Iran dan wilayah sekitarnya, ketegangan militer yang meningkat juga berdampak pada pembatasan mobilitas, penguatan kontrol negara, serta meningkatnya kerentanan perempuan terhadap represi politik. Perempuan yang sebelumnya aktif dalam gerakan sosial atau advokasi hak asasi manusia menghadapi risiko penangkapan, kekerasan, dan penghilangan paksa.
Selain itu, konflik bersenjata sering memperburuk kekerasan berbasis gender. Dalam situasi darurat, mekanisme perlindungan sosial melemah, sementara impunitas meningkat. Perempuan dan anak perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual, eksploitasi, dan pernikahan paksa sebagai strategi bertahan hidup di tengah krisis.
Dari perspektif feminis, perang tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan global yang patriarkal dan imperialistik. Keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya dalam berbagai konflik di Asia Barat sering kali dibenarkan melalui narasi “keamanan”, “demokrasi”, atau bahkan “pembebasan perempuan”. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi yang tajam antara narasi tersebut dan dampak nyata yang dialami perempuan.
Baca Juga: Kamus Feminis: Interseksionalitas Ajarkan Membaca Ketidakadilan dari Gender, Kelas dan Relasi Kuasa
Konsep ini telah lama dikritik oleh feminis poskolonial seperti Chandra Talpade Mohanty, yang menyoroti bagaimana perempuan di ‘Dunia Selatan (Global South)’ sering direpresentasikan sebagai korban pasif yang membutuhkan penyelamatan oleh Barat. Narasi ini tidak hanya menghapus agensi perempuan lokal, tetapi juga digunakan untuk melegitimasi intervensi militer.
Padahal, di Asia Barat, perempuan bukan sekadar korban; mereka juga aktor politik, aktivis, dan penjaga komunitas. Dari perempuan Palestina yang memimpin upaya solidaritas komunitas di Gaza, hingga perempuan Iran yang terlibat dalam gerakan protes terhadap represi negara. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan di kawasan ini memiliki peran yang aktif dan kompleks.
Namun, narasi dominan yang diproduksi oleh media Barat sering kali mengabaikan dimensi ini. Perempuan Asia Barat direduksi menjadi simbol penderitaan tanpa suara. Sementara konteks politik yang lebih luas—termasuk peran negara-negara besar dalam menciptakan konflik—dihapuskan.
Salah satu kritik utama terhadap feminisme arus utama, terutama yang berkembang di Barat, adalah kecenderungannya untuk memusatkan pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah sebagai standar universal. Perspektif ini sering kali gagal memahami bagaimana ras, kelas, kolonialisme, dan geopolitik membentuk pengalaman perempuan di berbagai belahan dunia.
Feminisme liberal, misalnya, sering menekankan pada kesetaraan formal dan hak individu. Tetapi kurang memperhatikan bagaimana struktur global—termasuk perang dan imperialisme—menciptakan ketidakadilan sistemik. Dalam konteks konflik di Asia Barat, pendekatan ini tidak cukup untuk menjelaskan atau merespons penderitaan perempuan yang hidup di bawah bom dan blokade.
Sebaliknya, feminisme interseksional, yang dipopulerkan oleh Kimberlé Crenshaw, menawarkan kerangka yang lebih komprehensif. Pendekatan ini menekankan bahwa pengalaman perempuan tidak bisa dipisahkan dari faktor lain seperti ras, kelas, agama, dan lokasi geografis. Dalam konteks perang, interseksionalitas membantu kita memahami bagaimana perempuan di Asia Barat menghadapi bentuk penindasan yang berlapis. Sebagai perempuan, sebagai warga negara di wilayah konflik, dan sebagai bagian dari komunitas yang dimarginalkan secara global.
Baca Juga: Kamus Feminis: Fatherless, Ketika Ayah ‘Absen’ dan Perempuan Memikul Beban Pengasuhannya
Feminisme poskolonial dan dekolonial juga memberikan kritik penting terhadap dominasi perspektif Barat. Mereka menekankan bahwa perjuangan perempuan di Global South tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan sejarah kolonialisme dan neokolonialisme yang masih berlangsung dalam bentuk intervensi militer dan dominasi ekonomi.
Salah satu dampak paling berbahaya dari dominasi narasi Barat adalah penghapusan sejarah dan kontribusi perempuan di Asia Barat dan Afrika Utara (West Asia and North Africa alias WANA / SWANA / MENA). Dalam banyak literatur dan media global, perempuan dari kawasan ini jarang diakui sebagai subjek sejarah yang aktif.
Padahal, sejarah mencatat berbagai gerakan perempuan yang kuat di kawasan ini. Dari aktivisme perempuan di Iran pasca-revolusi, hingga peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan di berbagai negara Arab, kontribusi mereka sangat signifikan dalam membentuk dinamika sosial dan politik.
Penghapusan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari politik pengetahuan yang lebih luas. Dengan mengabaikan atau mereduksi peran perempuan Timur, narasi global mempertahankan hierarki yang menempatkan Barat sebagai pusat peradaban dan kemajuan.
Dalam konteks ini, feminisme dekolonial menuntut pengakuan terhadap keberagaman pengalaman perempuan dan pentingnya mendengarkan suara-suara dari Global South. Ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga soal keadilan epistemik—siapa yang berhak berbicara, dan siapa yang didengar.
Melihat konflik di Asia Barat dari perspektif feminis berarti menolak untuk melihat perang semata sebagai peristiwa militer. Sebaliknya, ini berarti memahami perang sebagai fenomena sosial yang memengaruhi tubuh, relasi, dan kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: Kamus Feminis: Solidaritas Laki-Laki Sekutu, Menjadi Ally Jangan Hanya Performatif
Pendekatan feminis juga menuntut kita untuk mempertanyakan narasi dominan yang membenarkan kekerasan. Mengapa serangan militer yang menewaskan ribuan perempuan dan anak-anak bisa dianggap sebagai “operasi pertahanan”? Siapa yang menentukan nilai kehidupan manusia dalam konteks geopolitik?
Selain itu, feminisme juga mengajak kita untuk melihat bentuk-bentuk resistensi yang sering tidak terlihat. Perempuan di wilayah konflik tidak hanya bertahan, tetapi juga menciptakan ruang-ruang solidaritas, merawat komunitas, dan melawan ketidakadilan dalam berbagai bentuk.
Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan bentuk solidaritas global yang lebih adil dan inklusif. Solidaritas tidak boleh bersifat selektif atau didasarkan pada kedekatan budaya dan politik semata. Penderitaan perempuan dan anak-anak di Asia Barat harus dipandang dengan urgensi yang sama seperti di belahan dunia lainnya.
Media, akademisi, dan aktivis memiliki peran penting dalam membentuk narasi yang lebih adil. Ini termasuk memberikan ruang bagi suara perempuan dari kawasan konflik, serta mengkritisi peran negara-negara besar dalam menciptakan dan mempertahankan konflik.
Lebih dari itu, solidaritas juga berarti mendukung upaya-upaya lokal yang dipimpin oleh perempuan. Alih-alih memaksakan solusi dari luar, pendekatan ini menghormati pengetahuan dan pengalaman lokal sebagai dasar untuk perubahan yang berkelanjutan.
Memahami situasi perang di Asia Barat melalui perspektif feminis bukan sekadar pilihan analisis. Melainkan kebutuhan mendesak untuk membongkar bagaimana kekuasaan global bekerja. Tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui produksi pengetahuan dan narasi.
Sementara itu, perang di Asia Barat bukan hanya krisis regional, tetapi juga cerminan dari ketidakadilan global yang lebih luas. Dalam konteks ini, perempuan dan anak-anak bukan hanya korban. Tetapi juga saksi dan aktor dalam perjuangan untuk bertahan hidup dan meraih keadilan.
Baca Juga: Kamus Feminis: Anarkisme dan Anarko-Feminisme (Tidak) Sama Dengan Kekacauan
Dalam konflik yang melibatkan aktor-aktor kuat seperti Amerika Serikat dan Israel terhadap negara seperti Iran dan kawasan lain di Asia Barat, ketimpangan tidak hanya terjadi di medan perang. Tetapi juga dalam cara dunia memahami dan mengingat peristiwa tersebut. Perspektif feminis membantu kita melihat bahwa siapa yang memiliki kuasa untuk menulis sejarah sering kali juga menentukan siapa yang diakui sebagai subjek—dan siapa yang dihapus.
Dalam banyak kasus, perempuan di wilayah timur dunia—khususnya WANA / SWANA—tidak hanya mengalami kekerasan fisik akibat perang. Tetapi juga kekerasan simbolik berupa penghapusan pengalaman mereka dari narasi global. Media internasional yang didominasi perspektif Barat cenderung menampilkan perempuan dari kawasan ini sebagai korban tanpa suara. Atau sebaliknya, tidak menampilkan mereka sama sekali.
Di sinilah pentingnya kritik feminis poskolonial seperti yang diajukan oleh Chandra Talpade Mohanty. Menyoroti bagaimana perempuan “dunia ketiga” sering direduksi menjadi kategori homogen yang pasif dan membutuhkan penyelamatan. Padahal, penggambaran semacam ini justru memperkuat logika imperialisme yang menjadi akar banyak konflik itu sendiri.
Baca Juga: Kamus Feminis: Filsafat Perspektif Feminis, Ruang Pemikiran Bukan Hanya Milik ‘Abang-Abangan’
Lebih jauh, ketimpangan kekuasaan global juga menentukan arsip mana yang dianggap sah dan layak disimpan. Sejarah perempuan di Timur, baik sebagai pejuang, pengorganisir komunitas, maupun pemikir, sering kali tidak terdokumentasi atau tidak diakui dalam kanon pengetahuan global. Ini bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena struktur epistemik global tidak memberi ruang bagi suara mereka. Feminisme dekolonial menekankan bahwa penghapusan ini adalah bagian dari warisan kolonialisme yang masih berlanjut dalam bentuk neokolonialisme. Termasuk melalui intervensi militer, dominasi ekonomi, dan hegemoni budaya.
Dalam konteks ini, memahami situasi secara feminis berarti juga mengakui bahwa kekerasan tidak hanya terjadi ketika bom dijatuhkan, tetapi juga ketika pengalaman perempuan dihapus, diremehkan, atau disalahartikan. Ini adalah bentuk kekerasan epistemik.
Ketika kelompok tertentu kehilangan hak untuk mendefinisikan realitas mereka sendiri. Perspektif interseksional menjadi penting karena membantu kita melihat bagaimana perempuan di kawasan konflik mengalami penindasan yang berlapis. Sebagai perempuan, sebagai bagian dari komunitas yang diserang, dan sebagai subjek dari sistem global yang timpang.
Baca Juga: Kamus Feminis: ‘Her’story, Gugat Penyingkiran Perempuan dalam Sejarah Indonesia
Selain itu, pendekatan feminis juga membuka ruang untuk melihat bentuk-bentuk perlawanan yang sering tidak terlihat dalam narasi arus utama. Perempuan bukan hanya korban pasif; mereka adalah pengorganisir bantuan, pendidik informal bagi anak-anak di tengah reruntuhan, serta penjaga keberlangsungan komunitas. Namun, tanpa kerangka feminis yang peka terhadap konteks, kontribusi ini mudah diabaikan karena tidak sesuai dengan definisi “kepahlawanan” yang maskulin dan militeristik.
Dengan demikian, pentingnya memahami konflik ini secara feminis terletak pada kemampuannya untuk mengganggu narasi dominan dan membuka ruang bagi keadilan yang lebih luas. Baik keadilan material maupun keadilan pengetahuan. Ini berarti tidak hanya menuntut penghentian kekerasan fisik. Tetapi juga menantang sistem global yang memungkinkan kekerasan tersebut terus terjadi dan dibenarkan.
Tanpa perspektif ini, kita berisiko mengulang pola lama. Melihat perempuan di Timur sebagai objek penderitaan tanpa agensi, sambil mengabaikan peran negara-negara kuat dalam menciptakan kondisi yang mereka alami. Sebaliknya, dengan pendekatan feminis yang interseksional dan dekolonial, kita dapat mulai membangun pemahaman yang lebih utuh. Tidak hanya mengakui penderitaan, tetapi juga menghargai perlawanan, pengetahuan, dan sejarah perempuan di seluruh dunia.
Namun, ini hanya mungkin jika feminisme itu sendiri bersedia untuk mengkritisi batas-batasnya dan membuka diri terhadap pengalaman perempuan di luar Barat. Sebab, tanpa itu, feminisme berisiko menjadi bagian dari masalah yang ingin ia selesaikan.
Di tengah dentuman bom dan reruntuhan kota, pertanyaan mendasar tetap sama: kehidupan siapa yang dianggap berharga? Dan siapa yang berhak menentukan jawabannya?
Comments are closed.