Tawa siswa kelas lima di Cipongkor, Bandung Barat, mendadak lenyap. Pagi itu, nasi dengan lauk sederhana dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru saja disantap. Tak lama, wajah-wajah ceria berubah pucat.
Beberapa anak memegangi perut, keringat dingin menetes di pelipis, lalu satu per satu muntah di lantai. Bau asam menyengat, bercampur dengan tangis panik yang memenuhi ruang kelas.
Guru berusaha menenangkan, meski wajahnya sendiri diliputi cemas. Sebagian siswa berlarian ke toilet, sebagian lain terduduk lemas di kursi. Telepon genggam berdering tak henti, suara guru bergetar ketika mengabari orang tua bahwa anak mereka harus segera dijemput. Di luar kelas, halaman sekolah dipenuhi motor warga yang terburu-buru, sementara ambulans lokal hilir-mudik membawa anak-anak yang tak kuasa berdiri.
Antrean panjang tampak di puskesmas terdekat. Suara tangisan bercampur keluhan perut sakit menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Pagi yang semestinya jadi bukti kepedulian negara berubah menjadi malapetaka kolektif. Sepiring makan gratis, yang digadang sebagai simbol kasih sayang, justru menyisakan luka dan trauma.
Data yang Menyimpan Luka
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 5.914 kasus keracunan akibat MBG hingga 25 September 2025. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan angka lebih tinggi, yakni 8.649 anak menjadi korban keracunan MBG per 27 September 2025. Pilih angka mana pun, faktanya sama: ribuan anak sakit setelah menyantap makanan yang seharusnya menyehatkan.
Angka bukan sekadar statistik, melainkan politik. Pemerintah memilih kata ”terkendali” untuk meredam kepanikan publik, sementara lembaga pemantau masyarakat menyorongkan data lebih besar agar publik menuntut akuntabilitas. Tetapi silang klaim tak menghapus kenyataan bahwa tubuh anak-anak tetap menanggung.
Trauma yang Tak Hilang dalam Sehari
Keracunan mungkin reda dalam satu-dua hari, tetapi rasa takut jauh lebih awet. Kak Seto, Pemerhati Anak, menuturkan banyak siswa kini menolak menyantap MBG. Sebagian membuang makanan ke tong sampah, sebagian lain menyembunyikan jatahnya di laci meja.
Pengalaman pahit di perut meninggalkan luka psikologis, di mana kini tubuh belajar waspada setiap kali piring MBG terhidang. Orang tua ikut kehilangan rasa tenang. Mereka yang semula merasa terbantu karena anaknya mendapat tambahan gizi kini cemas setiap kali jam makan tiba.
Guru pun serba salah. Menyuruh siswa menghabiskan jatah MBG sama saja dengan menjerumuskan mereka ke risiko sakit. Rantai kepercayaan yang seharusnya menopang program publik runtuh perlahan.
Kita pernah menyaksikan keraguan kolektif yang lahir dari kegagalan komunikasi pemerintah soal vaksin. MBG bisa menapaki jalan serupa. Sekali kepercayaan hilang, pemulihannya memerlukan waktu panjang. Perut anak-anak menjadi bukti bahwa trauma sosial tidak bisa dihapus dengan konferensi pers.
Jurang Kelas dalam Rasa Aman
MBG menyasar sekolah negeri, terutama anak-anak dari keluarga menengah bawah. Di atas kertas, kebijakan ini berbunyi afirmatif. Namun realitas menunjukkan ironi, bahwa justru mereka yang berada di tingkatan sosial menengah ke bawahlah yang paling rentan menanggung risiko keracunan.
Sekolah elite tak tersentuh persoalan ini. Anak-anak dari keluarga mampu tetap aman dengan bekal pribadi atau kantin higienis. Perbedaan kelas sosial menjelma jurang rasa aman. Anak-anak kaya terus makan tanpa was-was, sementara mereka yang miskin harus menelan risiko sebagai ’kelinci percobaan’ demi kebijakan yang dijual sebagai keadilan sosial.
Program afirmasi berubah menjadi reproduksi ketidaksetaraan. Alih-alih menghadirkan kesetaraan pengalaman, MBG memperlebar jurang stigma. Makanan gratis kini identik dengan rasa curiga. Anak-anak dari keluarga tak mampu kembali ditandai sebagai kelompok yang layak diberi makan murah dan sakit.
Pierre Bourdieu, lewat kajian tentang habitus (1977) dan analisisnya mengenai selera kelas (1984), menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan sosial kerap dilanggengkan lewat pengalaman sehari-hari. Dalam kasus MBG, reproduksi itu terjadi lewat pengalaman makan. Anak miskin dipaksa menelan makanan murah yang berujung sakit, sementara anak kaya tetap menikmati pilihan aman. Perut anak menjadi medium reproduksi ketimpangan.
Logika Politik yang Mengabaikan Logika Gizi
Kasus keracunan massal tak bisa dianggap kecelakaan dapur semata. Ia lahir dari benturan dua logika, politik dan gizi.
Politik menuntut kecepatan, skala besar, dan keseragaman. Pemerintah ingin menunjukkan kemampuan mengurus rakyat lewat cara paling konkret, yakni memberi “makan gratis”. Targetnya monumental: puluhan juta porsi setiap hari. Semakin cepat program berjalan, semakin tebal nilai politik yang bisa dipanen.
Namun, gizi tunduk pada hukum berbeda. Ia menuntut presisi, higienitas, serta rantai distribusi yang rapuh terhadap suhu dan waktu. Makanan bukan amunisi yang bisa dilempar ke gudang tanpa rusak. Ia basi dalam hitungan jam, tercemar dalam sekejap, dan tak mengenal kompromi terhadap standar kesehatan.
Laboratorium Kesehatan Jawa Barat menemukan makanan basi sebagai pemicu utama keracunan. Hasil uji juga mengungkap bakteri Salmonella dan Bacillus cereus dalam beberapa sampel. Dalam bahasa sederhana, makanan yang dikejar target politik tak sempat diperiksa dengan logika gizi. Anak-anak pun menjadi korban dari politik logistik yang menelan logika kesehatan.
Tubuh Anak sebagai Arena Politik
Kasus MBG menyingkap wajah biopolitik di mana negara hadir hingga ke dalam perut warganya. Michel Foucault pada akhir 1970-an menulis bahwa kekuasaan modern bekerja dengan cara mengatur kehidupan melalui tubuh—makan, tidur, kesehatan, bahkan reproduksi.
MBG adalah puncak intervensi itu. Negara masuk ke ruang kelas, menentukan menu, lalu menjejalkan makanan ke mulut anak. Namun, kekuasaan yang gagal justru menelanjangi rapuhnya negara.
Anak-anak yang seharusnya tumbuh sehat malah sakit massal. Negara ingin menampilkan wajah pengasuh, tetapi tubuh anak-anak menampakkan bagaimana negara abai pada detail yang membuat hidup terasa aman.
Filsuf Korea, Byung Chul Han, pada 2015 mengingatkan bahwa krisis terbesar masyarakat modern adalah krisis kepercayaan. MBG memperlihatkan itu secara gamblang lewat tubuh anak-anak yang menjadi saksi betapa mudah kepercayaan dihancurkan hanya oleh sepiring nasi basi.
Cerita yang Jarang Didengar
Media memberitakan hasil laboratorium, pernyataan pejabat, dan komentar akademisi. Tetapi suara anak, guru, dan orang tua jarang terdengar. Padahal, mereka yang merasakan beban paling nyata.
Seorang siswa di Ciamis muntah-muntah hingga harus diinfus. Seorang guru di Indramayu menahan tangis karena merasa bersalah menyuruh anak didiknya menghabiskan porsi MBG. Orang tua di Sulawesi Selatan terpaksa menjemput anak dari sekolah dengan hati guncang. Kisah-kisah ini jarang mengisi headline, padahal di situlah inti penderitaan.
Narasi manusiawi membuat kita melihat MBG bukan sebagai program gagal semata, melainkan sebagai luka sosial. Trauma itu menyebar diam-diam, memengaruhi cara anak memandang negara dan sekolah. Bukan hanya perut yang sakit, melainkan pula rasa percaya yang terkikis.
Ekonomi Politik di Balik Nasi Basi
MBG bukan hanya proyek gizi, melainkan juga proyek ekonomi. Tender penyedia makanan bernilai triliunan rupiah mengalir ke kontraktor lokal dan nasional. Dapur kolektif mendadak tumbuh sebagai industri baru. Dalam logika politik, program ini memperlihatkan kekuatan negara; dalam logika ekonomi, ia menjadi sumber rente.
Kasus keracunan membuka sisi gelap itu. Apakah standar higienis benar-benar dijaga, atau ditekan demi mengejar margin? Apakah dapur penyedia dipilih karena kapabilitas, atau karena kedekatan dengan penguasa daerah? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui setiap piring nasi basi.
Shadow economy kemudian muncul di sela-sela dapur MBG. Harga ditekan, bahan baku dipilih seadanya, proses distribusi diakali. Anak-anak yang mestinya mendapat gizi malah menjadi korban akumulasi keuntungan. Politik, ekonomi, dan gizi bertemu di perut anak, dengan hasil yang tragis.
Pelajaran dari Negara Lain
Sejumlah negara lebih dulu bergulat dengan tantangan makan sekolah, dan dari sana Indonesia sebetulnya bisa belajar.
Jepang menjadi contoh yang paling sering dikutip. Tradisi kyushoku sudah berjalan puluhan tahun dan dianggap bagian dari pendidikan, bukan sekadar soal gizi.
Makanan dimasak dengan standar higienis, menu disusun ahli gizi, lalu siswa sendiri ikut menyajikan sebagai bagian dari pembelajaran disiplin. Hasilnya, makan siang sekolah di Jepang tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga mendidik rasa tanggung jawab kolektif.
Meski tidak seluruhnya gratis—baru sekitar sepertiga kota yang benar-benar menanggung penuh—disiplin standar dan keterlibatan sekolah membuat program ini jarang bermasalah serius.
India menunjukkan sisi lain, program Midday Meal Scheme mencakup lebih dari seratus juta anak, skala terbesar di dunia. Namun besarnya skala justru menghadirkan risiko. Kasus keracunan pernah menewaskan belasan siswa, laporan gizi tak sesuai standar, bahkan dugaan manipulasi data kerap muncul.
Meski begitu, program ini tetap berjalan karena masyarakat sipil, orang tua, dan media diberi ruang mengawasi. Transparansi publik, betapapun rumit, terbukti menjadi kunci bertahannya program.
Baca Juga: MBG Harus Dihentikan: Skandal Keracunan, Makanan Basi, Bias Gender, Hingga Bayang-Bayang Militer
Brasil memperlihatkan inovasi berbeda. Melalui Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE), pemerintah mewajibkan minimal 30 persen belanja makan sekolah berasal langsung dari petani keluarga. Realisasi terbaru bahkan sudah mencapai 45 persen.
Artinya, selain memberi makan jutaan siswa, program ini juga menghidupkan ekonomi lokal dan menekan dominasi produk ultra-olahan. Makan sekolah bukan hanya soal kesehatan anak, tetapi juga strategi pembangunan desa.
Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam bisa jadi contoh lain. Program makan sekolah di sana melibatkan perangkat lunak perencanaan menu gizi seimbang, lengkap dengan ratusan resep yang bisa diadaptasi menurut daerah. Studi menunjukkan anak-anak di sekolah peserta program tumbuh lebih tinggi dan sehat dibanding sekolah yang tidak ikut.
Thailand pun menunjukkan hasil serupa. Peningkatan dana makan siang terbukti menurunkan angka stunting dan wasting pada siswa sekolah dasar.
Baca Juga: Bioskop Jadi Ajang Propaganda Pemerintah untuk Pamer ‘Prestasi’ Fana
Dari pengalaman negara-negara ini, satu hal jelas: makan sekolah bukan sekadar proyek logistik, tetapi arena politik, sosial, bahkan ekonomi. Indonesia seharusnya tidak memulai dari nol. Kesalahan India sudah terbuka, standar Jepang sudah mapan, inovasi Brasil sudah terbukti, dan pembaruan Asia Tenggara bisa jadi cermin.
MBG tak bisa hanya disandarkan pada logika kontraktor besar. Ia harus dibangun di atas partisipasi komunitas, transparansi publik, dan pengawasan yang nyata.
Pertanyaannya, apakah kita mau belajar sebelum perut anak kembali jadi korban percobaan?
Solusi yang Lebih dari Audit Teknis
Respons cepat pemerintah biasanya berupa SOP baru, pelatihan dapur, atau pergantian kontraktor. Langkah itu penting, tetapi tidak cukup. Pemulihan harus menyentuh dimensi sosial, seperti:
a) Pengawasan partisipatif. Orang tua, guru, dan siswa perlu ruang untuk ikut mengawasi makanan. Inspeksi mendadak tak bisa hanya datang dari pejabat dinas.
b) Transparansi dapur. Nama penyedia makanan, standar penyimpanan, hingga hasil uji laboratorium perlu diumumkan terbuka. Publik berhak tahu siapa yang memberi makan anak-anak.
c) Pengaduan cepat. Hotline darurat untuk melaporkan kasus keracunan harus tersedia dan benar-benar ditindaklanjuti.
d) Pemulihan psikologis. Anak-anak korban trauma perlu akses konseling agar tidak selamanya memandang makanan gratis sebagai ancaman.
Baca Juga: Kantin Sepi, Perempuan dan Layanan Publik Kena Dampak MBG dan Pemangkasan Anggaran
Tanpa reformasi menyeluruh, MBG hanya akan berputar pada lingkar masalah lama: ganti kontraktor, ganti menu, lalu keracunan kembali terulang.
MBG semestinya menjadi simbol kasih negara. Sayangnya, tubuh anak-anak kini justru menjadi saksi kegagalan tata kelola publik. Perut yang seharusnya kenyang dan sehat malah dipenuhi trauma. Pertanyaan mendesak kini adalah, ketika negara gagal menjaga perut anak, pantaskah kita percaya ia mampu menjaga masa depan mereka?
Referensi:
Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press.
Foucault, M. (1978). The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction. New York: Pantheon Books.
Han, B.-C. (2015). The Transparency Society. Stanford, CA: Stanford University Press.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2025). Laporan Kasus MBG. Jakarta.
Badan Gizi Nasional (BGN). (2025). Data Resmi Keracunan MBG per 25 September 2025. Jakarta.
Laboratorium Kesehatan Jawa Barat. (2025). Hasil Uji Sampel MBG. Bandung.
(Editor: Nurul Nur Azizah)
(Sumber Gambar: Sekretariat Negara)
Comments are closed.