Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim optimalisasi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni difokuskan kepada penerima manfaat yang membutuhkan perbaikan gizi.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang dalam akun Instagram resmi @nanik_deyang yang dikutip dari Jakarta, Senin, menyampaikan pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi kunjungan inspeksi mendadak dan investigasinya ke beberapa sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan perbaikan kualitas Program MBG.
“Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran, yang terdiri atas tim investigasi di bawah saya, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan (tauwas),” ujar Nanik.
Baca juga: BGN ungkap jenis makanan yang berpotensi sebabkan gangguan pencernaan
Ia menjelaskan tim optimalisasi tersebut mulai menyisir penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu, dan nantinya bergerak ke daerah lain.
Nanik menambahkan kepada sekolah-sekolah swasta mahal akan diberitahu bahwa tidak akan diberikan MBG, sementara untuk sekolah negeri yang berada di kawasan elit, karena sifatnya heterogen, akan diberikan kuesioner yang menyatakan siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak.
“Dengan demikian, MBG akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya memang mau menerima dan membutuhkan. Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa,” paparnya.
Nanik mengisahkan saat dirinya melakukan inspektasi mendadak dan investigasi ke beberapa sekolah di Jakarta, dimana ia melihat beberapa ompreng yang tidak dimakan, karena siswa bosan dengan menu MBG yang disajikan.
“Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta, agak nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan dengan alasannya ‘bosan lauknya telur terus’, kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya lebih enak makan di kantin,” ucap Nanik.
Baca juga: MBG jangkau 27 ribu SPPG dengan serapan anggaran capai Rp60 triliun
Baca juga: Sentuhan inovasi program MBG di Kota Malang
Ia menambahkan beberapa anggota DPR juga memberi masukan agar sekolah-sekolah mahal dengan mayoritas siswa dari kalangan mampu agar tidak diberikan MBG.
“Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin,” tuturnya.
Nanik mengakui pernah mendapatkan curahan hati dari para kepala daerah yang anak-anaknya mengenyam pendidikan di sekolah swasta mahal di wilayahnya, tetapi tetap mendapatkan MBG.
“Mereka mengatakan mubazir, karena tidak dimakan, dan kadang dibawa pulang lalu dikasih ke asisten rumah tangganya,” ucap Nanik.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.