KSP ada KSP Mendekat dengan nomor WA (WhatsApp) 0811-4198-88 (atau hubungi) 0811-1933-3888
Jakarta (ANTARA) – Kantor Staf Presiden (KSP) turut mendukung pengawasan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran melalui saluran bantuan (hotline) KSP Mendekat.
Kepala KSP Dudung Abdurachman mengatakan pelaksanaan SPMB sudah seharusnya diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk KSP, guna meminimalisir setiap tindak kecurangan maupun pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan mendorong seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, untuk terus memperkuat koordinasi, membangun mekanisme pengawasan responsif, memastikan keterbukaan informasi publik, serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB. Sekarang di KSP ada KSP Mendekat,” kata Dudung dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Tekankan mitigasi, Kejagung: Jangan ada kecurangan di SPMB 2026/2027
Masyarakat, kata dia, bisa menyampaikan secara langsung keluhan ataupun persoalan, termasuk mengenai dugaan adanya kecurangan dan penyimpangan selama penyelenggaraan SPMB tahun ajaran 2026/2027 melalui saluran bantuan KSP Mendekat.
Pihaknya akan mencoba menyelesaikan berbagai aduan atau laporan yang masuk tersebut dari sisi KSP.
“KSP ada KSP Mendekat dengan nomor WA (WhatsApp) 0811-4198-88 (atau hubungi) 0811-1933-3888,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Dudung mengapresiasi keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pihak terkait lainnya dalam mengawasi dan mengawal SPMB 2026/2027.
Baca juga: Peta sekolah dan keadilan kota
Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB.
“Saya ingin menegaskan bahwa pengawasan yang kuat bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk membangun kepatuhan, menjaga keadilan, dan melindungi hak masyarakat,” ujar Dudung.
Ia menambahkan SPMB bukanlah sekedar program, namun menjadi wujud transformasi tata kelola layanan publik di bidang pendidikan
“Kami ingin memastikan bahwa sekolah menjadi ruang harapan, bukan ruang kecemasan bagi masyarakat,” kata Kepala KSP Dudung Abdurachman.
Baca juga: Kekurang guru-RKB, Pemkab Bandung: Maksimal 40 siswa/kelas SPMB 2026
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.