ESPOS.ID – Ilustrasi korupsi. (Freepik.com)
Esposin, SOLO — Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Solo terhadap potensi risiko korupsi di instansi/lembaga pemerintahan mengalami penurunan signifikan. Pada 2023 skor SPI Solo berada di angka 83,76. Pada 2024 ini anjlok menjadi 76,55.
SPI merupakan survei nasional KPK untuk mengukur integritas dan potensi korupsi berdasarkan persepsi serta pengalaman para responden internal dan eksternal. Berdasarkan klasifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), posisi angka tersebut menempatkan Solo dalam kategori waspada terhadap potensi risiko korupsi.
BRI Peduli Ajak Generasi Muda Jaga Ekosistem Sungai dan Peduli Lingkungan
Fakta ini harus dibaca sebagai alarm serius bagi Pemkot Solo. Pencapaian masa lalu tidak boleh membuat terlena, apalagi menutup mata terhadap retakan integritas yang kian menganga. Mengingat, berdasarkan angka jelas menunjukkan ada celah antara persepsi dan realitas tata kelola pemerintahan di Kota Bengawan.
Menjawab temuan tersebut, KPK telah memberikan sembilan rekomendasi strategis. Umumnya, rekomendasi itu menyoroti perbaikan pelayanan publik dan penguatan sistem pengawasan. Namun, penting dipahami, rekomendasi tersebut bukan sekadar daftar teknokratis untuk dicentang satu per satu. Ia adalah indikator adanya sistem yang perlu dibenahi secara mendasar, baik dari sisi kebijakan, implementasi, maupun pengawasan internal.
Namun, perbaikan sistem saja tidak cukup. Pencegahan korupsi tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada aturan dan prosedur. Perubahan karakter sumber daya manusia birokrasi menjadi kunci. Reformasi birokrasi harus menyentuh ranah nilai dan mentalitas, bukan sekadar administrasi. Tanpa itu, godaan penyalahgunaan kewenangan akan tetap sulit dibendung.
Penurunan skor SPI seharusnya menjadi momentum refleksi dan koreksi, bukan sekadar catatan angka tahunan. Ini adalah pekerjaan rumah integritas yang harus dijawab dengan komitmen jangka panjang. Integritas birokrasi adalah fondasi kepercayaan publik. Bila fondasi ini rapuh, potensi korupsi akan terus berulang, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal akan semakin terkikis.
Pemkot Solo harus mendengar alarm ini dengan serius. Tidak ada pilihan selain memperbaiki tata kelola secara menyeluruh, membangun budaya kerja yang bersih, serta menegakkan komitmen integritas hingga ke akarnya. Keberanian melakukan pembenahan mendasar adalah taruhan bagi kualitas pemerintahan kota ini di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.
Comments are closed.