Kebijakan Presiden juga menekankan bahwa perdagangan karbon harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu pemerintah telah mencadangkan sekitar 1,4 juta hektare untuk masyarakat adat
Jakarta (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah telah mencadangkan sekitar 1,4 juta hektare lahan untuk masyarakat adat agar bisa turut serta merasakan manfaat perdagangan karbon.
“Investor internasional justru mensyaratkan adanya dampak sosial positif terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek karbon. Kebijakan Presiden juga menekankan bahwa perdagangan karbon harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu pemerintah telah mencadangkan sekitar 1,4 juta hektare untuk masyarakat adat (indigenous peoples),” kata Hashim di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan Indonesia juga telah memiliki program perhutanan sosial seluas sekitar 8,3 juta hektare. Melalui skema perdagangan karbon yang diperluas hingga perhutanan sosial, masyarakat bisa memperoleh manfaat ganda, yakni pendapatan dari hasil agroforestri dan produk hutan, serta pendapatan tambahan dari penjualan kredit karbon.
Hashim juga menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melindungi ekosistem hutan, salah satunya melalui penambahan jumlah polisi atau petugas kehutanan (forest ranger) yang direncanakan meningkat dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 personel.
Baca juga: Menhut: Nilai ekonomi perdagangan karbon RI bisa capai Rp5 triliun
“Pada tahun pertama direncanakan perekrutan sekitar 23.000 personel sebagai bagian dari target tiga tahun. Program penambahan forest ranger ini mendapatkan pujian dari The Royal Foundation yang dipimpin oleh Prince of Wales, mengingat di banyak negara Afrika, petugas konservasi menghadapi ancaman serius dari jaringan kriminal perdagangan satwa liar, bahkan hingga menjadi korban penembakan,” ucap Hashim.
Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan jumlah petugas konservasi Indonesia dipandang sebagai langkah penting yang bisa menjadi perhatian masyarakat global.
Ia juga mengemukakan pada 9 Juli 2026 mendatang pemerintah akan meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Sistem ini dibuat atas dasar meningkatnya minat investor terhadap investasi karbon di Indonesia, tetapi selama ini mereka mengaku frustrasi karena terdapat berbagai hambatan yang menghalangi berkembangnya pasar karbon Indonesia dan keterlibatan investor internasional.
Baca juga: Kemenhut perluas perdagangan karbon lewat perhutanan sosial
“Pada hari Kamis (9/7) akan dilaksanakan peluncuran SRUK. Sistem ini telah lama dinantikan oleh komunitas internasional. Setelah saya menghadiri berbagai forum internasional di London, New York, dan Brasil (COP30), pemerintah mulai menunjukkan kemajuan nyata,” ucap Hashim.
Ia juga menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional yang telah ditandatangani Presiden menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tata kelola karbon di Indonesia yang lebih baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Dunia internasional mulai percaya bahwa Indonesia mampu merealisasikan program, bukan sekadar menyampaikan janji,” tutur Hashim Djojohadikusumo.
Baca juga: Kemenhut dorong pemanfaatan HHBK untuk ketahanan pangan dan energi
Baca juga: Menko Pangan: SRUK diselaraskan dengan CDSC berstandar internasional
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.