Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghofur Maimpen (Gus Ghofur) menegaskan pentingnya menghidupkan kembali tradisi keilmuan dalam forum-forum resmi Nahdlatul Ulama (NU), terutama Musyawarah Nasional (Munas) dan Muktamar.
Menurutnya, pembahasan ilmiah melalui Bahtsul Masail tidak boleh tersisih oleh hiruk-pikuk suksesi kepemimpinan saat Muktamar maupun Munas NU.
Hal itu disampaikan Gus Ghofur saat memberikan catatan bedah kitab Ithafu Umamati Al-Musthafa karya Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Musthofa di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026) malam.
Ia mengapresiasi hadirnya kitab tersebut karena mengangkat tema-tema penting seputar metodologi fatwa dan Bahtsul Masail yang dinilai relevan untuk menjawab berbagai persoalan keumatan.
“Isu-isu tentang apa yang ada di dalam buku ini harus mendapatkan tempat yang semestinya, terutama ketika kita menjalankan Munas atau Muktamar,” ujarnya.
Gus Ghofur menceritakan pengalamannya ketika Muktamar di Jombang, pembahasan ilmiah (red: Bahtsul Masail) sering kali tenggelam oleh perhatian terhadap pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Saya ikut Muktamar NU sejak di Jombang. Isu-isunya itu kalah dengan isu pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum,” katanya.
Karena itu, ia berharap kitab-kitab yang membahas metodologi fatwa dan Bahtsul Masail dapat menjadi rujukan penting dalam forum-forum permusyawaratan NU agar diskusi ilmiah memperoleh porsi yang layak.
KH Ghofur juga menyinggung pengalamannya saat menjadi Ketua Komisi Waqi’iyyah pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung. Karena keterbatasan waktu, sejumlah pembahasan penting justru diselesaikan di luar forum resmi muktamar.
Salah satu hasil Bahtsul Masail saat itu adalah pembahasan mengenai persoalan pertanahan yang dinilainya sangat strategis.
“Hasil Bahtsul Masail Muktamar di Lampung itu segera akan saya sampaikan kepada Pak Nusron karena terkait isu-isu pertanahan. Itu sering kali kalah dengan isu-isu suksesi, padahal sangat penting,” ujarnya.
Menjelang Muktamar Ke-35 NU, Menurut Gus Ghofur sejumlah persoalan fikih kontemporer perlu segera mendapat perhatian. Misalnya pembahasan mengenai subsidi biaya haji yang dinilai memiliki implikasi besar terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
“Apakah subsidi yang dilakukan untuk jamaah haji itu sebetulnya dalam fikih sah atau tidak. Isu sepenting ini jangan sampai kalah dengan isu-isu suksesi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Muktamar NU mendatang direncanakan membahas persoalan pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif fikih. Menurutnya, ketentuan pembuktian klasik yang mensyaratkan empat saksi perlu dikaji kembali agar tidak justru merugikan korban.
“Kalau pembuktian pemerkosaan harus ada empat saksi, yang menjadi korban justru korbannya sendiri karena sangat sulit membuktikannya. Isu seperti ini harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Comments are closed.