Dengarkan artikel ini:
Sejarah bukan hanya tentang apa yang ditulis, tetapi juga tentang apa yang sengaja diletakkan di luar sorotan. Ketika negara menulis ulang sejarah dengan ribuan halaman, ratusan pakar, dan legitimasi resmi, apakah volume sebesar itu bisa berubah menjadi bentuk baru damnatio memoriae? Sebab seperti wajah Geta yang dihapus dari sejarah Romawi, terkadang justru ruang kosong dalam sebuah narasi yang paling keras berteriak.
Di Museum Nasional Roma tersimpan sebuah medali pualam seukuran nampan makan, namanya Tondo Severan. Di sana Kaisar Septimius Severus berpose bersama istri dan kedua putranya, potret keluarga kekaisaran yang rukun, dilukis sekitar 1.800 tahun silam sebagai pengingat resmi tentang siapa yang berhak mewarisi takhta. Coba perhatikan sudut kanan bawahnya. Ada satu bidang yang dikerok kasar, bekas cat yang dipaksa hilang hingga menyisakan lubang kosong berbentuk wajah.
Wajah yang lenyap itu milik Geta, putra bungsu Severus. Setelah dibunuh kakaknya sendiri, Kaisar Caracalla, Senat Roma memerintahkan penghapusan total persona Geta dari muka bumi: patungnya dipenggal, namanya dikerok dari koin dan prasasti, wajahnya dicoret dari setiap lukisan resmi di seantero kekaisaran. Generasi berikutnya, begitu rencananya, tidak akan pernah tahu bahwa Geta pernah hidup. Orang Romawi menyebut praktik ini damnatio memoriae. Kutukan memori.
Yang menarik, lubang kosong itu justru membuat orang bertanya-tanya tentang Geta jauh lebih keras ketimbang jika wajahnya dibiarkan utuh. Penghapusan yang dirancang untuk menciptakan lupa, dua ribu tahun kemudian, malah berakhir menjadi monumen paling terkenal bagi hal yang coba disembunyikan.
Prinsip yang sama sedang diuji ulang, dengan cara yang jauh lebih sopan dan bertenaga hukum, tujuh belas abad kemudian, di Gedung Kementerian Kebudayaan, Senayan.
Highlight yang Dirancang Bertahan Seratus Tahun
Senin, 31 Agustus 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan lima jilid pertama dari proyek Sejarah Indonesia bertajuk Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global kepada publik, dapat diunduh gratis lewat pustakabudaya.id. Lima jilid berikutnya menyusul September hingga Oktober, setelah rampung proses hak cipta foto, penyuntingan, dan tata letak yang menurut Fadli sebetulnya jauh lebih memakan waktu dibanding penulisan naskahnya sendiri.
Total sepuluh jilid utama plus satu jilid faktaneka, disusun 123 pakar dari 34 kampus dan 11 lembaga nonkampus, hasil kerja lebih dari setahun. Lima jilid pertama yang sudah bisa diunduh membentang dari Akar Peradaban Nusantara, jaringan dagang dengan India dan Tiongkok, interaksi awal dengan Barat, sampai terbentuknya negara kolonial—rentang waktu yang aman, jauh dari zona konflik politik kontemporer mana pun.
Fadli sendiri berulang kali menegaskan buku ini bukan kitab suci tunggal. Kalau sejarah bangsa mau ditulis lengkap, katanya, mungkin perlu seratus jilid—yang terbit sekarang cuma sorotan garis besar perjalanan bangsa. Bingkainya jelas: melepas cara pandang kolonial, menegakkan perspektif Nusantara-sentris, menyiapkan fondasi identitas menuju Indonesia Emas 2045. Peluncuran awalnya, Desember lalu, bahkan diikat dengan penetapan 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional, lengkap dengan seremoni menyusun puzzle raksasa berbentuk kepulauan Indonesia.
Sulit membantah niat baik di balik proyek sebesar ini. Hampir semua bangsa modern, dari Jerman sampai Jepang, pernah menulis ulang narasi kebangsaannya untuk menjawab pertanyaan paling mendasar: siapa kita, dan dari mana kita datang. Kritik yang sepatutnya diarahkan bukan pada niat menulis sejarah nasional itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara memilih apa yang layak disorot terang-terangan dan apa yang cukup disebut lewat kalimat singkat di sela bab.
Ketika Volume Menjadi Sensor
Damnatio memoriae versi Romawi butuh pahat dan tenaga tukang batu, satu per satu koin, satu per satu prasasti. Versi Stalin lebih rapi: ketika kepala polisi rahasianya, Nikolai Yezhov, dieksekusi karena dianggap membelot, tukang retus foto negara menghapus sosoknya dari semua foto kenegaraan. Yezhov yang tadinya berdiri di samping Stalin di tepi kanal, di edisi cetak berikutnya, tinggal menyisakan ruang kosong yang janggal, seolah Stalin memang selalu berjalan sendirian.
Indonesia abad ke-21 punya alat yang jauh lebih halus lagi: bukan menghapus, tapi menenggelamkan. Filsuf Prancis Michel Foucault pernah menulis bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja lewat larangan, melainkan lewat siapa yang berhak menentukan apa yang layak dicatat sebagai arsip resmi negara, dan apa yang otomatis jatuh ke luar catatan itu.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebutnya kuasa simbolik: begitu satu narasi dicetak kementerian, didistribusikan gratis, dan diletakkan di rak perpustakaan sekolah, narasi itu naik kelas menjadi kebenaran yang dianggap sah secara default, sementara versi lain—sekeras apa pun diteriakkan komunitas korban atau sejarawan daerah—berubah jadi bisikan yang kalah oleh volume.
Tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan halaman. Seratus dua puluh tiga nama pakar. Satu hari libur nasional baru. Bukan sensor dengan gunting sensor seperti era Orde Baru dulu. Sensor dengan megafon yang begitu besar, begitu resmi, begitu gratis diunduh, sampai suara lain otomatis kalah keras tanpa perlu dibungkam satu kalimat pun.
Yang Tak Masuk ke Dalam Sorotan
Di sinilah bagian yang jarang disorot media arus utama ketika kamera hanya mengejar seremoni peluncuran. Jauh sebelum lima jilid pertama itu diserahkan, pada Juni 2025, Fadli Zon sudah menjelaskan bahwa dari dua belas kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara, hanya dua yang akan mendapat tempat dalam proyek penulisan ulang ini. Alasannya masuk akal di atas kertas: proyek ini menulis sejarah nasional secara utuh, bukan menulis sejarah HAM. Tone yang dipilih pun sengaja lebih positif, sebab mencari kesalahan di setiap zaman, katanya, selalu gampang ditemukan namun tidak produktif untuk mempersatukan bangsa.
Di titik inilah perspektif kita atas seluruh proyek berubah. Soalnya bukan ada tidaknya niat jahat di balik seratus jilid impian itu. Soalnya adalah pola pilihan editorial yang, secara struktur, nyaris identik dengan yang dijalankan Nugroho Notosusanto empat dekade lalu lewat Sejarah Nasional Indonesia versi Orde Baru: meminggirkan peran Sukarno, mengecilkan jalur diplomasi, menonjolkan versi militer atas kelahiran Pancasila.
Bukan kebetulan pula aktivis dan lembaga seperti KontraS serta SETARA Institute langsung menagih transparansi begitu proyek ini diumumkan, meminta episode 1965–1966 dan kekerasan 1997–1998 tetap mendapat ruang penuh, bukan sekadar catatan kaki di antara kisah kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.
Damnatio memoriae Romawi butuh algojo dan pahat kekaisaran. Versi hari ini cukup lewat satu kotak centang “di luar ruang lingkup penulisan” dalam rapat redaksi.
Bekas Luka yang Menggema
Sejarah yang jujur, sebagaimana ditunjukkan Jerman pascaNazi lewat kurikulum yang justru mewajibkan kunjungan pelajar ke bekas kamp konsentrasi, adalah sejarah yang berani mempertontonkan bekas lukanya sendiri kepada generasi berikutnya, bukan menyembunyikannya rapi-rapi di balik seratus jilid pujian dan satu hari libur nasional.
Wajah Geta yang dikerok paksa dari Tondo Severan kini menjadi salah satu artefak paling banyak dipelajari dari seluruh era Severan, jauh melampaui ketenaran Caracalla yang justru berkuasa penuh sesudahnya. Lubang kosong itu, ironisnya, berumur jauh lebih panjang daripada kutukan yang dimaksudkan untuk melenyapkannya.
Seratus tahun dari sekarang, ketika jilid kesebelas—faktaneka, indeks, daftar pustaka—dibuka kembali oleh sejarawan generasi baru, pertanyaan yang mereka ajukan barangkali bukan lagi soal apa yang tertulis rapi di 7.958 halaman itu. Pertanyaannya justru soal dua kasus yang disebut, sepuluh yang tidak, dan ruang kosong senyap di antara keduanya, yang cepat atau lambat akan berteriak jauh lebih keras daripada seluruh jilid yang berhasil dicetak dan diunduh gratis itu. (S13)
Comments are closed.