Ada sesuatu yang terasa seperti pengulangan sejarah ketika Jombang kembali menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama. Sebelas tahun lalu, pada 2015, Jombang menjadi tempat NU menggelar Muktamar ke-33. Tahun ini, 2026, Jombang kembali menjadi panggung Muktamar ke-35. Tempatnya hampir seperti kembali ke halaman yang sama, tetapi NU yang datang membawa pertanyaan yang tidak sepenuhnya sama.
Pada 2015, NU datang dengan kalimat yang terdengar besar dan percaya diri: “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia.” Sebelas tahun kemudian, NU memilih kalimat yang berbeda: “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.”
Tema resmi Muktamar ke-35 ini bahkan secara eksplisit diletakkan sebagai komitmen untuk merawat martabat kelembagaan, memperluas mutu pengabdian, dan menghadirkan kemaslahatan nyata bagi bangsa.
Dua tema itu sama-sama membawa nama NU. Sama-sama berbicara tentang pengabdian. Sama-sama berangkat dari tradisi pesantren dan cita-cita kebangsaan. Tetapi jika dibaca pelan-pelan, ada perubahan kosakata yang menarik.
Pada 2015, NU seperti sedang berkata kepada dunia: kami punya sesuatu untuk ditawarkan.
Pada 2026, NU seperti sedang bertanya kepada dirinya sendiri: bagaimana kami menjaga diri agar tetap mampu berkhidmah?
Barangkali, di antara dua kalimat itulah kita bisa membaca perjalanan NU selama sebelas tahun terakhir.
Ketika NU ingin menjelaskan dirinya kepada dunia
Muktamar ke-33 NU di Jombang berlangsung pada 1–5 Agustus 2015. Tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia” bukan sekadar pilihan kata yang terdengar indah untuk spanduk Muktamar.
Ia lahir dalam konteks ketika istilah Islam Nusantara sedang menjadi salah satu perbincangan paling ramai dalam diskursus keislaman Indonesia. Islam Nusantara diperdebatkan dari berbagai arah. Ada yang melihatnya sebagai artikulasi Islam yang ramah terhadap tradisi dan kebudayaan lokal. Ada pula yang curiga bahwa istilah tersebut merupakan sesuatu yang baru, bahkan dianggap hendak membuat kategori Islam baru.
Di tengah perdebatan itu, NU memilih kata “meneguhkan”.
Kata ini penting. NU tidak mengatakan “menciptakan Islam Nusantara”, apalagi “mengganti Islam dengan Islam Nusantara”. Ia memilih “meneguhkan”—seolah hendak mengatakan bahwa ada pengalaman panjang keberislaman masyarakat Nusantara yang perlu dirawat, dirumuskan, dan diberi tempat dalam percakapan dunia.
Pada saat itu, orientasi NU tampak bergerak keluar. Rumadi Ahmad bahkan membaca tema Muktamar 2015 sebagai tanda pergeseran orientasi dari inward looking menuju outward looking: NU tidak hanya ingin menjadi organisasi yang berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi juga menawarkan pengalaman keberislaman Indonesia kepada dunia.
Kata terakhir dalam tema itu pun bukan “Indonesia”. Melainkan “dunia.” Ada semacam keberanian intelektual di sana.
NU tidak hanya ingin mengatakan bahwa Islam Nusantara relevan bagi masyarakat Indonesia. Ia hendak mengajukan kemungkinan bahwa pengalaman Islam yang tumbuh di Nusantara dapat menjadi salah satu bahan bagi percakapan peradaban global.
Dari sini kita bisa memahami mengapa Muktamar 2015 terasa begitu ramai secara wacana. Islam Nusantara menjadi istilah yang tidak selesai ketika Muktamar selesai. Ia terus dibicarakan di kampus, pesantren, media, ruang pengajian, bahkan media sosial.
Barangkali memang demikian watak sebuah gagasan: ia tidak selalu selesai ketika sidang selesai. Kadang-kadang justru setelah palu diketuk dan para muktamirin pulang, gagasan itu mulai benar-benar bekerja.
Dari Gagasan Menuju Kemandirian
Enam tahun setelah Jombang, NU bermuktamar di Lampung.
Muktamar ke-34 pada 2021 mengusung tema: “Menuju Satu Abad NU: Membangun Kemandirian Warga untuk Perdamaian Dunia.”
Di sini tampak ada perubahan tekanan.
Jika 2015 begitu kuat berbicara tentang identitas dan gagasan—Islam Nusantara sebagai pengalaman keberislaman yang hendak diteguhkan—maka 2021 mulai berbicara lebih konkret tentang warga dan kemandirian.
NU sedang menuju usia satu abad. Pertanyaan yang dihadapi organisasi berusia hampir seratus tahun tentu tidak sama dengan organisasi yang sedang mencari bentuk.
Apa yang telah dibangun? Apa yang belum selesai? Dan, yang paling penting, bagaimana warga NU dapat berdiri dengan kekuatan sendiri?
Pada saat itu, persoalan sosial-ekonomi menjadi salah satu perhatian penting. NU menyadari bahwa jumlah warga yang besar tidak otomatis berarti kemandirian ekonomi. Jaringan pesantren, pendidikan, perguruan tinggi, badan usaha, dan berbagai lembaga sosial membutuhkan fondasi yang kuat agar keberadaan NU tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga berdaya secara sosial-ekonomi.
Menariknya, kata “dunia” masih bertahan. Perdamaian dunia masih menjadi tujuan. Tetapi jalannya berbeda.
Kalau 2015 dunia didekati melalui gagasan Islam Nusantara, pada 2021 dunia didekati melalui kemandirian warga. Seolah-olah NU sedang belajar bahwa untuk berbicara kepada dunia, ia terlebih dahulu perlu memastikan bahwa warganya memiliki pijakan yang kuat.
Lalu Datanglah 2026, Kini Kita Kembali ke Jombang
Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Tema yang dipilih adalah: “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.”
Saya membaca tema ini berulang kali dan merasa bahwa ada sesuatu yang bergeser. Bukan bergeser secara drastis. Lebih seperti orang yang mengubah arah duduknya sedikit, lalu tiba-tiba melihat ruangan dari sudut yang berbeda.
Perhatikan kata-katanya. ‘Marwah’. ‘Khidmah’. ‘Kemaslahatan’.
Yang muncul adalah bahasa yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari sebuah jam’iyyah: martabat, pengabdian, dan manfaat.
Secara resmi, tema itu memang dimaknai sebagai komitmen untuk menjadikan marwah kelembagaan sebagai fondasi, memperluas mutu khidmah sebagai ikhtiar, dan kemaslahatan bangsa sebagai tujuan.
Dari “peradaban” ke “khidmah”. Ada sesuatu yang menarik dari kata khidmah. Ia mungkin tidak segagah “peradaban”. Tidak segegap gempita “dunia”. Tidak sepopuler “Islam Nusantara”. Tetapi bagi tradisi pesantren, khidmah justru merupakan kata yang sangat dalam.
Khidmah berarti melayani. Mengabdi. Menemani. Mengurus sesuatu yang kadang tidak masuk berita.
Ia bisa berarti seorang santri membersihkan halaman pesantren sebelum pengajian dimulai. Seorang guru yang bertahun-tahun mengajar dengan honor yang tidak seberapa. Seorang kiai yang menerima tamu dari pagi sampai malam. Seorang pengurus NU yang pada malam hari masih harus menghadiri rapat ranting setelah seharian bekerja.
Khidmah tidak selalu punya panggung. Kadang ia hanya punya kursi plastik. Dan mungkin justru di situlah kekuatan kata tersebut.
Jika “Islam Nusantara” pada 2015 berbicara tentang bagaimana NU membaca identitas keberislamannya, maka “khidmah” pada 2026 berbicara tentang bagaimana identitas itu diterjemahkan menjadi kerja sosial.
Dengan kata lain, ada perjalanan dari gagasan menuju tindakan. Dari bagaimana NU memahami dirinya, menuju bagaimana NU bekerja. Tetapi mengapa “marwah”? Justru kata inilah yang membuat tema 2026 terasa lebih serius.
Kalau hanya “memperkaya khidmah untuk kemaslahatan bangsa”, tema itu mungkin akan terdengar sebagai seruan agar NU memperbanyak program. Tetapi ada kata yang ditempatkan paling depan: menjaga marwah.
Marwah berarti martabat atau kehormatan. Mengapa sebuah organisasi sebesar NU merasa perlu berbicara tentang martabat? Pertanyaan ini penting.
Sebab organisasi yang besar tidak hanya menghadapi tantangan dari luar. Ia juga menghadapi tantangan dari dalam: bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana perbedaan diselesaikan, bagaimana ilmu dan otoritas keagamaan dijaga, bagaimana organisasi tidak terseret terlalu jauh oleh kepentingan sesaat.
Dengan demikian, “marwah” bukan sekadar soal citra. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang membuat NU tetap menjadi NU?
Dalam organisasi yang telah memasuki abad kedua, pertanyaan semacam itu justru menjadi semakin penting. Sebab semakin besar organisasi, semakin banyak pula godaan untuk mengukur keberhasilan hanya dari jumlah lembaga, aset, jabatan, pengaruh politik, atau kedekatan dengan kekuasaan.
Padahal sebuah jam’iyyah keagamaan tidak hanya membutuhkan kebesaran. Ia membutuhkan kehormatan. Apakah NU sedang melihat ke dalam? Di sinilah perbandingan 2015 dan 2026 menjadi menarik.
Ada kemungkinan orang membaca perubahan ini sebagai pergeseran dari orientasi global menuju orientasi internal.
Pada akhirnya, marwah NU bukan hanya soal bagaimana ia dihormati oleh penguasa, tetapi juga bagaimana ia tetap mampu bersikap kritis terhadap kekuasaan. Muktamar boleh berlangsung megah, tokoh-tokoh boleh datang silih berganti, dan panggung boleh penuh sambutan. Tetapi jika suara warga kalah nyaring dibanding suara penguasa, kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang sedang dilayani?
Sebab ada perbedaan antara menjadi dekat dengan kekuasaan dan menjadi terlalu nyaman di hadapan kekuasaan. Yang pertama bisa menjadi jalan untuk memperjuangkan kemaslahatan, sementara yang kedua perlahan dapat membuat organisasi lupa bahwa ia memiliki jarak yang harus dijaga. Dan mungkin, di sinilah kata “marwah” dalam tema Muktamar 2026 justru menemukan ujian terberatnya.
Comments are closed.